Dari 11 murid tersebut, tiga di antaranya sempat mendapat perawatan di Puskesmas Pattallassang.

Sementara delapan murid lainnya menjalani perawatan di rumah dengan didampingi orang tua masing-masing.

Camat Pattallassang, Andi Pangeran Zubair, mengatakan kondisi tiga siswa yang sempat dirawat di puskesmas kini telah membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah.

“Tiga siswa yang sempat dirawat di Puskesmas Pattallassang sudah diperbolehkan pulang usai kondisinya membaik,” ujar Zubair kepada wartawan.

Berdasarkan laporan medis dari Puskesmas Pattallassang, para siswa yang mendapat perawatan mengalami sejumlah keluhan, mulai dari sakit perut, mual hingga nyeri pada bagian ulu hati.

Namun, Zubair menegaskan penyebab munculnya keluhan tersebut belum dapat dipastikan.

Pemerintah bersama pihak terkait masih melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah kondisi para siswa berkaitan dengan makanan MBG atau faktor lain.

“Keterangan dari pihak SPPG, di kelas juga ada air galon. Jadi belum bisa dipastikan apakah ini karena makanan MBG atau air galon,” katanya.

Untuk memastikan penyebabnya, sampel makanan yang dikonsumsi para siswa telah diamankan dan dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk menjalani pemeriksaan.

Selain itu, Bhabinkamtibmas telah berkoordinasi dengan pihak sekolah, pengelola yayasan penyedia MBG, serta Puskesmas Pattallassang.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait kejadian sekaligus memastikan penanganan terhadap para siswa.

Evaluasi pelaksanaan program MBG juga akan dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Evaluasi mencakup kondisi bahan makanan, proses pengolahan, hingga kebersihan lokasi penyediaan makanan.

“Termasuk prosesnya, bahannya, dan tempatnya harus dicek kebersihannya,” tandas Zubair. []

Para korban terdiri dari puluhan siswa dari 11 lembaga pendidikan serta sejumlah orang tua murid yang diduga ikut memakan hidangan yang dibawa pulang oleh anak-anak mereka.

Wakil Bupati Batang, Suyono, meninjau langsung kondisi para korban yang menjalani perawatan medis intensif di RSUD Batang pada Rabu (23/9/2026) malam.

“Pukul 20.38 WIB total 275 yang terdaftar di Bawang. Jadi perkembangan tetap kita tunggu, yang penting kita prihatin bersama. Semoga kejadian ini kejadian yang terakhir,” kata Suyono saat memantau penanganan pasien.

Jumlah tersebut terus bergerak seiring berjalannya pendataan di lapangan. Data sementara yang sempat tercatat sebanyak 275 orang kemudian diperbarui menjadi 276 korban dan masih berpotensi bertambah.

“Korban berasal dari 11 sekolah, yakni SDN 1, SDN 3, MA dan MTs Sunan Kalijaga, MI Salafiyah Pasusukan, TK Pertiwi, TK Kuncup Mekar, TK Qurota ‘Ayun, RA Al Hidayah, TP Ananda, serta Pos PAUD Anggrek Mas. Total ada 2.700 penerima manfaat dari dapur ini,” terangnya.

Menanggapi insiden tersebut, Suyono menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memberikan perawatan medis terbaik bagi seluruh warga yang terdampak.

Pemerintah Daerah juga menyiapkan fasilitas kesehatan rujukan cadangan, seperti Puskesmas Bandar yang memiliki fasilitas rawat inap, guna mengantisipasi keterbatasan kapasitas di RSUD Batang.

“Saya langsung instruksikan kepada RSUD Batang untuk memberikan penanganan yang maksimal kepada korban keracunan agar cepat sembuh,” tegasnya.

“Kalau di Batang semua penuh, tinggal nanti lari ke puskesmas yang rawat inap. Masih ada di Bandar, itu kan bisa untuk menampung sebagian,” lanjut Suyono menjelaskan opsi penanganan darurat.

Untuk mengusut penyebab pasti kejadian ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang telah mengambil sampel makanan dari dapur penyedia guna diuji secara menyeluruh di laboratorium.

Dari keterangan sejumlah korban, salah satu menu yang paling dicurigai menjadi penyebab keracunan massal tersebut adalah hidangan olahan telur.

“Sampel makanan telah diambil untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dari keterangan korban, salah satu menu yang dicurigai menjadi penyebab adalah olahan telur,” ujar Suyono.

