Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara yang berbeda kepada masing-masing terdakwa, mulai dari 1 tahun 6 bulan hingga 3 tahun penjara.

Selain pidana pokok, dua terdakwa yakni Sersan Dua Edi Sudarko dan Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan sikap dan tanggung jawab seorang prajurit TNI.

“Perbuatan para terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak citra institusi TNI,” ujar hakim saat membacakan pertimbangan putusan.

Hakim juga menegaskan bahwa tindakan para terdakwa mengakibatkan dampak serius bagi korban. Akibat penyiraman air keras tersebut, Andrie Yunus mengalami trauma serta gangguan permanen pada penglihatannya.

“Korban mengalami cacat permanen pada mata yang mengakibatkan tidak dapat membaca sebagaimana mestinya,” kata hakim.

Dalam pertimbangannya, majelis mengungkap bahwa masing-masing terdakwa memiliki peran berbeda dalam kasus tersebut, mulai dari pihak yang memprovokasi, merencanakan hingga melaksanakan aksi penyiraman air keras terhadap korban.

Sebelumnya, oditur militer menuntut seluruh terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Namun, majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman yang berbeda sesuai tingkat keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing terdakwa dalam perkara yang menjadi sorotan publik tersebut. []

Ia mengingatkan bahwa kehadiran saksi adalah kewajiban yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang.

Sebab keterangan saksi menjadi materi penting untuk memperkuat vonis yang nantinya akan dijatuhkan dalam perkara tersebut.

“Perlu diingat bahwa yang bersangkutan warga negara juga punya kewajiban untuk hadir di sini. Kalau nggak saya punya kewenangan itu untuk menghadirkan, 152 pasalnya,” tegas Hakim Kolonel Chk Fredy di Pengadilan Militer II-08, Jakarta, Rabu (28/4/2026) lalu.

Bahkan ia juga menyebut majelis hakim memiliki kewenangan untuk mendatangkan secara paksa para saksi yang telah ditetapkan, demi kelancaran proses persidangan perkara.

“Dalam hal saksi tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa saksi itu tidak akan hadir, hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke pengadilan,” tuturnya.

Karena menjadi saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang di dalam suatu bidang pengadilan untuk akan memberikan keterangan, maka yang bersangkutan wajib dihadirkan atau mendapatkan konsekuensi hukum.

“Dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pidananya di KUHP, (Pasal) 285,” tegas Fredy.

Di mana di dalam Pasal 285 UU Nomor 1 Tahun 2023, Hakim Chk Fredy menyebut ancamannya bisa dipenjara sampai 9 bulan atau denda dengan kategori II.

Bunyi pasalnya adalah:

Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta, bagi perkara pidana; atau pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta, bagi perkara lain. []

Koalisi masyarakat sipil menegaskan tidak ada satu pun pihak yang dapat memaksa aktivis KontraS itu.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menilai penolakan tersebut merupakan hak Andrie sebagai korban yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Penolakan tersebut merupakan hak Andrie Yunus selaku korban yang dilindungi hukum, dan tidak ada entitas yang dapat memaksanya memberikan kesaksian,” ujar Ardi dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2026).

Ardi juga menyoroti adanya ancaman pidana yang disampaikan hakim Mahkamah Militer terhadap Andrie apabila tidak hadir sebagai saksi.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan militer.

“Ini menjadi pertanda bahwa reformasi peradilan militer adalah sebuah keharusan, setelah hampir dua dekade mengalami stagnasi yang berdampak pada praktik impunitas,” katanya.

Sejak awal, Andrie Yunus disebut telah menyatakan penolakan agar kasusnya disidangkan di pengadilan militer.

Ia bahkan menyampaikan mosi tidak percaya kepada publik pada 3 April 2026.

Serta mengajukan hal tersebut dalam uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Mahkamah Konstitusi.

