Akibat serangan tersebut, kedua awak pesawat tewas di tempat, sementara 13 penumpang, termasuk seorang bayi, berhasil selamat. Peristiwa ini langsung memicu kepanikan di kalangan warga, terutama guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman. Mereka memilih mengungsi karena khawatir akan adanya eskalasi lanjutan.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa insiden ini berdampak serius terhadap akses layanan dasar masyarakat. “Kondisi ini mengganggu akses layanan kesehatan dan pendidikan. Situasi pasca peristiwa ini rawan terhadap pelanggaran HAM,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurut Anis, lumpuhnya pelayanan publik di Boven Digoel berpotensi melanggar hak dasar warga, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Ia juga menyoroti adanya penyisiran oleh kelompok bersenjata terhadap masyarakat non-OAP (orang asli Papua), yang semakin memperburuk kondisi.

Satgas Damai Cartenz bersama aparat TNI AU dan TNI AD segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Yusuf Sutejo, menyebut bahwa pelaku penembakan diduga berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Yahukimo. Kelompok ini dikenal dengan nama Batalion Kanibal dan Batalion Semut Merah.

KKB Yahukimo sebelumnya juga diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan, termasuk penembakan pesawat komersial di Yahukimo pada 14 Januari 2026 yang menggagalkan kunjungan Wakil Presiden, serta pembunuhan seorang pekerja bangunan bernama Daniel Datti pada 2 Februari 2026. Rangkaian aksi ini menunjukkan pola serangan yang konsisten terhadap simbol-simbol negara maupun warga sipil.

Komnas HAM mengecam keras tindakan penembakan tersebut. “Segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun damai, adalah pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” tegas Anis.

Ia menekankan bahwa hak hidup dan rasa aman adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

Komnas HAM mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk kompensasi, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, serta jaminan keamanan bagi petugas pelayanan publik. Selain itu, Komnas HAM meminta KKB menahan diri dan mengutamakan penyelesaian masalah secara damai.

“Penggunaan cara-cara kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” tambahnya.

Pasca penembakan, sejumlah guru dan tenaga kesehatan di Boven Digoel memilih meninggalkan lokasi tugas mereka. Ketakutan akan serangan lanjutan membuat mereka merasa tidak aman untuk melanjutkan pelayanan. Akibatnya, akses pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman Papua Selatan semakin terhambat.

Bagi masyarakat pedalaman, pesawat perintis seperti Smart Air adalah satu-satunya jalur transportasi vital untuk mengakses layanan dasar. Dengan adanya serangan ini, rasa aman warga semakin tergerus. Anak-anak kehilangan guru, pasien kehilangan tenaga medis, dan masyarakat kehilangan jalur komunikasi dengan dunia luar.

Tragedi penembakan Smart Air di Boven Digoel menjadi peringatan keras bahwa konflik bersenjata di Papua tidak hanya soal politik dan keamanan, tetapi juga soal kemanusiaan. Guru, tenaga kesehatan, dan warga sipil adalah pihak yang paling rentan.

Komnas HAM menegaskan bahwa perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas utama. Pemerintah diminta segera melakukan investigasi profesional, transparan, dan tuntas, serta memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang.

Bagi masyarakat Papua Selatan, insiden ini bukan sekadar tragedi penerbangan, melainkan simbol rapuhnya rasa aman di tanah yang kaya sumber daya namun terus dilanda konflik berkepanjangan.

Lembaga tersebut menilai aktivitas tambang di enam pulau kecil di kawasan itu berpotensi besar melanggar hak atas lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan hukum nasional.

“Berpotensi sangat kuat menimbulkan pelanggaran HAM, terutama di bidang lingkungan hidup. Setiap warga negara dijamin dalam konstitusi untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat,” ujar Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam rilis resmi, Jumat, 13 Juni 2025.

Pernyataan ini muncul menyusul ditemukannya aktivitas penambangan oleh lima perusahaan di enam pulau kecil, yakni Pulau Gag, Kawei, Manuran, Waigeo, Batang Pele, dan Manyaifun. Empat dari lima perusahaan telah aktif melakukan penambangan, sementara satu lainnya, PT Nurham, belum memulai kegiatan di Pulau Waigeo.