Sebagai langkah pencegahan, operasional dapur Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) yang melayani sekitar 2.700 penerima manfaat di wilayah Bawang kini dihentikan sementara hingga hasil uji lab keluar.

Pemkab Batang menegaskan akan memanggil pihak Korwil serta pengelola SPBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengolahan makanan.

Di sisi lain, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah-sekolah terdampak dipastikan tetap berjalan normal bagi siswa yang dalam kondisi sehat.

“Keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas pemerintah daerah. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan seperti biasa bagi siswa yang dalam kondisi sehat,” pungkasnya. (em-aha)

Koordinator Regional BGN DIY, Wirandita Gagat Widyatmoko, menegaskan langkah tegas ini diambil demi menjaga etika, standar perilaku, dan profesionalisme di lingkungan BGN.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Setelah ditangani sesuai prosedur, yang bersangkutan telah diberhentikan. Ini jadi pelajaran bahwa bertugas di Program MBG tak cuma butuh kemampuan teknis, tetapi juga empati, sensitivitas, serta tanggung jawab dalam berkomunikasi,” tegas Gagat, Minggu (21/9) malam.

Gagat mengingatkan seluruh personel agar bijak menggunakan media sosial dan menyampaikan pernyataan di publik.

Menurutnya, opini individu dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap program MBG secara keseluruhan.

Ia meminta jajarannya berfokus meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan pelaksanaan SOP ketimbang berlarut dalam polemik.

Sebelumnya, aksi Gerardus yang menyindir siswi korban keracunan sambil mencicipi menu ayam katsu terekam dalam video dan viral di media sosial.

Tindakan tersebut menuai kecaman keras dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui akun Instagram resminya, @gibran_rakabuming.

“Perkataan oknum SPPG ini sangat disayangkan. Mari kita bersama menjaga ruang publik yang aman dan ramah bagi semua. Jangan sampai anak-anak justru menjadi korban perundungan,” tulis Gibran, Minggu (20/9).

Gibran memastikan dua siswi terdampak asal Kabupaten Karo, Febiona Purba dan Agnesia Paruliana Silitonga, telah membaik usai menjalani perawatan intensif di RSCM.

Keduanya kini sudah kembali ke rumah dan bersiap untuk kembali bersekolah. []

P2G menilai pernyataan yang menyebut guru, orang tua, hingga wartawan ikut membesar-besarkan isu keracunan MBG justru berpotensi memperkeruh persoalan.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri bahkan mendesak Kepala BGN Sudaryono meminta maaf dan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.

Desakan tersebut disampaikan Iman karena menurut P2G, persoalan utama dalam kasus keracunan MBG berada pada pelaksanaan program, khususnya pengelolaan makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan pada guru maupun pihak sekolah.

“Ke depan, Kepala BGN harus introspeksi diri. Keracunan MBG disebabkan ada persoalan serius dalam desain kebijakan MBG oleh BGN. Masalahnya di internal BGN dan SPPG. Maka salah alamat jika menyalahkan guru dan sekolah. Kenapa guru disalahkan? kalau gk mampu mundur.” kritik Iman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9/2026) kemarin.

Menurut Iman, di tengah banyaknya laporan mengenai keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG, BGN seharusnya lebih fokus mengevaluasi sistem pengadaan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan makanan.

Ia juga mengkritik langkah BGN yang mengumpulkan kepala sekolah untuk memberikan literasi gizi ketika persoalan keamanan makanan dalam program MBG masih menjadi perhatian publik.

P2G turut meminta Kepala BGN tidak mengeluarkan pernyataan yang dinilai dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Salah satunya adalah pernyataan yang mengaitkan ramainya pemberitaan mengenai keracunan MBG dengan persoalan politik dan ideologis.

“Selain tidak punya empati kepada korban keracunan MBG, Kepala BGN harus bisa menjelaskan, apakah 50.000 orang keracunan MBG itu gara-gara masalah ideologi? Dan mereka keracunan akibat perbedaan ideologi?” ujar Iman.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menyatakan bahwa ramainya isu keracunan MBG turut dipengaruhi oleh berbagai pihak di media sosial.

Ia menyebut guru, orang tua siswa, wartawan, hingga sejumlah oknum LSM ikut membuat persoalan tersebut menjadi ramai.

