Allen pun mengingatkan agar jajaran Kabinet Merah Putih dapat bersatu dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Menurutnya pernyataan soal ajakan taubat nasuha tidak tepat karena masyarakat saat ini lebih membutuhkan penanganan bencana secara cepat. Alien mengingatkan saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Melainkan harus berkolaborasi memberikan penanganan bencana terbaik bagi masyarakat.

“Tidak perlu saling menyalahkan, apalagi antar lembaga kementerian, pernyataan tersebut kesannya menghakimi dan saling menyalahkan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (5/12).

“Kalau salah kita semua salah, kita semua harus bertaubat. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah cepat penanganan para korban bencana, bukan saling melempar siapa yang bertanggung jawab atas bencana ini,” imbuhnya.

Menurutnya bencana alam yang terjadi tidak memiliki faktor penyebab tunggal. Namun hasil dari kompleksitas sejumlah faktor, maka perlu kajian mendalam, hingga akar masalah penyebab bencana dapat terjawab.

“Bencana yang terjadi merupakan interaksi dari banyak faktor, yakni alamiah, faktor lingkungan, faktor sosial dan tata kelola dan lainnya,” tutupnya.

Sebelumnya Cak Imin mengaku menyurati tiga menteri dan mengajak untuk melakukan tobat nasuha imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu yang diajak Cak Imin yakni Menhut Raja Juli.

Hal itu disampaikan Usman Husin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas evaluasi banjir Sumatra di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia dinilai telah gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar dia.

Usman menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Kerusakan hutan saat ini menjadi tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, tetapi tidak selaras dengan kebijakan yang diambil. Misalnya, inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan.

Dia mengungkapkan, Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November 2025 Kementerian tetap menerbitkan izin baru.

“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar dia.

Pernyataan Menhut Raja disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

“Gakkum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara,” kata Menhut Raja.

Ia mengatakan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan.

“Gakkum kami sedang ada di lapangan dan Insyaallah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini,” ujar dia.

Selain itu, ia juga menjelaskan pada Februari 2025, telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan luas total 526.144 hektare.

Dalam waktu dekat, Kemenhut berencana mencabut 20 perizinan PBPH setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo.

Menhut Raja menjelaskan bermaksud juga melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam.

“Akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang berkinerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di tiga provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persistnya, saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ucapnya.

Penyebab Bencana Sumatera

Menhut Raja  mengungkap tiga faktor yang saling terkait sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Bencana banjir bandang dan longsor khususnya di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait,” kata Menhut Raja .

Pertama, kata dia, karena adanya siklus tropis senyar yang membuat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi.

“Namun juga ada karena bentuk geomorfologi DAS, serta yang ketiga tentu karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menhut Raja juga memaparkan data deforestasi di Indonesia pada tahun 2025.

Ia mengklaim deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan tahun 2024. Menurutnya, penurunan deforestasi juga terjadi di tiga daerah terkena bencana.

“Hingfa bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024. Atau menurunn 23,01 persen. Penurunan deforestasi tersebut juga terindentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04 persen, dan di Sumbar turun 14 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024,” tandas Menhut Raja.

JAKARTA, Eranasional.com – DPP PKB memutuskan menonaktifkan Edward Tannur dari keanggotaan Komisi IV DPR RI. Hal ini sebagai sanksi yang diberikan terkait kasus anaknya, Gregorius Ronald Tannur (31) yang melakukan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti (28) hingga tewas.

“Dia, kita tarik dari komisi. Saat ini dia di-nonkomisi-kan, untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi anaknya. Hati kami ini ada di korban,” kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Senin (9/10/2023).

“Sebagai tanggung jawab moral PKB, kami bebas tugaskan beliau dari seluruh tugas kedewanan di komsi,” sambungnya.

Dengan dicabutnya keanggota Edward dari Komisi IV DPR, tegas Hasanuddin, sebagai sikap tegas PKB tidak ingin melakukan intervensi kasus yang menjerat Ronald.

“Kami beri kesempatan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Surabaya itu, dan segera mungkin persoalan ini diselesaikan secara hukum,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gregorius Ronald Tannur, anak Edward, menganiaya Dini Sera Afrianti, yang konon sebagai kekasihnya hingga tewas.

Penganiayaan dilakukan berulang kali saat keduanya berada di tempat hiburan malam karaoke Black Hole TV, Surabaya.

Ronald kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolrestabes Surabaya.

