Viralnya informasi tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari rasa penasaran hingga kekhawatiran terkait legalitas penjualan pulau di Indonesia. Pemerintah pun bergerak cepat untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut guna memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, mengaku terkejut dengan munculnya iklan penjualan pulau secara terbuka di ruang digital. Menurutnya, praktik semacam itu tidak lazim dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk respons cepat, tim dari Direktorat Jenderal PSDKP langsung melakukan pengecekan lapangan. Dalam waktu singkat, aparat melakukan tindakan penyegelan terhadap lokasi yang menjadi sorotan, yakni Pulau Umang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses pengawasan sekaligus untuk menghentikan sementara aktivitas yang dinilai belum memenuhi ketentuan perizinan.

Namun hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda dari informasi yang beredar luas sebelumnya. Berdasarkan klarifikasi yang diberikan oleh pihak pengelola, pulau tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas seperti yang ramai dibicarakan di media sosial.

Pulau tersebut diketahui dikelola oleh perusahaan swasta, yakni PT GSM, yang menjalankan kegiatan usaha di sektor pariwisata. Pengelola menegaskan bahwa tidak pernah ada niat untuk menjual pulau secara utuh, dan iklan yang sempat muncul diduga berasal dari pihak ketiga, seperti agen properti, yang kemudian telah dihapus setelah mendapat perhatian dari pemerintah.

]]> https://eranasional.com/100641/kkp-turun-tangan-usai-pulau-umang-dijual-di-medsos/feed 0 Aditya https://eranasional.com/94813/sukses-sertifikasi-pulau-pulau-kecil-kkp-beri-penghargaan-ke-kementerian-atr-bpn https://eranasional.com/94813/sukses-sertifikasi-pulau-pulau-kecil-kkp-beri-penghargaan-ke-kementerian-atr-bpn#respond Fri, 05 Dec 2025 10:22:23 +0000 https://eranasional.com/94813/sukses-sertifikasi-pulau-pulau-kecil-kkp-beri-penghargaan-ke-kementerian-atr-bpn Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan sejumlah penghargaan atas kontribusinya dalam mendukung percepatan sertipikasi pulau-pulau kecil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (4/12/2025) di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta.

Upaya sinergis antara Kementerian ATR/BPN dengan KKP ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepastian hukum serta perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Kami dari Kementerian ATR/BPN sangat terhormat dan bangga menerima ini dari KKP utamanya menghargai upaya kita bersama dalam penyerahan sertipikat pulau-pulau kecil terluar. Ini juga menjadi wujud bahwa negara hadir sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto agar kedaulatan bangsa kita terus diperkuat dan tegak di negeri sendiri,” ujar Wamen Ossy usai acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025 yang mengusung tema “Laut Sehat, Konservasi Kuat, Indonesia Sejahtera”.

Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan atas perannya dalam mempercepat penerbitan Sertifikat Hak Pakai di berbagai pulau di Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penghargaan tersebut meliputi, penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas bidang tanah di Pulau Lusi oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sidoarjo; di Pulau Mega oleh Kantah Kabupaten Bengkulu Utara; oleh Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat; di 10 Pulau Tidak Berpenduduk oleh Kantah Kabupaten Mamuju; di Pulau Batek oleh Kantah Kabupaten Kupang; serta di Pulau Salaut Besar oleh Kantah Kabupaten Simeulue.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, serta kepada Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald.

Hasil nyata kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan KKP dalam sertifikasi pulau-pulau ini, diharapkan dapat terus berlanjut.

“Tentunya kita terus lakukan dan gencarkan inventarisasi dan pemetaan serta sertipikasi (pulau-pulau) melibatkan lembaga-lembaga terkait lain seperti KKP, sehingga seluruh pulau-pulau terluar akan mendapatkan sertipikasi tanah, legalitas hukum atau hak atas tanah di atasnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan,” jelas Wamen Ossy.

Dalam Rakernis Ditjen Pengelolaan Kelautan, KKP ini Wamen Ossy melakukan penyerahan sertipikat tanah untuk 10 kecamatan di kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju kepada Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.

