Denpasar – Dalam rangkaian sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN di Denpasar Bali, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera berkesempatan mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah ingin berinteraksi dengan masyarakat sekaligus melihat langsung transformasi digital layanan pertanahan kepada masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Mardani Ali Sera melihat langsung loket pelayanan, mencoba mesin antrian, berdialog singkat dengan masyarakat hingga meninjau ruang arsip kantor pertanahan. Usai melakukan tinjauan, Mardani Ali Sera berkesempatan pula mendengarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, I Ketut Gede Ary Sucaya, mengenai inovasi yang sedang berjalan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yakni Abian Kapas.

Usai melihat langsung, berinteraksi dengan pengguna layanan pertanahan dan juga mendengarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Mardani Ali Sera merasa puas dan mengapresiasi kerja keras kantor pertanahan ini. “Ini inovasi yang perlu dikembangkan di kantor pertanahan lainnya,” ujarnya di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jumat (25/06/2021).

Mardani Ali Sera juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan inovasi tetap memperhatikan aspek keamanan.

Ia meminta kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali maupun Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk memastikan agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penggunaan OTP (One Time Password) terhadap layanan Abian Kapas juga disinggung oleh Mardani Ali Sera. Menurutnya ini merupakan langkah keamanan yang cukup ampuh untuk menjaga keamanan data serta verifikasi terhadap pengguna.

“Yang jelas kita jangan pernah berhenti melakukan inovasi, kita ingin masyarakat puas, bukan lagi aduan-aduan yang didapat,” ujar Mardani Ali Sera.

Kakanwil BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya mengatakan bahwa beberapa kantor pertanahan di Provinsi Bali sudah juga menerapkan inovasi dalam pelayanan. Ia juga menginginkan agar inovasi layanan Abian Kapas ini dapat diterapkan oleh kantor pertanahan lainnya. “Akan segera diterapkan untuk kantor-kantor pertanahan di Provinsi Bali,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera selain didampingi oleh Kakanwil BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya didampingi pula oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dan Ruang, M. Shafik Ananta Inuman, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Bali Nursuliantoro, dan juga Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan.

Sebagai informasi, Abian Kapas merupakan kependekan dari Aplikasi Bantuan Informasi Pelayanan Kantah Kota Denpasar. Dengan layanan ini masyarakat tidak perlu datang langsung untuk mengantri dan mengisi formulir pendaftaran secara manual.

Fitur antrian online pada aplikasi ini, memungkinkan masyarakat mendapatkan notifikasi pada telepon seluler yang nomornya telah didaftarkan apabila sudah dekat gilirannya untuk dilayani sehingga tidak perlu lama menunggu antrian di kantor pertanahan.

Selain itu dengan layanan e-form masyarakat pengguna layanan dapat terlebih dahulu mengisi formulir pelayanan pertanahan tanpa perlu datang ke kantor pertanahan. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat pada era pandemi seperti ini, di mana pemerintah mengarahkan untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun.

Reporter: Agung Nugroho

Sidoarjo – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi sebuah terobosan oleh pemerintah untuk memberi sebuah kepastian hukum hak atas tanah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi administrasi pertanahan, sejak 2017 terus gencar untuk melakukan PTSL di seluruh Indonesia dengan target pada 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar.

Banyaknya masyarakat yang senang ketika mengetahui program PTSL ini dilaksanakan, karena selain dengan biaya yang murah juga cepat. Kali ini penerima sertipikat hasil PTSL asal Kabupaten Sidoarjo berbagi pengalamannya.

Sukari (59) mengatakan sangat bersyukur atas program PTSL yang diselenggarakan di tempat tinggalnya. “Alhamdulillah bersyukur banget karena dahulu mengurus sertipikat sulit tapi dengan adanya PTSL mengurus sertipikat menjadi lebih mudah, murah dan cepat,” kata Sukari usai menerima sertipikat tanah di kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Sidoarjo, Hotel Aston, Sidoarjo, Sabtu (26/06/2021).

Kemudahan dan manfaat program PTSL, juga dirasakan oleh Mulyono (45). Pria yang sehari-hari bekerja sebagai supir ini mengatakan dengan adanya sertipikat dapat diagunkan ke bank dan bisa digunakan sebagai modal usaha untuk menambah ekonomi keluarga.

Denpasar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki beberapa program strategis, di antaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Kementerian ATR/BPN memerlukan kerja sama masyarakat dan pemangku kepentingan agar program tersebut dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, program-program tersebut terus disosialisasikan, salah satunya dilaksanakan di Kota Denpasar.

“Dalam 5 tahun terakhir, transformasi program kerja Kementerian ATR/BPN sangat terasa, mulai dari target yang diberikan untuk PTSL,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), M. Shafik Ananta Inuman saat membuka Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Aston, Kota Denpasar, Jumat (25/06/2021).