Kelima perusahaan itu adalah PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, dan PT Mulia Raymond Perkasa.

Keberadaan dan operasi mereka terpantau oleh Komnas HAM melalui data awal dan laporan lapangan.

Langgar Ketentuan Internasional dan Nasional

Komnas HAM menekankan bahwa seluruh pulau yang ditambang termasuk dalam kategori pulau kecil.

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, aktivitas tambang seharusnya tidak dilakukan di kawasan semacam itu karena rentan merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal.

“Perusakan lingkungan hidup bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ujar Komisioner Pemantauan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian.

Ia menambahkan, prinsip HAM secara jelas mendukung perlindungan terhadap lingkungan yang layak huni sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa ditawar.

Selain kerusakan lingkungan, Komnas HAM juga mengingatkan potensi konflik sosial akibat kegiatan tambang.

Menurut Anis, keberadaan tambang di tengah masyarakat berisiko memicu konflik horizontal antara warga yang mendukung kegiatan tambang dan yang menolak karena dampaknya terhadap ekosistem dan sumber penghidupan.

Izin Dicabut, Tapi Tanggung Jawab Belum Usai

Dalam pekan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah tersebut. Keempatnya milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Komnas HAM menyambut baik langkah pencabutan ini sebagai bentuk perlindungan lingkungan dan penegakan hukum. Namun, pencabutan izin disebut belum cukup untuk memulihkan kondisi yang sudah terlanjur rusak.

“Langkah ini harus diikuti dengan tindakan konkret pemulihan hak masyarakat setempat, termasuk pemulihan ekosistem dan restorasi bekas tambang,” kata Anis.

Satu perusahaan, PT Gag Nikel, masih memegang izin aktif karena dalam peninjauan ditemukan bahwa aktivitas tambangnya dinilai sesuai prosedur dan tidak menimbulkan dampak lingkungan besar.

Meski demikian, aktivitas perusahaan ini tetap dihentikan sementara untuk evaluasi lanjutan.

Komnas HAM Akan Turun Langsung

Untuk memastikan kondisi di lapangan dan mendapatkan data akurat, Komnas HAM akan menurunkan tim pemantau ke Raja Ampat dalam waktu dekat.

Pemantauan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam soal proses perizinan, dampak aktivitas tambang terhadap masyarakat, dan langkah pemulihan yang sudah atau belum dilakukan pemerintah dan perusahaan.

“Dari pemantauan itulah nanti kami akan mendapatkan fakta-fakta informasi lebih lanjut tentang seluruh proses, terkait situasi masyarakat, kondisi lingkungan, dan proses hukum,” tutur Anis.

Saurlin menambahkan bahwa tim pemantau akan melakukan kunjungan ke lokasi dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk dari perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak.

Catatan Penting untuk Pemerintah

Komnas HAM menekankan bahwa penanganan kasus tambang di Raja Ampat harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak, terutama pemerintah pusat dan daerah, dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Menurut lembaga tersebut, paradigma pembangunan yang berbasis eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan partisipasi masyarakat justru akan menimbulkan persoalan jangka panjang yang lebih besar.

“HAM dan lingkungan hidup bukan dua isu terpisah. Mereka saling terkait. Ketika lingkungan rusak, maka kehidupan masyarakat juga ikut terancam. Maka pendekatan berbasis hak harus menjadi arus utama dalam setiap kebijakan sumber daya alam,” pungkas Anis. []

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, Rabu 14 Mei 2025.

“Komnas HAM tentu pertama meminta investigasi dari TNI dan jajarannya secara transparan dan akuntabel,” ujarnya dikutip dari Kompas TV, Kamis 15 Mei 2025.

Ia mengatakan, pihaknya meminta hasil investigasi terhadap insiden ini dipublikasikan agar semua masyarakat Indonesia menyetahuinya.

Uli menegaskan, Komnas HAM menginginkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap insiden ledakan di Garut, juga prosedur pemusnahan amunisi secara keseluruhan.

“Memastikan SOP-nya, menjamin adanya keselamatan pekerjanya, termasuk juga warga publik dan pekerja yang melakukan pemusnahan amunisi ini mempunyai kualifikasi, kompetensi terkait dengan pemusnahan amunisi melalui proses sertifikasi, pelatihan, dan yang lainnya,” paparnya.

