Forum ilmiah internasional tersebut menjadi bagian dari peringatan hari jadi Jurusan MNA ke-26. Agriexsho tahun ini mengangkat tema Food Security and Sustainable Food Systems.

Sebanyak 530 peserta dari Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, Jepang, Belanda, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lain mengikuti seminar melalui Zoom.

Panitia menghadirkan narasumber dari Sakon Nakhon Rajabhat University dan Chiang Mai University, Thailand. Forum tersebut membahas ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan.

Ketua Jurusan MNA Polije, Taufik Hidayat, menilai kehadiran akademisi internasional memberikan wawasan bagi pengembangan kajian pangan nasional.

“Kegiatan ini merupakan seminar internasional bidang agribisnis yang membahas keamanan pangan dan energi,” ujar Taufik.

Ia berharap Agriexsho terus berkembang dan menjangkau lebih banyak negara.

“Ke depan kegiatan ini diharapkan berkembang lebih besar dengan melibatkan lebih banyak negara,” tambahnya.

Ketua Panitia Agriexsho 2026, Rallyanta Tarigan, mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi atas perjalanan MNA selama 26 tahun.

“Agriexsho merupakan kegiatan untuk mengapresiasi Jurusan MNA Polije yang telah berdiri 26 tahun,” ujar Rallyanta.

Agriexsho memasuki penyelenggaraan ketiga sejak 2024. Tahun ini, panitia mengangkat Tropical Agribusiness yang selaras dengan fokus Polije pada agro-saintek.

“Tahun ini Agriexsho mengangkat tema Tropical Agribusiness yang selaras dengan fokus Politeknik Negeri Jember pada agro-saintek,” tambah Rallyanta.

Selain seminar, kegiatan juga menghadirkan kompetisi bisnis siswa dan lari maraton. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari peringatan hari jadi MNA.

Hasil pembahasan seminar akan dikembangkan menjadi artikel ilmiah. Selain menjadi referensi akademik, langkah ini diharapkan memperkuat kolaborasi dan riset agribisnis untuk mendukung ketahanan pangan.

Bupati Jember Muhammad Fawait menilai bahwa proses regenerasi petani memegang peranan sangat mendesak pada era modernisasi saat ini. Selanjutnya, anak-anak petani wajib mendapatkan ruang strategis agar mampu mengadopsi perkembangan teknologi pertanian secara cepat.

“Saya minta Dinas TPHP berkoordinasi dengan camat, Gapoktan, dan kelompok tani untuk menambahkan anak-anak muda dalam kepengurusan kelompok tani,” ujar Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Fawait menjelaskan bahwa kehadiran pemuda bukan untuk merombak total struktur organisasi kelompok tani yang sudah berjalan. Sementara itu, keterlibatan kaum milenial ini berfungsi memperkuat efektivitas pemanfaatan informasi serta pengajuan program bantuan alat mesin pertanian.

“Perlu ada regenerasi petani agar pemanfaatan informasi, pengajuan bantuan alat pertanian, dan berbagai program lainnya bisa berjalan lebih efektif,” lanjut Fawait menerangkan esensi pembaruan SDM.

Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai merancang program penguatan kualitas tenaga pendamping lapangan untuk anggaran tahun depan. Langkah penambahan personel tersebut bertujuan mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis para peladang langsung di area persawahan.

“Dengan begitu, pelayanan kepada petani bisa lebih optimal dan produktivitas pertanian Jember dapat terus meningkat,” pungkas Fawait mengakhiri paparan rilis pers resmi.

]]> https://daerah.eranasional.com/102660/bupati-jember-dorong-anak-muda-masuk-kelompok-tani/feed 0 Bambang S https://daerah.eranasional.com/102651/pemerintah-kucurkan-ratusan-miliar-rupiah-dana-pertanian https://daerah.eranasional.com/102651/pemerintah-kucurkan-ratusan-miliar-rupiah-dana-pertanian#respond Sat, 06 Jun 2026 11:28:59 +0000 https://daerah.eranasional.com/102651/pemerintah-kucurkan-ratusan-miliar-rupiah-dana-pertanian JEMBER, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Kabupaten Jember bersama pemerintah pusat memperkuat sektor pertanian lewat pengucuran dana bantuan bernilai fantastis. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk menggenjot volume produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani lokal, Sabtu (6/6/2026).