Penandatanganan dihadiri langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri Agus menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KKP atas terjalinnya kerja sama ini. Melalui penandatanganan nota kesepahaman, momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia, khususnya dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029.

“Saat ini kami berupaya untuk merubah Pulau Nusakambangan, yang sebelumnya hanya sebagai tempat pengasingan, kini juga menjadi tempat pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama Bapak Presiden. Berkat dukungan dan kolaborasi yang baik, kita bisa mewujudkan berbagai program ketahanan pangan,” kata Menteri Agus.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut dilakukan bersama sejumlah mitra strategis, sebagai bentuk sinergi Kemenimipas dengan berbagai pihak. Program ini menjadi salah satu wujud nyata transformasi pemasyarakatan yang lebih produktif, berdaya saing, dan sejalan dengan agenda nasional di sektor pangan.

Saat ini, Kemenimipas berfokus pada pemanfaatan potensi laut dan perikanan dengan total luas lahan 48,7 hektare di Pulau Nusakambangan. Fokus utama pengelolaan mencakup budidaya ikan lele, bawal, bandeng, sidat, udang vaname, serta udang windu. Semua potensi laut dan perikanan tersebut dioptimalkan langsung oleh Warga Binaan di 13 Lapas yang tersebar di Pulau Nusakambangan.

“Program ini diharapkan dapat memberikan sarana dan wadah bagi Warga Binaan untuk mendapatkan bekal keterampilan, pengetahuan, bahkan premi yang nantinya bisa dikirimkan kepada keluarganya di rumah. Harapannya ketika mereka bebas nanti juga memiliki modal untuk melanjutkan aktivitasnya berdasarkan keterampilan yang mereka pelajari,” ujar Menteri Agus.

Kerja sama ini diharapkan mampu mentransformasi Nusakambangan menjadi kawasan pembinaan produktif yang turut mendukung agenda Asta Cita Presiden, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kerja sama ini juga menjadi simbol bahwa inovasi dan kemandirian dapat tumbuh di mana pun, bahkan dari balik tembok lembaga pemasyarakatan.

Dalam kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yakni AP dan MAD warga Krui, Pesisir Barat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan penangkapan itu berawal dari informasi mengenai aktivitas distribusi BBL ilegal di wilayah Lampung.

Tim Intelijen Ditjen PSDKP langsung bergerak melakukan pengintaian di lokasi lokasi hingga berhasil mengamankan dua orang pelaku.

“Pada 9 Desember 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, tim berhasil menggagalkan penyelundupan 52 ribu BBL di Krui, Pesisir Barat,” ucap dia.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa kecelakaan tugas itu dialami oleh tim Monitoring KPK. Saat itu, KPK dalam tugas observasi lapangan terkait Kajian Kerentanan Korupsi pada Kebijakan Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Insiden terbaliknya kapal yang ditumpangi oleh Tim Monitoring KPK itu terjadi saat melakukan tinjauan lapangan ke keramba budidaya lobster yang berlokasi di tengah laut, di wilayah Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali.

“Para korban telah mendapatkan pertolongan dan dibawa ke Puskesmas Mendoyo. Kemudian dirujuk ke RSUD Negara. Diketahui, Tim KPK saat ini telah dalam kondisi baik,” kata Tessa dikutip dari Kumparan, Minggu (26/10/2024).

“KPK menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan pertolongan dan bantuannya, sehingga para korban selamat dari kecelakaan laut tersebut,” smabung dia.

Adapun di dalam kapal tersebut, Tim KPK bersama tim dari Inspektorat KKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), dan pihak-pihak lainnya yang berjumlah total 9 orang.

Sebelumnya, informasi terbaliknya kapal yang ditumpangi oleh tim KPK itu diungkapkan oleh Kapolsek Mendoyo, Kompol I Dewa Gede Artana, Jumat (25/10).

“Adapun penumpang yang berada di banana boat sebanyak sembilan orang yang terdiri dari delapan laki-laki dan satu perempuan,” kata dia.

