Kepada pejabat negara yang hadir dalam acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (07/03/2026).

Ia mengingatkan agar selalu berlaku adil serta berpegang pada aturan dalam setiap pengambilan keputusan.

“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Menteri Nusron dalam tausiah menjelang azdan magrib.

Menteri Nusron menilai, tidak sedikit pejabat yang tersesat dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen perasaan.

Menurutnya, sentimen tersebut sering muncul karena kedekatan organisasi atau ikatan emosional, misalnya berasal dari latar belakang organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan yang sama. Kondisi seperti itu berpotensi memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan.

“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” tutur Menteri Nusron.

Prinsip keadilan dalam pemerintahan juga tercermin dari kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat.

Oleh karena itu, Menteri Nusron menyebut setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus mampu memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.

Bukan hanya adil, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa suatu kebijakan perlu dirumuskan menjadi hal yang aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyoroti tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi tersebut harus menjadi refleksi untuk menghadirkan pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih. Di sisi lain, hal itu juga harus mendorong daerah untuk membangun kekhasan dan kemandirian ekonomi masing-masing.

“Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujar Ketua Komisi II DPR RI.

Acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama ini juga dihadiri oleh tuan rumah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rahmat Bagja; para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah; Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI); serta berbagai mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), Einstein Al Makarima Mohammad; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto.

Menurutnya, upaya ini penting agar kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya menjadi simbol kedaulatan negara, melainkan juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat setempat.

“Arahan dari Bapak Presiden agar disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Ribka saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026).

Ribka menerangkan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah, termasuk di wilayah perbatasan Papua.

Secara khusus, Presiden menugaskan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas, untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam mengoptimalkan pembangunan PLBN, baik di kawasan Papua maupun di daerah perbatasan lainnya.

Ribka menekankan bahwa kegiatan kunjungan kerja tersebut merupakan momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah, terutama di Papua sebagai daerah otonomi khusus.

Menurutnya, kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan DPR RI penting untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui dukungan regulasi yang kuat. Terlebih, kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan negara.

Pada kesempatan itu, Ribka berharap kolaborasi yang dibangun dapat melahirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah, terutama agar daerah memiliki ruang gerak yang memadai dalam mengelola potensi kawasan perbatasan.

Usai pertemuan tersebut, rombongan direncanakan meninjau langsung lokasi perbatasan untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung.

“Bersama Kementerian ATR/BPN, kami membentuk dasboard pengaduan pertahanan. Sebuah sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan terkait persoalan pertanahan. Ini bagian dari keinginan kita merespons tuntutan masyarakat,” terang Aria Bima dalam Konferensi Pers Satu Tahun Bekerja untuk Rakyat Komisi II DPR RI Tahun 2025, di Jakarta, Senin (08/12/2025).

Sepanjang tahun 2025, DPR RI menerima lebih dari 200 pengaduan pertanahan, mulai dari sertipikat ganda, konflik masyarakat dengan korporasi, baik swasta maupun BUMN, hingga sengketa administrasi dan dugaan mafia tanah.

Melihat tingginya jumlah pengaduan tersebut, dashboard pengaduan dikembangkan sebagai ruang publik yang dapat diakses masyarakat tanpa harus langsung masuk ke ruang sidang komisi.

“Melalui dashboard itu, kita mentransformasikan prosedural. Transformasi prosedural dan transformasi substansial. Wujudnya adalah bagaimana pengaduan seputar pertahanan yang lebih dari 200 pengaduan ini akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian ATR/BPN,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Pada konferensi pers yang dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan ini, Aria Bima juga menegaskan bahwa kolaborasi Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN dalam digitalisasi pengaduan ini menjadi bukti komitmen dalam memperbaiki tata kelola pertanahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan negara.

“Ini sudah kita sepakati dan akan terus kita reviu satu per satu, kasus per kasus, yang kita bisa akses melalui real time,” pungkasnya.

Menurutnya, sejumlah persoalan tumpang tindih lahan yang muncul selama ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme kasus per kasus, melainkan membutuhkan fondasi hukum baru.

“Ini perlu ada kesepakatan nasional. Perlu ada Undang-Undang (UU) Administrasi Pertanahan baru. Yang di dalam UU Administrasi Pertanahan baru itu nanti ada semacam jeda transisi waktu. Sama seperti UU Pertanahan. UU Pertanahan dulu ada transisi waktu, 20 tahun buat eigendom sama hak-hak barat dikasih untuk mendaftar ulang,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta Senin (24/11/2025).

