Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo, menyampaikan pembaruan regulasi ini dilatarbelakangi oleh berbagai dinamika di lapangan, antara lain tingginya volume barang yang tidak diurus oleh pemiliknya.

“Melalui PMK Nomor 92 Tahun 2025, pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya. Aturan ini juga dirancang untuk mempercepat proses penyelesaian barang sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan,” ujarnya dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (27/3/2026

Budi, menyampaikan bahwa penerbitan PMK Nomor 92 Tahun 2025 bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan barang di kawasan pabean.

“Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan barang tersebut.

Lanjut ia menjelaskan belum diaturnya mekanisme tindak lanjut terhadap barang berupa uang tunai dari barang kiriman dan kargo komersial, serta belum adanya pengaturan terkait kerja sama pemusnahan barang dengan pihak lain.

“Setiap barang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan, bandara, dan kantor pos internasional akan melalui proses kepabeanan. Proses ini bertujuan memastikan terpenuhinya kewajiban administratif sekaligus menjaga kelancaran arus barang dalam kegiatan perdagangan internasional,” ucapnya.

Ia menjelaskan dalam praktiknya, barang impor yang tiba di Indonesia atau barang ekspor yang akan dikirim ke luar negeri terlebih dahulu ditempatkan di kawasan pabean, tepatnya di Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Pada tahap ini, pemilik barang atau pihak yang mewakilinya wajib menyelesaikan kewajiban administratif kepabeanan, seperti menyampaikan dokumen pemberitahuan pabean, memenuhi ketentuan perizinan, serta membayar pungutan negara yang terutang.

Barang hanya dapat ditimbun di TPS dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan agar tidak terjadi penumpukan yang dapat menghambat arus logistik di pelabuhan.

Apabila hingga batas waktu penimbunan kewajiban kepabeanan belum diselesaikan, pengusaha TPS akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik barang.

Pemberitahuan tersebut memberikan kesempatan kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban administratifnya.

Proses Kepabeanan Melalui Mekanisme

Selanjutnya, proses kepabeanan diselesaikan melalui mekanisme yang diatur pemerintah, seperti penjualan melalui lelang umum, hibah kepada instansi atau lembaga yang membutuhkan, maupun pemusnahan untuk barang yang rusak berat atau tidak memiliki nilai ekonomis.

“Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memperhatikan batas waktu penimbunan serta segera menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas barangnya,” ungkap Budi.

Ia mengatakan jika hingga batas waktu yang ditentukan barang tetap tidak ditindaklanjuti, barang tersebut dapat memasuki tahapan penetapan status oleh negara

Berdasarkan status hukumnya dalam proses kepabeanan, barang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu barang yang tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMMN).

BTD adalah barang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya, sedangkan BDN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang dalam penguasaan Bea Cukai akibat pelanggaran, penegahan, atau pemilik tidak dikenal. Sementara itu.

BMMN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang ditetapkan sebagai milik negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ketentuan sebelumnya juga belum mengakomodasi imbalan jasa pralelang dan pendelegasian kewenangan penetapan peruntukan barang yang tidak laku dilelang.

Beberapa ketentuan yang kini diatur di PMK Nomor 92 Tahun 2025, antara lain mengenai barang ekspor yang berstatus tidak diselesaikan kewajibannya, ketentuan penanganan barang di kawasan perdagangan bebas (free trade zone).

Dalam mekanisme lelang ulang apabila pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya, pengaturan barang berupa uang tunai, ketentuan imbalan jasa pralelang, perlakuan terhadap komoditas impor dengan tata niaga post border, serta kebijakan pemblokiran akses kepabeanan bagi pihak yang tidak menyelesaikan kewajiban atas barangnya.

Selain itu, lanjut dikatakannya, aturan baru ini juga menghadirkan sejumlah kebijakan yang bertujuan mempercepat proses penyelesaian barang, seperti penambahan kriteria barang yang dapat langsung dimusnahkan tanpa melalui proses lelang, pelimpahan sebagian kewenangan penetapan keberatan dan penentuan peruntukan barang kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Penerapan tarif bea masuk flat untuk lelang barang tertentu yang berasal dari barang kiriman atau barang penumpang, serta pengaturan alokasi hasil lelang untuk biaya sewa tempat penimbunan pabean swasta hingga maksimal 90 hari,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban administratif dalam proses kepabeanan sangat penting untuk mencegah terjadinya penumpukan barang di pelabuhan..

Dengan pemberlakuan PMK Nomor 92 Tahun 2025 mulai 1 April 2026, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami alur penanganan barang di kawasan pabean.

“Regulasi ini sekaligus menjadi pedoman bagi pejabat Bea Cukai dalam mengelola barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya secara lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” tandasnya.

Kontribusi signifikan juga datang dari sektor kepabeanan dan cukai. Hingga November 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp269,4 triliun atau 86,8% dari Outlook (Lapsem), tumbuh 4,5% secara tahunan.

Menurut Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan bea keluar dan cukai.