Berikut identitas para penumpang di banana boat modifikasi yang terbalik:

1. I Gusti Komang Wiradana (Nakhoda)
2. I Gede Cakra Adnyana (Karyawan)
3. Ahmad Rojikin (Karyawan)
4. Sony (Direktur PT Gajaya)
5. Fajar (Koordinator PT Gajaya)
6. Tim KPK
7. Tim KPK
8. Tim Itjen
9. Rohana (Tim DJPB)

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin kepada perwakilan KUB, berlangsung di Aula Technopark Perikanan Kota Pekalongan, Rabu siang, 23 Oktober 2024.

Salahudin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada KKP yang telah memberikan perhatian dan memfasilitasi bantuan mesin kapal kepada dua KUB di Kota Pekalongan yakni KUB Berkah Mulyo dan KUB Rebon Mulyo.

“Bantuan tersebut bakal digunakan untuk menggantikan mesin kapal lama yang sudah tua serta kerap bermasalah. Bantuan ini mempermudah KUB untuk mencari penghidupan yang layak dan meningkatkan produksi perikanan,” ucapnya.

Menurutnya, bantuan mesin kapal tersebut sebagai komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya perikanan.

Mengingat potensi perikanan yang ada di Kota Pekalongan cukup besar dan salah satu hambatan yang dirasakan selama ini adalah minimnya sarana pendukung bagi nelayan tangkap.

Dengan produksi ikan yang melimpah, sehingga turut membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para nelayan. Selain itu, juga dapat membantu upaya pemerintah dalam menekan angka prevalensi stunting.

“Saya harap bantuan mesin kapal ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman nelayan untuk meningkatkan produksi tangkapan yang nantinya dapat berdampak meningkatnya kesejahteraan nelayan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan, Sugiyo mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap khususnya Direktur Kapal dan Alat Penangkap Ikan pada KKP yang telah memberikan fasilitasi nelayan Kota Pekalongan berupa bantuan alat mesin kapal kecil berukuran 26 PK sejumlah 20 buah mesin kapal.

Pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempermudah nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan, meningkatkan perekonomian nelayan kecil di Kota Pekalongan, serta menyukseskan Program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Kota Pekalongan.

“Kami akan langsung serahkan bantuan ini kepada mereka yang berhak menerima dan dalam waktu satu minggu harus sudah dapat digunakan dan difungsikan. Bantuan 20 mesin kapal ini diberikan kepada kelompok, bukan kepada perorangan,” ujar Sugiyo.

Sugiyo menyebutkan, satu KUB terdiri dari 10 anggota. Siapapun yang menggunakan harus seizin dengan ketua kelompoknya. Untuk bantuan mesin kapal yang diberikan ini kualitas dan kapasitasnya lebih besar dibandinglan mesin kapal yang lama.

“Sehingga, daya dorong mesin terhadap kapal kecil lebih kuat dan InsyaAllah jelajah pencarian ikan di laut lebih luas dan besar. Alat mesin ini untuk kapal dibawah 5 gross tonnage (GT),” pungkasnya. (em-aha)

“Hari ini, Jumat (12/7/2024), KPK melakukan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa kerja sama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP),” kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Adapun Trenggono diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham atau pengurus PT Teknologi Riset Global Investama.

Adapun kasus ini terjadi terjadi pada kurun waktu 2016-2020. Adapun kasus yang diusut KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini merugikan keuangan negara hingga Rp 250 miliar.

KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. Meskipun belum mengumumkan secara detail konstruksi kasus dan siapa saja pihak yang telah ditetapkan tersangka.

“Untuk domestik, belum terbuka diekspor. Sekarang baru untuk kepentingan reklamasi di dalam negeri,” kata Trenggono, sapaan akrabnya, di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dikatakan Trenggono, hasil sedimentasi untuk reklamasi domestik ini telah diminati di sejumlah wilayah, seperti Jawa Timur, Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, Kalimantan, dan Batam. Pihaknya mengatakan akan memperluas lokasi permbersihan hasil sedimentasi dengan mengirimkan tim kajian untuk mengecek kandungannya.

“Ada sedimentasi di situ, tim kajian terus bekerja, mereka melihat dan mengecek kandungannya bahwa tidak ada mineral yang berharga, maka itu bisa digunakan untuk reklamasi,” tandasnya.