Lebih lanjut, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa sebagian besar laporan tumpang tindih yang diterima Kementerian ATR/BPN berasal dari sertipikat yang terbit antara tahun 1961-1997. Karena dasar itu, penting menurutnya membuat aturan khusus terkait hal tersebut.

“Kita buat UU Administrasi Pertanahan, kemudian kita umumkan dalam UU itu pemegang sertipikat yang terbit tahun 1961 sampai 1997 dikasih batas waktu, 5 tahun atau 10 tahun. Setelah itu tutup buku. Kalau tidak, sampai kapan pun akan muncul terus (masalah) ini,” tutur Menteri Nusron.

Dalam pertemuan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin juga sepakat perlu langkah pembenahan sistemik.

Ia menyebut, berbagai persoalan pertanahan yang mencuat bukanlah semata-mata tanggung jawab BPN, melainkan akibat tumpang tindih regulasi lintas kementerian dan lembaga.

“Jadi makna filosofis UU Pokok Agraria itu adalah untuk keadilan sosial masyarakat, tapi UU Kehutanan, UU BUMN Nomor 16 Tahun 2025, kemudian ada UU Perbendaharaan Negara, itu menjadi privatisasi aset dengan waktu yang tak terhingga. Artinya secara filosofis saja itu sudah paradoks,” ucap Muhammad Khozin.

Menurutnya, persoalan yang berulang tersebut menjadi tanda dibutuhkan pembenahan menyeluruh, bukan penyelesaian parsial.

“Persoalan ini semuanya algoritmanya udah ketemu. Locus-nya saja yang berbeda-beda. Ada constitutional damage di sana, ada benturan secara konstitusi negara kita. DPR sebagai pembuat UU punya tanggung jawab konstitusional untuk menyelesaikan itu,” tegas Muhammad Khozin.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan  dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI tentang PNBP, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

“Dari target PNBP Kementerian ATR/BPN 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp3,21 T, per 12 November 2025 telah tercapai Rp2,63 T atau sebesar 82,12%. Target ini tentunya disusun berdasarkan perhitungan potensi layanan pertanahan dan tata ruang serta didukung optimalisasi pelayanan yang terus ditingkatkan,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Sementara itu, realisasi PNBP 2025 berdasarkan perbandingan realisasi PNBP 2024 menunjukkan nilai rata-rata yang meningkat setiap tahunnya.

“Total penerimaan per 31 Oktober 2025 dengan year-on-year, seperti pada aspek Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, pada data capaian 2025 mencapai Rp750,15 M, meningkat dibandingkan pada capaian 2024 yang mencapai Rp642,13 M,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Melihat perkembangan capaian, Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN berencana melakukan revisi pada sejumlah peraturan terkait PNBP. Peraturan terkait jenis dan tarif PNBP pada Kementerian ATR/BPN yang akan dilakukan revisi antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2021; dan PMK Nomor 180/PMK.02/2021. Regulasi terkait PNBP Kementerian ATR/BPN yang tidak termasuk dalam peraturan yang direvisi adalah PMO Nomor 98 Tahun 2024.

Lebih lanjut, Dalu Agung Darmawan memaparkan pembagian kelompok layanan existing Kementerian ATR/BPN yang masuk ke PNBP. Beberapa kategorinya ialah pertanahan dan pendidikan, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pertimbangan teknis pertanahan, dan pelatihan teknis pertanahan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, selaku pimpinan rapat mengapresiasi capaian PNBP Kementerian ATR/BPN yang menunjukkan tren positif selama periode 2020-2025.

“Dari target Rp3,2 T, semoga di Desember 2025 segera tercapai dan terus ditingkatkan salah satunya melalui penyesuaian tarif PNBP Kementerian ATR/BPN. Namun, penyesuaian ini hendaknya juga diikuti dengan peningkatan perbaikan pelayanan,” ujarnya.

Tito meminta DPRD dan pemerintah daerah mendengarkan suara masyarakat. Terlebih dahulu DPR RI sudah terlebih dahulu menghentikan izin tersebut.

