Penetapan tersebut diumumkan dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang membidangi urusan Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Apakah Ahmad Sahroni dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” ujar Dasco dalam forum rapat, yang kemudian dijawab setuju oleh anggota Komisi III yang hadir.

Komisi III DPR RI sendiri merupakan alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan penegakan hukum, hak asasi manusia, serta pengawasan terhadap aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan.

Dasco menjelaskan, penetapan Sahroni dilakukan setelah Pimpinan DPR menerima surat resmi dari Fraksi Partai NasDem DPR RI Nomor F-NasDem/107/DPR RI/II/2026 tertanggal 12 Februari 2026. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian nama Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Badan Anggaran, serta Anggota Badan Anggaran.

Dalam perubahan tersebut, Sahroni menggantikan Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya sempat mengisi posisi Wakil Ketua Komisi III.

Langkah ini menandai kembalinya Sahroni ke posisi strategis di komisi yang selama ini identik dengan isu-isu hukum dan keamanan nasional.

Usai ditetapkan kembali, Sahroni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR dan rekan-rekannya di Komisi III. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada MKD yang telah memproses perkaranya beberapa waktu lalu.

“Terima kasih untuk Pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya,” ujarnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/98443/nasdem-ajukan-kembali-ahmad-sahroni-dpr-setujui-jadi-wakil-ketua-komisi-iii/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97100/kejar-jambret-berujung-perkara-komisi-iii-dpr-minta-keadilan-untuk-warga-sleman https://daerah.eranasional.com/97100/kejar-jambret-berujung-perkara-komisi-iii-dpr-minta-keadilan-untuk-warga-sleman#respond Sun, 25 Jan 2026 21:00:26 +0000 https://daerah.eranasional.com/97100/kejar-jambret-berujung-perkara-komisi-iii-dpr-minta-keadilan-untuk-warga-sleman Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, angkat bicara terkait kasus hukum yang menimpa seorang warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bernama Hogi Minaya. Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran Hogi, yang diketahui mengejar pelaku penjambretan terhadap istrinya, justru ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya akan disidangkan.

Kasus tersebut bermula ketika istri Hogi menjadi korban penjambretan. Mengetahui kejadian itu, Hogi spontan mengejar dua orang pelaku yang melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pengejaran dilakukan dengan menggunakan mobil, dengan maksud untuk menghentikan pelaku dan mempertahankan barang milik korban.

Dalam peristiwa pengejaran tersebut, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan dua orang terduga penjambret meninggal dunia. Namun, menurut penjelasan Habiburokhman, kecelakaan tersebut bukan disebabkan oleh tindakan langsung Hogi.

“Dalam peristiwa pengejaran itu, si penjambret menabrak tembok dan keduanya meninggal dunia. Jadi bukan ditabrak oleh Pak Hogi. Mereka dikejar dan sempat dipepet beberapa kali, tapi akhirnya mereka sendiri yang menabrak tembok,” ujar Habiburokhman melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @habiburokhmanjkttimur, Minggu (25/1).

Meski demikian, aparat penegak hukum menetapkan Hogi sebagai tersangka dan menjeratnya dengan Pasal 310 dan Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua pasal tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Habiburokhman menyatakan keprihatinan mendalam atas penerapan pasal tersebut dalam kasus ini. Menurutnya, terdapat kejanggalan dalam penetapan status tersangka terhadap Hogi, mengingat tidak ada bukti bahwa korban meninggal akibat ditabrak secara langsung oleh yang bersangkutan.

