Aksi yang turut diiringi pasukan berkuda itu bertujuan menyampaikan aspirasi terkait keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah.

Massa menilai regulasi tersebut perlu dievaluasi karena dinilai belum mampu menghadirkan kepastian hukum dan keharmonisan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat.

Dalam aksi tersebut, Wawan Nur Rewa yang bertindak sebagai jenderal lapangan membacakan pernyataan sikap di hadapan peserta aksi dan perwakilan DPRD Gowa.

Menurutnya, Kesultanan Gowa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah, identitas, serta peradaban bangsa Indonesia.

Karena itu, keberadaannya harus dihormati, dilindungi, dan diakui sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wawan mengatakan, sejak diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2016, berbagai polemik dan perbedaan pandangan masih terus terjadi di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi tersebut demi menciptakan kepastian hukum, rekonsiliasi sosial, perlindungan masyarakat adat, serta pelestarian sejarah dan budaya Gowa.

Ia menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan penyelesaian melalui jalur dialog, musyawarah, dan mekanisme konstitusional yang menghormati hukum, demokrasi, serta menjaga persatuan masyarakat Kabupaten Gowa.

Dalam kesempatan itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kabupaten Gowa.

Mereka meminta agar pembahasan pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2016 dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) prioritas.

Selain itu, mereka juga mendorong penyusunan perda baru yang lebih berorientasi pada pengakuan, perlindungan, pelestarian, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat serta warisan budaya Kesultanan Gowa sesuai dengan prinsip konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Massa juga menolak segala bentuk politisasi adat maupun tindakan yang berpotensi memecah persatuan masyarakat Gowa.

Dalam orasinya, Wawan menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan aksi damai yang dilaksanakan secara konstitusional. Ia juga mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, mematuhi hukum, tidak mudah terprovokasi, serta mengedepankan semangat persaudaraan.

“Semoga perjuangan ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam menjaga marwah adat, melestarikan budaya, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Gowa,” ujar Wawan.

Aspirasi Diterima DPRD Gowa

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Fahmi Adam, yang menerima perwakilan massa menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

DPRD, kata dia, akan mengutus Wakil Ketua DPRD untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

“DPRD Gowa akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat, 7 Agustus 2026. Forum tersebut akan melibatkan Komisi I dan Komisi IV DPRD Gowa, Pemerintah Kabupaten Gowa, serta perwakilan Kesultanan Gowa guna membahas lebih lanjut aspirasi yang telah disampaikan,”ujar Fahmi. []

Kuasa Hukum Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Wawan Nur Rewa, S.H., M.H., menilai Perda tersebut sudah tidak relevan dan justru memicu polemik di tengah masyarakat.

Karena itu, menurutnya, regulasi tersebut tidak cukup direvisi, melainkan harus dicabut.

“Pencabutan Perda menjadi langkah awal sebelum menyusun regulasi baru yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini serta melibatkan seluruh unsur keluarga kerajaan,” kata Wawan dalam konferensi pers di Makassar, Selasa (21/7/2026) malam.

“Kami tidak meminta revisi. Perda itu harus dicabut terlebih dahulu, baru kemudian disusun regulasi baru yang sesuai dengan aturan dan kondisi kekinian,” lanjutnya.

Wawan menilai substansi Perda tersebut tidak lagi dapat diperbaiki melalui revisi karena konsep dasarnya dinilai keliru.

Ia berharap penyusunan regulasi baru dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah dengan tetap menempatkan keluarga kerajaan sebagai pihak utama dalam urusan adat dan kebudayaan Gowa.

Menurut Wawan, keluarga Kerajaan Gowa tidak memiliki keinginan menghidupkan kembali sistem pemerintahan kerajaan. Raja, kata dia, hanya berperan sebagai simbol budaya yang tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami tidak ingin mengembalikan sistem kerajaan. Raja hanya simbol budaya, bukan pemegang kekuasaan pemerintahan. Semua tetap berada dalam kerangka NKRI,” tegasnya.

Ia juga berharap pemerintah tidak lagi mencampuri urusan internal keluarga kerajaan dengan kepentingan pihak lain. Setelah Perda dicabut, penyusunan aturan baru diharapkan sepenuhnya melibatkan keluarga kerajaan guna memulihkan marwah lembaga adat.