“Satu, adalah ideologis, ini masalah urusan politik. Nomor satu. Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis,” kata Sudaryono baru-baru ini.

Di sisi lain, BGN menyatakan bahwa pihak dapur dan pengawas gizi memiliki kewajiban untuk mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum makanan tersebut didistribusikan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat.

P2G meminta persoalan tersebut ditangani melalui evaluasi menyeluruh agar kasus keracunan tidak terus berulang. Menurut organisasi tersebut, keselamatan siswa dan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Insiden ini perlu segera diusut melalui pemeriksaan yang menyeluruh, objektif, dan transparan.

Diketahui, makanan tersebut dipasok oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Meski demikian, hingga saat ini belum ada bukti medis yang memastikan keterkaitan langsung antara makanan MBG dengan gejala yang dialami para siswa.

Oleh karena itu, semua pihak diimbau untuk tidak mengambil kesimpulan tergesa-gesa. Investigasi mendalam menjadi langkah krusial untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

Dalam hal ini, SPPG harus dilibatkan dalam proses evaluasi guna memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan telah memenuhi standar keamanan pangan.

Ruang lingkup pemeriksaan idealnya mencakup kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan peralatan, hingga prosedur pengemasan dan distribusi.

Jika memungkinkan, sisa sampel makanan yang dikonsumsi siswa juga perlu segera diuji di laboratorium untuk melacak penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut.

Di sisi lain, pihak pengelola SPPG diharapkan bersikap proaktif. Penjelasan terbuka mengenai standar operasional serta langkah penanganan yang telah diambil sangat penting untuk mencegah meluasnya kepanikan.

Pemeriksaan ini dilakukan bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk menguji dugaan berdasarkan fakta sehingga semua pihak mendapat kepastian.

Apabila nantinya tidak ditemukan kaitan antara makanan MBG dan keluhan siswa, hasil tersebut harus dipublikasikan agar masyarakat lega. Sebaliknya, bila ditemukan kelalaian, tindakan tegas sesuai aturan harus ditegakkan.

Publik membutuhkan fakta objektif, bukan spekulasi. Mengingat program MBG bersentuhan langsung dengan anak-anak, isu keamanan dan kualitas pangan bukanlah sekadar masalah teknis penyelenggaraan.

Hal ini erat kaitannya dengan kepercayaan orang tua terhadap keselamatan buah hati mereka.

Kepastian dari insiden ini bukan hanya untuk menjawab keluhan para siswa, melainkan juga untuk memastikan kelangsungan program MBG agar tetap kredibel dan aman di mata masyarakat. []

Hingga Selasa malam, proses evakuasi para santri yang mengalami keluhan kesehatan masih dilakukan.

Mereka dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.

Sejumlah santri mengeluhkan sakit perut, mual, muntah hingga pusing.

Para santri yang terdampak diketahui berasal dari jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Beberapa santri yang kondisinya memburuk setelah mengalami pusing dan muntah kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat.

Sebagian lainnya mendapat perawatan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.

Situasi di sekitar pondok pesantren terlihat ramai. Mobil pribadi, ambulans Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kendaraan yayasan sosial, hingga armada relawan silih berganti keluar masuk area pesantren untuk membantu proses evakuasi.

Warga bersama sejumlah santri juga ikut membantu mengangkat dan membawa para korban menuju ambulans.

Seorang warga yang berada di lokasi menyebut para santri diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada Jumat, 3 April dilaporkan sedikitnya 72 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti mual, diare, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Peristiwa ini bukan kali pertama sebelumnya disejumlah daerah banyak terjadi, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait standar operasional dan pengendalian mutu yang diterapkan BGN.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Ia menyebut BGN akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Namun, permintaan maaf dinilai tidak cukup menjawab akar persoalan. BGN juga memutuskan menghentikan sementara operasional dapur SPPG Pondok Kelapa 2 di Duren Sawit karena dinilai belum memenuhi standar, termasuk dari sisi tata letak dan instalasi pengolahan limbah.

Dugaan sementara menyebut makanan yang dikonsumsi siswa tidak dalam kondisi segar, akibat jeda waktu distribusi yang terlalu lama setelah proses memasak.

Menu yang disajikan saat kejadian meliputi spaghetti bolognese, bola daging, scramble egg tofu, sayuran, serta buah stroberi. Namun hingga kini, penyebab pasti masih menunggu hasil uji laboratorium.

