Spanduk tersebut berisi tuduhan bernada provokatif yang menyerang pribadi seorang oknum kepala sekolah, hingga memunculkan keresahan di masyarakat dan lingkungan pendidikan.

Spanduk tersebut beredar di media sosial sejak Minggu malam (16/11/2025), memicu berbagai spekulasi publik. Namun, sebelum pihak berwenang tiba di lokasi, spanduk itu sudah menghilang tanpa jejak, tidak diketahui siapa yang memasang maupun mencabutnya.

Menindaklanjuti laporan warga, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Pekalongan bergerak cepat dengan menggelar pertemuan tertutup bersama unsur Bhabinkamtibmas, Babinsa, kepala kelurahan, camat, hingga pihak sekolah di Kantor Kelurahan Kalibaros pada Senin (17/11/2025).

Plt Kepala Dinas Pendidikan yang juga Ketua PGRI Kota Pekalongan, Mabruri, menegaskan bahwa, pihaknya telah melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, namun tidak ada satu pun pihak sekolah yang mengetahui keberadaan maupun waktu pemasangan spanduk tersebut.

“Tidak ada satu pun warga sekolah yang tahu soal spanduk itu. Spanduk itu juga tidak ada di tempat. Nggak tahu kapan masangnya, kapan melepasnya, tiba-tiba sudah tidak ada. Penjaga sekolah yang datang paling pagi pun bilang saat tiba di lokasi spanduk itu sudah tidak ada. Jadi memang benar-benar spanduk yang misterius,” jelas Mabruri.

Dalam pertemuan tersebut, Dindik bersama seluruh unsur terkait membahas langkah preventif untuk menjaga situasi agar tidak semakin memanas.

“Kami bersama Pak Bhabin, kepala sekolah, unsur guru, dan pihak kelurahan berdiskusi untuk menyikapi hal ini. Karena sifatnya misterius, ya kita pasang telinga saja dulu,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa, isu sensitif seperti ini sangat berpotensi mengganggu lingkungan belajar, terlebih SD tersebut baru mulai mengalami peningkatan jumlah murid.

“Kami berharap situasi ini bisa mereda, karena berada di lingkungan sekolah. Ini sangat sensitif bagi anak-anak maupun orang tua murid. Untuk menjaga citra sekolah itu sulit. Kalau ada situasi seperti ini bisa memengaruhi,” terangnya.

Mabruri menegaskan, Dindik membuka pintu komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan laporan resmi maupun informasi tambahan.

“Kami sangat terbuka jika ada aspirasi atau laporan. Silakan disampaikan langsung ke dinas, bukan memasang spanduk yang legalitasnya tidak jelas. Itu dipasang di tempat milik pemerintah, dan kontennya sangat sensitif,” tegasnya.

Menjawab kemungkinan adanya aduan terkait perilaku oknum kepala sekolah, Mabruri menyebut sudah ada langkah antisipasi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BKPSDM untuk antisipasi itu. Jika nanti ada laporan resmi, prosedur kepegawaian akan kita jalankan. Antisipasinya seperti itu,” ujarnya.

Hingga kini, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan bersama pihak kepolisian dan unsur pemerintah kelurahan masih mengumpulkan informasi terkait pelaku pemasangan spanduk. Karena mengandung tuduhan personal, kasus ini masuk dalam kategori sensitif dan perlu penanganan hati-hati.

“Kami menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi maupun menyebarkan spekulasi tanpa dasar, sambil menunggu hasil penelusuran lebih lanjut,” kata Mabruri.

Alimin (53), warga RT. 4 RW. 3 Kelurahan Kalibaros atau sekitar sekolah  turut memberikan penjelasan terkait situasi di lingkungan sekolah. Ia mengaku mengetahui keberadaan spanduk itu justru dari penjaga sekolah.