“Saya sudah sampaikan kepada kepala daerah, terutama di Jawa, agar berkoordinasi dengan DPRD mendengar suara masyarakat, dan saya minta untuk kalau itu memang perlu dilakukan evaluasi, lakukan evaluasi,” kata dia usai menghadiri rapat di Komisi II DPR, Senin (15/09/2025).

Tito mengaku telah memonitor informasi soal itu dan hasil tunjangan banyak diterima anggota DPRD di wilayah Jawa. Menurut dia, tunjangan sebagian besar merupakan kebijakan lama.

Dia karena itu meminta agar izin tersebut tidak sepenuhnya dibenarkan kepada kepala daerah yang baru terpilih pada tahun 2024.

“Tolong jangan salahkan kepala daerah baru. Kepala daerah baru enggak tahu. Saya udah cek DKI, Jateng, Jawa Barat enggak tau , ini kebijakan lama saat itu,” kata Tito.

Ketentuan izin perumahan, terang dia, tertuang lewat PP Nomor 18 tahun 2017. Di dalamnya disebutkan, anggota DPRD yang belum mendapatkan rumah dinas, berhak menerima izin sebagai pengganti yang jumlahnya bervariasi di setiap daerah.

Namun pada praktiknya, ujar Tito, izin perumahan diberikan sebagai alat kepentingan agar APBD pemerintah daerah tak diganggu.

“Nah kadang-kadang kan tarik-menarik di situ, ada daerah yang menaikkan, oke kita kasih tunjangan perumahan tapi APBD jangan diganggu ya, seperti itu,” katanya.

Setelah memberi parisate Rp50 juta anggota DPR RI, belakangan izin serupa di DPRD menuai highlight. Angkanya bisa bervariasi mulai dari Rp-80 juta.

Anggota DPRD Jawa Tengah misalnya menerima bantuan perumahan mencapai Rp79 juta. Lalu di Jakarta sebesar Rp70 juta, Jabar Rp71 juta, Jatim Rp49 juta, hingga Bali senilai Rp54 juta.

Belakangan, mereka ramai-ramai bersepakat untuk melakukan evaluasi. Isu tunjangan perumahan sebelumnya telah memantik gelombang aksi besar-besaran pada 25-31 Agustus yang menurunkan 10 korban jiwa.[]

Hal itu dikatakan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).

“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang,” terang Menteri Nusron yang hadir dalam RDP didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan.

Menteri Nusron menjelaskan, pengelolaan anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan.

Dari jumlah tersebut, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, serta mendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN di pusat dan daerah. Kemudian, sekitar Rp3,023 triliun difokuskan untuk kegiatan non-operasional.

“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, hingga Peta Zona Nilai Tanah. Total program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun,” kata Menteri Nusron.

Target PNBP

Selain pengelolaan anggaran, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, meningkat sekitar Rp300 miliar atau 9,12% dari tahun sebelumnya. Target ini didominasi oleh layanan fungsional senilai Rp3,545 triliun, dan sisanya Rp44,651 miliar berasal dari layanan umum.

Melalui pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh Komisi II DPR RI, Menteri Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dengan tetap berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut, sinergi antara pemerintah dengan legislatif menjadi kunci agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal.

“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap anggota DPR RI Komisi II, untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya kepada kami,” ungkap Menteri Nusron. []

Ia mengungkapkan, program percepatan sertipikasi tanah berjalan sesuai target dan kini telah mendekati penyelesaian secara nasional.

“Peningkatan pendaftaran tanah meliputi bidang tanah terdaftar dan bidang tanah bersertipikat. Sampai saat ini, kita telah melakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang atau sudah 98% dari target 126 juta bidang tanah,” terang Nusron Wahid yang hadir mengikuti RDP dengan didampingi Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan.

Untuk capaian pendaftaran tanah nasional, data hingga 4 September 2025 menunjukkan tanah bersertifikat mencapai 96,9 juta bidang atau 77%. Jumlah tersebut terbagi meliputi tanah Hak Milik sebesar 88,2 juta bidang, Hak Guna Usaha (HGU) 20 ribu bidang, Hak Guna Bangunan (HGB) 6,6 juta bidang, Hak Pakai 1,6 juta bidang, Hak Pengelolaan 8 ribu bidang, dan Hak Wakaf 276 ribu bidang.

Tanah Wakaf

Sehubungan dengan tanah wakaf, Menteri Nusron menyoroti langkah khusus yang sudah dilakukan dalam menata tanah wakaf agar pengelolaannya lebih tertib.

