Merespon hal itu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan penggeledahan rumah mantan Menteri LHK tersebut.

“Benar rumahnya telah digeledah, penggeledahan tersebut terkait tata kelola kelapa sawit,” ujar Kapuspenkum saat dikonfirmasi Eranasional di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Di tempat terpisah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pada tata kelola perkebunan dan industri sawit.

“Benar bahwa memang ada penggeledahan, beberapa waktu lalu di beberapa tempat. Mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi, katanya kepada wartawan, Jumat (30/1).

Syarief menjelaskan penggeledahan dilakukan penyidikan pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) kemarin. Ia menyebutkan setidaknya ada enam lokasi yang digeledah di wilayah Jakarta dan Bogor.

Kendati demikian, ia tidak mengungkap secara rinci ihwal lokasi yang digeledah tersebut. Syarief hanya mengatakan penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi pihak swasta hingga pejabat kementerian terkait.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan pencabutan izin delapan perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa investigasi awal dilakukan melalui penelusuran seluruh dokumen dan persetujuan lingkungan berkaitan dengan aktivitas korporasi di wilayah bencana.

Hasil penelusuran sementara membuat pemerintah memutuskan untuk mencabut izin operasional delapan perusahaan tersebut sembari melakukan kajian ulang.

“Kami mulai menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari perusahaan-perusahaan di daerah terdampak. Saat ini tujuh dari delapan perusahaan sudah teridentifikasi, dan satu lainnya masih kami dalami,” ujar Hanif usai rapat dengan Komisi XII DPR, Kamis (3/12).

Hanif menyebutkan bahwa seluruh perusahaan terkait telah dijadwalkan menghadiri pemeriksaan pada Senin (8/12) mendatang. Pemeriksaan akan dipimpin langsung oleh Deputi Penegakan Hukum KLHK guna memastikan pertanggungjawaban perusahaan dalam proses penegakan hukum.

Pemerintah tidak menutup kemungkinan pemberlakuan sanksi pidana, mengingat besarnya dampak dan jumlah korban jiwa akibat bencana tersebut.

“Karena sudah menimbulkan korban jiwa, maka pendekatan hukum pidana tidak bisa dihindari,” tegas Hanif.

Selain dugaan pelanggaran izin, KLHK menyoroti kondisi ekosistem yang rusak parah di hulu daerah terdampak. Dari total 340 ribu hektare kawasan hutan, sekitar 50 ribu hektare telah berubah menjadi lahan kering tanpa tutupan pohon.

Kondisi ini disebut memperparah intensitas banjir dan longsor ketika hujan turun.

“Jika area hulunya sudah menjadi lahan kering, tanpa pohon yang menahan aliran air, maka hujan sedikit saja dapat menimbulkan bencana,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar tidak akan berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga akan dilanjutkan dengan proses hukum yang proporsional.

Lokasi yang dikunjungi adalah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kedungrandu dan Tempat Pembuangan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) Kalibagor.

Kabupaten Banyumas dikenal sebagai salah satu daerah dengan sistem pengelolaan sampah terbaik di Indonesia, bahkan menjadi percontohan tingkat Asia Tenggara.

Sistem yang diterapkan berbasis partisipasi aktif masyarakat dan teknologi ramah lingkungan, mulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga hingga pengelolaan akhir secara efisien dan berdaya guna.

“Kami melakukan study banding langsung ke TPST Kedungrandu dan TPA BLE Kalibagor Banyumas karena Kabupaten Banyumas ini menjadi salah satu wilayah yang pengelolaan sampahnya terbaik dan sudah berhasil menjadi percontohan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara,” ucapnya.

Banyumas telah berhasil mengelola sampah secara terintegrasi dari sumber hingga ke tempat akhir dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi di Banyumas ini dimulai dari masyarakatnya yang sudah memilah sampahnya dari sumber. Sampah yang dikelola tiap harinya dalam sistem terintegrasi ini adalah berkisar 40 ton/hari.

Terdapat satu inovasi yang dapat menggerakkan pengelolaan, pemilahan, dan pengumpulan sampah secara masif, terutama jenis sampah rumah tangga yang memiliki presentase penyumbang sampah terbesar.

Yaitu masyarakat dapat menjual sampah organik dan anorganiknya ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui aplikasi Salinmas, sebuah aplikasi sampah online yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Adapun untuk sampah yang tidak dapat dikelola di sumber, maka akan dikelola dengan diambil KSM ke rumah-rumah secara door to door. Untuk pengangkutan sendiri, dilakukan dengan sistem pelayanan 3 hari sekali (RT), 1 hari sekali (rumah makan), dan 10 hari (untuk instansi).

Jadwal penjemputan sampah sudah terjadwal oleh pihak TPST dengan para masyarakat dan dalam penjemputannya terdapat Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk melayani masyarakat yang rumahnya sulit untuk dilewati kendaraan pengangkut sampah

Banyumas telah memiliki TPST dan salah satu TPST dilengkapi dengan mesin pirolisis yang memusnahkan sampah dengan pembakaran di atas 800 derajat Celcius.