Bupati Jember Muhammad Fawait menyerahkan langsung sejumlah bantuan alat mesin pertanian dan infrastruktur kepada perwakilan kelompok tani. Selanjutnya, seluruh program stimulan ini menyasar optimalisasi lahan, jaringan irigasi perpompaan, hingga mesin pemanen padi modern.

“Seluruh program pemerintah pusat dan Kabupaten Jember selama tahun 2025 dan 2026 mencapai kurang lebih Rp312 miliar,” ujar Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Fawait menjelaskan bahwa sektor pangan memegang peranan yang sangat vital bagi kelangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, kestabilan pasokan komoditas pokok mampu membentengi perekonomian daerah dari ancaman krisis global saat ini.

“Ketahanan pangan yang kuat membuat dampak gejolak ekonomi dunia bisa kita minimalkan,” lanjut Fawait menjabarkan tantangan ekonomi dunia.

Oleh karena itu, pihak bupati menggandeng aparat TNI serta Polri guna memperketat pengawasan penyaluran bantuan lapangan. Sinergi yang kuat antarlembaga tersebut berfungsi mencegah potensi penyalahgunaan aset negara oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Saya yakin dengan cara seperti ini bantuan bisa kita manfaatkan dan kita awasi bersama-sama,” pungkas Fawait mengakhiri pidato sambutan.

]]> https://daerah.eranasional.com/102651/pemerintah-kucurkan-ratusan-miliar-rupiah-dana-pertanian/feed 0 Bambang S https://eranasional.com/95598/nusron-komitmen-tembus-87-lp2b-dorong-ketahanan-pangan https://eranasional.com/95598/nusron-komitmen-tembus-87-lp2b-dorong-ketahanan-pangan#respond Thu, 18 Dec 2025 03:00:05 +0000 https://eranasional.com/95598/nusron-komitmen-tembus-87-lp2b-dorong-ketahanan-pangan Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 87%. Langkah ini juga selaras dengan pemenuhan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

“Posisi kami di Kementerian ATR/BPN adalah memastikan fungsi pengendalian berjalan dengan baik. Kalau fungsi manajemen risiko ini diobral, maka ketahanan pangan nasional akan hancur. Karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan secara ketat dan konsisten,” tegas Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Alih Fungsi Lahan, yang digelar di Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Menteri Nusron menekankan, target LP2B sebesar 87% ini bukan sekadar angka, namun jadi pijakan strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan sektor pangan, energi, industri, dan perumahan.

Dalam RPJMN, peta jalan pencapaian LP2B telah disusun secara bertahap. Mulai dari 75% pada 2025 hingga 87% pada 2029, di mana angka itu wajib menjadi acuan seluruh rencana kerja pemerintah pusat dan daerah.

Namun demikian, kondisi existing menunjukkan tantangan serius. Hingga saat ini, masih terdapat 13 provinsi yang belum mencantumkan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pada tingkat kabupaten/kota, baru 203 daerah yang memasukkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ke dalam RTRW, dan hanya 64 kabupaten/kota yang luasan LP2B-nya telah melewati 87%.

Sebagai langkah pengendalian, Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sebagai instrumen pencapaian target LP2B. LSD dinilai efektif menekan laju alih fungsi lahan secara signifikan di provinsi yang telah menetapkannya.

Sebagai contoh, sebelum ada kebijakan LSD, penyusutan lahan sawah di Provinsi Jawa Barat mencapai 49.585 hektare. Namun, setelah kebijakan LSD berjalan di tahun 2021, penyusutan yang terjadi menurun di angka 2.585 hektare.

Menteri Nusron menyatakan, pemerintah akan mengambil langkah tegas dengan menganggap sementara seluruh Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai LP2B di daerah yang belum menetapkan LP2B minimal 87% dalam RTRW-nya. Kebijakan ini diambil guna memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan tata ruang.

