Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada tahun 2021 disebutkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori “sedang” dengan angka 3.50 dari 5,00. Dalam merespon hal tersebut, Kemenkominfo menyelenggarakan “Workshop Literasi Digital” dengan tagline yaitu Makin Cakap Digital 2024 dengan Kelompok Masyarakat dan Komunitas Kalimantan.

Masruhan Mufid dalam pembukaan mengenai keamanan data menyampaikan, bahwa dalam dunia internet yang saat ini kita pergunakan tidak ada yang aman 100% di dunia digital, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya sedapat mungkin.

“Keamanan tidak bergandengan tangan dengan kemudahan, selalu berpikir kritis, Kepo itu penting loh, diinternet bukan puang pribadi, kita harus pahami batasan karena kehidupan kita tidak penting bagi semua dan tidak semua penting bagi kehidupan kita,” katanya.

Ditempat yang sama, Citra Rosalyn Anwar membahas tentang keterbaruan teknologi digital dengan cepat beradaptasi melalui kecakapan / keterampilan sangat diperlukan.

Mereka berkomitmen melawan isu hoaks dan ujaran kebencian agar suasana Pilkada 2024 kondusif.

Budi menegaskan pihaknya akan melakukan takedown terhadap akun yang menyebarkan beriat hoaks. Termasuk hoaks yang isinya fitnah, SARA, dan ujaran kebencian.

“Kemenkominfo, KPU, Bawaslu, dan platform digital berkomitmen penuh tegas berantas konten negatif di internet yang melanggar peraturan perundangan-undangan,” ujar Budi.

Jika terdapat tindak hukum dan pidana dalam ruang digital, tim satgas akan memberikan kewenangan pada aparat keamanan. Mereka yang akan menindaklanjuti.

“Apabila pihak Bigo Live tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan judi online dan pornografi ini, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terbatas pada pemblokiran aplikasi Bigo Live di Indonesia,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat teguran kedua kepada PT Bigo Technology Indonesia pada Rabu, 21 Agustus 2024. Kementerian Kominfo menegaskan bahwa PT Bigo Technology Indonesia wajib segera menghapus seluruh konten negatif yang beredar di aplikasi Bigo Live.

“Bigo Live juga wajib meningkatkan sistem moderasi untuk mencegah munculnya kembali konten negatif di masa mendatang,” ujar Budi Berdasarkan hasil patroli siber yang dilakukan Kementerian Kominfo selama 26 Mei hingga 8 Agustus 2024, terdapat 121 akun yang terkait konten judi online di aplikasi Bigo Live.

Adapun hasil patroli siber mulai 15 hingga 18 Agustus 2024, terdapat 32 akun yang terkait konten pornografi di aplikasi Bigo Live. Kementerian Kominfo sudah dua kali mengirimkan surat teguran kepada Bigo Live dalam hal ini PT Bigo Technology Indonesia. Pertama, pada 16 Juli 2024 lalu surat kedua pada 21 Agustus 2024.

“Saat ini, kami masih menemukan konten ilegal pada platform Bigo Live,” jelas Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Dari 21 PJP tersebut, ada 42 sistem elektronik yang didaftarkan di Kementerian Kominfo.

“Pada hari Jumat, 9 Agustus 2024, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para PJP untuk memastikan layanannya tidak memfasilitasi transaksi perjudian secara daring,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, melalui keterangan resmi.

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kementerian Kominfo telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP.

Kominfo menemukan indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran tersebut untuk aktivitas perjudian.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut, Kominfo meminta para penyelenggara agar melakukan pemeriksaan internal/audit terhadap layanan sistem elektronik secara komprehensif dan mendalam untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak dimanfaatkan untuk judi online dan/atau aktivitas ilegal lainnya.

Hasil pemeriksaan internal/audit yang dimaksud diserahkan kepada Kominfo paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat peringatan tersebut diterima.

“Dalam hal batas waktu 7 hari tersebut Kementerian Kominfo belum menerima hasil pemeriksaan dimaksud, maka penyelenggara jasa pembayaran elektronik akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Budi.

Berikut data perusahaan penyedia jasa pembayaran dan nama sistem elektroniknya, sebagaimana dirilis oleh Kominfo:

“Jadi, saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan saya suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo,” kata Semmy, Kamis (4/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa peristiwa penyanderaan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 adalah kejadian teknis yang merupakan tanggung jawabnya.

“Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya. Sebagai dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya juga menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik,” katanya.

Setelah mundur dari pemerintahan, dia berencana tetap berkecimpung di industri digital Indonesia.

