Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Puwosusilo mengatakan ada beberapa hal yang membuat KJP seorang siswa dicabutnya, salah satunya karena melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

“Ada juga siswa penerima bantuan sosial KJP Plus yang telah lulus dan berpindah sekolah ke daerah lain di luar DKI Jakarta,” kata Puwosusilo, kemarin.

Puwosusilo menyatakan, Disdik DKI Jakarta mencatat pelanggaran-pelanggaran sehingga seorang siswa kehilangan haknya mendapatkan KJP.

Berikut daftar berbagai pelanggaran atau penyebab siswa di Jakarta dicabut KJP Plus-nya:

– Melakukan tindakan asusila 3 orang

– Berkelahi 1 orang

– Berkendara membawa senjata tajam 7 orang

– Lulus sekolah 5 orang

– Melakukan bullying atau tindak perundungan 27 orang

– Mencuri: 5 orang

– Menggadaikan ATM KJP Plus 79 orang

– Mengundurkan diri dari KJP atau menikah 39 orang

– Meninggal dunia 3 orang

– Menolak menerima KJP Plus 1 orang

– Merokok 103 orang

– Mengonsumsi minuman keras dan atau narkoba 8 orang

– Orang tua berstatus ASN (PNS/PPPK) 10 orang

– Pindah sekolah 11 orang

– Sudah bekerja 8 orang

– Tawuran 163 orang

– Melakukan tindak pidana lain 1 orang

– Bolos sekolah 18 orang.

Tanggapan DPRD DKI Jakarta

Menanggapi h itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan penting bagi Disdik DKI Jakarta memiliki data penyebab para siswa dicoret dari daftar penerima bantuan sosial KJP Plus.

Dengan begitu, Disdik DKI mengetahui secara pasti setiap permasalahan yang dialami para siswa.

“Harapannya, supaya Disdik bisa melihat secara konkret apa sih problematika yang ada di bawah yang menyebabkan ratusan KJP dicabut,” ujar Iman Satria, Sabtu, 6 Januari 2024.

Dengan begitu, lanjut Iman, jumlah siswa yang dicoret dari daftar penerima KJP Plus karena melanggar aturan bisa terus ditekan.

“Kita sama-sama harus menjaga dan mendidik anak bangsa supaya yang mendapatkan kesempatan memiliki KJP Plus dan lain-lain itu bisa benar-benar bermanfaat dan berguna,” ujarnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).

“Bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya dan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp15,18 miliar tidak sesuai ketentuan,” kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit di Gedung DPRD DKI, Senin (29/5/2023).

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga kedapatan melakukan pembayaran atas belanja senilai Rp 11,34 miliar lantaran ada kelebihan penghitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp6,38 miliar.

“Kekurangan volume pengadaan barang atau jasa sebesar Rp4,06 miliar, kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp878 juta,” katanya.

Sedangkan denda keterlambatan senilai Rp34,53 miliar.

“Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp14,66 miliar,” kata Supit.

Walau demikian, temuan tersebut tidak mempengaruhi opini BPK dalam memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov DKI Jakarta.

BPK meminta Pemprov DKI menindaklanjuti temuan tersebut terhitung selama 60 hari setelah laporan tersebut diberikan.

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan akan menindaklanjuti semua temuan BPK.

“Akan ditindak lanjuti,” katanya.