Trenggono melanjutkan, hasil sedimentasi ini banyak ditemukan di Selat Malaka dan Aceh. Dia memastikan hasil sedimentasi ini tidak seluruhnya menghasilkan pasir laut untuk digunakan reklamasi, bisa jadi hasilnya berupa lumpur.

“Kita lihat dari sisi ekologisnya seperti apa, nanti kita lihat kalau memang desainnya tidak tidak boleh diambil dan harus digunakan untuk penanaman mangrove, kita akan tanam mangrove,” kata dia.

Sebelumnya, KKP mengumumkan lokasi-lokasi yang akan dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Lokasi pembersihan tersebar di laut Jawa, Selat Makassar, Natuna, serta Natuna Utara.

Uang tersebut dibayarkan untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) karena SAP dinilai telah melanggar UU Praktik Korupsi Asing (FPCA).

“Hasil pemeriksaan kami bersama mitra penegak hukum FBI dan jaksa Departemen Kehakiman mendapati jejak suap dan korupsi SAP yang tersebar luas dari Afrikan hingga Indonesia,” tulis Departemen Kehakiman AS.

“Berdasarkan ini maka menetapkan sanksi atas perusahaan terdakwa untuk membayar hukuman pidana yang signifikan dan menyetujui perbaikan jangka panjang,” sambung Departemen Kehakiman AS.

Terungkap, SAP memberikan suap berupa uang dan hadiah yang disalurkan melalui konsultan bisnis luar untuk membantu memenangkan bisnis.

Disinyalir, SAP sudah menjalani praktik bisnis tercela ini di Afrika Selatan, Indonesia, dan negara-negara lainnya di dunia sejak Desember 2014 hingga Januari 2022.

Dilansir dari BBC, SAP yang berkantor pusat di Jerman dan memiliki saham terdaftar di AS, merupakan salah satu perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia.

ERANASIONAL.COM- Dalam sepekan, Kementerian Kelautan dan Perikanan meringkus 4 (empat) kapal ikan yang melakukan aktivitas illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Keempat kapal tersebut terdiri dari 2 (dua) kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam, satu kapal ikan asing berbendera Filipina serta satu kapal ikan Indonesia (KII).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M. Han menegaskan bahwa demi menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia, pengawasan terhadap para pelaku illegal fishing tidak boleh kendor, baik untuk kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia.

“Sesuai arahan Bapak Menteri, untuk memastikan kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur, kapal perikanan yang beroperasi tidak mematuhi aturan di WPPNRI akan langsung kami tindak tegas,” ungkap Adin.

Berdasarkan keterangan Adin, keberhasilan penangkapan tersebut merupakan hasil dari penerapan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terintegrasi berbasis teknologi yang berpusat di Jakarta.

Diketahui dalam satu pekan, satu kapal asal Tegal bernama KM. Faiz Putra berhasil dilumpuhkan pada Kamis (10/11/2022) di Laut Jawa, satu kapal asal Filipina bernama KM. Darwisa (1,66 GT) berhasil dilumpuhkan pada Jumat (11/11) di Laut Sulawesi, serta dua kapal Vietnam bernama  KG 9394 TS (140 GT) dan KG 9397 TS (100 GT) berhasil dilumpuhkan pada Rabu (16/11/2022) di perairan Laut Natuna Utara.

“Melalui sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi satelit yang dijalankan KKP saat ini, penanganan kapal yang terindikasi melanggar aturan dapat semakin cepat ditindak,” terang Adin.

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berpendapat sistem penganggaran yang dibuat pemerintah belum proporsional untuk menunjang pengembangan integrated system dari hulu sampai ke hilir, untuk itu menurutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera membuat sistem anggaran proporsional yang mendukung sektor kelautan perikanan dari hulu sampai hilir.