“Pastinya saya akan fokus kepada transformasi digital Indonesia. Kan membangun Indonesia bukan hanya dari pemerintah, kan dulu juga saya dari swasta. Jadi saya baliklah ke asal saya,” pungkas Semmy.

“Terkait dengan teknologi digital ya memang belum ada teknokogi yang mencegah konten judi online itu masuk ke media sosial,” kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (3/7/2024).

Usman mengatakan pihaknya telah berupaya menggandeng Google beberapa waktu lalu untuk membuat teknologi yang bisa mencegah masuknya konten judi online ke media sosial. Namun, hal itu belum bisa dilakukan karena rezim digital bukan rezim sensor.

“Dia rezim take down, muncul dulu baru bisa kita tarik. Kira-kira seperti itu,” ujar Usman.

Dia menyebut pencegahan telah dilakukan Kominfo agar konten judi online tidak berulang itu dengan memutus akses. Situs-situs judi online diblokir. Namun, karena kemudahan teknologi situs itu bisa muncul kembali dengan nama dan keyword baru.

“Misalnya mengganti uruf O itu dengan nol (0). Tapi, kita tetap melakukan patroli kalau ketemu pasti akan kita take down,” tegas Wakil Ketua Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring itu.

Usman melanjutkan Kominfo juga telah menutup akses internet dari Filipina dan Kamboja, dua negara yang melegalkan judi online. Tujuannya untuk menghambat promosi judi online masuk ke Indonesia.

Namun, dia menyadari situs judi online bisa masuk ke Indonesia lewat jalur lain. Seperti menggunakan PVN. Memang pemutusan secara teknologi atau suplai ini dinilai sulit.

Menurut dia saat ini pihak Kementerian Kominfo telah melayangkan surat peringatan ketiga dan masih menantikan jawaban dari pihak terkait dan apabila tidak diindahkan maka Kementerian Kominfo akan memblokir akses aplikasi itu.

Kalau tidak patuh akan diblokir, kalau patuh kenapa harus diblokir,” kata Nezar di Jakarta, Rabu(26/6/2024).

Menurut Nezar dalam hal melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pihaknya konsisten mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ditemukan platform yang membandel tidak mengikuti aturan di Indonesia maka platform tersebut harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kasus Telegram, diketahui platform tersebut masih banyak memberikan akses pada para pelaku judi online yang padahal jelas-jelas tengah diperangi oleh pemerintah Indonesia.

Maka sesuai ketentuan, pemerintah telah mengirimkan surat panggilan kepada Telegram untuk melakukan klarifikasi. Namun hingga surat kedua dilayangkan pada pekan lalu tepatnya Jumat (14/6) belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh platform yang didirikan Pavel Durov itu.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong ditemui di Kementerian Kominfo turut menguatkan pernyataan bahwa pemerintah tegas dalam menangani judi online termasuk yang di ada di dalam Telegram.

“Kalau tidak ada jawaban ya blokir. Kami pernah loh blokir Telegram di 2017 karena radikalisme. Kita blokir lalu pemiliknya datang ketemu Menkominfo saat itu Rudiantara. Ia menyampaikan akan menyeleksi kontennya. Sekarang kasusnya beda lagi karena judi online. Mudah-mudahan gak perlu kedua kalinya kami blokir,” kata Usman.

Sebelumnya, pada Jumat (14/6/2024) Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pemerintah akan mendenda platform digital yang kedapatan membiarkan peredaran konten judi online.

“Karena, kondisinya barang bukti itu terenkripsi karena serangannya kan mengenkripsi data, antara lain, jadi, ini juga menjadi pekerjaan kita untuk kita pecahkan,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam telekonferensi pada Senin (24/6/2024

Hinsa enggan memerinci data yang sudah terenkripsi. Menurutnya, BSSN dan pihak terkait termasuk Polri masih berupaya melakukan penelusuran.

“Saat ini BSSN dan Kominfo dan Cyber Crime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintasarta masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan barang bukti,” ujar Hinsa.

“2,1 juta. Tentu bertambah, ya 2,1 juta itu terhitung dari beberapa hari lalu,” ujar Usman dalam diskusi Polemik Trijaya dengan tema Mati Melarat Karena Judi, Sabtu (15/6/2025).

Usman menerangkan dalam memblokir situs judi online Kominfo menggunakan 3 mekanisme, yakni dari artificial intelligence bernama Automatic Identification System, kemudian dari tim patroli siber dan laporan masyarakat.

“Kita punya 3 mekanisme, pertama melalui artificial intelligence yang kita sebut automatic identification system, nah ini lebih banyak memang identifikasi dari alat ini. Kemudian kedua dari cyber patrol, patroli siber ini manusia, ya, orang yang terdiri dari 3 shift. Dan ketiga dari laporan masyarakat. Jadi 3 mekanisme itulah yang kami gunakan untuk memantau judi online,” ucap Usman.