“Sejak tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah melakukan percepatan pendaftaran tanah wakaf bersama dengan Kementerian Agama. Hal ini dimaksud untuk menjaga aset umat dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan umat untuk beribadah,” jelasnya.

Ia menyadari, capaian yang telah diraih belum sepenuhnya sempurna. Masih terdapat tantangan di lapangan, termasuk dalam proses pendaftaran tanah dan penyelesaian persoalan pertanahan lainnya.

“Kami Kementerian ATR/BPN terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik gubernur, wali kota, bupati, dan banyak pihak, untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut,” pungkas Menteri Nusron.

Hal itu dikatakan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (08/09/2025).

Untuk diketahui beberapa daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) cukup tinggi yang memicu protes dari masyarakat. Pemerintah daerah (Pemda) berdalih kenaikan tersebut imbas adanya penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) dari Badan Pertanahan Negara (BPN).

Nusron menyampaikan nilai ZNT tersebut memang lebih tinggi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) karena disesuaikan dengan nilai tanah yang berlaku pada saat ini. Namun, ketika ZNT dijadikan sebagai referensi perpajakan perlu disesuaikan juga dengan kebijakan daerah.

“Nilai yang disajikan pada peta Zona Nilai Tanah adalah nilai yang berlaku saat ini sehingga nilainya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan NJOP sehingga jika digunakan sebagai referensi perpajakan daerah maka perlu disesuaikan dengan kebijakan daerah,” kata Menteri Nusron.

Ada pun daerah-daerah yang menaikkan PBB-P2, melihat catatan detikcom, salah satunya adalah Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang melonjak sebanyak 65 persen. []

Kegiatan yang digelar di Hotel Howard Johnson Kota Pekalongan pada Minggu (7/9) kemarin dinilai penting sebagai langkah strategis di masa non-tahapan Pemilu, guna menginventarisir permasalahan yang dapat dijadikan bahan perbaikan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2029 dan 2031.

“Pada masa non tahapan ini, kita belajar dari persoalan-persoalan yang ada untuk perbaikan ke depan. Termasuk melibatkan Gen-Z, khususnya siswa SMP kelas 3, karena pada tahun 2029 mereka sudah menjadi pemilih pemula,” ujar Wahyudi Sutrisno, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Ia menuturkan, bahwa pihaknya mendapatkan dorongan dari anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly agar mengundang pelajar SMP kelas 3 untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini.

“Saya mengutip pernyataan dari pak Goyud (sapaan akrab Wahyudin Noor Aly) yang dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pendidikan politik harus diberikan kepada mereka yang belum mengenal Pemilu seperti siswa kelas 3 SMP,” tuturnya.

Hal itu dilakukan, agar nantinya mereka tidak menjadi pemilih pragmatis. Maka, perlu ditanamkan pondasi untuk bernegara dan berbangsa yang baik melalui Pemilu. Oleh karena itu, ilmu tentang demokrasi yang baik harus ada di benak para pelajar.

“Saat ini, kita juga mempunyai program, selain Bawaslu goes to Campus juga Bawaslu goes to School dan Bawaslu mengajar. Program itu kita gunakan sebagai sarana untuk sosialisasi, baik untuk pelajar SMP hingga mahasiswa,” terangnya.

Selain itu, Wahyudi menyoroti perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), yang dapat memunculkan bentuk pelanggaran baru.

Ia menegaskan, Bawaslu harus mengantisipasi potensi pelanggaran digital, mulai dari manipulasi konten hingga praktik politik uang berbasis platform digital.

“Kalau dulu orang membagi amplop, ke depan bisa saja dilakukan lewat koin digital seperti Shopee, OVO, dan lainnya. Ini harus diwaspadai,” tegas Wahyudi.

Hal senada disampaikan Miftahuddin, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, yang menekankan pentingnya penguatan regulasi terkait dunia digital.

“Tantangan teknologi digital, termasuk AI, sangat luar biasa. Regulasi tentang sara, politik identitas, maupun digitalisasi perlu direvisi bahkan diganti agar sesuai dengan dinamika Pemilu mendatang. Ini akan kami usulkan ke Komisi II DPR RI,” jelasnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, yang mendorong agar Bawaslu lebih aktif melakukan sosialisasi ke pelajar SMP.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Bawaslu berharap dapat membangun kesadaran politik sejak dini sekaligus memperkuat sistem pengawasan untuk menghadapi tantangan Pemilu masa depan. (em-aha)

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta, Rabu. Rakor itu dihadiri perwakilan kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Para penyidik direksrikum Polda se Indonesia dan perwakilan BPN se-Indonesia.