Seperti diketahui, PTSL memiliki target setiap tahunnya. Pada tahun 2017, ditargetkan 5 juta bidang tanah, tahun 2018 sebesar 7 juta bidang tanah, dan tahun 2019 sebesar 9 juta bidang tanah terdaftar. Namun, target PTSL saat ini diturunkan karena difokuskan untuk penanganan Covid-19.

“Kegiatan strategis ini menjadi salah satu ikon bagi pemerintah dan dapat dilihat program PTSL ini dapat memberikan kepastian bagi masyarakat,” kata M. Shafik Ananta Inuman.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya mengutarakan bahwa selain melaksanakan PTSL, jajaran kantor pertanahan di Provinsi juga melaksanakan beberapa program strategis. Salah satunya pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum.

“Pengadaan tanah yang saat ini sedang berjalan adalah pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Ini proses sudah memasuki tahap sosialisasi dan jika jadi di masa mendatang, akan membuat akses lebih cepat dan mengembangkan pariwisata di Bali bagian barat,” kata Kakanwil BPN Provinsi Bali.

Kakanwil BPN Provinsi Bali juga mengatakan pelaksanaan Reforma Agraria juga berjalan di Provinsi Bali, yang saat ini sedang menggalakkan akses reform.

Rudi Rubijaya mengatakan bahwa di Kabupaten Badung saat ini sedang berjalan pemberdayaan masyarakat, yaitu kerajinan keris. Adanya kegiatan tersebut membuktikan bahwa program sertipikasi tanah masyarakat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi program strategis ini dianggap penting karena merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

“Karena sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui program pemerintah dan mengawal program tersebut,” kata Kepala Bagian PHAL.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri juga oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Pada kesempatan tersebut, ia menyerahkan sertipikat tanah kepada sepuluh orang masyarakat yang berasal dari Kota Depansar.

Reporter: Agung Nugroho

Denpasar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bekerja untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia serta melaksanakan program strategis lainnya. Mulai terlihat hasilnya, kini kerja keras tersebut diapresiasi oleh para pemangku kepentingan, salah satunya oleh Mardani Alisera, Anggota Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN.

“Kita apresiasi kerja keras Kementerian ATR/BPN dalam sertipikasi tanah masyarakat,” ujarnya saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Aston, Kota Denpasar, Jumat (25/6/2021).

Apresiasi yang diberikan oleh Mardani Ali Sera beralasan karena Kementerian ATR/BPN terus memenuhi target yang ditetapkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ia juga mengatakan bahwa biasanya kantor pertanahan hanya menerbitkan sertipikat 500.000 bidang tanah hingga 1 juta saja. Namun, melalui PTSL, mayoritas tanah-tanah masyarakat dapat terjamin haknya.

“Kita juga perlu apresiasi Presiden Joko Widodo terkait program sertipikat tanah ini,” kata Mardani Ali Sera.

Dari sisi anggaran, Komisi II DPR RI juga mendukung program Kementerian ATR/BPN ini. Mardani Ali Sera mengisahkan bahwa dulu masalah yang dihadapi dalam program pendaftaran tanah adalah kurangnya juru ukur dan minimnya alat yang digunakan untuk melaksanakan pengukuran tanah.

“Kekurangan juru ukur bisa diatasi dengan merekrut juru ukur berlisensi, dua tahun belakangan ini Kementerian ATR/BPN bisa membeli alat ukur canggih dan terbaru sehingga mampu melaksanakan program PTSL dengan maksimal,” ujar Mardani Ali Sera.

Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN saat ini juga sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pertanahan.

Mardani Ali Sera mengatakan bahwa RUU Pertanahan tidak akan menggantikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), melainkan memperkuat dan mendukung UUPA. Tujuannya nantinya masyarakat mendapat manfaat optimal atas kepemilikan tanah, melalui pemberian hak atas tanah yang mudah dan efisien.

Apresiasi tidak hanya datang dari anggota legislatif, namun juga dari masyarakat. Berbicara pemberian hak atas tanah, I Made Apiana, 35 tahun, mengatakan bahwa proses pengurusan sertipikat tanahnya berjalan lancar. Proses pembuatan sertipikat tanahnya dilayani dengan baik oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

“Perasaan saya sangat tenang karena ke depan akan diagunkan untuk meningkatkan kualitas kerja bengkel saya,” kata I Made Apiana.

Musliminsyah, 50 tahun, juga bercerita bagaimana pendaftaran tanahnya berjalan lancar. Penuh haru, Musliminsyah mengatakan bahwa ia merasa terbantu dengan adanya PTSL.

“Yang jelas, saya bersyukur kepada pemerintah atas program ini,” ujar Musliminsyah.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan angka 2 juta kasus positif Covid-19 sdh Indonesia lalui, begitu juga dengan angka penularan harian yang sdh memecahkan rekor.