Usman juga mengatakan, dari hasil identifikasi Kominfo, server judi online yang diblokir berada di luar negeri. Hal ini juga terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK yang banyak lari ke luar negeri.

“Hasil identifikasi kami server ujungnya itu di luar negeri. Termasuk dananya seperti yang disampaikan Bang Natsir (Koordinator Humas PPATK) itu banyak yang di luar negeri. Di negara-negara Asia Tenggara,” pungkasnya.

Kominfo dalam waktu dekat juga akan memanggil perusahaan-perusahaan gim yang tengah ramai diperbincangkan, usai ada laporan dari masyarakat serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Sebagai regulator tentu kita harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat, karena itu kita akan periksa lagi,” jelas Usman di Jakarta, Jumat (3/5/2024). Dasar pertimbangan tidak lain adalah Permenkominfo No. 2 tahun 2024. “Apakah gim itu melanggar Permen. Arti melanggar apa, dia tidak melakukan klasifikasi? kemudian kedua, kalaupun melakukan klasifikasi, tidak sesuai dengan aturan.”

Terbuka setiap peluang usai adanya pemeriksaan publisher gim, termasuk sanksi teguran hingga blokir jika ada pelanggaran. “Sebab belum tentu juga gim itu melanggar aturan, walaupun bisa saja melanggar. makanya kita periksa,” ucap Usman.

“Kalau tidak patuh [aturan], kita akan mengambil langkah berupa teguran sampai pemutusan akses,” atau sanksi administratif jika terdapat bukti tidak menetapkan klasifikasi usia game online sesuai umur.

Usman menegaskan belum menetapkan waktu pemanggilan para publisher game online, tapi yang pasti pertemuan sekaligus dalam kapasitas sosialisasi Permenkominfo No. 2 tahun 2024 yang baru diundangkan pada Januari lalu.

“Jadi ini masih masa transisi, itu kita sampaikan kepada mereka, bahwa ada aturan-aturan baru nih,” jelas Usman.

Terlepas dari potensi ekonomi digital dari gim online, Usman menegaskan terdapat potensi negatif. Untuk itulah Permenkominfo mencoba untuk mengakomodir upaya melindungi masyarakat.

Pada aturan terpisah seperti pada Pasal 16A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur pula, perusahanan gim yang jadi bagian dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE):

Memberikan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik.

Pelindungan yang dimaksud meliputi pelindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh PSE.

Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagr anak, PSE wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap PSE.

Dalam memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSE wajib menyediakan:

Informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
Mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
Mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Secara ringkas Usman menjelaskan bahwa publisher game (PSE) wajib melakukan klasifikasi atau rating umur, menyediakan teknologi untuk verifikasi umur, serta fasilitas pengaduan atau laporan publik.

“Tapi yg paling penting di permenkominfo itu ada pasal tentang keterlibatan masyarakat, peran serta masyarakat mengimbau masyarakat untuk konsen dengan gim yang dikonsumsi.

Perlu ada upaya aktif orang tua kepada anak, “apakah anak-anaknya itu memainkan game yang bukan sesuai dengan usianya. Walaupun sudah disiapkan mekanisme verifikasi tadi,” papar Usman.

KPAI menyoroti banyak konsumen gim online kategori anak-anak yang menghabiskan waktu di permainan yang tidak sesuai umurnya. Padahal Indonesia sudah memiliki aturan teknis rating umur dalam Permenkominfo.

“Gim dengan rating untuk anak dilarang mengandung konten rokok atau alkohol atau narkoba, kekerasan, darah, pornografi dan sebagainya,” kata Kawiyan, anggota KPAI saat dikonfirmasi Bloomberg Technoz, Jumat (3/5/2024).

Baca Juga: Isi Aturan Batas Umur Gim Online

Di dalamnya diatur gim kategori yang wajib mendapat pendampingan orang tua untuk rating gim kelompok usia 3 tahun atau lebih dan 7 tahun atau lebih, dan rating 13+ dan 15+ harus disertai bimbingan orang tua.

“Kalau anak-anak main gim dengan klasifikasi dewasa maka sanga berbahaya, karena salah satu sifat yang ada pada anak-anak adalah meniru segala yang ia lihat atau tonton atau saksikan,” tambah Kawiyan.

“Dapat dipahami jika anak yang sering nonton gim yang ada adegan kekerasannya berpengaruh pada perilakunya, seperti suka teriak-teriak, marah-marah, atau tertawa kegirangan ketika dapat mengalahkan lawan.”

