“Konvoi dilarang ya, kalau mereka mau aktivitas rutin enggak ada masalah, tapi kalau sudah melakukan pawai, melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya dan orang lain akan kita amankan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Sabtu (29/3/2025).

Selain itu, Polda Metro Jaya juga melarang warga untuk melakukan pawai menggunakan bus atau kendaraan bak terbuka.

“Itu juga akan kita tertibkan, mereka disuruh berada di lingkungan masing-masing tapi kalau mereka membahayakan, bak terbuka akan kita ingatkan enggak boleh. Ya kita paksa diturunkan untuk kembali ke tempat masing-masing,” jelas Latif.

Disampaikan Latif, sebanyak 2.500 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan malam takbiran di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Nantinya, personel itu juga akan ditempatkan di sejumlah titik perbatasan Jakarta untuk mencegah warga dari wilayah penyangga melakukan konvoi malam takbiran ke Jakarta.

Latif menyebut jika ada warga yang kedapatan melakukan konvoi malam takbiran ke Jakarta akan langsung diputar balik untuk kembali ke wilayahnya.

“Tentunya akan kita lakukan beberapa penyekatan, jadi orang Bekasi ya di Bekasi saja, orang Depok di Depok saja, orang Tanggerang di Tanggerang saja. Bukannya enggak boleh tapi kalau mereka dalam keadaan berkelompok itu menimbulkan mudaratnya kan gitu,” tutur Latif.

“Oleh sebab itu nanti titik-titik seperti Kalimalang, untuk Depok di PGC ya PGC, terus yang dari Tanggerang di Daan Mogot di Kalideres akan kita lakukan istilahnya bukan penyekatan apa ya untuk pengamanan,” imbuhnya.

JAKARTA, Eranasional.com –Polda Metro Jaya mengumumkan akan melarang kegiatan arak-arakan ataupun konvoi yang biasa dilakukan saat malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Eranasional.com – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat terkait dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona (Covid-19) dalam melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020. Salah satu isi maklumat adalah setiap anggota kepolisian bisa menindak pihak yang melanggar protokol corona.

Maklumat itu tertuang dalam Nomor: Mak/3/IX/2020 dan ditandatangani oleh Kapolri sendiri pada 21 September 2020 lalu dan memuat empat poin.

Dalam Maklumat, Kapolri Jenderal Idham Azis meminta keselamatan jiwa harus diutamakan oleh semua pihak di setiap tahapan Pilkada dengan berpedoman peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

Peserta Pilkada dilarang untuk membuat kerumunan berupa arak-arakan atau konvoi yang mengundang banyak massa.

“Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya,” tulis Idham dalam beleid Maklumat Kapolri pada poin kedua.

Selain itu, dalam poin lainnya Kapolri juga menegaskan bahwa pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Penyelenggara Pilkada 2020 juga wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Idham.

Kepal Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan bahwa penerbitan maklumat itu adalah bentuk evaluasi Polri selama tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sudah berjalan sejauh ini.

“Tentunya sesuai arahan Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar mewaspadai klaster Corona, pertama di kantor, kedua keluarga, ketiga pilkada. Tentunya adanya hal tersebut, Polri mengeluarkan Maklumat,” kata Irjen Argo Yuwono. (humas)