Jakarta- Tiga kapal nelayan Indonesia telah dibakar oleh otoritas negara Australia, karena kedapatan memancing di wilayah laut Canberra, Australia. Kasus pembakaran tersebut membuat Anggota Komisi IV DPR, Fraksi PKS Johan Rosihan menilai Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini jangan hanya konsen untuk meningkatkan PNBP dari sektor penangkapan saja tanpa memperhitungkan perlindungan terhadap nelayan-nelayan tangkap kita.

“Semoga dengan kejadian ini bisa menjadi semacam jeweranlah buat KKP bahwa apa yang mereka sebut dengan penangkapan ikan terukur itu harus dipikrkan secara matang karena PP nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat penolakan dari seluruh nelayan di seluruh Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai oleh wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/11)

Sehingga Politisi PKS itu berharap tugas pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat tumpah darah Indonesia dan nelayan kita
“kesasar ke negara Australia” mereka tidak punya persyaratan yang lengkap, karena mereka sedang berusaha mencari nafkah dan tidak mungkin juga merancang kesana jauh-jauh ssedangkan di negara kita juga banyak.

“Pemerintah harus memberikan perlindungan kalau benar adanya soal pemulangan, pembelaan. Kami dari Komisi IV DPR mendesak agar mengusut tuntas program penyelidikan dan memang KKP menjamin itu, kami juga mencoba melakukan pembelaan terhadap nelayan kita itu,”ujar Johan

Sebelumnya, lanjut ia menerima kedatangan nelayan yang berasal dari Sumenep, Trenggalek, Indramayu, Kepri dan beberapa nelayan di seluruh Indonesia ini menolak karena untuk di masa pandemi ini sangat berat, sampai mereka mengatakan begini Pak kami ini bukan baru sekarang ada kenaikan pajak dari dulu ada kenaikan pajak PNBP dari jaman Menteri KKP sebelumnya yakni Susi Pudjiastuti dan jaman yang lain-lainnya.

Politisi PKS berujar kami nelayan tidak pernah protes, karena hasil tangkap kami bagus tapi kalau sekrang ditekan pajak di masa pandemic begini kita untuk makan saja susah jadi ini pertama adalah kontenya salah dan kedua momentumnya tidak benar.

“Jadi dengan adanya kejadian membakar kapal milik nelayan kita, maka KKP menurut saya hanya mau untungnya saja, istilahnya mau pajaknya saja dari Rakyat tapi dengan kejadiannya dibakar sama negara lain seperti itu bisa mengganggu rasa Nasionalisme kita sebenarnya,” papar Johan

Lanjut ia menekankan jangan hasnya mau mengambil pajak penerimaan saja dari rakyat tapi persoalan keselamatan dan kesejahteraan rakyat tidak kita pikirkan.

“Sekarang ini yang sedang dibahas banyak orang dan banyak penolakan dari nelayan adalah mengenai PP nomor 85 tahun 2021 ini memberatkan, kedua KKP sudah mencoba merinci dan menjelaskan di dalam permen kp nomo 38 itu adalah penjelasan dari KKP atas PP nomo 85 tahun 2021 mengenai soal PNBP ini,” ungkap Politisi PKS

Menurut Legilsator Dapil NTB 1, ada tiga hal yang membuat keberatan soal pemen KP mencoba menjelaskan tapi tidak jelas. Pertama KKP dalam perman KP itu mengabaikan undang-undang perikanan dan perlindungan terhadap nelayan penambak itu tidak dimasukan sebagai konsidran di dalam pembuatan permen KP.

Kedua, kata Politisi PKS, adalah tidak secara rinci menyebutkan klasifikasi objek penerimaan misalnya apa yang disebutkan nelayan kecil. Walaupun ini mengacu pada UUCK klasifikasi tersebut tidak disebutkan sehingga antara nelayan kecl dengan nelayan besar itu sama pajaknya.

“Mengabaikan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dengan pembentukan zonasi dan lain sebagainya. Terlihat jelas mana batas kewenangan pemerintah pusat, provinsi karena terabaikan dengan permen Kp dikarenakan inilah tidak benar dan harus ditolak,”kata Johan

Lanjut ia mengucapkan Alhamdulilah kemarin di RDP Komisi IV DPR pihaknya sudah mengambil kesimpulan bersama dengan KKP, agar melakukan kajian ulang dengan pendekatan-pendekatan terhadap nelayan yang sifatnya presuasif berikutnya adalah KKP melakukan sosialisasi massif kepada nelayan itu sebelum diterapkan.