Dengan penerapan tersebut, warga RI tak perlu lagi menunjukkan KTP atau menyerahkan fotokopi KTP untuk mengakses berbagai layanan.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, Cahyono Tri Birowo mengatakan integrasi data pemerintah penting untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah nantinya tidak lagi meminta masyarakat untuk mengisi KTP dan NIK, tapi semua sudah dapat digital ID dan layanannya terintegrasi,” kata dia dalam Profit CNBC Indonesia segmen Tech A Look on Location, di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Sabtu (8/3/2024).

Dengan adanya digital ID, ia menjelaskan semua proses autentikasi tidak lagi diserahkan ke setiap instansi sehingga warga tidak perlu lagi berulang kali mengulang proses yang sama.

Contohnya, warga RI tidak lagi harus menyerahkan fotokopi KTP saat mendaftar di rumah sakit begitu juga saat warga ingin mengambil bantuan langsung dari pemerintah. Penyedia layanan cukup mengecek identitas warga dengan data yang sudah terekam oleh pemerintah, misalnya data biometrik.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Indonesia 2008-2011 Nezar Patria kabarnya akan dilantik sebagai Wakil Menteri Kominfo pada Senin, 17 Juli 2023.

Nezar akan dilantik Presiden Jokowi bersama Menteri Kominfo pengganti Johnny G Plate yang tersandung kasus korupsi dan kini sedang menjalani proses persidangan.

Menteri Kominfo kabarnya akan dijabat Wamendes Budi Arie. Untuk wakil menteri, selain Nezar Patria, ada Paiman Raharjo menjadi Wamendes.

Wamen BUMN Pahala Mansury digeser menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dan Rosan Roeslani menjadi Wakil Menteri BUMN. 

Posisi Wamenag juga bakal berganti dari Zainut Tauhid Sa’adi ke Saiful Rahmat Dasuki.

Ada juga dikabarkan bakal dilantik menjadi Wantimpres, yaitu Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto.

JAKARTA, Eranasional.com- Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengatakan, pemerintah telah melaksanakan sosialisasi masif perihal kebijakan Analog Switch Off (ASO) kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Bila masih ada pihak yang terus mendorong bahwa masyarakat dirugikan, maka tentu hanya atas dasar informasi terbatas dan tidak lengkap serta sangat subyektif,” ujar Usman, di laman resmi Kemenkominfo, Senin (7/11/2022).

Usman menjelaskan, migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, lembaga penyiaran, maupun negara.

Salah satunya, masyarakat akan menikmati kualitas siaran televisi yang lebih baik karena gambar lebih bersih, suara lebih jernih, dan teknologi yang lebih canggih.

“Selain itu, pilihan konten siaran bagi masyarakat juga akan menjadi semakin banyak dan beragam jenisnya, dan dapat dinikmati secara gratis,” tutur Usman.

“Siaran TV Digital bersifat free-to-air dan bukan TV berlangganan, jadi masyarakat tidak perlu berlangganan ataupun menggunakan kuota paket data internet,” lanjutnya.

Sementara itu bagi lembaga penyiaran, migrasi sistem analog ke digital akan membuat industri penyiaran menjadi lebih siap untuk bersaing di era konvergensi melalui adopsi teknologi baru dan pemanfaatan multi kanal siaran.

Usman mengungkapkan, peralihan siaran televisi analog ke digital juga memberikan manfaat besar bagi negara. Dampak dari beralihnya sistem analog ke digital akan menghasilkan penggunaan spektrum frekuensi 700 MHz yang lebih efisien.

Menurut Usman, peralihan itu menghasilkan digital dividen pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

“Yang dapat digunakan untuk mewujudkan internet cepat yang lebih merata, efek berganda di sektor ekonomi digital, dan memberikan tambahan pemasukan APBN dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ungkapnya.

Sebelumnya, penghentian siaran TV analog atau Analog Switch Off (ASO) mulai dilakukan pada Rabu malam 2 November 2022 pukul 24.00 WIB.

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), akan menjadi wilayah pertama yang migrasi ke siaran TV digital sepenuhnya mulai Kamis, 3 November 2022. Sebagai gantinya, masyarakat pemilik TV analog atau smart TV yang belum mendukung siaran TV digital, harus menggunakan Set Top Box (STB).

Eranasional.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tiga hari lagi akan memblokir Google, Facebook, Twitter, serta perusahaan lainnya yang belum mendaftarkan diri sebagai PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik).

Nama-nama raksasa teknologi tersebut belum terdaftar dalam situs resmi Kominfo.