Khusus untuk TPA BLE tidak hanya fokus pada 3 R (Reduce, Reuse, Recycle), melainkan juga dilengkapi dengan kolam renang, pabrik plastik, tempat budidaya magot, budidaya lele dan fasilitas lainnya.

“Tentu, karena Kota Pekalongan saat ini masih dalam kondisi darurat sampah, seiring ditutupnya TPA Degayu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka kita study banding kesini dan akan menerapkan sistem pengelolaannya di Kota Pekalongan,” ujarnya.

Menurutnya, adapun yang dipelajarinya adalah terkait tata kelola pengelolaan sampah dengan baik dan sesuai regulasi lingkungan hidup dan kelembagaannya serta teknologinya.

Ia memohon doa dan dukungan kepada masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama-sama pemerintah menangani permasalahan sampah ini.

Dirinya menegaskan, Pemerintah Kota Pekalongan sangat serius untuk menangani darurat sampah di Kota Pekalongan. Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dengan memilah sampah mulai dari rumah tangga.

“Sebab, kunci keberhasilan pengelolaan sampah harus dari hulu ke hilir. Mari kelola sampah dari rumah tangga dan jangan lupa untuk memilah sampah terlebih dahulu sebelum diangkut oleh petugas sampah,

“Doakan kami agar Pemerintah Kota Pekalongan dapat merealisasikan program – program pengelolaan sampah dan pembangunan kota agar semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan,” pungkasnya.***

Sutono (67), seorang pemulung sampah asal Degayu yang ditemui eranasional di TPA Degayu, Sabtu pagi, 22 Maret 2025 mengaku sangat terkejut dengan adanya penutupan TPA secara mendadak yang dilakukan oleh KLHK.

“Tidak ada kabar, tiba-tiba TPA ini langsung ditutup. Kami jadi susah semuanya, tidak ada penghasilan. Mau kerja apa juga bingung, karena kami hanya mengandalkan pekerjaan ini,” kata Sutono yang mengaku sudah bekerja sebagai pemulung selama 30 tahun.

Menurut Sutono, ada sekitar 100 pemulung yang bekerja di TPA Degayu. Dimana, penghasilan yang didapatkan setiap harinya berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu. Namun, dengan ditutupnya TPA ini maka tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan olehnya maupun rekan-rekannya.

“Kami berharap, TPA ini segera dibuka kembali atau dicarikan solusi untuk kami. Karena kami butuh biaya hidup sehari-hari untuk keluarga kami, baik untuk makan, bayar hutang maupun lainnya. Apalagi, sebentar lagi lebaran,” tuturnya.

Triyono (59), seorang penjual obat di Jalan Hayam Wuruk mengaku prihatin adanya penumpukan sampah di berbagai tepi jalan, salah satunya sampah yang ada di depan toko miliknya. Ia mengaku, sudah tiga hari ini sampah yang ada didepan tokonya belum diangkut sama petugas.

“Meski TPA Degayu ditutup, kami minta tolong kepada dinas terkait yang ada di Kota Pekalongan untuk segera mengangkut sampah-sampah yang ada di tepi jalan. Karena ini sangat mengganggu, baik untuk kami maupun pelanggan atau pembeli,” katanya.

Penyegelan TPA Degayu ini juga memantik anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X, Rizal Bawazier untuk ikut bersuara. Selaku wakil rakyat, ia mengaku ikut bertanggung jawab untuk menjaga kenyamanan masyarakat Kota Pekalongan.

“Saya minta menteri lingkungan hidup, stop untuk melakukan penyegelan TPA Degayu. Biarkan Pemkot Pekalongan dan warganya mencari solusi terbaik terlebih dahulu. Baik dengan TPS 3R atau solusi lainnya,” tegas Rizal.

Menurut Rizal, ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan penyegelan apalagi menjelang lebaran. Tak hanya Pemerintah Kota Pekalongan, hal ini juga merupakan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup.

“Selain Pemkot Pekalongan dan warganya. Saya harap, jajaran Kementerian Lingkungan Hidup juga dapat mencarikan solusinya. Bukan dengan cara seperti ini,” pungkas Rizal melalui sambungan telepon. (em-aha)

“Hari ini, kami tetapkan status darurat pengelolaan sampah di Kota Pekalongan sampai 6 bulan kedepan. Selama masa darurat itu, kami juga sudah menyiapkan langkah-langkah untuk percepatan penuntasan pengelolaan sampah,” kata Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid.

Pertama, lanjut dia, mengoptimalkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi terkait kondisi status darurat pengelolaan sampah dan pedoman pengelolaan sampah selama masa status darurat sampah.

“Percepatan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah berbasis masyarakat. Optimalisasi pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penguatan, pembangunan dan operasional sarana prasarana pengolahan sampah non TPA berbasis masyarakat,” bebernya.

Kemudian peningkatan koordinasi, sinergitas dan percepatan efektivitas pengelolaan sampah melalui pembentukan satuan tugas darurat pengelolaan sampah dengan melibatkan Forkopimda, OPD dan stakeholder terkait.

“Dan terakhir, percepatan pembentukan lembaga pengelola sampah atau kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah,” katanya saat konferensi pers di ruang Terang Bulan, Jumat 21 Maret 2025.

