“Tidak melibatkan DPRD DKI. Seharusnya Perda itu ada tanda tangan saya. Faktanya, saya belum tanda tangan,” ungkap Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024.

Politisi PDIP ini mengingatkan agar Pemprov DKI tidak asal-asalan menaikkan pajak tempat hiburan.

Menurut Prasetyo, kenaikan pajak tempat hiburan menjadi 40 persen akan dapat memicu terjadinya PHK pada karyawan tempat hiburan.

“Kalau pajaknya naik 40 persen, mati bos, tempat usahanya bakalan tutup dan pekerja di-PHK. Jangan melakukan semena-mena seperti itu kalau menaikkan,” tegas Prasetyo.

“Kami bukannya ingin membela tempat hiburan, tapi sebagai pimpinan dewan, saya minta Pemprov DKI bijak memutuskan itu. Dilihat dulu demografinya seperti apa,” sambungnya.

Pajak tempat hiburan naik 40 persen

Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan akan menaikkan pajak tempat hiburan menjadi 40 persen.

Ketentuan kenaikan tarif ini tertuang dalam Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Pasal 53 ayat 2 tertulis bahwa besaran pajak itu berlaku untuk tempat karaoke, diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

“Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 persen,” demikian bunyi pasal tersebut.

Kenaikan tarif pajak tempat hiburan malam di Jakarta ini berlaku sejak 5 Januari 2024.

Sebelum naik, pajak tempat karaoke dan diskotek di Jakarta yakni 25 persen, sedangkan pajak panti pijat serta mandi uap atau spa sebesar 35 persen.

Hal ini berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015. (*)

JAKARTA, Eranasional.com- ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kembali menegaskan bahwa, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta harus berakhir seiring berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria pada 16 Oktober mendatang.

“Saya kembali menegaskan, setelah Gubernur DKI Jakarta @aniesbaswedan berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 mendatang, keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Pemprov DKI Jakarta juga harus berakhir,” ucapnya dalam akun twitternya, Rabu, (14/9/2022).

Iapun mengaku menerima banyak laporan miring mengenai tim tersebut.

“Saya banyak menerima laporan miring mengenai kinerja tim tersebut selama ini, hingga akhirnya TGUPP syarat dengan stigma negatif,” ucapnya.

Padahal sebelumnya, prasetyo mengatakan telah memangkas jumlah tim itu dari 73 orang menjadi 50 orang karena terlalu bengkak anggaran.

Di lain sisi, dia juga mempertanyakan hasil kerja dari tim Anies Baswedan tersebut yang digaji hingga miliaran rupiah dari APBD.

“Sampai saat ini saya pun terus mempertanyakan hasil kerja dari TGUPP. Sebab tim tersebut digaji oleh APBD hingga miliaran tiap tahunnya dalam kegiatan di bawah @BappedaDKI,” imbuhnya.

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendukung langkah KPK yang memulai penyelidikan dugaan korupsi pada rencana perhelatan Formula E. Ia mengklaim langkah KPK sejalan dengan kepentingan 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI dan PDI Perjuangan yang mengajukan hak interpelasi terhadap Pemprov DKI.

“KPK sebagai lembaga antirasuah pasti memiliki bukti-bukti permulaan yang kuat, sehingga laporan dari warga itu naik ke proses penyelidikan,” cuit Prasetyo dalam akun Twitter resminya, @PrasetyoEdi pada Sabtu, 6 November 2021.

Prasetyo mengklaim, penyelidikan yang dilakukan KPK menjadi butki hak interpelasi yang diajukan partainya atas dasar kepentingan publik, bukan politik. Ia mengajak masyarakat untuk mengawal proses penyelidikan tersebut.

“Dalam hal ini saya menekankan bahwa serupiah pun uang rakyat yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Prasetyo.

Kamis kemarin tim penyidik KPK memeriksa beberapa orang soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan penyidik.

“Kegiatan ini tentu sebagai tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat ihwal penyelenggaran Formula E di DKI Jakarta kepada KPK,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Ali menjelaskan, pihaknya belum dapat menyampaikan materi penyelidikan ke publik saat ini. Sebab, sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pengumpulan data. “Kami meminta publik terus mengawal kerja-kerja KPK, sebagai unsur pengawasan sekaligus pendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi,” ujar Ali. (Tempo)

Jakarta — Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap Pemerintah Turki memberikan sejumlah nama alternatif dijadikan nama jalan.

Riza mengatakan itu usai permintaan Mustafa Kemal Ataturk dijadikan nama jalan di Jakarta menuai kritik. Riza berharap nantinya pemerintah Turki mengusulkan nama kota, bukan nama tokoh.

“Sudah kami dengar, insyaallah akan diusulkan beberapa nama dan mudah-mudahan nanti Pemerintah Turki akan menyampaikan alternatif pilihan-pilihan,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/10) malam.

“Tentu harapan kami bukan nama orang, tapi nama kota, apakah Istanbul, apakah Ankara dan lain-lain,” sambungnya.

Riza mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah bersurat ke Duta Besar Indonesia untuk Turki. Dalam surat, Pemprov menghargai usulan pemerintah Turki, namun diharapkan ada nama alternatif.

“Kalau dirasa nama jalan diusulkan tersebut menimbulkan kontroversi. Jadi kita akan lakukan segera dengar pendapat, diskusi forum FGD” kata Riza.

“Kami berharap seperti nama yang kami berikan di Casablanca, dulu dengan pemerintah Maroko, jadi bukan nama tokoh tapi nama kota,” ujarnya menambahkan.

Usulan pengganti nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dengan tokoh pembaharu Islam di Turki, Mustafa Kemal Ataturk menuai penolakan dari sejumlah pihak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kompak memprotes usulan nama jalan Ataturk di Jakarta.

Mereka menyebut rencana pemberian nama itu keliru lantaran Ataturk dinilai sebagai tokoh yang kerap merugikan Islam. Bahkan, MUI menyebut Ataturk adalah tokoh yang memiliki pemikiran menyesatkan.

“Jadi Mustafa Kemal Ataturk ini adalah seorang tokoh yang kalau dilihat dari fatwa MUI adalah orang yang pemikirannya sesat dan menyesatkan,” ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, Minggu (17/10).

Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji sosok yang layak untuk dikenang dan pantas dijadikan nama jalan. Ia pun menagih soal penamaan Jalan Ali Sadikin.

“Ali Sadikin jelas-jelas sosok dan tokoh berjasa buat Jakarta. Usulan penamaan jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat menjadi Ali Sadikin pun merupakan keputusan dari rapat paripurna. Tapi mana, sampai sekarang belum juga ada keputusan untuk Peraturan Gubernur,” kata Prasetio.