Pernyataan tersebut diusulkan Hinca dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

“Karena itu pimpinan, saya bertanya kepada BNN dan juga teman-teman ini, saya izinkan bertanya nih nanti dijawab, apakah Anda setuju dengan usulan saya, kita bentuk kawasan ekonomi khusus ganja medis Indonesia,” ujar Hinca.

Hinca mengaku heran negara masih melarang penggunaan ganja untuk keperluan medis. Padahal, di daerah asalnya, Sumatera Utara, ganja bagus untuk pertanian dan peternakan masyarakat.

“Saya menginginkan agar ganja mulai bisa digunakan secara terang jika selama ini negara mempermasalahkan peredaran gelapnya. Selain untuk medis, status kawasan ekonomi khusus juga penting untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri,” ujarnya

Menurut dia, pemerintah nantinya bisa memilih sejumlah pulau untuk dijadikan kawasan tersebut. Mulai dari Aceh, Sumut, hingga Maluku.

“Dari puluhan ribu pulau di Indonesia ambil aja 10, fokus di situ semua, di situ rehabilitasinya semua di situ. Wah, kalau itu terjadi keren,” ujar Hinca.

Menurut dia, pemerintah perlu meniru Korlantas Polri melalui pengelolaan BPKB, yang pendapatannya tidak hanya digunakan untuk operasional, namun bisa untuk tujuan APBN.

“Sehingga hasilnya nanti kayak Karkolantas, 88 persen balik ke kegiatannya, 12 persen kembali ke APBN supaya anggaran yang tadi kami persoalkan ini enggak lagi jadi masalah, tapi jangan dijual di Indonesia,”tandas Hinca.

Sahroni memandang guru honorer tersebut tidak ada niat jahat dalam tindakan yang dilakukan

“Saya sangat mendukung keputusan Kejaksaan Agung melalui Kejati Jatim yang telah melihat dan memutuskan perkara ini secara jernih dan menggunakan hati nurani,” ujar Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Februari.

Kejagung telah memutus kasus ini dengan melihat secara keseluruhan, bahwa memang tidak ada niat jahat.

Lalu, sumber gajinya juga berbeda, memang tidak sepatutnya yang bersangkutan diproses hukum.

“Jadi langkah Kejagung sudah sangat tepat sekali,” sambungnya.

Sahroni pun meyakini Kejagung akan terus menjaga dan mengedepankan hati nurani dalam menjalankan perannya.

“Saya juga percaya bahwa Kejagung sebagai salah satu garda terdepan penegak keadilan, akan terus konsisten dengan nilai-nilai seperti ini,” ujarnya.

Sahroni mengatakan, hukum harus tegas, tapi juga harus punya empati.

“Kita harus bisa membedakan antara perbuatan yang memang berniat merugikan negara dan yang tidak. Jangan sampai hukum terasa kaku dan justru melukai rasa keadilan masyarakat kecil yang sedang berjuang,” terangnya.

Sebelumnya, Kasus dugaan korupsi rangkap jabatan guru tidak tetap (GTT) akhirnya dihentikan.

Kejaksaan Agung memastikan kasus dihentikan usai perkara diambilalih Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim).

Salah satu pertimbangan penghentian kasus, yakni tersangka tidak menikmati keuntungan pribadi secara signifikan.

Penghentian Kasus dengan Terbitnya SKP2

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa penghentian kasus dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Kasus rangkap jabatan berupa guru tidak tetap dan pendamping lokal desa (PLD) awalnya diambilalih Kejatim Jatim.

“Diambil Kejati Jatim, lalu per Rabu (25/2) kasus dihentikan penyidikannya,” ujarnya.

Terdapat sejumlah pertimbangan dilakukan penghentian terhadap kasus tersebut, yakni perbuatan melawan hukum negatif atau perbuatan melawan hukum bisa dihapus bila tidak bertentangan dengan kesadaran hukum atau atas masyarakat tidak tertulis.

“Pertimbangan lainnya, tersangka tidak menikmati keuntungan pribadi secara signifikan,” tandasnya.

Hal itu disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Dalam forum tersebut, ia menjelaskan bahwa informasi yang diterimanya menyebut Inosentius mendapatkan amanah baru di luar lembaga peradilan konstitusi.

“Beliau mengatakan bahwa mendapat tugas dari pemerintah di jabatan lain. Kalau tidak salah terakhir saya dengar, di Danantara, saya dengar beliau bertugas di situ,” ujar Benny di hadapan peserta rapat.