“Ini lebih dari sekadar angka maupun statistika. Tidak bisa ditawar, penanganan Covid-19 mesti ketat dan kejam. Kemudian kejam bermakna harus berani mengambil keputusan tegas dan tega,” kata Mardani melalui akun tweeter di Jakarta, Rabu (23/6/2021)

Lanjutnya, harus kita akui pengendalian penularan Covid-19 masih jauh dari harapan. “Pemerintah perlu evaluasi, apa tetap bisa aktivitas ekonomi maupun kesehatan berjalan beriringan? Perlu kebijakan ekstrem, bisa lockdown secara nasional/mengunci wilayah per pulau secara berkala,” sambungnya

Dikatakan Politkus PKS, suka tidak suka, kita melihat penanganan pandemi yang pemerintah lakukan masih berorientasi pada aspek ekonomi.

“Mas Faisal Basri, ekonom senior dari UI juga menyebut, konsensus ekonom di seluruh dunia sudah menyatakan bahwa krisis kesehatan harus lebih dulu diselesaikan sebagai persyaratan pemulihan ekonomi,” terang Mardani

Ia menambahkan jauh lebih efisien dan ekonomis ke depannya jika kita bisa lockdown untuk menghentikan mobilitas selama dua pekan ke depan.

“Dan jangan sampai Wabah ini menjadi bancakan APBN atas ketidakmampuan pemerintah di bidang ekonomi. Terlambat ambil keputusan bisa berbahaya, ayo ambil keputusan berani untuk mencegah beban tidak terpikul,” beber Mardani.

Terlebih kebijakan penebalan PPKM Mikro, lanjut kata legislator PKS, yang pemerintah putuskan tidak jauh berbeda dengan PPKM Mikro sebelumnya.

“Ada potensi tidak terlalu berdampak pada mobilitas masyarakat yang kian meningkat akhir-akhir ini. Pengawasan yang pemerintah lakukan pun masih amat longgar,” ujar Mardani

Kata Politikus PKS ini, kasus baru Covid-19 telah melonjak pada empat momen libur panjang. Mestinya kita sudah bisa belajar dan berbenah untuk mengantisipasinya.

“Ke depan, pos komando baik di desa/kelurahan setempat mesti sigap mengawasi pelaksanaan karantina. Iringi dengan upaya preventif seperti testing dan penelusuran yang perlu kian digencarkan,” tandasnya.

Reporter: Agung Nugroho

Brebes – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Program Strategis, setelah sebelumnya dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas kerja keras yang telah dilakukan untuk kesejahteraan rakyat khususnya di Kabupaten Brebes.

“Kami paham betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Warga masyarakat perlu diberi kepastian hukum, wujudnya adalah pembuktian secara legal formal yaitu sertifikat tanah,” ujarnya.

Untuk melaksanakan program strategis nasional, Komisi II DPR RI mendukung pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dari segi regulasi dan anggaran.

“PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ini diciptakan pemerintah untuk masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah. DPR menganggarkan ke Kementerian ATR/BPN untuk memberikan sertifikat gratis kepada masyarakat,” tegas Agung Widyantoro.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Embun Sari pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa PTSL sudah ada sejak tahun 2017. Di Jawa Tengah sendiri terdapat total 21 juta bidang tanah, dan sebanyak 14 juta bidang tanah sudah disertifikatkan.

“Untuk tahun ini target 2 juta, jadi masih ada 5 juta bidang tanah, apabila ada anggaran untuk 2,5 juta bidang per tahun, tahun 2024 seluruh bidang di Jawa Tengah telah terdaftar,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Juarin Jaka Sulistyo mengungkapkan latar belakang adanya PTSL ini adalah sebagai bentuk kehadiran negara.

“Karena luas tanah tetap, kebutuhan akan tanah semakin meningkat, penduduk semakin bertambah, kemudian adanya ketimpangan struktur seperti penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal tersebut yang melatarbelakangi program strategis nasional PTSL ini ada,” ucapnya.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan menjelaskan terkait program Kementerian yang menjadi prioritas pemerintah.

“Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN terus berupaya memberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian aset reforma, yakni legalisasi aset melalui program PTSL. Seperti diketahui, sertipikat tanah dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Harapannya dengan adanya Reforma Agraria ini, masyarakat dapat merasakan manfaat atas kepemilikan tanah yang diberdayakan,” tuturnya.

Selain sosialisasi program strategis, pada kegiatan ini juga diserahkan 10 sertifikat tanah hasil program strategis nasional tahun 2021 kepada warga masyarakat Kabupaten Brebes dengan latar belakang pekerjaan petani, buruh, wiraswasta, dan kepala desa. Sertipikat tanah diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Embun Sari; Kepala Bagian Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Juarin Jaka Sulistyo.

Reporter: Agung Nugroho