Kendaraan dinas yang disalurkan terdiri atas 2 unit Toyota Hilux, 4 unit Toyota Fortuner, 7 unit Mitsubishi Pajero, 24 unit Toyota Rush, 25 unit Toyota Avanza, 2 unit Ambulans, serta 20 unit kendaraan angkutan personel 2,5 ton.

Dalam sambutannya, Kasad menyampaikan bahwa hingga saat ini total kendaraan yang telah didistribusikan kepada jajaran TNI AD sejak tahun 2024 telah mencapai 559 unit.

“Hari ini kita sudah siapkan 84 unit kendaraan yang akan didistribusikan kepada jajaran. Seperti yang saya selalu sampaikan, kita targetkan akan mendistribusikan kendaraan sebanyak 300 mobil per tahun untuk kegiatan swadaya mobil, namun untuk tahun depan kita akan tingkatkan menjadi 400 kendaraan,” ujar Kasad dalam keterangan rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kasad menegaskan bahwa penyaluran kendaraan ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan dukungan logistik dan operasional bagi satuan di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menunjang kinerja satuan agar tugas pokok TNI AD dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Selain menyerahkan kendaraan dinas, Kasad juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan mensyukuri setiap anugerah yang dimiliki.

“Terima kasih kepada seluruh anggota atas kinerjanya selama ini. Terus pelihara kesehatan, jaga pola makan, laksanakan olahraga, dan syukuri seluruh hal yang anda miliki saat ini, baik itu fasilitas, keluarga, maupun kesehatan yang anda miliki,” tandas Kasad.

Hevearita mengatakan hal itu sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar dan menjadi polemik di masyarakat.

Mbak Ita, panggilan akrabnya meminta maaf karena tidak menjelaskan secara rinci anggaran sebesar Rp8 miliar Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak hanya digunakan untuk mendanai pengadaan sepeda motor dinas para Lurah, tetapi juga pengadaan barang rumah tangga lainnya.

“Saya mohon maaf atas kesalahan informasi tersebut. Saya ingin meluruskan bahwa anggaran Rp8 miliar tidak hanya digunakan untuk pengadaan sepeda motor saja, tetapi juga kebutuhan rumah tangga lainnya untuk pelayanan masyarakat,” kata Mbak Ita dalam siaran persnya, Minggu, 3 Desember 2023.

Menurut dia, polemik terjadi karena anggaran pengadaan yang ditetapkan senilai Rp7,931 miliar dibacakan secara keseluruhan, sehingga menimbulkan pertanyaan.

“Melihat dari berita-berita yang mungkin viral, saya mungkin membacanya keseluruhan Rp7,931 miliar. Sementara itu, anggaran tiap sepeda motor mengacu pada harga dealer Rp26.566.732. Dengan demikian, total anggaran Rp4.702.311.564,” ujarnya.

Adapun jenis sepeda motor dinas untuk para Lurah, kata Mbak Ita, yaitu Honda Vario 160 CC. Hal  itu telah diserahkan pada peringatan HUT ke-52 Korpri di di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Rabu, 29 November 2023 lalu.

Selain sepeda motor untuk 177 lurah se-Kota Semarang, Bagian Rumah Tangga Pemkot Semarang juga melakukan pengadaan barang untuk kepentingan masyarakat, seperti pakaian dinas, TV LED, dan alat pemadam api ringan (APAR).

Pengadaan TV LED dilakukan karena kondisi TV layar datar yang digunakan untuk pemandu informasi masyarakat di Balai Kota Semarang telah buram dan usang.

Sedangkan, pengadaan APAR juga perlu dilakukan karena sudah tua. Sementara itu, tabung alat pemadam api belum diganti sejak 2004.

“Begitu juga dengan sepeda motor lurah sejak 2014 belum diganti. Bayangkan sudah hampir sembilan tahun belum diganti. Padahal, saat ini, banyak pelayanan masyarakat sehingga lurah harus sering turun di lapangan,” imbuhnya.

Mbak Ita melanjutkan, bahwa pengadaan sepeda motor dan barang rumah tangga lain bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Semarang Tahun 2023.

Dia mengklaim, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Semarang dapat mengatur keuangan lebih fleksibel karena Kota Semarang tidak mengalami defisit selama dua tahun terakhir.

“Jadi, kami sudah tahu mana yang harus efisien, prioritas, dan sebagainya. Pada saat akhir pembahasan APBD Perubahan, Tim TAPD melihat ada anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Salah satunya adalah sepeda motor,” jelasnya.

Dia pun meminta masyarakat untuk mengawal dan mengawasi setiap langkah atau kebijakan Pemkot Semarang. Mbak Ita memastikan, pengadaan sepeda motor dinas lurah dilakukan secara transparan. Dan, masyarakat dapat memantaunya melalui aplikasi belanja online atau e-Katalog.