“Ancaman hukumannya enam tahun. Kami di Komisi III sangat prihatin dan mempertanyakan bagaimana pasal tersebut bisa diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi,” tegasnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/97100/kejar-jambret-berujung-perkara-komisi-iii-dpr-minta-keadilan-untuk-warga-sleman/feed 0 Aditya https://eranasional.com/91008/desakan-dpr-dibubarkan-sahroni-sebut-mental-orang-tolol https://eranasional.com/91008/desakan-dpr-dibubarkan-sahroni-sebut-mental-orang-tolol#respond Sat, 23 Aug 2025 01:18:45 +0000 https://eranasional.com/91008/desakan-dpr-dibubarkan-sahroni-sebut-mental-orang-tolol Jakarta, ERANASIONAL.COM-Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan respons tegas terhadap gelombang kritik masyarakat yang mendesak agar DPR dibubarkan. Isu ini mencuat di media sosial setelah perbincangan mengenai gaji dan tunjangan anggota dewan yang mencapai ratusan juta rupiah.

Sahroni menilai desakan untuk membubarkan DPR merupakan sikap yang keliru. Ia bahkan menyebut pandangan tersebut sebagai mental orang tolol.

“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang Cuma bilang bubarin DPR itu orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8).

Bubarkan DPR, kadang kadang nih ya masyarakat boleh kritik, boleh komplain boleh caci maki, enggak apa apa kita terima, tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan, tambahnya.

Menurut Sahroni, wacana pembubaran DPR justru akan menimbulkan masalah baru. Pasalnya, tanpa DPR, fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat tidak dapat berjalan.

“Apakah dengan bubarkan DPR itu memang bisa meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal hal seenaknya. Bubarkan DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR,” urainya.

Politikus asal NasDem itu mengklaim anggota DPR tidak anti terhadap kritik. Namun ia berharap kritik yang dilontarkan bisa memberi ruang untuk perbaikan.

“Kita boleh dikritik, mau bilang anjing, babi, bangsat enggak apa apa, mampus nggak apa apa. Tapi ingat bahwa kita sebagai wakil rakyat juga punya kerja kerja, juga punya empati. Silahkan kritik mau ngapain saja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan,” ungkapnya.

Sahroni menyampaikan bahwa anggota DPR juga manusia biasa yang bisa salah.

“Tapi ada cara tata kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar. Belum tentu hebat, nggak. Tapi minimal kita mewakili kerja kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman teman masyarakat semuanya,” katanya.

Dede menilai tambahan dana tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan program kerja dua lembaga penegak hukum itu agar lebih optimal.

“Jadi penguatan dari masing-masing mitra prinsipnya kita sangat setuju, kalau bisa ditambah, ditambah,” kata Dede melalui keterangan resmi, Selasa, 8 Juli 2025.

Dalam pembahasan RAPBN, Polri mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 63,79 triliun dari pagu indikatif sebelumnya Rp 109,67 triliun.

Dengan begitu, total anggaran Polri yang diajukan untuk tahun depan mencapai sekitar Rp 173,46 triliun.

Sementara itu, Kejagung juga mengusulkan penambahan anggaran hingga Rp 27,49 triliun dari pagu awal Rp 8,96 triliun, sehingga total permintaan anggaran Kejagung untuk 2026 melebihi Rp 36 triliun.

Kendati mendukung, Dede mengingatkan bahwa keputusan penambahan anggaran tidak hanya bergantung pada Komisi III DPR. Ia menekankan perlunya koordinasi lintas pihak agar usulan itu dapat direalisasikan sesuai prosedur.

“Tapi kewenangan itu bukan hanya di Komisi III DPR, tentunya ada beberapa yang harus disinkronisasi,” ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan fraksinya siap mengawal dan mendukung penuh langkah mitra kerja Komisi III dalam memperkuat sektor penegakan hukum, termasuk jika ada hal-hal yang perlu diperjelas atau disesuaikan di tingkat pembahasan.

“Sekali lagi, dari PDI Perjuangan setuju dan apa yang jadi usulan mitra kita support penuh. Kalau memang ada bintang, bintangnya bisa dihilangkan,” pungkas Dede.[]

“Kami tentunya akan segera menyusun dan membahas Rancangan UU Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada masa sidang ini. Kami targetkan proses penyusunan draft dan naskah akademik selesai pada masa sidang ini dan masa sidang berikutnya akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR,” ungkap Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

Habiburokhman juga menargetkan KUHAP yang baru bisa berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026. Menilai pentingnya pengesahan KUHAP ini karena KUHAP adalah hukum formil yang menghoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan politik semangat politik hukum yang terkandung dalamn KUHP.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang baru mengandundung spirit perbaikan yang revolusioner, dimana kita mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif. Karenanya KUHAp juga harus mengandung nilai-nilai yang sama,” kata nya.