Uli juga membeberkan sejumlah langkah yang dilakukan Komnas HAM usai adanya insiden ledakan yang menelan belasan korban jiwa ini.

“Komnas HAM sendiri melakukan pemantauan di lokasi, minta keterangan pada warga dan kami akan koordinasi juga dengan TNI, TNI AD, dan pihak lainnya,” jelasnya.

Uli mengungkapkan, Komnas HAM meminta keterangan dari saksi masyarakat yang ada di lokasi terlebih dahulu.

“Kami nanti ke depan kami akan minta keterangan ke TNI AD, kepolisian, kemudian juga pihak-pihak terkait, termasuk RSUD Pemeungpeuk, dan juga BKSDA, serta pihak-pihak lain yang perlu kami diminta keterangannya,” ucapnya.

Terkait keterangan yang digali pihaknya, Uli mengatakan, pihaknya berupaya mendalami terkait kegiatan pemusnahan amunisi secara keseluruhan.

SOP atau prosedur yang dilakukan TNI AD dalam pemusnahan amunisi, serta pelibatan warga sipil di dalamnya.

Uli juga memaparkan, pihaknya ingin melihat dan memastikan lebih jauh terkait keamanan dan keselamatan saat pemusnahan amunisi, khususnya terkait dengan hak asasi manusia di dalamnya, hak hidup, dan hak-hak yang lainnya.

Ketika ditanyai mengenai adanya kesalahan prosedur, Uli mengatakan, ia tidak dapat menyimpulkan mengenai hal tersebut.

“Kami masih mengumpulkan barang bukti dan saksi,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya belum mendapatkan protokol atau SOP pemusnahan amunisi kedaluwarsa dari TNI.

“Kami akan berkoordinasi dengan TNI untuk meminta protokol dan SOP tersebut,” ucap Uli. []

Dana besar tersebut kata Natalius Pigai untuk menyukseskan program yang sudah dirancang setidaknya selama satu tahun ke depan.

“Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya” kata Natalius di Jakarta Selasa 22 Oktober 2024.

Dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian HAM, Natalius menyebut bahwa pihaknya tidak akan sesuai dengan kebutuhan.

“Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia,” ujarnya.

“Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan,” sambung Natalius Pigai

Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyampaikan ide pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

“Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho,” tukasnya.

Piga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah.

Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

“Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi di dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah, makan siang bergizi, kan kita yang nanti ikut itu. Karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong,” pungkasnya. []

Anaknya almarhum menduga anggota TNI berpangkat kopral satu, berinisial HB terlibat dalam pembakaran rumah ayahnya.

Eva Meliani Pasaribu pun melaporkan hal tersebut ke Komnas HAM dengan didampingi LBH Medan dan LBH Pers, Senin 15 Juli 2024.

Mereka membawa sejumlah bukti yang mengarah ke dugaan pembunuhan berencana.

“Saya dan pihak keluarga mendiang bapak saya, Sempurna Pasaribu, meyakini bahwa si oknum tersebut, Koptu HB, ikut terlibat dalam kasus kematian dari orang tua saya tersebut,” kata Eva, Senin (15/7/2024).

Direktur LBH Medan Irvan Saputra mengaku pihaknya langsung diperiksa untuk proses penyelidikan oleh Komnas HAM. Sebelumnya, mereka telah melapor ke usat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) mengenai dugaan keterlibatan personel TNI dalam pembakaran rumah Sempurna Pasaribu.

Bukt-bukti yang dibawah LBH Medan ke Komnas HAM juga sama dengan yang dibawa ke Puspom AD, antara lain pemberitaan di media daring oleh almarhum Sempurna Pasaribu, bukti percakapan almarhum yang sempat meminta perlindungan kepada kepolisian, yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo, dan riwayat percakapan telepon antara Koptu HB dan pemimpin redaksi Tribratatv.com untuk menurunkan berita.

Irvan menilai penyelidikan independen Komnas HAM dapat menjadi pembanding penyelidikan yang kini dilakukan polisi. Komnas HAM disebut dapat membuka penyelidikian terkait dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini.