“Saya melihat saat ini ada paradox atau ketidaksinkronan jumlah anggaran sektor hulu yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya yang mencapai Rp 1,9 Triliun namun dari sektor hilir yakni daya saing perikanan hanya dianggarkan sekitar Rp 384 Miliar,” ujar Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan Perikanan pada hari Senin (23/8) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Menurut Johan, dengan sistem anggaran saat ini, dampaknya adalah daya saing komoditas ekspor kita lemah meskipun volume ekspornya tinggi sehingga mempengaruhi nilai ekspor produk perikanan kita lebih rendah dibanding negara lain yang volumenya lebih sedikit, ujarnya.

Politisi PKS ini menyesalkan dukungan anggaran yang diberikan pemerintah kepada KKP sangat kecil dibandingkan potensi kelautan dan perikanan nasional yang begitu besar, menurutnya porsi anggaran KKP tidak lebih dari 1% dari APBN.

“Maka dukungan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana kepada nelayan menjadi tidak optimal dan negara kita termasuk paling lemah dalam pemberian bantuan sarpras (sarana prasarana) kepada nelayan dibanding negara ASEAN lainnya,” paparnya.

Legislator Senayan ini secara tegas meminta Menteri Kelautan dan Perikanan agar memberikan skala prioritas dalam membangun sentra produksi ikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta perbaikan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan.

“Seberapa besar porsi anggaran KKP 2022 yang digunakan untuk program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat, serta dirinya minta agar KKP melakukan efisiensi pada anggaran yang bersifat dukungan manajemen dan infrastruktur  kantor,” tegasnya.

Anggota Legislatif dari dapil NTB ini juga meminta penjelasan KKP tentang progress dari serapan peruntukan anggaran kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan/alat bantu tangkap ikan, bantuan premi asuransi nelayan dan asuransi untuk pembudidaya ikan skala kecil, serta revitalisasi garam rakyat.

Menurutnya, hal tersebut penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan kineja KKP dalam pelaksanaan program padat karya dan bantuan sarana prasarana (sarpras) kepada masyarakat nelayan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini juga mendesak pemerintah untuk memiliki keberpihakan pada petani garam nasional, dengan cara memasukkan Komoditi Garam sebagai bahan pokok penting yang harganya harus dikendalikan oleh pemerintah.

‘Saya mengusulkan anggaran 2022 difokuskan untuk perbaikan industry pergaraman nasional dengan cara meningkatkan kualitas garam rakyat dan konsisten menekan impor garam industri,” ujar Johan.

Untuk implementasi program, Ketua DPP PKS ini berharap KKP memprioritaskan pengadaan kapal tangkap ≥ 10GT untuk seluruh kelompok nelayan di Indonesia.

“Bahwa luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta KM2 dengan 2,7 KM2 merupakan zona ekonomi eksklusif, kita mesti memperkuat fishing ground agar wilayah laut kita jangan diisi oleh kapal-kapal asing dengan membantu dan memberdayakan secara optimal keberadaan seluruh kelompok nelayan di Indonesia,” tutur Johan Rosihan

Jakarta- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendesak pemerintah segera memperhatikan nasib dan kesejahteraan para penyuluh perikanan bantu (PPB) agar mereka mendapat perhatian dalam hal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerian Kelautan Perikanan.

“Pemerintah harus mendengar aspirasi mereka yang telah disampaikan dalam beberapa aksi demonstrasi baru-baru ini agar keinginan mereka bisa terwujud demi menghargai pengabdian mereka yang sudah lama dan optimalisasi kinerja penyuluh perikanan yang lebih baik ke depan,”, tutur Johan yang disampaikannya dalam acara audiensi aliansi penyuluh perikanan bantu bersama sejumlah Anggota Komisi IV DPR yang berasal dari Fraksi PKS yang dilakukan secara virtual di Jakarta, pada Hari Jumat (2/7) sebagai bentuk dukungannya terhadap perjuangan aliansi penyuluh perikanan.

Politisi PKS ini mendukung agar seluruh penyuluh perikanan bantu di Indonesia dengan jumlah sekitar 1.998 orang dapat diangkat seluruhnya menjadi PNS tanpa syarat, hal ini mengingat peran mereka sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penyuluh perikanan dan mengatasi permasalahan kurangnya tenaga penyuluh yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya minta pemerintah segera membuat keputusan terkait hal ini karena saat ini kita perlu meningkatkan performa kinerja dari seluruh penyuluh perikanan di tanah air agar dapat membantu masyarakat perikanan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik,” ujar Johan.