Para siswa terdampak berasal dari empat sekolah, yakni SMAN 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09. Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit, di antaranya RSKD Duren Sawit, RSKD Pondok Kopi, dan RS Harum.

Diwaktu yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut meninjau langsung kondisi korban. Ia menegaskan bahwa penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

“Memang diduga dari makanan spagetinya, tapi saya tidak mau berandai-andai. Nanti biar laboratorium yang menyampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Berulangnya kasus keracunan dalam program MBG menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat. Program yang seharusnya meningkatkan gizi siswa justru berpotensi menjadi ancaman kesehatan jika tidak dikelola dengan standar ketat.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, pengolahan, hingga pengawasan makanan dinilai mendesak dilakukan. Tanpa pembenahan fundamental, insiden serupa dikhawatirkan akan terus berulang dengan korban yang lebih luas.

Purbaya mengklarifikasi bahwa dana yang “dikembalikan” oleh BGN adalah anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun yang sempat diajukan, namun belum dianggarkan dan dicairkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

“Yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” ujar Purbaya, Selasa (14/10).

Fokus Tetap pada Rp71 Triliun

Menkeu Purbaya memastikan bahwa anggaran pokok untuk program MBG yang sudah dialokasikan dalam pagu APBN 2025 sebesar Rp71 triliun tetap dipegang oleh BGN.

Purbaya menegaskan pihaknya akan memantau ketat penyerapan anggaran Rp71 triliun tersebut hingga akhir tahun, terutama karena per Oktober, serapan dana baru mencapai 23 persen.

“Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp71 triliun, bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa,” katanya.

Menkeu berharap BGN dapat memaksimalkan program tersebut dan memastikan penyerapan Rp71 triliun berjalan dengan baik hingga akhir tahun demi keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.

Damiyati mengungkapkan menu yang disajikan saat itu berupa daging ayam, soto, dan susu. Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia mengirim makanan tersebut ke sekolah pukul 07.30 WIB.

Dia menyebut sesuai prosedur, makanan harus dicicipi oleh guru penanggung jawab (PIC) sebelum disajikan kepada murid-murid.

“Kebetulan guru PIC-nya puasa, saya yang mencicipi,” kata dia, Selasa (29/4/2025).

Dia merasakan daging ayam tersebut hambar. Namun ia tidak merasa ada yang salah dengan makanan tersebut.

“Untuk daging saya bisa merasakan itu enggak ada rasanya tapi tidak bisa mengatakan itu basi atau tidak, enggak tahu. Ya, kita makan saja,” ucap dia.

“Dan saat itu saya juga tidak begitu berpikir aneh-aneh. Karena waktu itu kita rasakan biasa saja,” lanjutnya.

Namun pada saat dibagikan ke kelas sekitar pukul 09.30 WIB, beberapa murid mengeluhkan ada masalah dengan daging ayam di menu MBG. Tak hanya daging, mereka juga mengeluhkan kuah soto yang sudah basi.

“Termasuk punya saya, dagingnya kan enggak saya habiskan. Saya lihat lagi, ternyata sudah lengket (berlendir), sudah bau,” kata dia.

“Guru yang lain juga memeriksa kuahnya, ternyata sudah asam,” kata dia.

Mendapati menu MBG dalam kondisi tidak layak makan, pihak sekolah langsung meminta seluruh murid untuk tidak mengonsumsi menu pada hari itu. Namun sayangnya, sebagian murid terlanjur memakan menu tersebut.

“Yang sudah terlanjur makan itu, sekitar jam 11 itu merasa perutnya sakit. Ada dua anak,” kata dia.

Sekolah pun segera melarikan dua murid tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka juga menghubungi SPPG untuk melaporkan kejadian tersebut.

“Pengawas dapur (SPPG) dua orang ke sini, kita crosscheck, saya tanya-tanya,” kata Damiyati.

Dari situ, diketahui daging yang disajikan sudah dimasak semalam sebelumnya sekitar pukul 22.00 WIB.

“Baru paginya dikirim ke sini. Rasanya juga hambar, nggak digoreng juga,” kata dia.

Sekolah juga menanyakan tentang kuah soto yang sudah basi. Pihak SPPG mengatakan kuah tersebut dimasak pagi.

“Kuahnya dimasak pagi. Cuma mungkin dia basi karena dibungkus saat masih panas, dan ditutup seperti itu sampai setengah sepuluh,” pungkas dia.