Ardi menilai sikap majelis hakim yang mengancam sanksi pidana terhadap Andrie berpotensi menjadikannya korban untuk kedua kalinya. []

Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus yang dinilai mencederai prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Koordinator aksi, Agnes Emil, menegaskan bahwa peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak boleh dianggap sebagai kasus biasa, terlebih jika terdapat dugaan keterlibatan aparat negara.

Agnes secara terbuka mendesak Prabowo Subianto untuk mengevaluasi posisi Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan. Menurutnya, dugaan keterlibatan oknum dari Badan Intelijen Strategis dalam kasus ini menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara transparan dan akuntabel.

Ia menilai bahwa jika dugaan tersebut benar, maka hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya di sektor pertahanan. Lebih jauh, Agnes mengingatkan bahwa supremasi sipil merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi, sehingga segala bentuk intimidasi atau kekerasan terhadap warga sipil harus ditindak tegas.

Dalam orasinya, Agnes juga menyoroti belum adanya pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan terkait kasus tersebut. Ia menilai sikap diam tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama karena institusi yang disebut-sebut memiliki keterkaitan berada dalam lingkup koordinasi pertahanan negara.

Menurutnya, sebagai pejabat publik, Menteri Pertahanan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan klarifikasi sekaligus menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat sipil. Ia juga menegaskan pentingnya permintaan maaf secara terbuka apabila terdapat unsur kelalaian atau keterkaitan dalam kasus tersebut.

]]> https://daerah.eranasional.com/101107/aktivis-gelar-aksi-di-istana-soroti-dugaan-keterlibatan-oknum-dan-minta-evaluasi-menhan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100636/kasus-air-keras-aktivis-kontras-empat-prajurit-tni-didakwa-dan-motif-mulai-terbuka https://eranasional.com/100636/kasus-air-keras-aktivis-kontras-empat-prajurit-tni-didakwa-dan-motif-mulai-terbuka#respond Thu, 16 Apr 2026 08:55:19 +0000 https://eranasional.com/100636/kasus-air-keras-aktivis-kontras-empat-prajurit-tni-didakwa-dan-motif-mulai-terbuka Jakarta, ERANASIONAL.COM – Perkembangan terbaru dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus mulai mengungkap latar belakang dugaan motif pelaku. Aparat penegak hukum militer menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tindakan tersebut diduga dilatarbelakangi oleh motif pribadi, bukan semata-mata terkait aktivitas korban sebagai pegiat HAM.

Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Chk Andri Wijaya, menjelaskan bahwa kesimpulan sementara tersebut diperoleh dari proses penyidikan yang telah dilakukan terhadap para terdakwa. Ia menegaskan bahwa motif yang mengarah pada dendam pribadi masih terus didalami untuk memastikan keterkaitan langsung dengan tindakan kekerasan yang terjadi.

Menurutnya, informasi yang lebih rinci mengenai motif tersebut akan diungkap secara lengkap dalam sidang pembacaan dakwaan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir April 2026. Dalam persidangan tersebut, jaksa militer akan memaparkan konstruksi perkara secara menyeluruh, termasuk kronologi, peran masing-masing terdakwa, serta latar belakang yang melandasi tindakan mereka.

Kasus ini sendiri menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat militer sebagai terdakwa, serta korban yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam isu hak asasi manusia. Andrie Yunus diketahui menjabat sebagai Wakil Koordinator di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebuah lembaga yang kerap menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Selain mengungkap motif, pihak oditurat militer juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Andri Wijaya menyampaikan bahwa proses hukum masih bersifat dinamis, dan tidak menutup kemungkinan munculnya tersangka baru apabila dalam persidangan ditemukan fakta-fakta tambahan.