Legislator asal Sumbawa ini menilai para penyuluh perikanan bantu sangat layak untuk diprioritaskan karena mereka telah memiliki pengalaman lama dan kompetensi untuk menunjang kinerja mereka, para penyuluh tersebut relatif berkompeten dan biasanya mereka telah banyak mengikuti berbagai pelatihan teknis perikanan sehingga akan berpengaruh nyata terhadap kualitas kerja mereka, ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa NTB ini juga berharap pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dapat mengoptimalkan kegiatan penyuluhan perikanan agar target peningkatan produksi perikanan dapat tercapai baik perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan perikanan.

“Saya yakin melalui sistem penyuluhan perikanan yang efektif, terintegrasi dan sesuai dengan perkembangan zaman maka berperan signifikan dalam memajukan sektor perikanan di tanah air dan dapat bersaing dengan negara lain,” urai Johan.

Ketua DPP PKS ini mengungkapkan saat ini sektor perikanan kita masih jauh tertinggal dibanding negara lain, maka peningkatan peran penyuluh perikanan menjadi sebuah keharusan sebagai ujung tombak terciptanya sistem penyuluhan yang serasi dan terpadu dengan kelembagaan, pelaku usaha dan terdepan dalam membantu nelayan dan masyarakat perikanan dalam menghadapi berbagai persoalan lapangan.

“Kepedulian pemerintah terhadap nasib para penyuluh perikanan ini sangat penting dalam tata kelola sistem penyuluhan nasional,” papar Johan.

Anggota Legislatif dari dapil NTB 1 ini menegaskan peningkatan kinerja dari para penyuluh perikanan bantu ini dapat tercapai.

“Jika mereka diperhatikan nasib dan kesejahteraannya sesuai dengan aspirasi yang mereka suarakan dan juga mereka perlu disediakan sarana dan prasarana serta biaya kegiatan penyuluhan agar semakin optimal, demikian,” tutup Johan.

NTB – Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Negara China telah melakukan pengembalian produk hasil perikanan Indonesia karena terindikasi terpapar virus Covid-19.

Maka atas kejadian tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan memberikan respon dengan mempertanyakan belum optimalnya sistem jaminan mutu terintegrasi dan sistem ketelusuran terhadap semua produk perikanan di Indonesia.

Lebih lanjutan kata Politikus PKS, serta mempertanyakan dimana fungsi pengendalian mutu atas surat Kesehatan ikan sehingga muncul kasus ikan yang terpapar virus bisa lolos sebagai produk impor ke negara lain.

“Hal ini patut disayangkan karena akan mengurangi kepercayaan dunia internasional terhadap keamanan pangan dari produk perikanan Indonesia,” ujar Johan melalui keterangan rilis yang diterima oleh Eranasional di Nusa Tenggara Barat, Sabtu (26/6/2021)

Politisi PKS ini berharap pemerintah segera memperbaiki kualitas layanan karantina ikan ekspor, termasuk kinerja layanan sertifikasi Kesehatan ikan untuk memastikan bahwa ikan atau hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah NKRI bebas dari hama penyakit ikan karantina atau tidak memiliki potensi sebagai media penyakit yang bersifat menular ke manusia.

“Harus ada penguatan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai upaya pencegahan yang harus selalu diperhatikan supaya kejadian pengembalian produk perikanan ekspor kita oleh negara lain tidak terulang lagi,” ucap Johan.

Legislator Senayan ini berharap kasus ini dijadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki pelayanan sertifikasi Kesehatan ikan menuju pelayanan prima yang memiliki standar mutu tinggi sehingga memiliki akurasi yang tepat dalam penerapannya.