Ia menambahkan, meski permasalahan sampah di Kota Pekalongan menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, dalam hal ini, Pemkot Pekalongan tidak bisa menyelesaikan sendiri tanpa keterlibatan dan kerja sama dari seluruh masyarakat.

“Kita harus mengubah pola hidup dan mindset tentang sampah. Kita mulai pengelolaan sampah dari rumah,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun pedoman operasional untuk membantu masyarakat mengelola sampah selama masa darurat.

“Pengurangan sampah dari hulu wajib dilakukan oleh semua pihak. Mulai dari kantor, lembaga pendidikan, rumah sakit, pengelola industri, pelaku usaha, dan rumah tangga. Kami juga mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik guna mendukung pengolahan sampah mandiri,” ujarnya.

Kepala perangkat daerah, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMD/instansi swasta, pimpinan lembaga pendidikan, camat dan lurah wajib melaksanakan kegiatan pengurangan sampah.

“Meniadakan sistem penyajian snack, makan, dan minum pada rapat dengan menggunakan kemasan atau wadah sekali pakai. Jamuan snack, makan dan minum disajikan dengan sistem prasmanan menggunakan kemasan atau wadah bisa diguna ulang,” jelas Balgis.

Selain itu, meniadakan pemakaian kemasan plastik pada makanan atau menggunakan jenis kemasan yang dapat didaur ulang. Dan, menyediakan dispenser air minum di setiap ruang pertemuan/ruang rapat/ruang kerja, serta membawa tumbler atau botol minum pada saat melaksanakan kegiatan.

“Untuk pelaku usaha, pedagang, bidang ritel dan jasa makanan/minuman wajib melakukan sosialisasi pengurangan pemakaian plastik sekali pakai melalui media visual, misal banner dan sejenisnya,” tegasnya.

Lalu, tidak menyediakan kantong plastik untuk kemasan barang yang dijual/dibawa pulang/take-away dan menyediakan kantong/tas belanja berbayar yang ramah lingkungan serta dapat digunakan kembali.

“Sedangkan untuk rumah tangga, wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik hasil pemilahan diolah secara mandiri di masing- masing rumah tangga,” lanjut Balgis.

Sampah organik diolah menjadi kompos dengan metode bunker/sumur/kluwung/blumbang sampah, komposter individual, dan komposter komunal. Sampah anorganik hasil pemilahan dikelola oleh TPS 3R atau Bank Sampah Unit (BSU) di wilayah masing-masing.

Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menutup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu yang berada di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara pada 20 Maret 2025 lalu.

Usai ditutupnya TPA Degayu yang dinilai mendadak, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 600.4.15/0556 tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah. Status ini berlaku 21 Maret hingga 21 September 2025 atau 6 bulan.

Wali Kota Aaf menjelaskan, status darurat pengelolaan sampah ditetapkan untuk mencairkan dana darurat bencana yang nantinya akan digunakan untuk membeli incinerator.

Incinerator ini akan dioperasionalkan di 22 TPS 3R (Tempat Pembuangan Sampah Sementara Reduce, Reuse, Recycle) dan 1 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ada di Kota Pekalongan. (em-aha)

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, secara resmi menetapkan masa darurat sampah selama enam bulan, dari 21 Maret hingga 21 September 2025 melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 600.4.15/0556 Tahun 2025.

Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf ini mengungkapkan bahwa, kebijakan KLH menutup 343 TPA open dumping di Indonesia sangat berdampak bagi Kota Pekalongan.

Dimana, sebanyak 40 TPA ditutup lebih awal, dan Kota Pekalongan termasuk di dalamnya. Menurutnya, masalah sampah adalah tanggung jawab pemerintah, tapi harus ada campur tangan dari seluruh masyarakat.

“Dengan adanya penutupan TPA, mau tidak mau, kita harus mengubah pola hidup, mindset tentang sampah, dan pengelolaan sampah dari rumah (hulu),” katanya saat jumpa pers di Ruang Terang Bulan, Jumat siang (21/3/2025).

Dirinya mengakui bahwa penutupan itu membuat pemerintah Kota Pekalongan hingga masyarakat kaget. Bahkan, ia menerima banyak pesan terkait sampah yang berserakan di jalanan hingga memantau ramainya media sosial.

“Pada tanggal 10 Maret  2025, menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq)  menyatakan ada 343 TPA yang open dumping harus ditutup. Ada 40 TPA ditutup operasionalnya lebih awal, ternyata Kota Pekalongan kena,” tuturnya.

Disampaikan Mas Aaf, penutupan TPA Degayu yang selama ini menampung 120-130 ton sampah per hari membuat Pemkot Pekalongan harus mencari solusi cepat.

“Penanganan sampah ini tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga harus terlibat aktif. Pola hidup dan mindset tentang sampah harus berubah. Pengelolaan sampah dari rumah menjadi solusi yang harus kita laksanakan bersama,” tegas Aaf.

Sebagai langkah awal, Pemkot akan memanfaatkan dana darurat bencana untuk membeli incinerator yang akan ditempatkan di 23 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

Selain itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan diperkuat melalui penyediaan fasilitas pendukung di pasar dan perkantoran.