Benny menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif pribadi Inosentius. Ia menilai setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan karier, terlebih ketika dihadapkan pada lebih dari satu opsi jabatan strategis di pemerintahan.

“Beliau tentu juga punya hak prerogatif untuk menentukan, apakah bertugas di MK atau menerima jabatan lain yang ditawarkan. Dan beliau memilih yang lain,” ucapnya.

Dinamika ini terjadi dalam konteks kebutuhan pengisian kursi hakim konstitusi yang akan ditinggalkan oleh Arief Hidayat, yang memasuki masa akhir jabatannya. Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPR sebagai salah satu lembaga pengusul hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi dan uji kelayakan terhadap calon yang diajukan.

Benny menjelaskan bahwa pada saat itu Komisi III DPR bergerak cepat agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang dapat mengganggu kinerja Mahkamah Konstitusi. Proses seleksi dilakukan melalui mekanisme fit and proper test yang terbuka untuk publik dan disiarkan secara langsung.

“Situasi DPR saat itu memang harus segera mengisi kekosongan karena masa jabatan segera berakhir. Prosesnya dilakukan sesuai aturan, terbuka, dan disetujui seluruh fraksi di Komisi III,” katanya.

Dalam proses tersebut, nama Adies Kadir akhirnya terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi setelah melewati tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Keputusan itu diambil melalui persetujuan lintas fraksi di Komisi III DPR.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis, mulai dari menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, hingga menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Karena itu, setiap pergantian hakim selalu mendapat sorotan luas.

Sementara itu, terkait penugasan Inosentius di Danantara, sejumlah pihak menilai perpindahan ke jabatan eksekutif atau lembaga lain juga merupakan kontribusi penting dalam tata kelola pemerintahan. Meski belum ada pernyataan resmi terperinci mengenai posisi barunya, Benny menyebut informasi yang ia peroleh menyatakan Inosentius kini menjalankan tugas di lembaga tersebut.

Di sisi lain, publik juga menaruh perhatian pada proses seleksi hakim konstitusi agar tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan meritokrasi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil sebelumnya mendorong agar proses uji kelayakan dilakukan secara terbuka dan memberi ruang partisipasi publik.

Benny menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR. Ia memastikan tidak ada prosedur yang dilanggar dalam pengambilan keputusan tersebut.

Dengan terpilihnya hakim baru, Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap dapat menjalankan fungsinya secara optimal, terutama di tengah berbagai agenda legislasi dan potensi sengketa konstitusional ke depan. Dinamika pergantian hakim ini sekaligus menunjukkan bahwa proses politik dan hukum kerap berjalan beriringan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Keputusan Inosentius untuk tidak melanjutkan proses menuju kursi hakim konstitusi dan memilih jabatan lain menambah warna dalam perjalanan kariernya di ranah pemerintahan. Sementara itu, DPR memastikan mekanisme pengisian jabatan tetap berjalan sesuai aturan, demi menjaga kesinambungan dan stabilitas lembaga peradilan konstitusi.

Pembahasan RUU dilakukan bersamaan dengan RUU Hukum Acara Perdata karena dinilai memiliki keterkaitan subtansi. Pembahasan diharapkan berlangsung terbuka, termasuk dengan membuka sraf RUU kepada publik agar masyarakat dapat ikut mengawal prosesnya.

Anggota Komisi III DPR, Safaruddin mengatakan ia telah berkoordinasi dengan Badan Keahlian DPR (BKD) untuk menyiapkan naskah akademik.

“Jadi rencana undang-undang perampasan aset akan mulai dibahas pada masa sidang ini. Dan BKD juga sudah menyiapkan draft-nya, nanti naskah akademis segala macamnya, kata Safaruddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

Politikus PDIP menyebut Komisi III DPR akan memulai rapat perdana pada Kamis (15/1) hari ini. Nantinya, rapat akan dimulai dengan mengundang pakar hingga sejarawan.

“Kita yang penting kan kita sudah mulai toh. Kalau sudah mulai kan berarti tentunya kan kita harus mendapatkan masukan-masukan,” kata dia.

“Besok jam 10.00 WIB. Besok dengan agenda progres RUU Perampasan Aset,” katanya.

Sistem Hukum di Indonesia 

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau biasa disapa Eddy Hiariej ingin RUU Perampasan Aset mengatur soal perampasan atau pemulihan aset dilakukan tanpa harus melalui keputusan pengadilan.