Rencananya ini menurut Komisi IV DPR akan dilakukan 2 tahun kedepan tapi masyarakat sudah mulai berteriak untuk melakukan penolakan, dan sangat dikhawatirkan adanya miss komunikasi disitu karena tidak adanya sosialisasi.

Lanjut ia mengatakan bukan karena sosialisasi melainkan kontennya yang tidak benar harus dikaji ulang kalau bisa sebagai bentuk perlindunga terhadap nelayan cabut saja PP nomor 85 tahun 2021, karena tidak berpihak kepada masyarakat

Menurut Politisi PKS, Menteri KKP ini punya obsesi sangat tinggi karena dari sektor tangkap mempunyai nilai sebesar Rp 600 Miliar PNBP tetapi mempunyai obsesi bisa naik hingga Rp 12 triliun berdasarkan potensi, kami mendukung obsesi itu tapi tapi dengan catatannya jangan membebani nelayan kita.

“Negara saat ini sedang sakit dengan judul semua Kementrian/Lembaga adalah penumbuhan ekonomi jangan sampai masyarakat kita mempunyai kapal, sumber daya untuk hidup akan tetapi tidak bisa pergi melaut dikarenakan tidak bisa membayar retribusi PNBP ini, dan jangan sampai nelayan kita tidak bisa berangkat karena tidak tersedia solar ditempat ,” pungkasnya

JAKARTA-  Anggota DPR RI, Johan Rosihan memberikan respon setelah mendengar pidato kenegaraan dan nota Keuangan APBN 2022 yang disampaikan Presiden Jokowi (16/8) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, dalam muatan pidato tersebut Pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi 2022 dalam kisaran 5,0 – 5,5%.

Namun menurutnya sangat disayangkan pemerintah tidak menjadikan sektor Pertanian sebagai fokus utama kebijakan APBN 2022, padahal pertumbuhan sektor Pertanian mencapai 1,75% pada tahun 2020 dan pangsa PDB sektor pertanian naik menjadi 13,71%, serta tenaga kerja Pertanian naik dari 36,71 juta pada Agustus 2019 menjadi 41,13 pada Agustus 2020.

“Hal tersebut harusnya jadi dasar pertimbangan pentingnya memperkuat sektor Pertanian pada masa pandemi ini,” ujar Johan melalui keterangan resmi kepada Eranasional di Jakarta, Selasa (17/8)

Anggota Komisi IV DPR ini menilai Pemerintah harusnya sadar bahwa Pertanian membutuhkan dukungan APBN untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Diterangkannya agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi, hendaknya menjadikan Pertanian sebagai basis ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat pada masa pandemi ini.

“Jangan hanya terobsesi pada pembangunan infrastruktur namun masa pandemic ini diperlukan keberpihakan nyata terhadap nasib para petani untuk menikmati kemerdekaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,,” urai Johan.

Politisi PKS ini menggarisbawahi isi pidato Jokowi selaku Presiden RI yang menyatakan dalam pidato kenegaraannya bahwa pemerintah terus mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan.

Namun Johan menegaskan realitasnya dari sisi dukungan anggaran sangat tidak memadai karena nota APBN 2021 senilai Rp 21,8 Triliun namun dilakukan kebijakan refocusing hingga menjadi Rp 15,5 Triliun.

“Ini artinya pemerintah melakukan pemotongan Rp 6,3 Triliun untuk kepentingan yang terkait urusan pangan dan tentunya bertolak belakang dengan semangat membangun kemandirian pangan,” sesal Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mengungkapkan dukungan pemerintah terhadap pangan patut dipertanyakan pada masa pandemik ini, kebijakan saat ini telah berdampak pada penurunan target produksi pangan nasional.

“Dan juga faktanya kita masih bergantung dengan impor pangan seperti komoditas bawang putih dengan realisasi impor mencapai 575.473 ton, impor daging sapi/kerbau sebesar 298.260 ton dan impor gula pasir sebesar 971.295 ton serta impor komoditas lainnya,” sambung Johan

Ketua DPP PKS tegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan domestic yang selalu tergantung dengan impor telah menciderai kemandirian pangan nasional, tegas Johan.

Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintah bahwa pandemic Covid memberikan dampak buruk pada kinerja ekonomi Indonesia dan harus diakui oleh semua pihak bahwa sektor Pertanian masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus.