“Kedepan, pasar-pasar di Pekalongan juga diwajibkan memiliki pengelolaan sampah sendiri. Bahkan, kalau perlu peresmian pasar Banjarsari kita tunda untuk membangun infrastruktur pengelola sampah,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota, Balgis Diab menambahkan bahwa pemerintah telah menyusun pedoman operasional bagi masyarakat dalam menghadapi masa darurat sampah.

Ia menyebutkan, dalam Surat keputusan masa Tanggap darurat sampah mencakup lima kebijakan utama yaitu memaksimalkan sosialisasi edukasi penanganan sampah, penyediaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Lalu, alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan sampah, Pembentukan Satgas Pengelolaan Sampah dengan melibatkan Forkopimda dan mempercepat pembentukan lembaga swadaya pengelolaan sampah di masyarakat.

“Kami mendorong semua pihak untuk memilah sampah organik dan anorganik, serta melakukan pengelolaan mandiri,” ujarnya.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Kota Pekalongan yang telah lama menghadapi permasalahan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sri Budi Santoso memaparkan kondisi overload di TPA Degayu sudah lama disadari baik pemerintah Provinsi Jateng hingga Pemerintah Pusat pada 2012.

Kota Pekalongan sudah menjadi perhatian dengan rencana pembangunan TPA regional wilayah Pekalongan dari Pemerintah Provinsi Jateng, tetapi ada banyak kendala, termasuk penolakan warga dan masalah izin AMDAL.

“Sehingga, ketika TPA Degayu sudah tidak mampu menampung bisa dialihkan kesana,” ucap pria yang akrab disapa SBS ini.

SBS menegaskan, solusi utama dalam jangka pendek adalah memaksimalkan TPS3R, TPST, dan bank sampah yang selama ini hanya mampu menangani 20 persen dari total produksi sampah harian.

Dengan adanya tambahan incinerator, maka pengelolaan sekitar 120-130 ton sampah akan dibagi ke 23 TPS3R tersebut. Selain itu, Pemkot Pekalongan juga memikirkan dampak sosial dari penutupan TPA terhadap pemulung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, menyatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan solusi agar pemulung tetap mendapatkan penghasilan, termasuk dengan menggandeng perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dari sektor pengelolaan sampah.

“Kami juga telah menyurati kepala OPD untuk merealokasikan anggaran infrastruktur guna mendukung pengelolaan sampah. Dalam waktu dekat, Pemkot Pekalongan berencana bertemu KLH dan DPR RI guna membahas solusi jangka panjang permasalahan sampah di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Dukungan ini sejalan dengan komitmen KAI dalam meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Environmental, Social, and Governance / ESG), termasuk dalam aspek pengelolaan sampah selama masa angkutan Lebaran.

“KAI mendukung program KLHK dalam pengendalian sampah, sesuai dengan tujuan perusahaan untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ESG dengan fokus pada daya tarik tempat kerja, dampak lingkungan, serta kontribusi terhadap pembangunan regional,” ujar Ixfan Hendriwintoko, Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, peningkatan volume sampah menjadi tantangan utama selama periode mudik Lebaran. Sampah yang dihasilkan berasal dari stasiun maupun di dalam kereta api, dengan volume yang meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan hari biasa. Jenis sampah yang mendominasi adalah sampah plastik serta kertas kemasan makanan dan minuman yang dibawa oleh penumpang.

Upaya KAI dalam Mengurangi Timbulan Sampah

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KAI telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna meminimalkan sampah di stasiun dan gerbong kereta selama periode angkutan Lebaran, antara lain:

1. Kerja Sama dengan DLHK/Pihak Terkait – Meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di berbagai stasiun.
2. Fasilitas Pengelolaan Sampah – Penyediaan tempat sampah yang memadai di area stasiun dan gerbong kereta guna mempermudah pemilahan dan pembuangan sampah oleh penumpang.
3. Kampanye Mudik Minim Sampah – Mengedukasi penumpang melalui berbagai media, seperti: Pengumuman (announcement) di stasiun dan di atas kereta, Pemasangan banner, spanduk, dan materi visual lainnya, Penayangan video edukasi di area stasiun dan dalam gerbong kereta, Penyediaan petugas khusus untuk mengkampanyekan Mudik Minim Sampah di stasiun.

Melalui langkah-langkah ini, KAI berharap dapat mengajak seluruh penumpang untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan selama perjalanan mudik. “Kami mengajak para penumpang untuk turut serta dalam gerakan Mudik Minim Sampah dengan membawa tempat makan dan minum sendiri, membuang sampah pada tempatnya, serta mendukung kebersihan bersama demi perjalanan yang nyaman dan ramah lingkungan,” tambah Ixfan.

KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan sampah dan mengedukasi masyarakat demi mendukung mudik yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Penyegelan akan dilakukan secara bertahap untuk menegakkan aturan.

Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LH, Rizal Irawan, mengatakan pelanggaran ini terungkap setelah dilakukan verifikasi lapangan terhadap lahan milik PT Perkebunan (PTP). Dari hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen izin lingkungan dan kondisi di lapangan.