Eddy menjelaskan, sistem hukum di Indonesia saat ini hanya mengatur bahwa pemulihan aset hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah punishment-based asset forfeiture (CBAF).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset ke depan perlu diatur sebaliknya, bahwa pemulihan aset bisa dilakukan tanpa eksekusi pengadilan atau dikenal dengan istilah non-conviction based aset forfeiture (NCBAF).

“Ah, NCB [NCBAF] ini yang harus kita kelola karena dia bukan hukum acara pidana, juga bukan hukum acara perdata,” kata Eddy dalam rapat penyusunan Prolegnas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (18/9) lalu.

Oleh karena itu, anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra berpendapat RUU Perampasan Aset harusnya harus dibahas bersama RUU Kitab Hukum Acara Perdata.

Sebab, skema atau penggunaan istilah perampasan nantinya akan diubah menjadi pemulihan. Sehingga, setiap proses pemulihan aset, tidak perlu dilakukan dengan proses pidana.

“Tapi kalau yang dimaksud dengan perampasan aset tanpa perkara, maka itu harus masuk ke pemulihan aset. Nah itu tanpa perkara,” kata dia.

Menjelang sore, tanpa ada pemicu, sejumlah orang mulai masuk ke dalam rumah. Tak tampak pengamanan di sana. Sejumlah orang mengambil barang-barang milik Sahroni dari dalam rumah.

Sejumlah barang berharga berbagai ukuran mulai tas, barang elektronik hingga uang tunai diambil. Lemari, kasur hingga AC ikut diambil massal.

Beredar di linimasa X, dua tas merek Louis Vuitton ikut diambil massa dari dalam rumah politisi Partai NasDem tersebut.

“Anyway, tas istri Sahroni (yang kena loot) ini Rp 60 juta lebih. Bisa buat apa aja ya btw? UMR tertinggi Indonesia saja Rp 5,9 juta loh hehe,” tulis akun

Aksi massal di depan rumah Sahroni pun mulanya berjalan biasa. Mereka hanya berteriak dan menuntut Sahroni meminta maaf atas ucapannya yang menyebut orang yang meminta DPR dibubarkan sebagai orang tolol.

Belum ada penjelasan dari Sahroni atau pihak kepolisian terkait hal ini. Massa juga memecahkan kaca rumah tersebut. Sebuah kendaraan yang ada di dalam garasi juga rusak massal.

Nama Sahroni dikecam publik akhir-akhir ini buntut pernyataannya menyebut orang yang meminta DPR dibubarkan sebagai orang tolong sedunia saat berada di Sumatera Utara pada 22 Agustus silam. []

Hal itu saat disampaikan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Polda dan Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) Kamis 22 Mei 2025.

Saat RDPU Habiburokhman mencecar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Patar Silalahi, apakah Fajar dites urine oleh pihak Polda NTT.

Kombes Patar mengaku proses tersebut tidak dilakukan.

“Itu masalahnya dicek enggak kemarin, tes urine enggak?” tanya Ketua Komisi XIII ke Kombes Patar, dikutip dari YouTube Kompas TV.

“Kami tidak melakukan tes urine,” jawab Kombes Patar.

Kombes Patar menjelaskan, alasan tes urine tidak dilakukan saat itu, hal tersebut lantaran saat menyelidiki kasus kekerasan seksual Fajar, pihaknya tidak mendapati indikasi terkait narkoba.

“Kami bergerak penyelidikannya terkait pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual ini bergerak dari surat dari Divhubinter Mabes Polri,” kata Kombes Patar.

“Terkait dengan pada saat rangkaian penyelidikan terhadap Fajar ini, kami tidak menemukan indikasi terkait narkoba. Kami tidak mendapat informasi juga kalau dia sebagai pengguna begitu,” sambungnya.

Ia mengaku, dugaan penyalahgunaan narkoba itu baru terungkap setelah Fajar menjadi tahanan Divisi Propam Mabes Polri.

“Kami juga kaget, terus terang kami kaget bisa muncul isu atau fakta ada penyalahgunaan narkoba. Terkait dengan indikasi pengguna narkoba, pada saat itu kami mendapatkan informasinya Fajar sebagai pengguna karena dilakukan tes urine di Mabes Polri,” jelasnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Habiburokhman pun mendesak agar dugaan kasus narkoba Fajar untuk di usut.

“Menurut saya sudah di sidik aja, langsung narkobanya, bapak periksa lagi ya kan sidik saja langsung,” tegasnya.

Ia pun tak mempermasalahkan jika pengusutan kasus narkoba tersebut terpisah dengan penanganan perkara kekerasan seksual yang juga menjerat Fajar.