Hadir dalam Rakor tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saan Mustopa.

Selanjutnya Direktur Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain Kejaksaan Agung Yudi Handono, Kasubdit II Dittipidum Badan Reserse Kriminal Polri Kombes Polisi Muslimin Ahmad, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Polisi Karyoto

Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyarankan satuan tugas tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal.

“Dalam menangani kejahatan di bidang pertahanan yang pertama dibenahi adalah persoalan internal,” kata Junimart dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu malam.

Junimart menegaskan tidak mungkin ada mafia pertanahan, tanpa adanya orang dalam. Kemudian, disebut mafia tanah jika telah ada sertipikat tanah yang diterbitkan badan pertanahan tanah (BPN).

Selanjutnya kata Junimart muncul perkara pertanahan baik pidana maupun perdata. Menurut dia, para oknum aparat penegak hukum (APH) juga terindikasi bagian dari para mafia tanah.

“Oknum-oknum dalam APH juga perlu dibenahi,” ujarnya.

Junimart menegaskan sebelum terbitnya sertipikat, yang perlu dibenahi adalah aparat dari kanwil BPN. Selanjutnya, setelah terbitnya sertipikat tanah lalu bermasalah dan masuk dalam unsur pidana, yang dibenahi adalah sumber daya manusia para penegak hukum.

“Ini memastikan agar amanat undang-undang dasar 1945 bahwa tanah untuk kemakmuran rakyat itu dapat tercapai,” kata dia.

Tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah beranggotakan Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Negara RI dibentuk mulai tahun 2018, sebagai tindak lanjut dari MoU antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Nomor 3/SKBIII/2017 dan Nomor B/26/11/2017.

Tim itu dibentuk dengan pertimbangan untuk mempermudah koordinasi dan meningkatkan keberhasilan penanganan kasus yang terindikasi adalah mafia tanah.

Selanjutnya pada tahun 2020, ditandatangani MoU dengan kejaksaan agung. Sehingga mulai tahun 2021, kejaksaan tinggi dimasukkan ke dalam anggota tim.

Bukittinggi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus gencar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka agar seluruh masyarakat dapat teredukasi dengan baik mengenai program-program strategis Kementerian ATR/BPN. Kali ini, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Hotel Royal Denai, Bukittinggi pada Sabtu (13/11/2021) bersama dengan Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus.

Guspardi Gaus mengatakan bahwa hampir setiap hari ia menerima pengaduan mengenai konflik pertanahan, khususnya terkait dengan tanah ulayat. Sebagaimana diketahui bahwa tanah di Sumatra Barat mayoritas dimiliki oleh masyarakat adat.

Kepemilikan tanah yang secara komunal membuat tanah ulayat tidak memiliki kepastian hukum yang belum jelas sehingga seringkali menimbulkan konflik baik antarmasyarakat adat maupun di luar masyarakat adat.

Namun, kini konflik dan sengketa tanah ulayat dapat diminimalisir dengan cara pencatatan tanah atau pendaftaran bidang tanah.

“Sekarang ada kiat yang dibuat oleh BPN, cukup dicatatkan saja, tidak dalam bentuk sertipikat sehingga ada kepastian hukum mengenai luas tanah dan di mana tempatnya. Jadi, tanah itu tidak akan diperjualbelikan dan juga tidak ada orang lain yang akan menguasai sehingga tidak akan menimbulkan konflik,” ujar Guspardi Gaus.

Lebih lanjut, Guspardi Gaus juga mengapresiasi terobosan mengenai pencatatan tanah ulayat sebagai ikhtiar dalam mencegah sengketa pertanahan di Sumatra Barat.

Ia berharap bahwa terobosan ini dapat disosialisasikan kepada para niniak mamak pemangku adat yang ada sehingga tanah ulayat memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kalau seandainya masyarakat berkeberatan melakukan sertipikasi di tanah ulayat itu maka bisa dalam bentuk pendaftaran. Tanah ulayat yang kita miliki itu tidak atas nama seseorang, tapi mewakili komunal yang ada di dalamnya. Didaftarkan di BPN gunanya untuk mendapatkan kepastian hukum. Kedua, supaya tidak menimbulkan konflik antarkita dalam suku atau di luar suku, juga tidak bisa diperjualbelikan sejak anak keturunan kita mengetahui letak dari tanah yang dimiliki oleh ulayat di masing-masing suku yang ada di Sumatra Barat,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. Dalam kesempatan kali ini, ia berharap bahwa Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI dapat bersinergi lebih baik ke depannya dalam rangka menyosialisasikan seluruh program-program strategis Kementerian ATR/BPN.