“Hasil verifikasi menunjukkan bahwa ada 33 tenant dari 18 KSO (Kerja Sama Operasional) yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan. Awalnya luas area tercatat hanya 16 hektare, tetapi fakta di lapangan mencapai 35 hektare. Ini jelas merupakan pelanggaran,” kata Rizal kepada dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (7/3/2025).

Untuk tahap awal, empat lokasi telah disegel oleh tim gabungan Kementerian LH.

“Hari ini ada empat lokasi yang dipasangi plang penyegelan. Namun, kami sudah menyiapkan plang pengawasan untuk seluruh 33 tenant yang melanggar. Penyegelan akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan,” jelas dia.

Salah satu contoh pelanggaran yang ditemukan adalah tempat wisata yang awalnya mengajukan izin sebagai kawasan agrowisata, tetapi di lapangan justru dibangun bangunan permanen.

“Misalnya, tempat wisata Jaswita. Dalam dokumen tertulis sebagai agrowisata, tetapi faktanya yang ada hanyalah bangunan permanen tanpa lahan pertanian. Ini tidak sesuai dengan izin yang diberikan,” tegas Rizal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin langsung penyegelan empat lokasi wisata dan bangunan yang melanggar aturan lingkungan. Penyegelan ini turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Empat lokasi yang telah disegel di antaranya:

1. Hibisc Fantasy, Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua
2. Eiger Adventure, Megamendung
3. Pabrik teh dekat Telaga Saat, titik nol Sungai Ciliwung
4. Pabrik teh di kawasan agrowisata Gunung Mas

Pemerintah menegaskan akan terus mengawasi dan menindak tegas pelanggaran lingkungan di kawasan Puncak, yang selama ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit.

“Setelah kami lakukan pengecekan, benar bahwa penyidik pada Jampidsus sedang melakukan kegiatan penegakan hukum berupa penggeledahan di KLHK,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dikutip Antara, Kamis (3/10/2024).

Dia menyampaikan, penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024.

Terkait hasil maupun informasi lebih lanjut mengenai kasus maupun penggeledahan tersebut, ia mengaku belum bisa menyampaikan secara mendetail.

Namun, ia memastikan bahwa kasus dugaan korupsi yang dikaitkan dalam penggeledahan itu tidak berhubungan dengan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Indragiri Hulu, Riau.

“(Kasus) baru,” ucapnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati mengatakan pesta demokrasi pemilu juga harus menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

“Tidak ada sampah alat peraga kampanye yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Perlu komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sampah dari penyelenggaraan pemilu guna mewujudkan pemilu yang ramah lingkungan dan menghindari timbulan sampah masuk ke TPA,” ujar Vivien di Jakarta, Minggu (4/2/2024) dikutip dari Antara.

Menurut Vivien, penyebaran bahan kampanye dan alat peraga tersebut, tidak hanya dapat mengganggu keindahan tetapi juga dapat menjadi sumber sampah dan memengaruhi lingkungan hidup sehingga tidak sejalan dengan penyelenggaraan pemilu yang ramah lingkungan.

“Karena itu, dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2024 selain dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga perlu memperhatikan aspek kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup,” tambah Vivien

Jakarta- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penjelasan terhadap beberapa hal yang dikemukakan oleh Greenpeace dalam siaran persnya tertanggal 2 November 2021. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam kesempatan ini, akan disusul kemudian.

Greenpeace menyatakan bahwa selama 2002-2019, deforestasi hampir 1,69 juta hektar di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan seluas 2,77 juta hektar kebun sawit.

Terkait dengan itu, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menegaskan bahwa Greenpeace tentu menyadari laju deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun pada periode tersebut; karena diantaranya Greenpeace turut ambil bagian dalam kerjasama yang dilakukannya dengan sejumlah perusahaan sawit dan kehutanan di Indonesia, dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2018.

Pada tahun 2011, Greenpeace mulai berkolaborasi dengan perusahaan grup sawit yang cukup besar, yang di antaranya menunjukkan bagaimana tidak mudahnya suatu grup bisnis sawit untuk melepaskan dirinya dari deforestasi, pengeringan gambut serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik yang terjadi pada konsesi-konsesi grup sawit itu sendiri maupun rantai pasokannya yang ketika itu terjadi, justru dalam periode saat kerjasama perusahaan-perusahaan itu dengan Greenpeace.

Tak hanya itu, lanjut Bambang, pada tahun 2013, Greenpeace juga berkolaborasi dengan grup perusahaan industri pulp dan kertas, di Sumatera.

Selama berkolaborasi dengan Greenpeace, perusahaan tersebut masih terkait dengan deforestasi, melakukan pengeringan gambut, pembukaan kanal-kanal baru sepanjang ratusan kilometer; sehingga perusahaan tersebut mengalami karhutla yang luas.

“Menteri LHK memberikan sanksi-sanksi kepada sejumlah perusahaan grup besar tersebut serta perusahaan lainnya dari kejadian Karhutla 2015; pembukaan kanal-kanal baru serta kegiatan penanaman akasia di atas areal terbakar. Sanksi-sanksi itu diberikan pemerintah justru pada saat Greenpeace masih dalam kerja bersama, dalam kolaborasinya dengan perusahaan dimaksud,” ujarnya.