“Bea masuk terealisasi Rp44,9 triliun atau 84,9% dari target APBN, meskipun terkontraksi 5,8% (yoy) akibat penurunan bea masuk komoditas pangan dan utilisasi fasilitas free trade agreement (FTA),” ujar Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sebaliknya, bea keluar menunjukkan lonjakan signifikan dengan realisasi Rp26,3 triliun atau 589,0% dari target APBN, tumbuh 52,2% (yoy).

Sementara itu, penerimaan cukai mencapai Rp198,2 triliun atau 81,2% dari target APBN, tumbuh 2,8% (yoy), di tengah penurunan produksi hasil tembakau menjadi 285 miliar batang.

“Kenaikan harga CPO, peningkatan volume ekspor sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga menjadi faktor utama pendorong kinerja bea keluar,” jelas Budi.

Kemudian, dikatakan dia, dari sektor pengawasan, hingga November 2025, Bea Cukai telah melakukan 17.641 penindakan rokok ilegal dan 1.730 penindakan narkotika.

Hasil penindakan terhadap rokok ilegal mencapai sekitar 1 miliar batang atau meningkat 34,9% secara tahunan, yang didominasi jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Sementara itu, penindakan narkotika mampu menindak barang bukti seberat 18,3 ton atau melonjak 157,4% (yoy), dengan dominasi ganja dan sabu.

“Pengawasan merupakan bagian dari komitmen melindungi masyarakat dan mengamankan perekonomian nasional dari peredaran barang ilegal. Seluruh capaian ini mencerminkan sinergi yang semakin kuat antara Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan masyarakat,” tegas Budi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kinerja APBN, khususnya di sektor kepabeanan dan cukai.

“Kepatuhan pengguna jasa, dukungan dunia usaha, serta peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan APBN. Sinergi inilah yang membuat APBN benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Budi.

Sebelumnya pemerintah memastikan APBN hadir dan bekerja nyata melalui fungsi stabilisasi, distribusi, dan alokasi untuk menjaga daya beli, mendorong usaha, serta melindungi masyarakat dari risiko ekonomi dan sosial.

Dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Desember 2025 yang digelar pada Kamis, 18 Desember 2025, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa prospek ekonomi global tahun 2025 masih relatif resilien, meskipun terdapat dinamika tensi dagang global. Selain itu, kebijakan pelonggaran moneter global turut memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia.

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN hingga 30 November 2025 menunjukkan pengelolaan yang akuntabel. Pendapatan negara mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1% dari Outlook (Lapsem), sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari Outlook.

Kakanwil Bea Cukai Banten Ambang Priyonggo mengatakan dari total penerimaan tersebut, kontribusi terbesar berasal dari sektor cukai yang mencapai Rp3,174 triliun, disusul oleh bea masuk sebesar Rp2,936 triliun, dan bea keluar sebesar Rp 73,709 miliar.

“Capaian ini merupakan kolaborasi Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Banten bersama dua unit vertikalnya, yaitu KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang. Selain penerimaan kepabeanan dan cukai, Kanwil DJBC Banten juga mencatatkan penerimaan pajak dan pungutan lain dari kegiatan kepabeanan dan cukai,” ujar Kakanwil BC Banten.

Ambang mengungkapkan penerimaan tersebut meliputi PPN Impor sebesar Rp21,572 triliun, PPh Impor sebesar Rp3,951 triliun,

“Dana Sawit sebesar Rp132,05 miliar, Pajak Rokok sebesar Rp32,31 miliar, dan PPN Hasil Tembakau dalam negeri sebesar Rp194,67 miliar. Sehingga total penerimaan lainnya mencapai Rp25,882 triliun. Untuk tahun 2025, Bea Cukai Banten mendapat target penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp6,253 triliun,” ucap Ambang.

Kakanwil Bea Cukai Banten, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan strategi optimalisasi penerimaan negara dengan kombinasi strategi pelayanan prima dan pengawasan yang ketat dan efektif.

Ambang juga menjelaskan, stabilitas penerimaan negara tidak hanya ditopang oleh aktivitas ekspor dan impor, tetapi juga oleh efektivitas penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

“Sepanjang 2025 hingga November, Bea Cukai Banten mencatatkan 871 penindakan sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan. Bea Cukai Banten menggagalkan peredaran barang ilegal senilai Rp150,95 miliar, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp87,85 miliar. Selain itu,” ujar Ambang,

Bea Cukai Banten, kata dia, telah menuntaskan 22 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP), yang pada saat ini seluruhnya telah berstatus P-21 setelah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

Dia mengatakan pencapaian tersebut menegaskan komitmen Bea Cukai Banten dalam menjalankan fungsi sebagai revenue collector.

Lebih lanjut dikatakannya, kinerja ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara Bea Cukai, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam mendukung iklim ekonomi yang sehat.

“Secara keseluruhan, capaian penerimaan dan pengawasan ini menunjukkan komitmen Bea Cukai Banten untuk menjaga stabilitas penerimaan negara sekaligus memastikan iklim usaha yang tertib dan kondusif di wilayah Banten,” ujar Kakanwil BC Banten.