“Kami juga meminta Komnas HAM untuk memanggil pihak-pihak terkait, seperti Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Karo, dan Denpom atau Pangdam terkait ini. Keluarga memohon kepada Komnas HAM karena hak asasi dari keluarga, yaitu hak hidup dilindungi dan dijamin oleh konstitusi,” kata Irvan dikutip Kompas.id.

Setelah melapor ke Komnas HAM, Irvan mengaku pihaknya juga akan membuat laporan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pasalnya, terdapat dua anak yang menjadi korban pembakaran, yakni anak Eva (3 tahun) dan adiknya (12 tahun).

Pihak kepolisian sendiri telah menetapkan tiga tersangka pembunuhan dan pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Tiga tersangka tersebut berinisial RAS, YT, dan B.

“Tiga orang tersangka yang sudah ditetapkan hari ini adalah kaki tangan saja. Karena tiga orang ini tidak ada korelasinya dengan kerja-kerja dari korban. Korban adalah seorang jurnalis yang melakukan pemberitaan berulang-ulang tentang lokasi perjudian milik anggota TNI. Kami menduga ada pihak atau dalang utamanya,” kata Irvan.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Kristomei Sianturi mengaku pihaknya akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam pembakaran Sempurna Pasaribu.

“TNI AD, dalam hal ini Puspomad, akan menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan karena lokus (tempat) kejadian ada di wilayah Kodam I/BB,” kata Kristomei, Sabtu (13/7). []

Menurut Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah, pihaknya memastikan bakal menangani kasus pembunuhan Vina secara transparan.

“Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan keluarga Vina melalui kuasa hukumnya,” kata Anis Hidayah di Cirebon, dikutip dari Kompas TV Jumat, 31 Mei 2024.

Ia mengatakan, ada dua aduan yang kini ditangani oleh Komnas HAM.

Yakni terkait dugaan penyiksaan dalam kasus Vina dan upaya pemulihan trauma yang dialami keluarga korban.

Menurut Anis, proses penanganan aduan ini masih berjalan dengan menggali informasi dan meminta keterangan lebih lanjut dari keluarga Vina di Cirebon.

“Kami menindaklanjuti mendatangi kediaman keluarga Vina untuk meminta sejumlah keterangan,” bebernya.

Selain keluarga korban, kata dia, Komnas HAM juga sudah mengumpulkan dan mendalami keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk Polda Jabar yang kini menangani kasus tersebut.

Kata Anis, sejauh ini total ada 20 orang yang diperiksa sebagai saksi, serta satu instansi yang telah dimintai keterangan, utamanya soal kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada Agustus 2016.

Pertama, dia mengapresiasi Polda Papua yang membuka sub-panitia daerah (panda) di Timika.

“Saya apresiasi Polda Papua yang pada rekrutmen tahun ini dengan membuka sub panda di Timika dan panda di Jayapura. Langkah ini mempermudah anak-anak Papua untuk mengikuti tes,” kata Fritz dalam keterangan tertulis, Senin 20 Mei 2024.

Kedua, Fritz juga mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal batas usia rekrutmen yang tadinya maksimal 21 tahun menjadi 25 tahun.

Fritz mengatakan kebijakan ini memperluas kesempatan bagi pemuda di Papua untuk memiliki karier di kepolisian.

“Usia dari 21 menjadi 25, terutama secara khusus bagi anak-anak Papua,” ucap dia.

Ketiga, Fritz kemudian mengapresiasi kebijakan Kapolri soal kuota 2.000 calon siswa baru untuk pendidikan Polri di tahun ini. Apalagi, lanjut Fritz, 70 persen dari jumlah tersebut diutamakan untuk anak-anak asli Papua.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas kebijaksanaannya memberikan kuota 2.000 untuk Polda Papua tahun ini,”pujinya.

Hal itu dia sampaikan saat mengetahui kekerasan bersenjata di Papua merenggut 8 nyawa manusia dalam sebulan terakhir.

Dia menuturkan, evaluasi perlu dilakukan pada tataran operasi, komando, dan pengendalian keamanan dalam penanganan setiap kekerasan bersenjata.

Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk memperbaiki kebijakan keamanan di Papua.

“Komnas HAM kembali menekankan standar perlindungan HAM baik dalam situasi konflik maupun nonkonflik bahwa semua pihak, baik aparatur sipil, aparat keamanan, maupun kelompok sipil bersenjata harus menjamin keselamatan warga sipil,” kata Atnike, Minggu 14 Februari 2024.