“Maaf kalau kemarin membuat orang bertanya-tanya. Proses-prosesnya monggo panjenengan bisa lihat di e-Katalog. Jadi, tidak ada lagi istilahnya nempil,” pungkasnya. (*)

Eranasional.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY akan menggunakan sepeda motor Kawasaki ZX-25R sebagai kendaraan dinas. Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan, pengadaan Kawasaki ZX-25R ini sebanyak dua unit.

Sepeda motor tersebut digunakan untuk mengawal perjalanan dinas pejabat Pemda DIY. Sepeda motor sport yang berkubasi 250cc ini masing-masingnya seharga sekitar Rp 98-100 juta.

“Untuk pengawalan yang ZX-25R itu, standarnya sudah sesuai dan prosedurnya pun sudah sesuai, sebetulnya tidak ada masalah,” kata Noviar dikutip dari Republika melalui sambungan telepon, Kamis (23/12).

Pengadaan kendaraan dinas ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP.

Noviar menjelaskan, untuk ZX-25R sendiri digunakan hanya untuk kendaraan operasional. Artinya, kendaran dinas ini tidak dapat digunakan oleh jajaran Satpol PP untuk kepentingan pribadi.

“Pengawalan khususnya itu dan itu tidak bisa dipakai kemana-mana, itu letaknya menempel dengan kepala daerah,” ujar Noviar.

Kawasaki ZX-25R dipilih sebagai kendaraan untuk pengawalan karena sesuai dengan standar yang ditetapkan di Permendagri Nomor 17 Tahun 2019. Selain itu, spesifikasi kendaraan yang dipilih juga harus dapat mengimbangi kendaraan pejabat-pejabat yang dikawal.

“Kita melakukan pengawalan terhadap kepala daerah, pejabat dan tamu-tamu penting di yogya kan pengawalan itu berbeda dengan pengawalan yang dilakukan oleh kepolisian. Kepolisian itu di depan, sementara Satpol PP itu harus di belakang (dan harus dapat mengimbangi kendaraan pejabat),” jelasnya.

Selain Kawasaki ZX-25R, Satpol PP DIY juga melakukan pengadaan 10 unit Kawasaki KLX. Saat ini, Kawasaki ZX-25R dan Kawasaki KLX sendiri sudah ada di Kantor Satpol PP DIY.

Untuk Kawasaki KLX sendiri akan digunakan sebagai kendaraan patroli dan penertiban. Pengadaan KLX ini juga melekat dengan tugas kedinasan dan tidak dapat digunakan oleh personel Satpol PP DIY untuk kepentingan pribadi.

“Untuk barang sudah datang, tapi pelatnya belum datang. Kan belum boleh kita jalankan kalau nomor polisinya belum keluar,” kata Noviar.

Eranasional, Jakarta | Polda Metro Jaya memastikan memastikan tidak ada keistimewaan untuk kendaraan berpelat RF yang biasanya digunakan oleh kendaraan dinas pemerintahan baik sipil, militer maupun kepolisian. Ditlantas Polda Metro Jaya akan menindak tegas kendaraan pelat RF bila melakukan pelanggaran.

“Saya perintahkan petugas di lapangan untuk tetap menindak mobil berpelat RF, jangan takut untuk menilangnya kalau mereka melakukan pelanggaran,” ungkap Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan Kamis (25/3/2021).

Sambodo menuturkan, pelat nomor kendaraan bermotor RF seperti RFS, RFP dan RFD memang dikhususkan untuk kendaraan dinas berpelat hitam. Sehingga bila memang melakukan pelanggaran maka berhak untuk ditindak.

Begitu juga bila mereka menggunakan rotator tanpa adanya kepentingan maka dirinya meminta anak buahnya tetap melakukan penindakan tegas.

Menurutnya, pelat khusus RF tersebut tidak ada yang kebal hukum. Pelat yang biasa digunakan oleh pejabat itu dipastikan akan ditindak jika melanggar hukum.

Menurut Sambodo semua masyarakat sama di mata hukum. Dia mengaku telah memerintahkan anggotanya untuk menindak kendaraan bermotor pelat khusus itu jika kedapatan arogan dan melanggar lalu lintas.”Sudah ada beberapa yang RFS, RFP semua nomor-nomor khusus itu ditilang oleh anggota saya,” ujar Sambodo.

Kendaraan berpelat RF itu juga kerap mendapat pengawalan di jalan raya. Sambodo menjelaskan ada tujuh kelompok kendaraan yang mendapatkan pengawalan berdasarkan undang-undang. Antara lain mobil jenazah, ambulans, orang yang sedang menolong kecelakaan, tamu negara, hingga konvoi yang menurut kepentingan Polri memerlukan pengawalan.

“Ketika rombongan-rombongan itu lewat, maka sebagai hal utama penggunaan jalan Polri berkewajiban melakukan pengamanan, itu bunyi undang-undang,” ujar Sambodo.

(Red/oz).