“Tujuan kami bukan mematikan pembangunan. Pertanian harus jalan, industri jalan, energi jalan, dan perumahan juga jalan. Tetapi, semuanya harus seimbang agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” pungkas Menteri Nusron.

Mengingat dampaknya yang besar bagi fondasi bangsa, ia menekankan ketahanan pangan nasional harus tercapai.

“Kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan lahan, terutama lahan sawah. Pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ditetapkan bahwa LP2B harus mencakup 87% dari total LBS tersebut,” ungkap Menteri Nusron di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta.

LP2B merupakan bagian dari LBS yang telah ditetapkan sebagai zona lindung permanen. Artinya, secara umum LP2B memiliki status perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan LBS. LP2B tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian dan harus dipertahankan keberadaannya untuk menjamin ketahanan pangan jangka panjang.

Menteri Nusron lanjut menjelaskan, jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, total LP2B telah mencapai 95%. Namun, berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, baru terdapat 194 daerah yang mencantumkan data LP2B dalam dokumennya.

“Secara keseluruhan, capaian LP2B berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota baru mencapai 57% sehingga masih memiliki kerentanan terhadap alih fungsi lahan,” tuturnya.

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, berdasarkan rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah akan membentuk Tim Percepatan Verifikasi Penetapan LP2B dan LSD.

“Tugas tim ini adalah melakukan verifikasi data guna mengendalikan alih fungsi lahan. Tujuannya, agar ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan lahan pertanian tidak terus berkurang akibat kepentingan yang lain,” jelas Menteri Nusron.

Penetapan LP2B

Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya percepatan penetapan LP2B. Penetapan ini menurutnya bisa jadi kabar baik bagi para petani karena dengan penetapan LSD, lahan sawah akan terlindungi dari konversi atau alih fungsi.

“Dengan demikian, para petani dapat merasa lebih tenang dan memiliki kepastian untuk merencanakan pengelolaan lahan secara jangka panjang dan strategis,” pungkas Menko Pangan.

Penandatanganan dilakukan bersama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria. Penandatanganan SKB tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Ia mengatakan, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional, khususnya dalam penyediaan sarana pascapanen seperti gudang penyimpanan gabah, beras, dan jagung.

“Soal pangan tidak ada tawar-menawar, dan ini kerja keras tim,” ujar Zulkifli di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Zulkifli menjelaskan, kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap keluhan para petani yang selama ini menghadapi hambatan dalam penyerapan hasil panen akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan.

Ia menyebutkan bahwa produksi pangan nasional, khususnya gabah, mengalami peningkatan signifikan.

Namun, peningkatan produksi tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan gudang penyimpanan. Melalui SKB tersebut, pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan 100 gudang baru di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung. Tidak boleh masyarakat, petani dirugikan karena ketidakmampuan kita menyerap gabah maupun jagung. Apa masalahnya? Rupanya gudang. Karena dari dulu gudang Bulog itu bukan bertambah, tapi berkurang,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang BUMN yang baru, setiap penugasan pembangunan infrastruktur harus diawali dengan penerbitan SKB dengan kementerian terkait. SKB tersebut kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

“Nah ini (Inpres atau Perpres) sedang kita urus, jadi bersamaan. Jadi setelah SKB harus ada Perpres, seperti juga Kopdes,” tandasnya.

Penandatanganan dihadiri langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri Agus menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KKP atas terjalinnya kerja sama ini. Melalui penandatanganan nota kesepahaman, momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia, khususnya dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029.

“Saat ini kami berupaya untuk merubah Pulau Nusakambangan, yang sebelumnya hanya sebagai tempat pengasingan, kini juga menjadi tempat pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama Bapak Presiden. Berkat dukungan dan kolaborasi yang baik, kita bisa mewujudkan berbagai program ketahanan pangan,” kata Menteri Agus.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut dilakukan bersama sejumlah mitra strategis, sebagai bentuk sinergi Kemenimipas dengan berbagai pihak. Program ini menjadi salah satu wujud nyata transformasi pemasyarakatan yang lebih produktif, berdaya saing, dan sejalan dengan agenda nasional di sektor pangan.