Komnas HAM mendorong pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk senantiasa menggunakan pendekatan yang terukur dalam menghadapi konflik dan kekerasan di Papua.

“Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan perlindungan HAM warga sipil, maupun aparat TNI dan Polri yang bertugas di lapangan,”ujarnya.

Dia merinci dari catatan Komnas HAM, beberapa kasus kekerasan di Papua antara Maret-April 2024, setidaknya delapan meninggal dunia (lima personel TNI/Polri, satu sipil dewasa, dua anak-anak).

Serta sembilan korban luka (empat warga sipil dan lima anggota TNI/Polri) dan dua orang perempuan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Bahkan terbaru, Komandan Rayon Militer (Danramil) 1703-04/Aradide Oktovianus Sokolray ditembak mati oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Ia ditembak OPM saat mengendarai sepeda motor sendirian, bahkan saat roboh OPM melah membantainya menggunakan senjata tajam.

Komnas HAM pun mengingatkan, sederet kasus kekerasan bersenjata di Papua sebulan terakhir membuktikan bahwa siapa saja dapat menjadi korban.

Negara didesak untuk memastikan penegakan hukum yang adil bagi korban.

“Untuk itu, Komnas HAM mendorong agar pemerintah mengedepankan penegakan hukum terhadap setiap pelaku kekerasan di Papua dan serta perlindungan dan keadilan bagi para korban,” kata Atnike.

Komnas HAM mendorong Pemerintah untuk terus mengupayakan penguatan ekosistem damai di Papua dengan menjamin adanya layanan publik yang prima dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian lokal.

“Hal ini penting untuk menekan eskalasi konflik dan kekerasan di Papua,”pungkasnya. []

Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo mengatakan pertemuan nanti dalam rangka mencari penyelesaian antara kedua pihak yang tak kunjung selesai.

“Dalam rangka mediasi, kami jadwalkan mengundang PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta, juga eks warga Kampung Bayam pada 5 Maret 2024,” kata Prabianto, Senin, 19 Februari 2024.

Belum lama ini, Prabowo menjelaskan, bahwa pihaknya telah berkunjung ke Kampung Susun Bayam dan bertemu dengan warga.

Akan tetapi, kunjungan tersebut terkait pelaksanaan Pemilu 2024, tidak ada kaitannya dengan pertemuan nanti.

“Kunjungan itu dalam rangka pemantauan Pemilu 2024. Bukan penanganan kasus,” jelas Prabianto.

Sebelumnya, eks warga Kampung Bayam mengirimkan surat aduan kepada Komnas HAM pada 9 Januari 2024 lalu. Dalam aduannya, eks warga Kampung Bayam mengaku keberatan tentang biaya atribusi dan kejelasan tempat tinggal di Kampung Susun Bayam (KSB) yang kini jadi polemik.

Eks warga Kampung Bayam pun memohon kepada Komnas HAM untuk melindungi mereka.

“Kami memohon kepada Komnas HAM untuk melakukan serangkaian upaya perlindungan, pendampingan, pengawasan dan penindakan atas peristiwa ini dengan selalu memperhatikan Hak Asasi Manusia warga kampung bayam yang dilanggar oleh PT Jakpro, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepolisian Resor Jakarta Utara,” bunyi surat tersebut. (*)

Kuasa hukum empat warga Kampung Bayam, Muhammad Didi mengaku dirinya telah mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Komnas HAM terhadap kliennya.

“Melalui surat ini kami memohon kepada Komnas HAM untuk melakukan serangkaian upaya perlindungan, pendampingan, pengawasan dan penindakan atas peristiwa ini dengan selalu memperhatikan hak asasi manusia warga Kampung Bayam yang dilanggar oleh PT Jakpro, Pemprov DKI Jakarta, Kepolisian Resor Jakarta Utara,” kata Didi, Jumat, 12 Januari 2024.

Naik ke tahap penyidikan

Didi mengatakan laporan yang dibuat PT Jakpro terhadap eks warga Kampung Bayam kini telah masuk tahap penyidikan. Dia mengaku sudah menerima surat panggilan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara.