Greenpeace, lanjutnya, tentu memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup atas isu deforestasi, pengeringan gambut dan karhutla; karena dia pernah secara dekat berkolaborasi dengan grup besar perusahaan sektor sawit dan pulp/kertas bertahun-tahun lamanya.

Terhadap permintaan Greenpeace untuk mencabut izin-izin usaha di lahan gambut, Sekjen KLHK menegaskan bahwa Greenpeace tidak memberikan syarat dalam kolaborasinya dengan grup perusahaan dimana saat itu dia berkolaborasi, untuk menyerahkan izin-izin usaha grup perusahaan tersebut yang wilayahnya juga antara lain berada di lahan gambut. Tidak ada cawe-cawe atau rekomendasi Greenpeace kepada pemerintah untuk dicabut ijin.

“Saya saksi sejarah, bagaimana proses kolaborasi Greenpeace dengan grup perusahaan besar tertentu itu dideklarasikan pada tahun 2013 tersebut. Greenpeace tidak memberikan syarat kepada perusahaan dimaksud untuk tidak boleh beroperasi pada areal izin-izin usahanya yang sedang berlangsung di lahan gambut,” tegas Sekjen KLHK.

Menurutnya Greenpeace juga tidak mensyaratkan agar perusahaan itu menyerahkan izin-izin usahanya di lahan gambut kepada pemerintah untuk dicabut,

Itu artinya, lanjut Bambang, selama bertahun-tahun berkolaborasi dengan Greenpeace, grup sawit dan pulp/kertas perusahaan besar dimaksud tetap beroperasi di areal izin-izin usahanya di lahan gambut,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Bambang, dalam kebijakan konservasi hutan yang diluncurkan oleh grup sawit dan pulp/kertas tersebut, dimana pembuatan kebijakan-kebijakan perusahaannya disusun, disetujui serta dideklarasikan oleh grup perusahaan itu bersama-sama Greenpeace, tidak terdapat klausul yang mengharuskan grup sawit dan pulp/paper perusahaan itu untuk menghentikan pemanfaatan lahan gambut oleh grup perusahaan besar dimaksud.

“Mengapa Greenpeace sekarang mendesak pemerintah untuk mencabut izin-izin usaha di lahan gambut? Ini menunjukkan posisi Greenpeace yang tidak konsisten,” ujar Sekjen KLHK tersebut.

Mengenai sebaran konsesi-konsesi HTI dan sawit di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di 7 provinsi prioritas restorasi gambut, kembali Bambang menekankan bahwa Greenpeace tentu memahami dengan baik bahwa hampir seluruh izin-izin usaha di lahan tersebut bukan diberikan dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi.

“Ketika Greenpeace mengumumkan kolaborasinya, dengan grup sektor sawit dan pulp/kertas, konsesi-konsesi tersebut telah berada di lahan gambut, dan Presiden Jokowi belum menjabat sebagai Presiden RI,” jelasnya.

Terkait dengan sawit di dalam kawasan hutan, Sekjen KLHK menggaris-bawahi bahwa hampir seluruh kasus tersebut bukan terjadi pada periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Isu sawit di dalam kawasan hutan, lanjutnya jelas bukan hal baru bagi Greenpeace karena ketika Greenpeace berkolaborasi dengan grup sawit perusahaan besar, juga terdapat konsesi-konsesi sawit perusahaan yang saat itu berada di dalam kawasan hutan.

“Mengapa Greenpeace tetap memulai dan melanjutkan kolaborasi dengan grup sawit perusahaan itu hingga bertahun-tahun lamanya yang konsesi-konsesinya berada di dalam kawasan hutan? Ini juga contoh nyata tidak konsistennya Greenpeace,” tegas Bambang.

“Jika sekarang Greenpeace mempersoalkan soal sawit di kawasan hutan, pertanyaannya adalah mengapa baru sekarang mempersoalkannya? Bukankah Greenpeace telah bertahun-tahun lamanya berkolaborasi dengan grup sawit yang memiliki sawit di dalam kawasan hutan?,” tanya Sekjen

Pekanbaru – Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui. Mungkin itulah peribahasa yang cocok untuk menggambarkan satu keluarga yang berhasil mendaftarkan tiga bidang tanahnya sekaligus melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Datang dari Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, seorang ibu dan dua orang anaknya hadir sebagai penerima sertipikat tanah pada kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diselenggarakan di Hotel Pangeran Pekanbaru, Minggu (12/09/2021).

Bermodalkan surat keterangan hibah, Salehati (42) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Balai Diklat Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengetahui dengan persis bahwa alas hak yang ia pegang bukan bukti hukum yang sah seutuhnya bagi kepemilikan tanah di mata negara. “Awalnya hanya surat hibah, nah kita ingin kedudukan tanahnya lebih kuat,” ujarnya.

Gayung bersambut, pemerintah daerah setempat proaktif dalam menyosialisasikan program PTSL di daerah tempat ia tinggal.