Saat ini, Kemenimipas berfokus pada pemanfaatan potensi laut dan perikanan dengan total luas lahan 48,7 hektare di Pulau Nusakambangan. Fokus utama pengelolaan mencakup budidaya ikan lele, bawal, bandeng, sidat, udang vaname, serta udang windu. Semua potensi laut dan perikanan tersebut dioptimalkan langsung oleh Warga Binaan di 13 Lapas yang tersebar di Pulau Nusakambangan.

“Program ini diharapkan dapat memberikan sarana dan wadah bagi Warga Binaan untuk mendapatkan bekal keterampilan, pengetahuan, bahkan premi yang nantinya bisa dikirimkan kepada keluarganya di rumah. Harapannya ketika mereka bebas nanti juga memiliki modal untuk melanjutkan aktivitasnya berdasarkan keterampilan yang mereka pelajari,” ujar Menteri Agus.

Kerja sama ini diharapkan mampu mentransformasi Nusakambangan menjadi kawasan pembinaan produktif yang turut mendukung agenda Asta Cita Presiden, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kerja sama ini juga menjadi simbol bahwa inovasi dan kemandirian dapat tumbuh di mana pun, bahkan dari balik tembok lembaga pemasyarakatan.

“Tadi kita bicara energi terbarukan, bicara soal pangan, soal kerja sama di berbagai bidang,” kata Dasco usai menggelar pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Menurut Dasco, pihak Singapura juga sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah, yang diwakili Menko Perekonomian, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi untuk membahas kerja sama tersebut.

“Singapura juga sudah ketemu juga dengan Menko Perekonomian, dengan Menteri ESDM, Menteri Investasi iya membicarakan banyak hal termasuk investasi,” kata Dasco.

Dasco menjelaskan belum ada pembicaraan soal kesepakatan kerja sama dalam pertemuannya dengan perwakilan Singapura. Menurutnya, hal yang dibahas dalam pertemuan itu hanya sebatas koordinasi terkait masa depan EBT.

“Tentu saja pembicaraan kerja sama itu nanti dilakukan, tadi kita baru membicarakan berbagai hal tentang bagaimana koordinasi-koordinasi, bagaimana tentang masa depan energi baru terbarukan,” kata Dasco.

Dasco memastikan tak ada pembahasan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pertemuan tersebut. “Kita enggak ngomongin MBG,” tegas Dasco.

Selain Dasco, turut hadir Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal dalam pertemuan tersebut. Sedangkan Kwok Fook Seng didampingi Wakil Dubes Singapura, Mr. Terrence Teo, dan Sekretaris Dubes Singapura, Mr. Jonathan Seng. (AD)

Hal tersebut dilakukan guna mendukung ketahanan pangan dan mencapai swasembada pangan yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat, serta menjaga stabilitas harga agar inflasi mampu dikendalikan.

“Keberadaan lahan seluas 105 ha ini sangat menjanjikan dan sudah ada teknologi baru untuk tanah yang salinitasnya tinggi. Bisa ditangani dengan pupuk dan bibit khusus,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal, Marwadi saat meninjau lokasi, Jumat, 29 November 2024.

Pihaknya akan mendorong kelompok tani untuk memanfaatkan lahan tidur eks rob. Pada tahap awal, akan dilakukan uji coba penanaman di lahan seluas 1,5 ha. Adapun peran BI yakni, mendukung penyediaan pupuk.

“Tadi juga sudah diikuti kegiatan pelatihan berupa Capacity Building dengan teknologi-teknologi baru tersebut. Diharapkan ke depannya, pertanian di tanah eks rob ini bisa berkembang,” tutur Marwadi.

Menurutnya, jika penggarapan padi di lahan 1,5 ha tersebut berhasil, kegiatan akan ditingkatkan di 15 ha. Nantinya, proses penanaman akan menggunakan bibit khusus biosalin dan pupuk bio tasnim. Sebelumnya, kegiatan penanaman ini juga pernah dilakukan di Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara. Dimana, 1 ha lahan mampu menghasilkan 7 hingga 7,5 ton padi.