“Masalah pemasangan itu dari warga sini tidak ada yang tahu sama sekali. Lingkungan sini memang sepi. Saya tahu soal spanduk dari Pak Bon sekolahan, itu tadi sekitar jam 10.00 pagi,” ungkapnya saat ditemui Eranasional di rumahnya.

Saat ditanya apakah ada warga yang melihat pemasangan spanduk tersebut, ia menegaskan sama sekali tidak ada yang mengetahui.

“Iya, sama sekali nggak ada yang tahu. Saya sebagai warga terdekat juga tahunya setelah dikonfirmasi Pak Bon,” tuturnya.

Alimin menyebut aktivitas sekolah biasanya hanya ramai hingga siang hari.

“Kalau aktivitas sekolah itu ramai pagi sampai sekitar jam dua siang. Setelah itu nggak ada kegiatan lagi,” ujarnya.

Menurutnya, dari foto yang beredar di media sosial, spanduk terlihat terpasang pada waktu siang. Namun, ia tidak bisa memastikan jam pastinya.

“Kalau lihat fotonya ya kayak siang. Tapi Saya enggak bisa memastikan. Saya tahunya pas lihat video di Instagram, kok aneh temen, gitu. Nggak ada yang tahu sama sekali,” tukasnya. (em-aha)

Penemuan sesosok mayat tersebut, terjadi pada Senin, 19 Mei 2025 lalu di dukuh Pagersuruh Desa Kambangsari, Kecamatan Alian.

Saat itu, tidak ada satupun warga setempat yang mengetahui identitas dari mayat tersebut karena tidak ditemukan tanda pengenal.

Usai dilaporkan ke polisi dan dilakukan penyelidikan, sesosok mayat tersebut ternyata merupakan seorang kepala sekolah warga Kabupaten Magelang berinisial MU. Dari keterangan polisi mayat tersebut dibunuh pelaku dengan cara diracun.

Pelecehan di lingkungan sekolah tersebut pertama kali terungkap saat orangtua korban melapor ke Polres Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, mengungkapkan pelaku berinisial DI, 37, telah ditangkap.

“Pelaku sudah ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Anggaito di Sukoharjo, Sabtu (26/4/2025).

Penasihat hukum korban, Lanang Kujang Pananjung, menjelaskan pelecehan seksual terjadi sekitar tiga tahun lalu. Korban merupakan siswa kelas I hingga VI.

Menurutnya ada korban yang saat ini sudah lulus dari sekolah tersebut. Ia mengatakan sudah ada laporan ke pihak sekolah sebelumnya, namun tidak ada tanggapan.

Pada bulan ini sampai Desember mendatang masih ada 55 orang lebih yang akan pensiun. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan mulai melakukan pemetaan tenaga pendidik.

Kepala BKPSDM Kota Pekalongan, Rusmani Budiharjo saat ditemui usai mendampingi Wali Kota Pekalongan menyerahkan SK kenaikan pangkat dan pensiunan bagi ASN menerangkan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan akan melakukan pemetaan tenaga pendidik juga sekolah-sekolahnya.

“Dari pemetaan ini akan diketahui jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan di Kota Pekalongan,” terang Rusmani di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Senin, 29 Juli 2024.

Disebutkan Rusmani sampai bulan ini hingga Desember 2024 ada 55 guru lagu yang akan pensiun. Ia akan menyoroti sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.

“Sudah ada edaran ke kepala sekolah untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Sementara itu, dari pemetaan nanti juga akan diketahui kebutuhan tenaga pendidik untuk diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). (em-aha)

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Pelatihan pembuatan Eco-Enzym merupakan kegiatan yang sangat mengedukasi siswa-siswi dan Guru di SMAN 1 Tamiang Layang. Dalam pelatihan itu siswa-siswi diajarkan bagaimana mendaur ulang sampah rumah tangga khususnya sampah organik sehingga menghasil produk yang sangat bermanfaat. Karena manfaatnya sangat baik, Kepala SMA Negeri 1 Tamiang Layang Istiqomah, S.Pd mengapresiasi kegiatan pelatihan pembuatan Eco-Enzym yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di sekolahnya.