]]> https://eranasional.com/100636/kasus-air-keras-aktivis-kontras-empat-prajurit-tni-didakwa-dan-motif-mulai-terbuka/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100081/kasus-air-keras-aktivis-kontras-tni-umumkan-penyerahan-jabatan-kabais https://eranasional.com/100081/kasus-air-keras-aktivis-kontras-tni-umumkan-penyerahan-jabatan-kabais#respond Wed, 25 Mar 2026 21:38:38 +0000 https://eranasional.com/100081/kasus-air-keras-aktivis-kontras-tni-umumkan-penyerahan-jabatan-kabais Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengungkap perkembangan terbaru dalam penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dugaan keterlibatan oknum aparat dan menimbulkan perhatian luas dari masyarakat sipil maupun organisasi hak asasi manusia.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa institusinya telah mengambil langkah penting sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban internal. Salah satu langkah tersebut adalah penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI yang sebelumnya dijabat oleh Yudi Abrimantyo.

Dalam keterangan pers yang disampaikan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Aulia menegaskan bahwa penyerahan jabatan tersebut dilakukan pada hari ini sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Ia menyebut bahwa langkah ini merupakan bagian dari mekanisme internal yang ditempuh TNI dalam merespons kasus yang tengah menjadi perhatian publik.

Meski demikian, Aulia tidak memberikan penjelasan rinci mengenai apakah penyerahan jabatan tersebut diikuti dengan pergantian pejabat secara definitif atau hanya bersifat sementara selama proses penyelidikan berlangsung. Pertanyaan dari awak media terkait hal tersebut juga belum dijawab secara detail, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi mengenai langkah lanjutan yang akan diambil oleh institusi militer tersebut.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri terjadi dalam konteks yang masih terus didalami oleh tim penyelidik internal TNI. Hingga saat ini, empat anggota dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah ditetapkan sebagai terduga pelaku. Mereka masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Keempat terduga tersebut saat ini masih menjalani proses pemeriksaan intensif guna mengungkap kronologi kejadian serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. TNI menegaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan profesional untuk memastikan bahwa setiap fakta dapat terungkap secara objektif.

Kuasa hukum Andrie, M. Fadhil Alfathan, mengaku terkejut dengan langkah institusi militer tersebut. Ia menyoroti bahwa sebelumnya pihak TNI menyampaikan penyelidikan internal baru dimulai pada malam hari sebelumnya, namun dalam waktu singkat telah diumumkan adanya empat prajurit yang diamankan. Kecepatan ini, menurutnya, perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan spekulasi di publik.

Fadhil menegaskan bahwa proses penegakan hukum seharusnya berjalan secara hati-hati dan berbasis bukti yang kuat. Ia mempertanyakan dasar penetapan keempat prajurit sebagai pihak yang diamankan, terlebih hingga saat ini status mereka belum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pandangannya, transparansi menjadi hal krusial, terutama dalam kasus yang menyangkut serangan terhadap pembela hak asasi manusia.

Di sisi lain, penyelidikan juga tengah berjalan di Polda Metro Jaya. Aparat kepolisian telah mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi. Koordinasi antara penyelidikan militer dan kepolisian ini menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau bahkan perbedaan kesimpulan jika tidak dilakukan secara sinkron.

Fadhil menyampaikan kekhawatirannya bahwa langkah cepat tersebut dapat mengaburkan fakta yang sebenarnya. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang diamankan bukan pelaku utama dalam peristiwa penyiraman air keras tersebut. Menurutnya, ada risiko bahwa kasus ini dipersempit menjadi tindakan individual semata, padahal bisa saja terdapat motif atau jaringan yang lebih luas di balik serangan tersebut.

Sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Fadhil menekankan pentingnya melihat kasus ini dalam konteks perlindungan terhadap pembela HAM. Ia menilai bahwa serangan terhadap aktivis tidak boleh dipandang sebagai peristiwa kriminal biasa, melainkan harus ditelusuri kemungkinan adanya ancaman sistematis terhadap kebebasan sipil.