Komisi III juga menyerap masukan dari masyarakat untuk memperbaiki KIUHAP. Masukan yang paling banyak adalah agar institusi penahanan diperbaiki.

“Jadi tidak gampang bagi penyidik untuk menahan orang. Diusulkan ada semacam mekanisme praperadilan aktif, di mana semua perkara harus diperiksa dahulu oleh hakim praperadilan untuk selanjutnya diputuskan apakah bisa dilalaikan penahanan atau tidak,” tutur Habiburokhman

Waketum Gerindra ini melihat, bagaimana implementasi hak-hak tersangka seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan hak mendapatkan perawatan kesehatan.

“Kami akan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam penyerapan aspirasi terkait penyusunan RUU KUHAP ini,” tutup Habiburokhman.

Keduanya dipanggil terkait dugaan anggota Densus 88 menguntit Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Ardiansyah.

Hal itu diutarakan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto. Kata dia, pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung ini untuk meminta penjelasan guna mencegah opini yang berkembang luas di masyarakat.

Bahkan, sudah ada pihak yang menilai bahwa ada tekanan ke Kejagung yang saat ini sedang menangani kasus-kasus besar, seperti kasus korupsi timah senilai Rp 271 triliun.

“Kalau aku berpendapat hari ini kan tentu saya juga pakai opini toh, persepsi toh, itu keliru. Nanti bisa salah malah memperburuk situasi. Jadi seperti dulu saja, kita perjelas nanti dalam rapat di Komisi III,” ujar Bambang, dikutip dari Kompas TV, Selasa 28 Mei 2024.

Bambang menambahkan Komisi III DPR RI telah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja, termasuk menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri dan Jaksa Agung selaku mitra kerja.

Namun, Komisi III DPR RI saat ini lebih mengutamakan penyelesaian anggaran dan rapat konsultasi pimpinan.

Untuk peristiwa anggota Densus membuntuti Jampidsus akan diberikan waktu tersendiri, seperti saat Komisi III DPR RI memanggil Kapolri Listyo untuk meminta penjelasan soal kasus kematian Brigari Yosua Hutabarat.

“Jadi nanti resmi seperti dulu diundang,” ujar Bambang.

Eranasional.com – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi tindakan cepat Polda Jabar dalam kasus dugaan ujaran kebencian Habib Bahar Smith.

Dalam kasus itu, Habib Bahar Smith diduga melakukan ujaran kebencian mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

“Tindakan polisi untuk cepat memproses menurut saya sudah tepat. Toh buktinya sudah lengkap dan jelas, buat apa ditunda-tunda lagi?,” ujar Sahroni dikutip dari JawaPos.com, Selasa (4/1/2021).

Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, kasus SARA dan ujaran kebencian bukan kasus biasa.

Pasalnya, jika dibiarkan, ujaran kebencian dan SARA ini bisa memecah belah bangsa.

BUNGO-  Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bungo, Jambi Dharmawan angkat bicara menyingakapi dalam hal ini dan sampai hari ini hangat dibincangkan ke publik tentang aksi mogok kerja padahal sebenarnya bukan seperti itu.

“Bukan mengancam mogok kerja atau sidang paripurna jadi waktu dua bulan yang lalu komisi II DPRD Bungo itu memanggil Badan Keuangan Pemerintah Daerah (BKPD) yaitu mempertanyakan keuangan daerah termasuk dengan anggaran bisa menjadi defisit, kenapa bisa uang perjalan dinas sampai hari ini belum dibayar,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh wartawan, Bungo Jumat (13/8)

Lebih lanjut Politisi PKS mengatakan setalah rapat itu keadaan anggota komisi I, II, dan III DPRD Bungo bergabung menyampaikan apabila uang perjalan dinas tidak cair dalam waktu dekat besok pagi tidak cair, kami tidak akan hadir rapat paripurna pidato pertama Bupati terpilih setelah 14 hari dilantik di ruangan sidang.

