“Ya gapapa saran yang bagus, untuk mengecek kembali data bantuan sosial pendidikan di lapangan. Itu saya ada catatan, saya pegang,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Rabu.

Selain itu, Heru mengatakan pihaknya juga akan terus memastikan data penerima KJMU tepat sasaran.

Hal tersebut, lanjutnya, terbukti Pemprov DKI Jakarta telah membuka posko pelayanan KJMU di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memastikan bantuan pendidikan itu berjalan baik dan tepat sasaran.

“Kami telah menyiapkan posko pelayanan dan konsultasi KJMU di Kantor Suku Dinas Pendidikan pada lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait bantuan sosial bidang pendidikan itu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo sebelumnya.

Posko ini dibuka pada Senin-Jumat pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB mengikuti jam kerja kantor selama Ramadhan.

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Agustina Hermanto (Tina Toon) menemukan warga miskin yang memiliki dapur, dicoret dari kepesertaan KJP Plus dan KJMU.

“Gak semua warga yang punya dapur itu mampu, apalagi yang anak-anak, banyak butuh KJP-KJMU. Jangan sampai terhapus terputus datanya,” kata Tina di sela rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Tina menjelaskan, sering mendapat laporan dari warga di daerah pemilihan (dapil) yang bantuan KJP Plus dan KJMU terputus sejak Februari 2024.

Jumlah itu didapat setelah Pemprov DKI melakukan proses data ulang.

“Totalnya ada 771 yang diperoleh dari pemadanan. Sehingga dari data eksisting tahap 2 2023 sebanyak 19.042, tersisa 18.271 penerima KJMU untuk tahap 1 2024,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo, usai rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.

Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pemadanan data agar program KJMU tepat sasaran.

Pemadanan dilakukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial, data Direktorat Jenderal Pendidikan Kemendikbudristek, data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Dari data itu dilakukan pemadanan dengan tujuan untuk ketepatan sasaran, supaya tepat sasaran, sesuai dengan persyaratan yang ada,” jelasnya.

Hasilnya, terdapat 771 mahasiswa yang dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial KJMU, dengan berbagai alasan.

Beberapa penyebabnya di antaranya sudah tidak berdomisili di Jakarta, tidak masuk DTKS dan ada yang berstatus keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai BUMN hingga TNI-Polri.

Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa Amaliah menilai, pemprov tak bisa menghentikan beasiswa di tengah proses pendidikan. Menurut dia, pemerintah harus menuntaskan program beasiswa bagi yang sudah menerima.

Penyesuaian dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa menjadi filter untuk penerimaan KJMU dan KJP Plus yang baru.

“Ketika mahasiswa tersebut keluar dari DTKS, tak bisa langsung disalahkan. Karena kondisi ekonomi keluarganya bisa saja masih dalam kategori tidak mampu,” kata Ledia dikutip dari laman DPR, Minggu (10/3/2024).

Menurut dia, Heru lebih baik menyusun Standard Operational Procedure (SOP) yang jelas terkait pemberian beasiswa KJMU bagi calon penerima baru. Hal ini termasuk kepastian batas waktu pemberian; apakah sampai lulus atau perlu diperbarui setiap tahun.

“Mahasiswa berhak tahu dan tidak boleh dihentikan pemberiannya secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang memadai,” ujar ledia.

Toh, kata dia, pemerintah memang perlu menata pemberian bantuan kepada masyarakat agar programnya tepat sasaran. Menurut dia, KJP dan KJMU memang harus menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun mengkritik rencana Heru yang berpotensi menghentikan beasiswa di tengah proses pendidikan. Menurut dia, kebijakan ini justru akan menyebabkan masalah dan penderitaan bagi mahasiswa yang tercoret, padahal sangat membutuhkan bantuan pemerintah.

“Prinsipnya adalah apabila negara memberikan beasiswa, maka diberikan sampai tuntas, jangan di tengah jalan diputus,” kata Anies.

“Kalau di tengah jalan diputus itu namanya memberikan penderitaan.”

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).

“Bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya dan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp15,18 miliar tidak sesuai ketentuan,” kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit di Gedung DPRD DKI, Senin (29/5/2023).

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga kedapatan melakukan pembayaran atas belanja senilai Rp 11,34 miliar lantaran ada kelebihan penghitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp6,38 miliar.

“Kekurangan volume pengadaan barang atau jasa sebesar Rp4,06 miliar, kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp878 juta,” katanya.

Sedangkan denda keterlambatan senilai Rp34,53 miliar.

“Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp14,66 miliar,” kata Supit.

Walau demikian, temuan tersebut tidak mempengaruhi opini BPK dalam memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov DKI Jakarta.

BPK meminta Pemprov DKI menindaklanjuti temuan tersebut terhitung selama 60 hari setelah laporan tersebut diberikan.

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan akan menindaklanjuti semua temuan BPK.

“Akan ditindak lanjuti,” katanya.