Selama ini, lanjut ia menilai implementasi pelayanan sertifikasi ekspor ikan belum dilakukan secara maksimal dan belum sepenuhnya mencapai tujuan dan sasaran dari sistem jaminan mutu terhadap semua produk perikanan kita.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini meminta pihak otoritas yang berkompeten segera menelusuri berbagai informasi pergerakan produk perikanan yang telah dikembalikan tersebut serta melakukan verifikasi lapangan agar dapat ditindaklanjuti dengan respon yang tepat, cepat dan terkoordinasi sesuai dengan bukti jaminan mutu dan keamanan produk perikanan yang telah diterbitkan.

“Harus ada pengujian terhadap proses sertifikasi yang digunakan sehingga bisa ditelusuri mengapa produk ikan ekspor tersebut bisa lolos dari proses karantina sebagai produk ekspor ke negara lain namun ternyata terindikasi terpapar virus Covid-19,” tutur Johan.

Selanjutnya Johan meminta agar pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan berdasarkan prinsip analisis resiko, transparan dan bebas dari konflik kepentingan serta sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Politikus PKS juga meminta agar dilakukan keterlusuran bagi pelaku usaha karena perilaku usaha juga harus bertanggung jawab terhadap jaminan mutu dan keamanan produk perikanan nasional.

“Semoga ke depan jaminan mutu dan keamanan pangan dari produk perikanan kita bisa lebih baik dan berkontribusi bagi kejayaan pembangunan perikanan nasional,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

ERANASIONAL.COM | Seorang oknum PNS kementerian Kelautan dan Perikanan BUSKIPM, berinisial HS (35), warga Kelurahan Mekarjaya kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa barat.

Diduga telah menelantarkan mantan istri dan dua anak kandungnya, lantaran sejak bulan Desember oknum PNS tersebut sudah tidak memberikan Hak biaya kebutuhan pendidikan kepada kedua anaknya.

Lika (mantan) istri mengatakan, awal mula perceraian saya diakibatkan, adanya orang ketiga dalam rumah tangga, jelas saya sebagai istri sah dari HS tidak terima dengan perlakuan dia terhadap saya. ‘ucapnya kepada wartawan Minggu (14/03).

Pada tahun 2015 saya memutuskan menggugat cerai HS ke pengadilan Agama Depok, dan Alhamdulillah pengadilan sudah mengabulkannya akta cerai pun sudah ada ditangan saya, “kemudian HS bersedia menandatangani perjanjian bahwa bersedia memberikan jatah uang bulanan terhadap kedua anaknya. Yaitu sebesar 2 juta per bulan sampai anaknya tumbuh dewasa.”

Pertama tama dia lancar, tetapi anehnya di 2 tahun belakangan ini suka tidak tepat waktu, bahkan harus diminta dulu baru ngasih. Kaya ngemis ngemis gitu. ‘Kesalnya.

Lalu bulan Januari ini sampai sekarang ini HS belum juga ngasih, bahkan nomor telepon saya dan nomor ibu saya sudah diblokir olehnya, berarti kalau kaya gini dia telah menelantarkan kedua anak kandungnya dong, kalau saya sih, tidak usah dipikirkan yang utama adalah anak anak saya, mereka harus menempuh pendidikan sampai selesai. ‘Imbuhnya.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Pernikahan dan perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,
menyatakan bahwa :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian
wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permintaan secara tertulis;

3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap
yang mendasarinya.

Menuruti nformasi yang ada, status BPJS mantan istri dan kedua anaknya HS (oknum PNS) masih aktif hingga kini. Berarti jika bicara data keluarga status istri dan kedua anaknya belum dirubah di data kantornya bekerja.

Di lain waktu, Senin (15/3) team eranasional.com mencoba menghubungi melalui pesan singkat washapp ke Oknum PNS berinisial HS, untuk mengkonfirmasi tentang adanya tuduhan terhadap dirinya oleh mantan istri.

“HS mengatakan, Kalau dibilang saya gak nafkahi sudah salah besar mas, saya Kecewa kepada mantan istri (Lika), lantaran saya pernah memberikan uang untuk biaya anak sekolah tetapi dipakai untuk kebutuhan lain.”

Intinya saya sangat kecewa, dan salah besar kalau saya dibilang menelantarkan. ‘pungkasnya.

(Red).