“Tanggal 9 Januari klien kami mendapatkan secara bersamaan SPDP sekaligus surat panggilan tanpa memperhatikan kesiapan klien kami,” ujar Didi.

Menurut dia, surat panggilan dan SPDP justru mencederai proses mediasi yang telah terjadi di antara kedua belah pihak yang berseteru.

Didi menyebutkan, eks warga Kampung Bayam dan perwakilan PT Jakpro bernama Hikmat telah bertemu membicarakan mediasi pada Senin, 8 Januari 2024 kemarin di Mapolres Jakarta Utara.

Bahkan, Budiman menyebut Prabowo menjadi bagian dari demokrasi Indonesia dalam 25 tahun terakhir.

Salah satu keluarga korban penculikan, Paian Siahaan yang merupakan ayah dari Ucok Munadar Siahaan, satu di antara 13 aktivis yang hilang di era kepemimpinan Soeharto, mengaku terkejut dengan apa yang dikatakan Budiman Sudjatmiko.

“Saya sangat terkejut dengan informasi ini, di mana Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo itu bukan pelanggaran, tapi tugas negara,” kata Paian saat konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil, kemarin.

Padahal, lanjut Paian, dirinya selama 25 tahun menunggu kepastian dan keberadaan anaknya tersebut dan sudah melaporkan ke Komnas HAM, namun prosesnya tidak pernah berlanjut sehingga membuat dirinya hampir putus asa.

“Setelah Komnas HAM melakukan penyelidikan dan hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Agung, sampai hari ini Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan. kasus ini bolak-balik saja antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Kembali soal pernyataan Budiman Sudjatmiko, dia menilai untuk menggiring generasi muda, khususnya kaum Gen Z yang tidak mengetahui sejarah. Bahkan, dia curiga ingin membuat pengaruh yang tidak baik.

PAPUA, Eranasional.com – Penyanderaan dan ancaman penembakan terhadap pilot Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) memperkeruh suasana di Papua.

Hal itu disampaikan Komisi Hak Asasi Manuasia (Komnas HAM).

“Komnas HAM mengecam pendanyeraan ancaman terhadap Pilot Susi Air oleh TPNPB OPM,”ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Sabtu (27/5/2023).

“Penyanderaan yang dilakukan TPNPB-OPM terhadap Philip Mark Mehrtens adalah tindakan kejahatan, yang telah memperkeruh situasi di Papua,”tegasnya.

Karena kata dia hal itu akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (02/05/2023).

“Baru saja Presiden memimpin rapat internal kabinet yang dihadiri oleh 19 menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, dan kepala lembaga negara terkait yang membicarakan tentang follow up, rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu, sebagaimana diputuskan atau ditetapkan oleh Komnas HAM HAM,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan pers usai menghadiri Ratas.

Sebelumnya, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 Presiden memerintahkan kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Mahfud mengatakan, penyelesaian nonyudisial ini menitikberatkan kepada korban dan bukan pelaku.

“Ini ditekankan bahwa rekomendasi ini adalah menitikberatkan perhatiannya pada korban, bukan pada pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karena kalau menyangkut pelaku, itu menyangkut penyelesaian yudisial yang nanti harus diputuskan oleh Komnas HAM bersama DPR, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah,” ujar Mahfud.

Selain itu, dalam rekomendasi penyelesaian nonyudisial tersebut pemerintah mengakui bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat telah terjadi di Indonesia. Pemerintah, lanjut Mahfud, menyesali terjadinya peristiwa tersebut.

“Jadi yang kita lakukan ini adalah fokus pada korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang berdasar temuan Komnas HAM ada 12 peristiwa dan peristiwa itu tentu tidak bisa ditambah oleh pemerintah karena menurut Undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat atau bukan itu adalah Komnas HAM, dan Komnas HAM merekomendasikan 12 [peristiwa] yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu,” lanjutnya.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan peluncuran upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara nonyudisial yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni di Aceh. Namun, Mahfud menyampaikan bahwa rencana peluncuran tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut.

“Data sudah ada sumbernya nanti akan di-crosscheck lagi. Bentuk yang akan diluncurkan sebagai bentuk penyelesaian di dalam kick off itu mungkin bentuknya adalah taman belajar atau living park tentang hak asasi,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Komisi Nasiona Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan penerbitan Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Sebab, kata dia, Perppu tersebut tidak dibahas secara terbuka kepada publik.

