Pelaku disebut kerap menghubungi para santriwati melalui pesan WhatsApp pada malam hari, lalu meminta mereka datang ke kamar.

Ketika permintaan itu ditolak, korban diintimidasi dengan ancaman akan dikeluarkan dari pondok pesantren.

Kuasa hukum korban, Ali Yusron, menyampaikan bahwa mayoritas korban berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan sebagian merupakan anak yatim, sehingga memiliki posisi yang rentan.

“Korban sebagian besar anak yatim dan dari keluarga tidak mampu. Mereka sekolah gratis di sana. Korbannya antara 30-50 orang. Ada yang kelas 1 SMP, ada yang kelas 3 SMP. Korban yang saya dampingi satu orang, tapi bisa membuka pintu pengungkapan korban-korban lainnya. Sudah ada dua orang yang siap menjadi saksi,” ujarnya.

Ali juga menjelaskan lebih lanjut pola tindakan pelaku. Ia menyebut, komunikasi melalui WhatsApp pada malam hari menjadi pintu awal, yang kemudian diikuti permintaan agar korban menemaninya di kamar.

Ancaman pengusiran kembali digunakan sebagai alat tekanan jika korban menolak, dan pola ini diduga dilakukan berulang terhadap santriwati lainnya.

”Kronologi awalnya si S ini WA ke santriwati pada pukul 12 malam, minta ditemani tidur. Korban menolak. Tapi diancam, kalau tidak menurut, akan dikeluarkan (dari pondok),” papar dia.

Selain itu, Ali mengungkapkan bahwa pelaku diduga pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap dua korban dalam satu malam di lokasi berbeda di area pondok.

“Dalam BAP disebutkan ada dua tempat. Tempat pertama di bedeng, semacam kantor karyawan. Yang kedua di kamar sebelah kamar istrinya,” kata dia.

Ia juga menyebut adanya korban yang sampai hamil akibat perbuatan tersebut.

Untuk menutupi kejadian itu, korban diduga langsung dinikahkan dengan seorang santri laki-laki.

”Korban tidak berani (melawan) karena kebanyakan anak yatim, tidak punya orang tua, dititipkan di sana agar sekolah gratis,” ungkap dia.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pati, Dika Hadiyan Widya Wiratam, membenarkan adanya kasus tersebut.

Ia menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024.

Namun dari hasil pendalaman, dugaan pencabulan dan kekerasan seksual itu terjadi berulang dalam kurun waktu Februari 2020 hingga Januari 2024.

Terduga pelaku disebut memanfaatkan doktrin keagamaan untuk memengaruhi korban.

“Modusnya adalah mendoktrin korban dengan ajaran thoriqoh, yang intinya murid harus nurut kepada guru. Dalam konteks ini, santriwati diarahkan untuk patuh kepada ustaz,” jelas Kompol Dika kepada wartawan Senin sore, (4/5/2026).

Hingga kini, polisi mencatat lima korban telah melapor, meski tiga di antaranya mencabut keterangan.

Meski demikian, proses hukum tetap berjalan karena kasus ini dikategorikan sebagai delik umum, bukan delik aduan. []

Sekitar 250 santri di Ponpes Ndholo Kusumo di Tlogowungu terancam terdampak kasus dugaan kekerasan seksual oleh kiai Ponpes.

Apalagi Kementerian Agama (Kemenag) telah merekomendasikan penutupan Ponpes secara permanen.

Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah, Ema Rachmawati, mengatakan para santri tersebut terdiri dari jenjang pendidikan TK hingga SMA.

Sebagian santri merupakan yatim piatu yang selama ini mendapat pendidikan gratis di ponpes tersebut.

“Kurang lebih 250 orang santri putra dan putri,” kata Ema. dikutip Selasa (5/5/2026).

Ia menyebut pemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario relokasi apabila pondok pesantren tersebut benar-benar ditutup.

Koordinasi telah dilakukan dengan sejumlah pondok pesantren lain di wilayah Pati untuk menampung para santri.

Namun demikian, perhatian khusus diberikan kepada santri yatim piatu yang selama ini menggantungkan pendidikan dan kehidupan di pondok tersebut.

“Ada yang yatim piatu, ini yang harus benar-benar kita pikirkan ke depannya,” kata Ema.

Dia menegaskan, dalam situasi apapun, keberlangsungan pendidikan anak-anak harus tetap menjadi prioritas.

Sementara itu, dia juga membuka posko pengaduan bagi korban dugaan kekerasan seksual melalui UPTD di Pati.

“Kami sudah membuka posko aduan untuk siapa pun yang pernah menjadi korban agar bisa melapor,” ujarnya.

Dia menambakan, pihaknya siap memberikan pendampingan menyeluruh, mulai dari layanan psikologis hingga kebutuhan visum.

“Kami akan memfasilitasi, termasuk visum et psikiatri jika dibutuhkan,” katanya.

DP3AP2KB juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan organisasi masyarakat, untuk memperkuat pendampingan korban. []

Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widyaama menjelaskan, kasus pencabulan ini dilaporkan oleh korban pada Juli 2024.

Dalam laporan tersebut, korban yang merupakan santriwati mengaku mendapatkan kekerasan seksual (pencabulan) berturut-turut sejak Februari 2020 hingga Januari 2024 di Ponpes.

”Saat kejadian tahun 2020 korban berusia masih 15 tahun,” ujar Dika, Senin (4/5/2026).

Dia menambahkan, yang dilaporkan berinisial A, yang merupakan kiai pengasuh salah satu ponpes di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

Setelah mendapatkan laporan pencabulan, pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan.

”Kita dari satreskrim sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Mulai pengasuh dan juga orang tua korban. Mengingat saat itu korban masih di bawah umur,” jelasnya.

Dalam penanganan kasus pencabulan ini, pihak kepolisian juga melibatkan beberapa pihak.

Di antaranya adalah Pekerja Sosial (Pesos), Bapas dan Dinas terkait untuk mendampingi anak.

”Kami sudah mengumpulkan barang bukti yakni surat seprinsita pada bulan November 2024 terhadap yang bersangkutan yakni sebuah handphone dan juga terhadap korban dan saksi. Baik pakaian dalam dan juga atribut yang digunakan korban, maupun pelaku saat kejadian,” ungkap dia.

Pihaknya pun mengungkapkan modus kiai cabul dalam kasus pencabulan ini, dalam upaya mengelabui para korban.

Kiai cabul itu mendoktrin korban harus taat terhadap guru, sampai akhirnya diduga bisa melakukan aksi pencabulan santriwati.

”Modusnya mendoktrin santriwati dengan doktrin tarikah yang intinya di situ yang namanya murid harus ikut dengan guru. Dalam hal ini santriwati menurut ustadz dan juga Kiai,” tandas dia.

Kasus pencabulan ini pada akhirnya memancing amarah warga setempat, PCNU, Fatayat NU hingga GP Ansor Pati.

Mereka mengutuk keras. Bahkan warga, GP Ansor Pati dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) juga menggelar demo di ponpes tersebut pada Sabtu (2/5/2026) lalu.

Belakangan terungka total 50 santriwati yang sudah dicabuli oknum Kiai tersebut bahkan ada santriwati yang sudah melahirkan. []