Mengangkat tema “Optimalisasi Peran Timpora Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal yang Berkaitan dengan Tindak Penipuan”, kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi antarinstansi dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Jakarta Pusat.

Rapat dihadiri sejumlah anggota TIMPORA yang terdiri dari berbagai instansi, di antaranya unsur Badan Intelijen Negara (BIN), Komando Distrik Militer (Kodim) 0501 Jakarta Pusat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah kecamatan se-Jakarta Pusat, serta perwakilan kantor dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah DKI Jakarta.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, M. Iqbal Ma’ruf, menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat antaranggota TIMPORA.

Menurutnya, sinergi lintas instansi sangat penting untuk mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian sejak dini sekaligus memastikan setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

“Melalui forum ini, kami berharap koordinasi dan kolaborasi antarinstansi semakin kuat sehingga berbagai potensi pelanggaran keimigrasian maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diantisipasi sejak awal,” ujar Iqbal.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, menyoroti tantangan pengawasan orang asing yang semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas global dan perkembangan teknologi informasi.

Ia menjelaskan, kemajuan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai modus pelanggaran, termasuk tindak penipuan yang melibatkan penyalahgunaan izin tinggal.

“TIMPORA memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi. Dengan komitmen bersama dan penguatan sinergi, efektivitas pengawasan dapat terus ditingkatkan guna mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan izin tinggal yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Pamuji.

Usai sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab yang dipandu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Yudistira Ari Wibawa. Dalam forum tersebut, para peserta membahas pentingnya pertukaran data dan informasi, pelaksanaan operasi gabungan, serta pemanfaatan teknologi digital guna mendukung pengawasan keimigrasian yang lebih efektif.

Melalui rapat ini, seluruh anggota TIMPORA diharapkan semakin memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama lintas sektor dalam pengawasan orang asing di Jakarta Pusat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pekalongan, Tubagus Surur dalam Forum Group Discussion (FGD) tentang “Potensi Kerawanan di Masyarakat Akibat Sampah” bertempat di Aula Kecamatan Pekalongan Utara, Senin (28/7/2025).

Tubagus menekankan, bahwa FGD ini bertujuan untuk mengurai persoalan sampah secara bersama-sama dan membangun kekuatan kolektif masyarakat dalam menghadapinya.

“Sampah ini bisa jadi booming dan menjadi isu nasional, seperti yang terjadi menjelang lebaran kemarin. Rasulullah SAW, bersabda bahwa orang muslim itu ibarat satu bangunan yang saling menguatkan. Maka, kita pun harus saling menguatkan dalam menghadapi persoalan ini,” katanya.

Menurutnya, sampah bukan semata-mata barang atau benda yang dirasa sudah tidak kita perlukan lagi lalu dibuang. Akan tetapi, kita juga harus mempelajari dan menemukan nilai serta fungsi sampah itu secara maksimal.

“Untuk itu, persoalan sampah perlu kita bicarakan dan diselesaikan secara musyawarah terutama pada FGD ini agar tidak menimbulkan prasangka buruk (su’udzon) di masyarakat. Kita perlu masukan atau pendapat dari warga, khususnya warga Kecamatan Pekalongan Utara,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Pekalongan Utara, Wismo Adityo, menyampaikan bahwa mencintai kota berarti juga merawatnya termasuk dalam hal penanganan sampah.

Ia mengapresiasi peran aktif masyarakat Pekalongan Utara yang telah berkontribusi dalam mengurangi permasalahan sampah di wilayahnya.

“FGD ini menjadi instrumen bagi pemerintah untuk memahami perspektif masyarakat terkait persoalan sampah. Kami bersyukur kondisi wilayah Pekalongan Utara sudah lebih baik, dan ini tidak lepas dari kepedulian warganya,” kata Wismo.

Sebagai langkah konkret, pihaknya juga telah mengusulkan pembangunan tiga Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) baru berkapasitas besar.