Adapun masa tenggat waktu yang diberikan, yakni hingga tanggal 20 Juli 2022.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Dalam aturan tersebut menyebutkan, bahwa seluruh platform elektronik diminta untuk mendaftarkan diri paling lambat enam bulan setelah OSS RBA beroperasi 21 Januari atau 20 Juli 2022.

“Pendaftaran ini wajib dilakukan bagi PSE untuk menjaga iklim berinvestasi yang sehat, khususnya di sektor penyelenggaraan sistem elektronik,” ujar Menteri Kominfo, Johnny G Plate saat dikonfirmasi Poskota.

Nantinya, akan ada sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking).

Ini akan diberlakukan bagi para pelanggar ketentuan pendaftaran setelah melampaui batas waktu.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo mencatat sejak 2015 hingga Juni 2022 terdapat 4.634 PSE telah terdaftar, di antaranya 4.559 PSE domestik seperti Gojek, OVO, Traveloka, Bukalapak serta 75 PSE asing, seperti Tiktok, Linktree, dan Spotify.

Hingga kini, ada sebanyak 2.569 PSE harus mendaftar ulang, karena pendaftaran mereka dilakukan sebelum diterbitkannya Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020.

Pendaftaran bisa dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).

“Tidak ada alasan bagi para PSE untuk lalai. Karena jika itu terjadi, maka mereka akan menjadi perusahaan yang tidak terdaftar di Indonesia. Seluruh PSE agar berinisiatif mendaftar, apalagi sudah dipermudah melalui OSS yang telah tersedia,” pungkas Johnny. (*)

Eranasional.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam Rapat Kerja Anggaran bersama dengan komisi I DPR RI menyebutkan telah mendapatkan nilai pagu anggaran indikatif sebesar Rp 18,4 triliun untuk 2023.

“Sesuai dengan surat bersama dari Kementerian Keuangan dan Kepala Bapennas nomor s353/mk.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02.04/2022 tanggal 18 April 2022. Pagu indikatif Kementerian Kominfo untuk 2023 adalah sebesar Rp 18,4 triliun,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dan Kementerian Kominfo yang berlangsung secara hibrida dari DPR RI, Rabu (8/6/2022).

Dengan kondisi pagu anggaran indikatif yang memiliki selisih Rp 3,23 triliun dari pagu tahun sebelumnya, Plate menyebutkan pihaknya akan mencari solusi berupa kebijakan- kebijakan multitahun sehingga pembangunan yang direncanakan tetap dapat berjalan.

Adapun untuk 2023, Kementerian Kominfo masih akan melanjutkan program yang berjalan dari 2021-2022 dan terdiri dari lima program strategis. Kelima program strategis itu disusun mengikuti arahan Presiden Joko Widodo dengan fokus transformasi digital.

Pagu anggaran indikatif senilai Rp 18,3 triliun itu sudah dibagi untuk memenuhi kebutuhan kelima program tersebut dengan porsi anggaran di antaranya sebesar Rp 12,7 triliun untuk penyediaan infrastruktur Teknologi, Informatika, dan Komunikasi (TIK), disusul dengan anggaran untuk pemanfaatan TIK sebesar Rp 2,5 triliun, lalu ada juga anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat, serta layanan publik.

“Untuk anggaran frekuensi ini termasuk di dalamnya pembangunan balai- balai pengujian perangkat- perangkat digital,” ujar Johnny memberi detil untuk penganggaran pengelolaan spektrum.

Anggaran keempat disiapkan untuk komunikasi publik sebesar Rp 295 miliar dengan rincian dana tersebut masih dalam kondisi peninjauan karena di 2023 ada banyak kegiatan politik seperti Keketuaan dalam forum ASEAN sehingga mungkin akan dicari pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan ini.

Serta anggaran terakhir disiapkan untuk dukungan manajemen di Kementerian Kominfo sebesar Rp 1,5 triliun yang menurut Plate nilainya datar tidak mengalami perubahan.

Sementara untuk lembaga independen yang berada di bawah naungan Kementerian Kominfo atau quasi publik seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers (DP) mendapatkan pendanaan sebesar Rp 144,5 miliar untuk 2023.

Adapun anggaran tersebut terbagi untuk KPI sebesar Rp 60 miliar, untuk KIP sebesar Rp 40 miliar, dan sisanya untuk Dewan Pers sebesar Rp 44,5 miliar.

Seluruh anggaran tersebut sudah dibahas bersama dengan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) dalam forum bernama Trilateral.

Nantinya Kementerian Kominfo bersama dengan quasi publiknya akan bekerja di bawah tema besar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang ditentukan Bapennas yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. [Antara]