“Pokoknya harus ditindaklanjuti, silakan saja yang P21 (kasus pencabulan) lanjut ke sidang. Kan enggak apa-apa karena peristiwa pidana berbeda walaupun berkaitan, tapi pasal yang mengaturnya berbeda, yang penting diusut juga narkobanya, langsung disidik pidana narkobanya,” ucapnya. []

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan menanggapi soal santernya kabar DPR membahas Revisi Undang-Undang Polri (RUU Polri) yang belakangan beredar di media sosial.

Isu soal pembahasan RUU Polri itu bergulir di jagat maya usai DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI menjadi Undang-Undang.

Menanggapi kabar tersebut, Hinca yang ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin 24 Maret 2025 mengeklaim jika sejauh ini belum ada niatan komisinya untuk membahas soal RUU Polri.

Menurutnya, kekinian pihaknya masih fokus untuk membahas soal Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

“Sampai hari ini di Komisi III belum ada pembahasan soal RUU Polri. Kami masih fokus di (Revisi) KUHAP,” tutur Hinca.

Kendati begitu, ia menegaskan, jika Komisi III diberikan kepercayaan untuk membahas RUU Polri, pembahasan diklaim akan berlangsung secara transparan.

“Kalau KUHAP saja kami bikin, belum kami mulai panjanya, kami sangat terbuka bahkan kami bikin powerpoint-nya, kami jelaskan substasinya. Kami undang banyak orang datang,” ujarnya.

“Percayalah kalau RUU Polri itu juga masuk di kami, kami juga akan melakukan hal yang sama. Komisi 3 itu sangat terbuka mulai dari kasus yang besar dulu, ingat kasus Ferdy Sambo sampai kasus kecil yang ini tadi kasus membela ibu, kita selesaikan,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, RUU Polri bukan datang dari inisiatif Komisi III. Namun, Hinca menjamin kalau Komisi III diberi kepercayaan, pembahasannya tidak akan tertutup.

“Kalau RUU Polri itu kan bukan inisiatif dari kami. Karena itu yang saya katakan. Kalau ini kan inisiatif, pasti kami tahu,” pungkasnya. []

Hal itu diutarakan anggota Komisi III DPR Johan Budi. Dia mendesak PPATK melacak dan segera membekukan rekening bandar judi online.

Hal ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas aktivitas judi online.

Johan menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Rabu 26 Juni 2024.

“Terus kalau misalkan detail bisa diketahui, dilacak. Bekukan saja rekening bandar itu,” ujarnya dikutip dari Kompas TV.

Selain itu, kata dia, PPATK harus menelusuri oknum yang memperjualbelikan rekening untuk judi online.

“Cukup terkejut juga ternyata ada Rp 600 T perputaran dana yang melalui judi online, memang judi ini secara langsung merugikan masyarakat tetapi secara tidak langsung itu juga bisa merugikan keuangan negara,” ujar Johan.

Menurut dia, PPATK yang termasuk dalam Satgas Pemberantasan Judi Online harus bertindak konkret mengatasi permasalahan tersebut.

“Saya ingin tahu bagaimana tindak lanjut itu kan terdeteksi dengan rinci bahkan ada profesi wartawan pun disebut kemarin itu, kalau nggak salah, itu PPATK bisa tahu sampai ke profesi, ini kan luar biasa,” ujarnya.

“PPATK bagian dari satgas ya, tentu apa yang akan dilakukan oleh satgas jangan berhenti hanya kepada pengumuman saja, jadi harus ada tindakan konkret,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Tjahjanto mengakui pihaknya tidak langsung menyasar para bandar judi online.

Menurut dia, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan upaya pencegahan untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya judi online.

“Judi online ini memang perlu waktu dan tindakan cepat, itu sudah dilakukan. Yang penting pertama adalah menyelamatkan rakyat Indonesia dulu. Baru kita bersama-sama memotong para bandar-bandar itu,” jelas Hadi di Gedung Kemenko PMK, Selasa 25 Juni 2024.

Peristiwa itu, Selasa (21/11) saat Komisi III menggelar rapat dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham menjelang Pemilu 2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mempersilakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk memaparkan data.

Namun, ketika Yasonna hendak berbicara, Benny lebih dulu menginterupsi.

“Sebentar pak, interupsi pak,” ucap Benny K Harman.

Mendengar itu, Habiburokhman mempersilakan Benny dan meminta Menteri Yasonna untuk menunggu. “Silakan pak Benny,” kata Habiburokhman.

Ketika diperbolehkan bicara Benny langsung menyinggung status Eddy Hiariej sebagai tersangka di KPK.