]]> https://eranasional.com/99922/tni-amankan-4-anggota-terkait-serangan-air-keras-lbh-jakarta-angkat-suara/feed 0 Aditya https://eranasional.com/99856/dpr-kritik-lambannya-pengusutan-teror-air-keras-ke-aktivis-kontras https://eranasional.com/99856/dpr-kritik-lambannya-pengusutan-teror-air-keras-ke-aktivis-kontras#respond Mon, 16 Mar 2026 12:15:35 +0000 https://eranasional.com/99856/dpr-kritik-lambannya-pengusutan-teror-air-keras-ke-aktivis-kontras Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Sorotan terhadap penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia kembali menguat setelah anggota parlemen menyampaikan kritik terbuka terhadap aparat penegak hukum. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, secara tegas mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap pelaku penyerangan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Menurut Rieke, tindakan kekerasan dengan menggunakan air keras merupakan bentuk kejahatan yang sangat brutal dan tidak dapat ditoleransi dalam negara yang menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia. Ia menilai aparat kepolisian semestinya dapat bertindak cepat dalam menangkap pelaku, terutama karena sejumlah bukti visual seperti rekaman kamera pengawas atau CCTV disebut-sebut telah memperlihatkan sosok yang diduga sebagai pelaku di lokasi kejadian.

Rieke menyampaikan pandangannya melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, ia mempertanyakan lambatnya proses pengungkapan kasus tersebut, terlebih ketika wajah yang diduga sebagai pelaku disebut telah beredar luas di berbagai platform media sosial.

Ia menilai bahwa apabila bukti visual sudah tersedia, maka aparat penegak hukum seharusnya memiliki dasar yang cukup untuk mempercepat proses identifikasi dan penangkapan. Kritik tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlambatan penanganan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kasus kekerasan terhadap aktivis tidak ditangani secara serius.

Dalam pernyataannya, Rieke juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi langsung kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut diusut secara tuntas. Ia menilai perintah tersebut seharusnya menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk bekerja secara maksimal tanpa keraguan dalam menegakkan hukum.

Sebagai anggota legislatif, Rieke menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman. Oleh karena itu, proses penyelidikan yang transparan dan cepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Rieke juga menyinggung kemungkinan adanya pihak lain di balik aksi kekerasan tersebut. Ia menilai penting bagi aparat kepolisian untuk tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual atau pihak yang memerintahkan penyerangan tersebut.

Selain menyoroti kasus penyerangan terhadap aktivis KontraS, Rieke turut mengangkat kasus lain yang menurutnya juga perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Ia menyinggung kasus pembunuhan seorang warga bernama Ermanto yang terjadi di wilayah Bekasi. Menurutnya, kedua kasus tersebut perlu diusut secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan bahwa penanganan perkara dilakukan secara setengah hati.

]]> https://eranasional.com/99856/dpr-kritik-lambannya-pengusutan-teror-air-keras-ke-aktivis-kontras/feed 0 Aditya https://eranasional.com/99853/kasus-air-keras-aktivis-andrie-yunus-kompolnas-minta-polri-bongkar-dalang-dan-motif https://eranasional.com/99853/kasus-air-keras-aktivis-andrie-yunus-kompolnas-minta-polri-bongkar-dalang-dan-motif#respond Mon, 16 Mar 2026 11:04:27 +0000 https://eranasional.com/99853/kasus-air-keras-aktivis-andrie-yunus-kompolnas-minta-polri-bongkar-dalang-dan-motif Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Desakan agar aparat penegak hukum mengungkap tuntas kasus penyerangan dengan air keras terhadap seorang aktivis hak asasi manusia terus menguat. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerja secara maksimal untuk membongkar pelaku utama, dalang di balik serangan, serta motif dari kejahatan tersebut.

Korban dalam kasus ini adalah aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang menjadi sasaran serangan air keras oleh orang tak dikenal. Insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat sipil karena dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap aktivis yang selama ini aktif menyuarakan isu hak asasi manusia dan keadilan.

Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menegaskan bahwa aparat kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh. Ia menilai Polri memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menelusuri pelaku hingga pihak yang mungkin berada di balik aksi kekerasan tersebut.