“Maka melalui momentum hari kemerdekaan ini saya tekankan agar pemerintah berupaya untuk menjaga harga beli produk petani di periode musim panen serta dibuat kebijakan pengendalian inflasi yang menunjukkan keberpihakan kepada petani,” tutup Johan Rosihan.

Sumbawa- Anggota Komisi IV DPR, Fraksi PKS Johan Rosihan menilai pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan diperpanjang menjadi PPKM level 1-4 perlu evaluasi total, sebab menurutnya kita sebagai rakyat akan ikut saja kebijakan pemerintah.

Namun kita berharap pemerintah bersikap jujur menyampaikan kepada rakyat apa target perpanjangan tersebut, apa terobosan yang akan dilakukan serta mampukah pemerintah beri jaminan perubahan kondisi dari kebijakan perpanjangan PPKM tersebut, ucap Johan melalui keterangan resmi di Sumbawa, Kamis (22/7)

Lanjut Politisi PKS menambahkan jika perpanjangan tersebut tidak ada hasilnya buat apa diperpanjang dengan berbagai istilah yang terus berganti namun terkadang substansinya tidak tercapai.

Legislator Sumbawa ini meminta pemerintah memberi kejelasan jaminan dan kompensasi apa yang diberikan kepada rakyat yang sekarang kondisi kehidupan rakyat semakin susah, harus ada solusi dari pemerintah agar kebutuhan hidup rakyat dapat terpenuhi.

“Kebijakan bantuan agar tepat sasaran dengan sistem pengawasan yang efektif akan jauh lebih penting daripada berbagai istilah yang terus bergonta-ganti,” tegas Johan.

Legislator Senayan dari Komisi IV ini menegaskan jika pemerintah berkomitmen ingin melakukan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama PPKM Darurat, harus jelas targetnya misalnya 70% penduduk harus di dalam rumah dan di luar rumah maksimum 30% sehingga diperlukan ketegasan berbasis kebijakan karantina wilayah.

Kata Bang Jo sapaan akrabnya, sehingga untuk itu harus ada kompensasi bagi 70% penduduk yang tidak bisa keluar rumah dan mesti ada kebijakan bagi pencari nafkah harian.

“Dengan demikian diharapkan ada capaian penurunan kasus positif dengan ketegasan penurunan mobilitas masyarakat melalui jaminan kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan seluruh masyarakat yang wajib tinggal di rumah saja,” urai Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini berharap agar seluruh bantuan sosial termasuk bantuan sembako, beras dan sebagainya agar dipastikan benar-benar mencapai target sasaran yang tepat terutama tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang yang sangat membutuhkan bantuan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhannya selama masa PPKM Darurat ini.

“Jadi bantuan sosial ini bersifat memberikan kepastian agar rakyat tidak keluar rumah, sebab jika bantuannya kurang apalagi terlambat maka secara manusiawi pasti akan keluar rumah untuk mencari pendapatan,” tutur Johan.

Johan menilai selama ini program bantuan pemerintah belum memenuhi target membantu masyarakat yang terkena dampak PPKM Darurat, dia mencontohkan program bantuan beras kepada masyarakat yang dialokasikan sebanyak 11 ribu ton beras dengan pembagian 1 KK = 10 kg untuk bantuan se Jawa Bali selama PPKM Darurat.

“Namun bantuan itu hanya ditargetkan menyasar 30% orang miskin dari data jumlah penduduk miskin se Jawa Bali yang mencapai 14.948.960 jiwa sehingga tidak berdampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan beras rakyat miskin se Jawa Bali,” papar Johan.

Anggota Legislatif yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini sangat prihatin dengan perkembangan kasus Covid-19 di tanah air yang menunjukkan peningkatan kasus sebesar 44,04% dibanding sebelum PPKM Darurat dengan kasus konfirmasi harian mencapai 36.197 kasus.

“Saya berharap pemerintah memperkuat sistem pelayanan Kesehatan dan memperbaiki tingkat kepatuhan masyarakat dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya,” tutup Johan Rosihan.

Sumbawa- Anggota DPR RI yang duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani bahkan pada Bulan April 2021 lalu mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir.