“Kehadiran Bapak di sini juga nanti diharapkan dapat mendorong program-program strategis kita, khususnya PTSL dapat berjalan secara baik. Sebagaimana yang kita ketahui, Sumatra Barat ini membutuhkan kerja sama dan bantuan masyarakat serta tokoh adat untuk ikut menyelesaikan program-program yang ada di Kementerian,” ujar Yulia Jaya Nirmawati.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Barat, Saiful, menambahkan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kantor-kantor pertanahan di Sumatra Barat dalam menjalankan program PTSL.

Kendala tersebut di antaranya, sulit mendapatkan tanda tangan masyarakat adat karena budaya merantau yang tinggi di Sumatra Barat, timbulnya kekhawatiran jika tanah yang sudah disertipikatkan akan lebih mudah diperjualbelikan atau digadaikan dan banyaknya para pemangku adat yang masih tidak mau untuk mengikuti kegiatan PTSL.

“Oleh karena itu, perlu adanya bagi kita untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada para niniak mamak/ pemangku adat untuk menjelaskan apa itu program PTSL dan segala manfaatnya,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Indra Gunawan, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN; dan Zarlisman, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sebagai moderator. Hadir pula jajaran kantor pertanahan dari beberapa kota dan kabupaten di Sumatra Barat yang telah melakukan uji usap antigen. Kegiatan ini pun terlaksana dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Banyuwangi – Ketidakpastian merupakan sumber keresahan. Demikian pula terkait ketidakpastian hak atas bidang tanah, yang membuat hati pemilik tidak tenang karena sewaktu-waktu dapat digugat. Bagaimana tidak? Tanah yang dimiliki, ditempati, dan digarap tanpa legalisasi. Terbitnya sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu kunci ketenangan hati.

Hal tersebut dirasakan Titin Prasetyo (40). Perempuan yang sehari-hari mengurus rumah tangga ini bisa bernapas lega. Sertipikat tanahnya telah diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi setelah mengikuti program PTSL tahun 2021 ini.

“Saya sangat bahagia dan senang sudah mendapatkan sertipikat tanah ini dari pemerintah. Rencana sertipikat tanah ini akan saya simpan dan akan saya wariskan ke anak saya. Sekarang merasa  lebih tenang setelah mempunyai sertipikat, tidak takut lagi kalau ada yang mengaku-ngaku memiliki tanah saya,” ujarnya saat ditemui seusai kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Santika Banyuwangi, Minggu (31/10/2021).

Rona gembira juga terlihat dari Purwanteki (57). Pria yang sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di bilangan Pesanggaran ini, mengaku sangat bersyukur karena sekarang dia telah memiliki sertipikat tanah.

“Hari ini betul-betul memegang sertipikat tanah atas program PTSL. Saya berterima kasih kepada BPN yang telah memperjuangkan tanah saya sehingga saya bisa mendapatkan sertipikat tanah ini,” ungkapnya.

Purwanteki mengatakan bahwa tanah yang telah terbit sertipikatnya ini, ia tanami buah naga sebagai bekal ke depan. “Rencana untuk warisan kepada anak,. Tiga tahun lagi saya purnatugas, saya lebih tenang dengan terbitnya sertipikat tanah ini,” tuturnya sambil tersenyum lebar.

Titin Prasetyo dan Purwanteki merupakan dua dari sepuluh penerima sertipikat tanah yang diserahkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, didampingi Ribut Hari Cahyono, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; Stanley, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; Budiono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi; dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan materi. Namun, dengan berjalannya hari, kita akan menyadari bahwa ketenangan hati tidak dapat dibeli. Kepastian hukum atas tanah ialah salah satu kunci ketenangan diri.

Bandung – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI, kembali melaksanakan sosialisasi program strategis nasional yang digelar di Hotel De Paviljoen, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (30/10/2021) lalu.