Kepala sekolah murah senyum ini mengatakan pelatihan pembuatan Eco-Enzym ini sangat mendukung  dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, dimana salah satu tagihannya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), sehingga melalui praktik pembuatan Eco-Enzym siswa-siswi dituntut untuk bekerjasama, bergotong royong dan berkolaborasi satu dengan lain.

Dalam proses belajar mengajar seperti ini dapat meningkatkan rasa menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang Pelajar Pancasila paparnya.

Istiqomah juga menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan pembuatan  Eco-Enzym ini sangat berkaitan erat dengan mata pelajaran Kimia, Biologi dan Kewirausahaan, untuk itu Ia telah melibatkan 46 siswa dan 4 orang guru mengikuti kegiatan ini.

Diakhir perbicangan dengan kontributor MMC Bartim, Kepala SMA Negeri 1 Tamiang Layang ini membocorkan beberapa kegiatan  unggulan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka diantaranya Eco Print   dan nantinya ditambah lagi dengan Eco-Enzym tutupnya.

Sekedar diketahui bahwa Eco-Enzym adalah cairan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula (gula coklat, gula merah atau gula tebu), dan Pembuatan eco-enzym hanya membutuhkan air, gula sebagai sumber karbon, dan sampah organik sayur mentah dan buah yang belum diolah. **

TANGERANG – Nurhali, Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 5 Kota Tangerang, yang punya Rp1,6 triliun mengaku setiap tahun rutin melaporkan kekayaannya kepada KPK. Hanya saja, dia tidak tahu jika laporan itu bakal dipublikasikan oleh KPK.

“Kita kan istilah pejabat publik, setiap tahun disuruh melaporkan (kekayaan) ya dilaporkan. Harta itu termasuk juga punya istri, karena kan memang begitu, digabung antara suami dan istri,” ujar Nurhali saat ditemui di SMKN 5 Kota Tangerang, Senin (13/9/2021).

Nilai harta kekayaan Nurhali mencuat setelah KPK merilis daftar 10 pejabat terkaya di Indonesia. Kekayaan Nurhali hanya berada dua tingkat di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Nurhali mengatakan tidak menyangka KPK bakal merilis laporan tersebut dan memberikan peringkat kepada pejabat yang menurut data memiliki kekayaan fantastis. Namun, dia merasa hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan, karena sebenarnya tanah dengan nilai triliunan itu merupakan warisan dari mertuanya.

“Saya sih biasa ya, melapor sebagaimana biasa. Ternyata oleh KPK dirilis dan diberi peringkat. Itu bukan punya saya kok, punya istri dari orang tuanya,” kata Nurhali dikutip dari Sindonews.com.

Nurhali awalnya menolak membicarakan soal harta kekayaannya tersebut. Bagi dia hal tersebut tidak perlu disebarluaskan. Namun akhirnya dia menceritakan bagaimana tanah yang ada sejak tahun 1970 tersebut dilaporkan ke KPK.

“Itu tanah sudah ada dari tahun 1970. Mertua saya dulunya pedagang. Setelah wafat, tanahnya menurun ke istri saya,” ucapnya.

Diketahui, harta kekayaannya yang dilaporkan berdasarkan situs https://elhkpn.kpk.go.id, yakni tanah yang berada di Jakarta Utara seluas 80 ribu meter per segi, dimana jika dirupiahkan nilainya mencapai Rp1,6 triliun. Tanah tersebut tercatat sebagai harta warisan.

Sementara luas tanah yang berada di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, nominalnya mencapai Rp1,2 miliar, juga tercatat sebagai warisan. Saat ini Nurhali memiliki tiga kendaraan dengan total Rp558 juta, yakni Pajero Dakkar keluaran 2015 senilai Rp350 juta, Honda Jazz (2011) Rp200 juta, dan kendaraan roda dua senilai Rp8 juta.