Atas situasi ini, menurutnya diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemik untuk membangun rakyat terutama petani agar pasokan melimpah di tengah panen raya. “Agar dapat tetap menguntungkan petani dan stabilitas harga gabah bisa terjamin,” ujar Legislator NTB 1 melalui keterangan resminya kepada Eranasional, Sumbawa Selasa (13/7/2021)

Hal ini diungkapkan Johan mengingat saat ini terjadi surplus yang besar karena sejumlah sentra produksi telah memasuki masa panen dan kenyataannya harga gabah kering panen (GKP) masih tertahan di bawah harga pembelian pemerintah.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa perbandingan rata-rata harga gabah pada Juni 2021 dengan tahun sebelumnya pada Juni 2020 lalu menunjukkan kurva penurunan, yakni di tingkat petani untuk kualitas gabah kering panen (GKP) turun sebesar 3,7%.

“Dan untuk gabah kering giling (GKG) mengalami turun drastis sebesar 15,08% demikian juga dengan gabah luar kualitas mengalami penurunan sebesar 5,3%,” urai Johan.

Legislator dari dapil NTB ini mendorong pemerintah memperbaiki paket kebijakan harga dasar gabah/beras pembelian pemerintah sebagai suatu kebijakan strategis pada masa pandemi untuk menstabilkan harga gabah di setiap wilayah sepanjang tahun.

“Karena realitas di lapangan selalu ditemukan bahwa harga gabah di tingkat petani maupun di penggilingan selalu lebih rendah dari harga pembelian pemerintah. Insiden anjloknya harga gabah selalu terjadi pada saat musim panen, yang hal ini berakibat merugikan petani pada masa pandemic ini,” ungkap Johan.

Politisi PKS itu menegaskan agar pemerintah segera melakukan intervensi kebijakan melalui kajian yang mendalam untuk membela kepentingan petani agar tidak dirugikan.

“Bahwa pada umumnya petani menjual gabah dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dan jarang dalam bentuk GKG maupun beras, maka seharusnya konstruksi kebijakan pembelian pemerintah diprioritaskan untuk pembelian GKP (gabah kering panen) sebagai instrument penyangga harga gabah petani agar harganya selalu stabil,” ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah agar konsisten melarang impor beras tatkala produksi domestik meningkat tajam.

Karena menurutnya sikap tegas pelarangan impor beras dapat bermanfaat untuk meningkatkan harga gabah petani agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam.

“Saya melihat akar penyebab dari anjloknya harga gabah petani adalah karena tarif impor beras yang terlalu rendah, sehingga ketika ada rencana impor dari pemerintah maka akan langsung mempengaruhi anjloknya harga gabah petani,” papar Johan.

Ketua DPP PKS ini berpandangan saat ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk membuka pasar beras domestik sehingga harga beras yang saat ini cukup tinggi di pasar dunia dapat ditransmisikan hingga harga gabah petani dapat mengalami peningkatan.

“Selain itu saya berpendapat bahwa pemerintah mesti mewajibkan Bulog bahwa beras yang disalurkan dalam program Bansos pada masa pandemik ini haruslah beras dari pengadaan dalam negeri yang berasal dari hasil operasi pembelian gabah petani secara signifikan,” tutup Johan Rosihan.

Sumbawa- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, H. Johan Rosihan kembali membuka bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani Selasa, (13/07/2021) pagi.

Kegiatan yang dilaksanakan di grand hotel sumbawa itu dihadiri oleh ketua BPTP Ketindan juga Sekdis Pertanian Kabupaten Sumbawa dan diikuti okeh ratusan peserta yang terdiri dari kelompok tani dan penyuluh.

Dalam sambutannya, Johan menjelaskan betapa bimtek tersebut dilakukan semata-mata demi mendorong kapasitas petani dan penyuluh kita di daerah.

“Kegiatan ini merupakan hasil dari refocusing anggaran yang dilakukan oleh Komisi IV sebagai bentuk nyata dukungan kita kepada para petani dan penyuluh di daerah.”

Lebih jauh, Johan berharap agar bimtek bisa mendorong kreatifitas dan inovasi para petani kita di tengah tantangan zaman dan kemajuan teknologi yang tidak bisa lagi terelakkan.

“Pupuk kita langka, harga gabah kita anjlok. Ini adalah serangkaian masalah yang selalu terjadi secara berulang-ulang. Kalau kita tidak kreatif, maka kita akan terpuruk dengan kondisi,” terang Johan

Untuk itu, Politisi PKS yang akrab disapa bang jo itu beranggapan bahwa perlu ada satu langkah bersama dari hulu sampai hilir untuk mendorong dan mendampingi petani-petani kita untuk bisa lebih survive dalam berbagai kondisi.