“Jadi, tahap awal merupakan contoh. Kalau berhasil, kami juga akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan yang lebih baik lagi kepada para petani.  Untuk menggarap di tanah eks rob ini, dibutuhkan traktor sehingga tidak perlu menggunakan cangkul secara manual,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, juga dibutuhkan diesel untuk memompa air yang berposisi lebih rendah dari lahan pertanian tersebut. Kegiatan ini juga pernah dilakukan di daerah Krapyak, BI diajak ke lokasi penanaman dan disitu padi dapat tumbuh dengan baik. Bahkan, dua minggu lalu sudah panen.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, program tersebut selaras dengan program ketahanan pangan dari pemerintah pusat maupun program makan siang gratis yang tengah digagas Presiden Prabowo.

Menurutnya, jika dari 105 ha ini, minimal 90 ha bisa ditanami padi kembali. Tentunya, akan mampu menunjang program ketahanan pangan di Kota Pekalongan. Karena di Kota Pekalongan luas wilayahnya kecil, lahan sawahnya semakin lama juga semakin menyusut.

“Ada yang dibuat perumahan, gedung dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ternyata penanganan banjir dan robnya bisa berhasil, sehingga ada potensi lahan yang bisa ditanami kembali seluas 105 ha. Kami yakin pasti bisa. Tapi butuh waktu, proses dan pendampingan bagi para petani,” katanya.

Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Lily Sulistyawati menambahkan, 105 ha lahan pertanian di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, terendam rob selama 8 tahun.

Dari luasan tersebut, 95 ha sawah saat ini sudah kering dan akan dijadikan sawah lagi. Namun, kondisi lahan perlu perbaikan dan diolah lebih spesifik. Program ini optimistis menjadi solusi bagi petani pesisir yang terdampak rob.

“Ada teknologi varietas padi biosalin. Kami bersama Kodim Pekalongan sudah melaksanakan percontohan di Krapyak. Namun, panennya belum optimal karena kondisinya sangat ekstrem, airnya sedikit,” terang Lily.

Selanjutnya akan dilakukan perluasan lahan bekas terendam rob untuk pertanian di Dukuh Klidangan seluas 15 ha. Namun pada tahap awal akan dibuat  Demonstration Plot (demplot) percontohan seluas 1,5 ha yang akan difasilitas BI Tegal.

“Kelompok Tani Harapan Jaya dan Kelompok Tani Degayu Tiga dengan anggota 20 petani akan mengolah lahan tersebut. Semoga ini jadi langkah awal untuk menjadi lahan produktif, berhasil dan berkelanjutan serta memberikan kesejahteraan para petani,” harapnya.

Dahmat (59), salah seorang petani di daerah Degayu menyambut gembira kegiatan tersebut. Ia mengaku sudah bekerja menjadi seorang petani selama 20 tahun. Namun, karena terjadi rob ia sempat berhenti dan bekerja disalah satu usaha batik.

“Sekitar 8 tahunan saya berhenti menjadi petani, karena waktu itu lahan kami terkena rob. Alhamdulillah senang, lahan sudah kering dan sekarang didukung oleh Pemkot maupun BI untuk kembali bertani. Semoga nantinya bisa bermanfaat, terutama bagi keluarga kami,” pungkasnya. (em-aha)

Ini merupakan tindak lanjut usai Retno menemui Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh beberapa waktu lalu di Hanoi.

“Negosiasi akan segera kita lakukan,” kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (26/4/2024).

“Dan tadi saya laporkan ke pak presiden dan bapak presiden mengatakan oke segera siapkan untuk kita bisa mulai negosiasi. Jadi ketahanan pangan dalam konteks lebih luas ya,” sambungnya.

Retno menegaskan kerja sama itu bukan hanya mengenai rencana impor beras, melainkan dalam konteks ketahanan pangan yang lebih luas. Lebih lanjut kerja sama antar dua negara itu akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat.

“Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan jangan difokuskan hanya kepada masalah beras saja,” kata Retno.

Sebelumnya Retno bertemu dengan Vietnam saat melakukan kunjungan kehormatan di Vietnam, Hanoi, Rabu (26/4/2023).