Kegiatan ini bermaksud untuk mendukung percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai salah satu upaya dalam pencegahan sengketa pertanahan yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Kementerian ATR/BPN.

Pada kesempatan ini, Teddy Setiadi, selaku Anggota Komisi II DPR RI mengatakan bahwa program PTSL merupakan langkah awal untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia.

“Ini penting untuk masyarakat, ada kejelasan status dari persoalan pertanahan yang sering kali kita hadapi. Masyarakat juga harus pro aktif untuk mendaftarkan tanahnya,” imbuhnya.

Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN, mengapresiasi kegiatan sosialisasi program strategis ini. Hal ini tak lepas dari fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawab Komisi II DPR RI.

“Saya yakin BPN di seluruh Indonesia sudah memberikan pelayanan yang lebih baik. Kita ingin masyarakat mudah untuk mengurusi persoalan tanahnya. Ketika semua tanah terdata dengan baik di Bandung, kita jadi kota yang lengkap sehingga sengketa tanah bisa kita minimalisir,” tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan hal yang serupa.

“Tanah itu akan punya nilai yang sakral karena akan diwariskan kepada generasi Ibu Bapak. Kalau bermasalah, anak cucu Bapak Ibu akan kerepotan. Melalui program PTSL ini, mudah-mudahan sengketa tanah akan terorganisir dengan baik, tentu dengan kerja sama dari berbagai pihak,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, juga mengimbau kepada masyarakat Kota Bandung untuk memanfaatkan layanan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

“Layanan-layanan pertanahan ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat Kota Bandung. Terutama di BPN sangat kami apresiasi dengan berbagai kemudahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Subbagian Media Center Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Nur Adhani, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi program strategis ini merupakan bagian penting dari Kementerian ATR/BPN, untuk memberikan bukti hadirnya pemerintah bagi masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN saat ini sedang melaksanakan Reforma Agraria, yang mana merupakan bentuk hadirnya pemerintah di masyarakat untuk mengatasi ketimpangan tanah,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, program PTSL menjadi salah satu upaya hadirnya pemerintah di masyarakat agar target proses legalisasi seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025 bisa tercapai.

Selain menyosialisasikan program-program strategis tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Teddy Setiadi, didampingi seluruh jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan 10 sertipikat tanah kepada perwakilan masyarakat Bandung yang hadir secara langsung. Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Andi Kadandio Alepuddin, selaku moderator dalam kegiatan ini. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kupang – Guna memberikan informasi dan menyosialisasikan program strategis, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Aston, Kota Kupang, Provinsi NTT, Rabu (27/10/2021). Dalam kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN menggandeng Komisi II DPR RI, serta masyarakat sebagai peserta sosialisasi.

Pada sosialisasi kali ini, Anggota Komisi II DPR RI, Yakhobus Jacky Uli menyampaikan beberapa hal, salah satunya pemberantasan mafia tanah.

“Persoalan mafia tanah ini sudah sangat serius dan telah mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo,” kata Yakhobus Jacky Uli.

Dengan lantang, Yakhobus Jacky Uli mengatakan bahwa dirinya menjadi bagian dari pemberantasan mafia tanah, melalui Panitia Kerja (panja) mafia tanah DPR RI.

“Saya akan turun sewaktu-waktu ke lapangan dan saya harap di Kupang tidak ada mafia tanah,” ujar Yakhobus Jacky Uli.

Menurut Yakhobus Jacky Uli, pemberantasan mafia tanah juga dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ia mengatakan bahwa untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan harus melalui jalur yang semestinya, yang memang telah ditetapkan.

“Kalau ada orang yang mengaku orang kantor BPN dan bisa mengurus sertipikat tanah, jangan cepat percaya. Mafia tanah itu bisa menduplikasi sertipikat dan banyak hal lain lagi. Semoga tidak ada praktik itu di Provinsi NTT,” ujar Yakhobus Jacky Uli.

Yakhobus Jacky Uli juga mengimbau agar jajaran Kementerian ATR/BPN aktif berkomunikasi dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI dalam pemberantasan mafia tanah.

“Mudah-mudahan mafia tanah ini dapat kita berantas karena jika terjadi akan membuat gesekan di masyarakat sehingga terjadi ketidakstabilan sosial,” ujar Yakhobus Jacky Uli.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Yakhobus Jacky Uli juga berkesempatan menyerahkan sertipikat tanah kepada 10 orang perwakilan masyarakat Kota K