“Jika pupuk langka, kita masih bisa pake pupuk organik, saya sudsh coba dan hasilnya tidak mengecewakan. Kalau harga gabah sedang anjlok, maka jangan dulu jual semuanya. Simpan dulu sebagian sampai harga kembali normal,” ujarnya

Menurut Johan, sebagai petani kita harus bisa bertahan dalam berbagai kondisi. Marilah kita menjadi petani-petani tangguh yang memiliki kapasitas dan berdaya. Jika sudah demikian, maka isi tas akan mengikuti.

Bimtek peningkatan kapasitas petani adalah kali kedua setelah sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Angkatan kedua ini terbagi menjadi dua kelas yang masing-masing dilaksanakan selama satu hari.

“Kegiatan-kegiatan serupa akan tetap dilaksanakan dengan penambahan intensitas juga digelar di beberapa kabupaten tetangga seperti Bima, Dompu, dan Sumbawa Barat,” tandasnya

Sumbawa- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyoroti berbagai persoalan yang terkait pendistribusian benih ke petani dalam rangka program pengembangan budidaya bawang putih khususnya di Provinsi NTB yang kondisinya mengalami keterlambatan distribusi.

“Padahal benih tersebut sangat dibutuhkan petani karena berhubungan dengan pemanfaatan moment cuaca yang aman untuk pertumbuhan bawang putih tersebut. Hal ini patut disayangkan karena faktor distribusi yang kurang baik telah menjadi penghambat untuk membantu petani demi optimalnya peningkatan produksi bawang putih nasional,” ujar Johan melalui keterangan rilis di Sumbawa, Senin (12/7/2021)

Politisi PKS ini menyebut benih bawang putih merupakan salah satu input penting dalam proses produksi tanaman sehingga realisasi distribusi yang tepat waktu sangat vital diperlukan sebab berhubungan dengan faktor cuaca dan karakter musim untuk budidaya bawang putih.

“Saya tekankan kepada pemerintah untuk segera memperbaiki fungsi berbagai saluran distribusi benih dan menciptakan sistem distrbusi benih yang lebih tepat waktu dan tepat sasaran agar petani sebagai penerima akhir dari benih tersebut dapat menerima manfaat dan menggunakan benih dari pemerintah secara optimal sebagai program peningkatan produksi bawang putih nasional,” tutur Johan.

Johan menegaskan agar ada sistem kontrol (controlling system) yang ketat terhadap pelaksanaan distribusi benih bawang putih agar tepat waktu dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan lapangan, jangan sampai banyak permainan yang lost control yang berakibat merugikan negara.

“Saya minta semua pihak ikut mengawasi pelaksanaan distribusi benih bawang putih ini secara baik agar cita-cita kita mewujudkan swasembawa bawang putih segera tercapai dan tidak tergantung lagi dengan impor,” kata Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini menyatakan bahwa aspek perbenihan tidak hanya terkait penerapan teknologi dalam perbanyakannya, namun juga sangat ditentukan oleh jaminan kualitas, ketersediaan dan sistem distribusinya.

“Kita berharap pendistribusian benih bawang putih di NTB yang terpusat di Sembalun lebih tepat waktu dan memiliki kualitas benih yang bagus serta memiliki skema yang tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan yang seharusnya diterima petani,” urai Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini mendorong pemerintah segera bertindak memperbaiki fungsi saluran distribusi benih bawang putih di Provinsi NTB, dimana saluran distribusi ini harus mampu mengatasi kesenjangan waktu, tempat dan penerimaan jumlah yang lebih presisi dari produsen benih ke petani.

“Saya minta kebutuhan petani akan benih bawang putih harus terpenuhi secara lebih presisi serta kegiatan distribusinya dapat lebih lancar dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan,” tegas Johan.

Selanjutnya Johan berharap agar perbaikan fungsi saluran dsitribusi ini dapat dilakukan lebih serius karena selama ini paradigma bantuan benih biasanya hanya berorientasi bahwa bantuan tersebut telah diterima petani dengan jumlah tertentu.

“Namun sering abai pada aspek ketepatan waktu, kualitas benih pada saat diterima petani dan tidak ada evaluasi pemanfaatan bantuan benih tersebut serta nilai kemanfaatan bantuan benih dalam sistem budidaya bawang putih yang dilakukan oleh petani,” tutup Johan Rosihan.