Data tersebut antara lain mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.

Penjelasan tersebut disampaikannya dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026. Forum bertajuk

“Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” itu berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Mendagri menekankan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir. Data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota.

“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya … karena Kemendagri memiliki jajaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.

Data Dukcapil Miliki Keunggulan 

Ia menerangkan bahwa data Dukcapil memiliki keunggulan berupa biometrik yang sangat akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata.

“Data ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum,” tambah dia.

Pemanfaatan data Dukcapil, lanjut Mendagri, terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Ia mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat. Perbaikan data tersebut turut menghemat keuangan negara.

Selain itu, data Dukcapil juga berperan penting dalam penanganan bencana. Menurut Mendagri, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil.

“Dengan demikian, penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan dengan cepat. KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.

Dalam konteks sistem keuangan, Mendagri menyampaikan bahwa akses data Dukcapil sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital.

Terlebih, saat ini Kemendagri telah berinovasi melalui digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat mempercepat proses pembukaan rekening.

“Kalau menggunakan … digital IKD, digital ID, [proses pembukaan rekening] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” jelasnya.

Di sisi lain, Mendagri mengungkapkan bahwa kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat pemanfaatannya.

Ia menyebutkan penggunaan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.

Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber. Ia mengingatkan bahwa di era digital, serangan terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan sebuah negara tanpa serangan fisik.

“Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkasnya.

“BI terus menekankan pentingnya literasi QRIS bagi masyarakat agar terhindar dari modus penipuan,” kata A. Sangga, perwakilan Unit Implementasi Sistem Pembayaran dan Pengawasan (UKSPPUR) Bank Indonesia Tegal saat sosialisasi kebijakan sistem pembayaran digital, Senin (21/7).

Menurut Sangga saat sosialisasi di hadapan para wartawan di Ballroom Queen of The South Resort Yogyakarta, dengan maraknya kejahatan siber, BI terus memberikan edukasi kepada masyarakat terutama untuk pelaku UMKM tentang risiko transaksi digital dan cara bertransaksi yang aman menggunakan QRIS.

“Hingga akhir 2024, jumlah merchant QRIS mencapai 35,5 juta, mayoritas merupakan pelaku UMKM yang kini bisa menerima pembayaran hanya dengan satu kode. Namun, pesatnya digitalisasi pembayaran ternyata turut dibarengi dengan maraknya kejahatan siber,” katanya.

Modus seperti phishing, spoofing, rekayasa sosial (social engineering), hingga penyalahgunaan QRIS di ruang publik menjadi ancaman nyata yang perlu ditanggulangi.

“Untuk itu, BI menginisiasi kampanye PeKA (Peduli, Kenali, Adukan). Sebuah gerakan edukatif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Melalui kampanye ini, masyarakat diajak untuk mengenali potensi risiko digital dan tidak ragu untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan,” jelasnya.

Dengan roadmap digitalisasi yang semakin ambisius, Bank Indonesia menempatkan penguatan keamanan siber sebagai fondasi utama.

Upaya ini juga selaras dengan arah kebijakan transformasi sistem pembayaran Indonesia 2025, yang menekankan interoperabilitas, keamanan, dan efisiensi dalam satu ekosistem terintegrasi.

Dirinya berharap, transformasi ini dapat menciptakan sistem pembayaran nasional yang tidak hanya modern dan cepat, tapi juga resilien terhadap ancaman digital, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

“Kami percaya, masa depan sistem pembayaran Indonesia adalah digital. Tapi digitalisasi itu harus inklusif, aman, dan berkelanjutan,” kata Sangga.

Tak hanya di dalam negeri, langkah inovatif BI kini juga merambah lintas batas. Melalui QRIS Antarnegara, konsumen asal Indonesia kini bisa melakukan transaksi digital di Malaysia, Thailand, dan Singapura hanya dengan menggunakan aplikasi pembayaran lokal.

Sistem ini pun bersifat dua arah, sehingga wisatawan dari negara-negara tersebut dapat membayar dengan aplikasi mereka di Indonesia.

“Inilah yang kami sebut sebagai digitalisasi yang berdampak langsung pada ekspor UMKM. Produk kita bisa dinikmati oleh konsumen luar negeri dengan cara yang cepat dan praktis,” terang Sangga.

Selain itu, BI juga memperkenalkan teknologi QRIS Tap berbasis NFC, yang diperkenalkan dalam Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024.

Teknologi ini menyasar kebutuhan transaksi cepat dan massal, seperti di sektor transportasi, parkir, maupun ritel modern. Dengan sentuhan ringan pada perangkat NFC, transaksi bisa dilakukan dalam hitungan detik.

“Ini merupakan lompatan penting untuk efisiensi sistem pembayaran di sektor-sektor publik,” pungkas Sangga. (em-aha)