Menurut Anam, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Penegakan hukum yang jelas dinilai penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dalam kasus kekerasan terhadap aktivis.

Ia menegaskan bahwa polisi harus mengungkap kasus ini secara terang benderang, tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual yang merancang atau memerintahkan penyerangan tersebut. Selain itu, motif dari tindakan tersebut juga harus diungkap secara jelas agar masyarakat memahami latar belakang peristiwa tersebut.

Anam juga menyoroti bahwa penggunaan air keras sebagai alat penyerangan merupakan bentuk kejahatan yang sangat brutal dan tidak manusiawi. Serangan semacam ini tidak hanya menimbulkan luka fisik yang serius, tetapi juga berpotensi menyebabkan cacat permanen bagi korban. Dampak psikologis yang dialami korban juga bisa berlangsung dalam jangka panjang.

Menurutnya, tindakan semacam itu tidak dapat ditoleransi dalam negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Ia menilai penyerangan terhadap seorang aktivis juga berpotensi merusak iklim demokrasi karena dapat menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat sipil.

Peristiwa itu terjadi setelah perwakilan dari KontraS mendatangi lokasi rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont dan menyerukan agar pembahasan RUU tersebut ditolak, pada Sabtu (15/3/2025).

“Dini hari 16 Maret 2025, Kantor KontraS didatangi oleh 3 orang tidak dikenal (OTK) yang berusaha untuk masuk,” demikian ditulis dalam unggahan akun resmi KontraS, @kontras_update, sebagaimana dilihat pada Minggu (16/3/2025).

“Selain itu, rentetan panggilan dari nomor tidak dikenal juga dialami oleh staf kami yang melakukan aksi interupsi dalam rapat panitia kerja pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont, pada hari Sabtu, 15 Maret 2025,” lanjut keterangan KontraS tersebut.

Dalam unggahan itu, KontraS juga melampirkan sejumlah dokumentasi saat kantor mereka didatangi OTK dan tangkap layar panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal.

Selain itu, KontraS juga melampirkan sejumlah dokumentasi terkait sejumlah tentara yang berjaga di area Hotel Fairmont.

“Situasi ini menunjukkan ketakutan dari pihak-pihak yang terusik dan semakin membuktikan bahwa menyebar teror dan ketakutan adalah satu-satunya cara yang mereka pahami untuk membungkam publik dan masyarakat yang kritis pada tata kelola pelaksanaan pemerintah,” tulis unggahan tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagian sudah pindah ke Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Budi Gunawan mengatakan itu saat memberikan sambutan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).

Saat menyapa Prabowo Subianto, Budi Gunawan itu menyinggung kebersamaan Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan Presiden Jokowi akhir-akhir ini.

“Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Kita semua mengamati akhir-akhir ini Bapak Prabowo sering berpergian bersama Bapak Presiden Jokowi,” kata Budi Gunawan.

“Beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru Beliau,” sambungnya.

Dia juga menyinggung seringnya Prabowo Subianto mendampingi Presiden Jokowi ketika saat kunjungan kerja.

“Pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo,” ucap Budi Gunawan.

Menanggapi itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanto menilai pernyataan Budi Gunawan itu sebagai sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dia meminta Presiden Jokowi agar menegur Budi Gunawan.

“Kontras mendesak Presiden RI Joko Widodo menegur Kepala BIN Budi Gunawan yang terindikasi tidak profesional karena diduga melanggar asas penyelenggaraan intelijen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara,” tegas Fatia dalam keterangan tertulis, Jumat (24/3/2023).

Selain itu, Jokowi didesak agar meningkatkan sistem pengawasan intelijen negara. Ia berharap, BIN bisa menjadi lembaga yang profesional, obyektif, dan netral.

“Sebagaimana diamanatkan oleh UU Intelijen,” kata dia.