Poltisi PKS menegaskan tida ada kata mogok kerja, dan tidak ada kata tidak mau menjalankan fungsinya. Dalam waktu berjalan, pada hari itu video dibuat untuk dikirim ke group wa anggota DPRD Bungo.

“Kenapa video itu dibuat supaya aspirasinya tersampaikan kepada pimpinan. Jadi pimpinan menyingkapi maksudnya seperti apa, mungkin dalam waktu bejalan dan setelah sekian bulan lagi tidak cair, adanya oknum yang merasa tidak terima seolah olah ini mempermalukan pihak pemerintah dan pimpinan. Maka video itu beredar entah siapa oknum yang mengedarkannya” papar Dharmawan.

Ia mengatakan mau mempermalukan orang lain tetapi intitusi juga kena imbasnya, saat ini yang saya melihat tentang hangatnya perbincangan dikarenkan anggota dewan itu mogok kerja disebabkan oleh uang perjalanan dinas tidak cair.

“Kami menekankan bahwa anggota dewan tidak melakukan aksi mogok, dan para anggota dewan terus melakukan fungsinya seperti hadir dalam rapat paripurna, walaupun beberapa anggota dewan tidak hadir pada saat rapat paripurna,” tegasnya

Ia mengatakan para anggota dewan hadir saat rapat paripurna untuk mendengarkan pidato Bupati terpilih pada tanggal 29 Juni 2021 untuk periode 2021-2024. Jadi yang mengherankan adanya debat mengenai hal itu dibeberapa media televisi swasta, selama ini saya tidak berbicara tentang persoalan DPRD dan Pemerintah.

Tetapi berbicara pemerintah dan DPRD harus duduk bersama mengenai persoalan ini karena menyangkut dengan perbincangan masyrakat di tengah publik

Saat ini, kata politis PKS sangat menyayangkan kita tidak mengetahui seperti apa langkah untk menyikapi persoalan ini kalau bicara angka seperti apa dan bicara kenerja bagaimana. Karena banyak sekali penyampaian ke publik yang tidak sesuia dengan sebenarnya.

“Agar pimpinan DPRD Bungo dan Pemerintah Daerah harus membuat statemen tentang beredarnya vidio beberapa anggota DPRD yang melakukan aksi di dalam video tersebut, tapi sampai saat ini belum ada kedudukan tersebut antara pemerintah dan DPRD tentang beredarnya vidio itu “ujarnya

JAKARTA – Pengadaan laptop buatan dalam negeri untuk pelajar sebanyak 240.000 unit, menuai sorotan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turut mengawasi pengadaan tersebut.

Menurut Sahroni, pengawasan ini penting agar setiap proses pengadaan berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Buat kami di Komisi III, pengadaan apa pun yang sifatnya menggunakan anggaran itu harus sangat diperhatikan oleh KPK dalam segala prosesnya. Hal ini tidak lain untuk mengantisipasi potensi korupsi, apalagi karena ini jumlahnya kan besar,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (2/8/2021).

Diketahui, pengadaan laptop tersebut merupakan bagian dari program digitalisasi sekolah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disalurkan melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik ke pemerintah daerah (pemda).

Sahroni mengaku tidak mempermasalahkan polemik di masyarakat yang menilai harga laptop terlalu mahal.

“Saya tidak mau memperdebatkan ini mahal atau murah. Saya ingin serahkan saja ke KPK agar mengawasi dengan ketat proyek ini. Ini sektor pendidikan, sangat penting bagi masa depan kita. Jadi harus yang terbaik yang kita berikan,” demikian Sahroni.