Dalam pertemuan dengan PM Vietnam, dibahas antara lain kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan meningkatkan target perdagangan sebesar US$ 18 miliar atau lebih pada 2028, juga dorongan agar pembahasan perjanjian kerja sama ketahanan pangan segera dimulai, dan penegasan kembali komitmen Indonesia terhadap penguatan kerja sama ASEAN, termasuk penyiapan untuk Visi ASEAN 2045.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengajak warga Kota Cantik Palangka Raya memanfaatkan pekarangan rumah menjadi sumber pangan keluarga dan juga sebagai sumber pendapatan.

Menurut Wali Kota, pemanfaatan lahan pekarangan rumah dapat menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan kebutuhan pangan keluarga secara kuantitas dan kualitas bisa terpenuhi dengan baik.

“Stok pangan yang bergizi dan aman secara berkala bisa dipenuhi dari kebun di pekarangan rumah. Pemanfaatan lahan pekarangan bisa dilakukan sesuai keinginan atau selera kita,” katanya, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, pekarangan rumah jika dikelola dengan baik tentunya akan membuat lingkungan menjadi lebih menarik, nyaman, indah, sehat dan menyenangkan, serta dapat memberikan manfaat untuk keluarga.

Meski begitu ada beberapa tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan pekarangan rumah, misalnya jenis tanaman hortikultura. Mulai dari sayuran, buah-buahan, dan obat-obatan.

“Tanaman bisa ditanam secara langsung atau bisa juga dengan menggunakan media polybag. Tidak perlu lahan yang luas untuk mencoba berkebun. Bahkan di teras atau di atap rumah pun bisa,” tutupnya.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar ratas terbatas (ratas) membahas ekosistem ketahanan pangan.

Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/10/2021).

“Hari ini kita dikumpulkan Bapak Presiden untuk melakukan rapat terbatas tentang ekosistem ketahanan pangan kita. Lebih khusus terkait dengan jagung, peternak ayam, dan lain-lain, sebagainya,” ujarnya.

Karena itu, kata Syahrul, pemerintah menangani ekosistem ketahanan pangan dalam tiga tahap. Pertama, yakni terkait dengan budidaya.

“Bagaimana pengembangan jagung, untuk bisa terus produktivitasnya meningkat dan produksi nasionalnya sesuai dengan target yang dibutuhkan, bahkan melampaui target yang ada,” ucap dia.

Kedua, mengelola tahap keduanya, yakni memetik atau mempascapanenkan sampai mengolahnya.

Mengolah, yang dimaksud Syahrul, sudah dalam proses-proses yang sesuai kebutuhan yaitu untuk pakan dan lain lain. Selanjutnya tahap ketiga, yakni market.

Syahrul menuturkan, Jokowi meminta semua menteri terkait terutama dirinya untuk meningkatkan produktivitas jagung.

“Jadi tiga tahap ini yang betul-betul bapak Presiden minta supaya semua menteri lebih khusus saya sebagai Menteri Pertanian akan main di budidaya dan bisa meningkatkan semua produktifitas jagung kita lebih khususnya di dalam menghadapi climate change perubahan anomali cuaca yang luar biasa baik scara nasional maupun secara global. Oleh karena itu kita tentu berharap bahwa produktifitas sesuai kebutihan yang ada bisa kita imbangi,” kata Syahrul.

Lebih lanjut, Syahrul menyebut, Jokowi memerintahkannya dan menteri terkait agar pengembangan jagung dikembangkan lebih luas lagi melampaui apa yang telah ada saat ini.

“Kalau terjadi masalah di katakanlah berkait dengan telor, dan ayam yang juga melimpah dan harganya kemudian turun dan beberapa agenda agenda dipersiapkan untuk menangani itu. Salah satu agenda adalah untuk agenda permanennya dibuatkan industri telor yang ada dan seperti itulah dalam perencanaan yang lain,” ucap Syahrul.

“Di satu sisi adalah bagaimana hasil-hasil ini bisa terjualkan, terbelikan dan juga bisa masuk dalam program-program, katakanlah penggunaan dari bansos-bansos yang memungkinkan untuk itu,” sambungnya.