Kontras menilai, dua langkah itu perlu dilakukan karena sinyal dukungan Budi Gunawan yang menyebut aura Jokowi sudah pindah ke Prabowo merupakan bentuk pelanggaran asas penyelenggaran intelijen.

Pernyataan Budi Gunawan itu juga dinilai bisa disalahgunakan sebagai instruksi memobilisasi instrumen intelijen untuk memenangkan Prabowo sebagai capres 2024 nanti.

Fatia juga menyebut, kontroversi BIN bukan kali pertama terjadi di era kepemimpinan Budi Gunawan. BIN disebut sangat aktif terlibat dalam penanganan COVID-19, mulai dari kegiatan vaksinasi dengan mengetuk pintu rumah warga.

“Selain itu, BIN juga pernah terlibat dalam dalam sosialisasi terkait Rancangan KUHP. Hal ini jelas merupakan bentuk eksesifnya peran intelijen yang menjangkau aktivitas di luar tupoksinya,” ujar Fatia.

ERANASIONAL.COM- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima pegaduaan dari masyarakat atas dugaan tindak penyiksaan oleh oknum anggota Polres Halmaera Utara.

Hal itu ditulis dalam akun resmi Twitter @KontraS, Rabu (5/10/2022).

Dalam ciutan Twitter KontraS tersebut,  Adanya dugaan tindak pidana penyiksaan itu berawal dari status whatsApp, yang berujung pada tindakan tidak manusiawi terhadap Yolius (22).

Yolius Ongen pada 18/9/2022, 18.00 WIT lalu membuat unggahan di Whatsapp-nya bentuk ekspresi atas pandangannya terhadap kepolisian. Dari unggahan tersebut, membuatnya dicari oleh anggota Polres Resort Halmahera Utara.

Pada 20/9/2022 Ongen didatangi polisi di rumahnya lalu dipukul di bagian wajah hingga lebam di bawah mata sebelum ia tahu penyebabnya. Ia langsung dibawa ke Polres Halmahera Utara.

Setibanya di kantor polres, Ongen kembali mengalami tindakan sewenang-wenang dari aparat dan tindakan yang tidak manusiawi.

Ongen dimasukkan ke dalam kendang anjing sembari dipukuli, korban juga disuruh jalan jongkok, hingga berguling di aspal.

Ongen disuruh lari keliling lapangan voli sebanyak 5 kali sambil berteriak meminta maaf kepada anjing pelacak mereka. Korban terus mendapati tindakan tidak manusiawi selama di Polres Halmahera Utara. Polisi juga terus mengancam bahwa mereka bisa saja membunuhnya hingga tidak ada yang tahu. (fjr)

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan masih menunggu permintaan maaf Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti atas tuduhan bermain dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Papua.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi berkata pihaknya menunggu penjelasan Kontras dan pengacara Haris Azhar atas tudingan itu. Dia mempersilakan mereka untuk meminta maaf jika tak mampu menjelaskan ke publik.

“Pihak Pak Luhut ingin menjaga demokrasi yang sehat supaya terbiasa berekspresi yang beretika. Kalau salah, Pak Luhut selalu beri ruang untuk minta maaf. Enggak usah gengsi,” kata Jodi lewat keterangan tertulis, Rabu (1/9).

Jodi menjelaskan somasi sebagai upaya Luhut membela diri. Menurutnya, Luhut juga punya hak yang sama dengan orang lain dalam membela diri dari berbagai tuduhan.

Dia membantah pihaknya sewenang-wenang dengan melakukan somasi. Jodi mengatakan somasi disampaikan agar kebebasan berpendapat dilakukan dalam koridor.

“Demokrasi modern pasti ada koridor aturan atau hukum yang membatasi berita bohong, kecuali kita hidup di jaman jahiliah. Ujungnya, kasihan masyarakat yang dicekoki dengan info misleading,” ujarnya.