TPS3R tersebut direncanakan berada di Rusunawa Panjang Baru, eks pasar darurat Padukuhan Kraton, dan Jalan Labuhan di Degayu. Sementara itu, TPS3R di Rusunawa Krapyak telah berjalan dan dilengkapi dengan incinerator.

“Ini adalah bentuk mitigasi kami untuk mencegah potensi gejolak atau polemik yang bisa muncul akibat permasalahan sampah. Kata kuncinya adalah cinta, memiliki, dan merawat. Bila kita semua mencintai Kota Pekalongan, maka persoalan sampah ini pun bisa kita selesaikan bersama,” ujarnya.

FGD ini diharapkan menjadi pemicu lahirnya sinergi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan aman dari potensi kerawanan sosial akibat sampah.

FGD ini digelar oleh FKDM bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekalongan yang dihadiri oleh oleh tokoh masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara.

Turut hadir sebagai narasumber yakni, Camat Pekalongan Utara, Wismo Adityo dan Kepala Kesbangpol Kota Pekalongan, M Taufiqu Rochman. (em-aha)

Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengacu pada Peraturan Presiden No 51 Tahun 2022, tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Kepala Bakesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdiany, menjelaskan bahwa seleksi ini bertujuan untuk menjaring putra-putri terbaik Depok yang akan bertugas mengibarkan bendera pada Upacara Peringatan Kemerdekaan RI di tingkat kota, provinsi, hingga nasional.

“Kami mengundang pelajar kelas 10 SMA, SMK dan sederajat yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi ini. Menjadi bagian dari Paskibraka adalah kesempatan berharga untuk mengasah kedisiplinan, kepemimpinan, dan nasionalisme,” kata Lienda, Jumat (31/1/2025).

Dirinya menambahkan, seleksi akan berlangsung pada Februari 2025 dengan tahapan yang mencakup tes fisik, wawasan kebangsaan, serta keterampilan baris-berbaris.

Sebelumnya, Bakesbangpol bersama Dewan Perwakilan Purna Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Depok telah melakukan sosialisasi sebanyak tiga kali untuk memastikan informasi ini tersampaikan dengan baik kepada para calon peserta.

Pendaftaran dapat melalui laman resmi paskibraka.bpip.go.id atau informasi lebih lanjut juga bisa diakses melalui website bakesbangpol.depok.go.id, serta akun Instagram @bakesbangpol.depok dan @dppi.depok.official.

“Para pelajar di Depok diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari generasi muda yang siap mengemban tugas negara dengan penuh dedikasi dan semangat kebangsaan,” pungkas Lienda.*

BARTIM, Eranasional.com- Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengharapkan ada masukan dari Tim Kewaspadaan Dini (Wasdin). Karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melaksanakan rapat koordinasi tim kewaspadaan dini. Kegiatan ini dilaksanakan, Selasa, 29 Nopember 2022 di ruang rapat Bupati Barito Timur.

“Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan masukan kepada Pemerintah daerah dalam rangka memperkuat kewaspadaan dini daerah,” kata  Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan, Ari Panan Lelu kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Kesbangpol telah membentuk Tim Kewaspadaan Dini (Wasdin) Pemerintah Daerah Barito Timur yang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/44/HUK/2022 tertanggal 15 Maret 2022.

Dalam Tim Wasdin juga ada Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Barito Timur.

Dipaparkan Ari Panan, Tim Wasdin terdiri dari berbagai unsur pemerintah daerah juga melibatkan instansi vertikal seperti TNI – Polri dan Kejaksaan serta masyarakat.

Wujud implementasinya dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah.

“Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barito Timur menggelar rapat koordinasi,” kata Ari Panan.

Tim Wasdin Barito Timur  memiliki tugas mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi atau bahan keterangan dari FKDM Barito Timur, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di dalam daerah.

Selain itu, ujar Ari Panan, Tim Wasdin juga memberikan rekomendasi kepada kepala daerah sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG.(cak)