Atnike mengatakan, keterbukaan kepada publik itu berarti pelibatan masyarakat secara aktif dan substansial. Hal tersebut, kata dia, sudah dijamin dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

“Asas keterbukaan publik itu termasuk didalamnya hak partisipasi dan keterbukaan informasi harus dihormati dan dipenuhi oleh negara,” kata Atnike pada Sabtu 14 Januari 2023.

Atnike mengatakan alasan kegentingan yang memaksa penerbitan Perppu Cipta Kerja belum terpenuhi dalam indikator perspektif pelaksanaan hak asasi manusia oleh pemerintah.

Bahkan, menurut dia, penerbitan Perppu Cipta Kerja malah meniadakan keterlibatan masyarakat.

“Dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan cacat formil UU Cipta Kerja adalah minimnya pelibatan masyarakat secara substansial.

Dengan terbitnya perppu tersebut justru hak masyarakat malah semakin ditiadakan,” kata dia dalam keterangan tertulis.

Terakhir, Atnike mengatakan penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu bertentangan dengan perintah MK yang menyebut harus ada perbaikan dalam kurun waktu dua tahun.

Ia mengatakan dalam jangka waktu tersebut, seharusnya pemerintah segera menampung aspirasi masyarakat seluas-luasnya guna melaksanakan putusan MK tersebut.

“Partisipasi tersebut meliputi hak untuk didengar pendapat dan sikapnya tanpa adanya paksaan, meliputi; hak utuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, hak mendapatkan jawaban atas pendapatnya,” kata Atnike.

Oleh sebab itu, Atnike mengatakan Komnas HAM mendesak pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang pembahasan Perppu Cipta Kerja.

Hal tersebut, kata dia, untuk memenuhi unsur partisipasi substansial masyarakat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh MK.

“Kami juga mendorong DPR untuk membuka ruang dialog dengan kelompok kepentingan atas Perppu Cipta Kerja,” ujarnya.

Penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja terus muncul dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Hari ini ribuan massa buruh turun ke jalan untuk menolak beleid yang diterbitkan di akhir tahun lalu itu.

“Kami minta peraturan PHK dihapus. Tidak memutus kontrak tiba-tiba tanpa alasan jelas,” kata salah satu karyawan PT Indonesia Epson Industry Bekasi, Fadilah Nur Rahma, di lokasi unjuk rasa, Sabtu, 14 Januari 2023.

JAKARTA, Eranasional.com- Komisi III DPR RI berharap kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdy Sambo berjalan hingga tuntas dan transparan.

Dengan alasan tersebut, lembaga legislatif tersebut akan menggelar rapat bersama dengan Komnas HAM, Kompolnas, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada hari ini, Senin (22/8/2022).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman rapat bersama dengan Komnas HAM dan LPSK sudah diagendakan lembaganya.

Menurutnya, rapat kali ini sejatinya dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut dari Komnas HAM hingga Kompolnas. Hal itu, sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja dari tiap mitra Komisi III.

“Tentu yang juga akan dibahas adalah kinerja masing-masing mitra terkait kasus pembunuhan Brigadir J,” ujar Habiburokhman kepada awak media, Minggu (21/8/2022).

Masih menurut Habiburokhman, pihaknya ingin semua mitra Komisi III menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tujuannya untuk mempercepat pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J.

“Prinsipnya kami ingin semua mitra menjalankan tupoksinya masing-masing demi mempercepat pengusutan kasus tersebut,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kasus tewasnya Brigadir J dipenuhi berbagai kejanggalan sejak awal mencuat. Brigadir J baru diketahui tewas setelah 3 hari terjadinya peristiwa penembakan pada Jumat (8/7) sore.

Pada awal kasus ini diungkap ke publik, disebutkan Brigadir J tewas usai terlibat baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer (RE atau E) di rumah dinas Kadiv Propam Polri di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan (Jaksel).

Atas kejanggalan-kejanggalan yang muncul, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk membuat terangnya kasus ini. Belakangan terungkap, Brigadir J tewas ditembak dan peristiwa meninggalnya direkayasa.

Polri menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Di antaranya Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. (scm)