“Kemudian kami dapat informasi pengurusan sertipikat tanah gratis dari BPN, maka cepatlah kami daftarkan tanah kami dengan tiga nama. Tidak perlu menunggu lama, sekarang sertipikat tanah itu ada di tangan kami,” tutur Salehati.

Artinis (68) yang juga penerima sertipikat sekaligus merupakan ibu dari Salehati menanggapi, “Daripada kita daftarkan nanti ketika pemberi hibah sudah meninggal, kan jadi ribut keluarga, kita hindari betul itu, kasihan anak-anak. Intinya sertipikat tanah ini untuk warisan anak cucu kami ke depan,” sahutnya.

Siti Rahmah (40) yang mengurus berkas pertanahannya secara langsung mengaku bahwa saat ini, proses pendaftaran tanah pertama kali sangatlah mudah dan cepat, serta yang terpenting menurutnya adalah Rp0 alias gratis.

“Ketika kami dengar informasi gratis itu lalu kami daftarkan melalui RT/RW setempat awalnya, kemudian tidak selang berapa lama petugas BPN datang ke rumah untuk pendataan,” ucapnya.

“Alhamdulillah dari kami urus ini di bulan Desember, tidak sampai satu tahun sertipikat tanah kami sudah jadi. Terima kasih kepada pemerintah yang terlibat dalam penyertipikatan ini kami ucapkan, semoga masyarakat lain juga dapat merasakan manfaatnya karena program ini sangat membantu masyarakat,” pungkas Siti Rahmah.

JAKARTA- Menteri LHK Siti Nurbaya beserta jajaran KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Direksi Perhutani dan Inhutani, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (26/8). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA.2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan isu-isu aktual bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengawali paparannya, Menteri Siti menyampaikan KLHK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan (LK) tahun anggaran 2020. Opini WTP ini merupakan yang keempat kali berturut-turut diperoleh KLHK sejak tahun 2017.

Lebih lanjut, berkenaan dengan antisipasi terhadap segala situasi menghadapi Covid-19, Menteri Siti menyampaikan arahan Bapak Presiden agar postur anggaran untuk tetap memakai asumsi kondisi sulit termasuk refocusing anggaran. Kebijakan ini dengan tetap berpegang pada sejumlah pakem, diantaranya mengedepankan prioritas nasional, dan menjaga agenda-agenda bersama masyarakat. Dengan begitu, dapat terjalin rasa saling membangun kepercayaan di tengah masyarakat bersama pemerintah.

Selain itu, kegiatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat didahulukan, dan harus selaras dengan kegiatan-kegiatan menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

“Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas apresiasi, saran, arahan, dan catatan yang konstruktif dari Komisi IV DPR RI, serta akan kami perhatikan dan untuk menjadi tindak lanjut, terkait dengan program-program yang harus segera kita realisasikan. Saya sudah meminta Sekjen dan para Dirjen untuk segera merealisir kegiatan-kegiatan yang bersama masyarakat, termasuk bimbingan teknis, dialog, konsolidasi, dll. Saya minta Bulan September sudah harus riil dan jelas dilaksanakan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengungkapkan kita semua menyadari Covid-19 belum dapat diprediksi sampai kapan berakhir. Hal ini menjadikan kita harus bersikap untuk menghadapi ketidakpastian dan bersiap menghadapi tantangan global seperti ancaman perubahan iklim serta pemulihan ekonomi yang tidak merata.

“Hal tersebut menjadi tantangan besar, untuk itu Komisi IV DPR RI meminta KLHK dan BRGM untuk terus menyempurnakan kebijakan penganggaran, fokus kepada kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan,” ujarnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP KLHK APBN TA 2020 diperoleh informasi bahwa realisasi pendapatan negara bukan pajak Tahun 2020 sebesar Rp. 5,6 T atau 106,6 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 4,747 T. Komisi IV DPR RI dalam hal ini memberikan apresiasi atas capaian PNBP.

“Meski begitu, kami mendorong agar segera dapat diselesaikan tunggakan PNBP dan putusan pengadilan untuk membayar kerugian atas kejahatan lingkungan yang belum dieksekusi. Hal tersebut dapat berpotensi menambah kas negara,” kata Sudin.

Realisasi Belanja Negara KLHK TA 2020 sebesar Rp. 7,196 T atau mencapai 93,96% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7,658 T. Sedangkan, realisasi penyerapan anggaran KLHK Tahun 2021 per 23 Agustus 2021 sebesar 46,28%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta KLHK berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021, agar lebih baik dari Tahun 2020, yaitu sebesar 93,96%.

Sementara, Pagu Anggaran KLHK dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar Rp.7,120 T. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penambahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 KLHK sebesar Rp.6,369 T. Komisi IV DPR RI juga menerima penjelasan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang LHK Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 700 M.

Dalam kesimpulan Raker, Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk memprioritaskan pelaksanaan pembinaan kepada kelompok tani hutan pelaksana program Perhutanan Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Komisi IV DPR RI juga mendorong KLHK untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Perhutanan Sosial, untuk meningkatkan progresnya.