“Saat ini kami masih tahap minta penjelasan, dan kalau tdk bisa menjelaskan bahwa benar pak Luhut terlibat atau punya kepentingan silahkan minta maaf,” kata Jodi menambahkan

JAKARTA- Kuasa hukum Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, Julius Ibrani menegaskan kritik yang dilontarkan kliennya tidak menargetkan pribadi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pernyataan ini Julius sampaikan merespons somasi yang Luhut layangkan kepada Fatia karena menduga ia bermain tambang di Papua.

Pernyataan ini diunggah di kanal Youtube milik pengacara Haris Azhar. Menurut Julius, kritik Fatia ditujukan pada jabatan publik yang menempel pada diri Luhut. Dalam sistem demokrasi, kata dia, kliennya berhak mangawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.

“Tentu saja kalau Luhut Binsar Pandjaitan bukan merupakan pejabat publik tidak akan masuk dalam konteks pengawasan dan kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan,” kata Julius dalam konpers virtual, Selasa (31/8).

Julius juga menyebut bahwa pernyataan Fatia berdasarkan kajian koalisi LSM yang berjudul Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua.

Kajian ini menyebut adanya dugaan konflik kepentingan dalam penempatan militer di Papua. KontraS merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam kajian itu.

Fatia lantas menjelaskan poin mengenai dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Intan Jaya itu di kanal Youtube Haris Azhar.

“Jadi ini merupakan runutan advokasi publik yang panjang dan merupakan tugas kelembagaan,” ujar Julius.

Selain itu, Julius meminta agar Luhut menjawab kritik Fatia di ruang publik dengan cara memberikan klarifikasi maupun menghadirkan riset tandingan. Sementara, menurut Isnur, somasi merupakan tindakan di ranah personal. Ia sangat menyayangkan tindakan Luhut yang melakukan somasi kepada Fatia.

“Menegasikan ruang publik lalu membawa kepada ruang personal ini ini yang kami khawatirkan menjadi satu bentuk tindakan represif oleh negara melalui pejabat negaranya,” tuturnya.

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi terhadap pengacara Haris Azhar karena tuduhan bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyebut somasi dilayangkan karena pernyataan Haris mencemarkan nama baik Luhut. Jodi menegaskan Luhut tak bermain dalam bisnis tambang di Blok Wabu.

“Karena unggahan di channel Youtube saudara Haris Azhar dimaksud telah membentuk opini atau pernyataan-pernyataan yang tidak benar, tendesius, character assassination, fitnah, penghinaan/pencemaran nama baik dan berita bohong bahwa Pak Luhut bermain-main dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu,” kata Jodi seperti yang dikutip, Sabtu (28/8).

Jodi menyampaikan Haris harus menjelaskan motif, maksud, dan tujuan pengunggahan video tersebut. Pihak Luhut juga meminta Haris meminta maaf atas pernyataan yang ia buat.

Dia berkata permintaan maaf Haris harus diiringi janji untuk tak mengulang perbuatan yang sama dan harus diunggah lewat kanal Youtube Haris.

“Hanya penjelasan dan permintaan maaf yang kami minta. Kami rasa itu lebih dari fair,” tutur Jodi.

Sebelumnya, pengacara Haris Azhar mengunggah konten video “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” pada kanal Youtube miliknya.

Ia juga menghadirkan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam video itu.

Dalam video itu, Faria menyebut PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group bermain dalam bisnis tambang di Papua. Luhut adalah salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group.

“Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini,” ucap Faria dalam video yang diunggah kanal Youtube HARIS AZHAR, Jumat (20/8).

Sementara itu, Haris Azhar mengaku somasi dari Luhut dilayangkan sejak Kamis (26/8). Menurut Haris ia akan menjawab somasi Luhut itu dalam waktu dekat.

“Iya benar saya disomasi. Dikirim beberapa hari lalu. Dalam beberapa hari ke depan, saya, lewat kuasa hukum saya, akan berikan jawaban somasi,” tegas Haris

Sumber : CNN Indonesia