Secara khusus, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan efektivitas Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan. Kemudian, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka moratorium pemberian izin tambang Galian C di kawasan hutan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Sumsel- Tim Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Sumatera bersama Polda Sumatera Selatan, berhasil menangkap TM (48), koordinator perambah kawasan hutan Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan pada Kamis (22/7).

Tim menangkap TM di rumah kontrakannya di RT09/RW05 Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini TM ditahan di Rutan Polda Sumsel, setelah diperiksa PPNS Ditjen Gakkum KLHK.

Pengungkapan kasus perambahan ini bermula dari pengaduan masyarakat pada bulan Maret 2021 mengenai adanya aktivitas pembukaan hutan menggunakan ekskavator. Setelah diverifikasi, Balai Gakkum Wilayah Sumatera bersama BKSDA Sumatera Selatan menurunkan Tim Operasi Gabungan ke lokasi dan tim mendapati ekskavator yang ditinggal operatornya.

Ketika Tim kembali lagi untuk mengamankan ekskavator, alat berat itu sudah tidak ada di lokasi. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, diketahui bahwa alat berat tersebut telah diambil pemiliknya yaitu PT TMS. Kemudian tim memeriksa lokasi PT TMS dan menyita ekskavator merk Hitachi ZX 200 itu.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen Gakkum KLHK, Sustyo Iriono mengatakan bahwa Perambahan SM Padang Sugihan berdampak pada kelestarian gajah sumatera.

“Saya baru mendapat kabar telah lahir gajah sumatera di SM Padang Sugihan, Juni 2021 lalu. Jadi kita harus serius menjaga kelestarian habitat gajah sumatera ini,” ujar Sustyo melalui keterangan rilis, Minggu (25/7).

Sustyo mengatakan bahwa dengan Ditangkapnya TM bisa menjadi awal mengembangkan kasus perambahan untuk mencari aktor intelektual dan pemodal.

“Saya meminta para pelaku perusak lingkungan dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera dan sebagai bentuk peringatan keras bagi para pelaku lainnya yang berniat merusak hutan, bukan hanya kawasan konservasi,” tegas Sustyo.

Kepala Balai Gakkum Wilayah Sumatera, Subhan mengatakan bahwa Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera akan terus menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan kehutanan.

“Kami tidak akan mampu menegakan hukum sendiri, kami akan terus menjalin kerja sama dengan instansi terkait dan juga masyarakat untuk bersama-sama melawan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan,” ujar Subhan

PPNS Ditjen Gakkum KLHK akan menjerat TM dengan Pasal 50 Ayat 2 Huruf a Jo. Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (yang telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan/atau Pasal 40 Ayat 1 Jo. Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukum pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda paling banyak Rp 7,5 miliar, dan/atau ancaman hukum pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 200 juta.

Papua- Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat melaksanakan pelepasliaran 15 individu satwa burung Papua, ke habitat alaminya, bertempat di Taman Wisata Alam Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, pada (13/7). Kegiatan ini dilakukan bersama Dinas Pertanian Kota Sorong, Balai Karantina Pertanian Kelas I Sorong, dan Masyarakat Ulayat.

Satwa-satwa yang dilepasliarkan adalah 2 (dua) individu Kakatua koki (Cacatua galerita) yang merupakan satwa hasil patroli mendadak dan 5 (lima) individu Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) dan 4 (empat) individu Nuri Bayan (Eclectus roratus) hasil translokasi dari BKSDA Jawa Tengah dan 4 (empat) individu Julang Papua (Rhyticeros plicatus) hasil translokasi dari BKSDA Sulawesi Utara.

Plt. Kepala BBKSDA Papua Barat, Budi Mulyanto, menyampaikan bahwa  terus mengimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar bersama-sama melestarikan dan menjaga biodiversitas tanah Papua khususnya satwa liar endemik di Papua Barat.

“Mari bersama-sama kita jaga dan lindungi kekayaan keanekaragaman hayati tanah Papua ini, jangan tunggu punah baru kita peduli,” katanya.

Budi menjelaskan, Taman Wisata Alam Sorong dipilih sebagai lokasi pelepasliaran karena mempertimbangkan habitat yang sesuai dengan ketersediaan pakan alami yang cukup, serta aman dari ancaman dan gangguan.

Satwa-satwa tersebut sebelumnya dirawat serta sekaligus dihabituasi di Kandang Transit Satwa BBKSDA Papua Barat, dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan di kota Sorong.

Pelepasliaran ini bertujuan untuk menjaga kelestarian satwa liar di alam, mengingat satwa-satwa yang dilepasliarkan ini merupakan satwa asli Papua. Semua satwa yang dilepasliarkan ini merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2018.

Kegiatan pelepasliaran dan translokasi satwa tahun 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “Road to HKAN 2021” dengan tema “ Living in Harmoni with Nature : Melestarikan Satwa Liar Milik Negara” Bhavana Satya Alam Budaya Nusantara, memupuk kecintaan pada alam dan budaya nusantara.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal KSDAE, KLHK, Wiratno mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah, TNI/Polri, instansi terkait dan masyarakat serta menghimbau kepada masyarakat untuk terus membantu dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati asli tanah Papua khususnya di Papua Barat.