Penindakan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai lebih terarah dan efektif berkat pasokan data yang akurat, sekaligus mampu meminimalkan potensi bahaya bagi warga setempat.

“Data mengenai posisi kelompok bersenjata membantu aparat membidik sasaran dengan tepat, serta menekan risiko bahaya bagi warga sipil di sekitar area operasi,” kata Lucky melalui pernyataan tertulisnya pada Sabtu (10/10).

Lucky menyoroti pentingnya kolaborasi antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan unit operasional TNI dalam meredam ancaman kelompok bersenjata.

Ia mencontohkan keberhasilan penindakan yang dilancarkan tim gabungan Satgas Yonif Marinir 9 dan Denkul 4 Satgas Rajawali V Koops TNI Habema terhadap TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Langkah tegas tersebut, kata dia, tak lepas dari pasokan informasi intelijen berkategori A1 dari BIN.

Dalam operasi itu, personel TNI berhasil mendeteksi persembunyian Komandan Operasi TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya, Manfret Fatem, yang saat itu berada bersama Anton Fatem (Komandan Batalyon Ayosami) dan Yesias Fatem (Komandan Batalyon Mosata).

Kontak tembak tidak terelakkan setelah ketiga petinggi OPM tersebut melepas tembakan ke arah petugas.

Manfret Fatem tewas di tempat, sementara Anton dan Yesias roboh saat berupaya kabur ke kawasan Sungai Frambu.

Petugas masih melakukan pencarian terhadap jasad dua komandan batalyon yang diperkirakan tenggelam di sungai tersebut.

Penyitaan Barang Bukti

Usai baku tembak, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari area persembunyian, meliputi satu pucuk senapan serbu jenis AK-101, puluhan butir amunisi aktif, serta selembar bendera Bintang Kejora.

Lucky menegaskan bahwa pihaknya bakal terus konsisten menjalankan upaya pengamanan wilayah serta penegakan hukum secara terukur, tegas, dan profesional.

Seluruh prajurit di bawah Kogabwilhan III diinstruksikan untuk selalu mematuhi aturan pelibatan (rules of engagement), regulasi yang berlaku, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Kami memegang teguh prinsip salus populi suprema lex esto—bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Prioritas utama kami adalah melindung warga dan menjaga kondusifitas wilayah Papua,” paparnya.

Sinergi intelijen dan antarsatuan ini diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas operasi militer dengan tetap mengedepankan prinsip hukum dan akuntabilitas. []

Eranasional – Personel Satgas Nanggala Kopassus bentrok dengan Satgas Amole di Timika, Papua, Sabtu lalu.

Bentrokan terjadi diduga karena kesalahpahaman mengenai harga rokok.

Aksi bentrokan terekam kamera warga dan viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, segerombolan orang yang diduga merupakan oknum Brimob dari Satgas Amole, berlari sambil berteriak.

Tak hanya itu, tembakan senjata api juga terdengar beberapa kali.

Bentrokan berawal dari 20 Personel Nanggala Kopassus protes mengenai harga rokok yang dijual enam Personel Satgas Amole Kompi 3.

Akibat kejadian ini diketahui 5 orang anggota Brimob mengalami luka.

Polda Papua bersama Mabes Polri menegaskan bentrokan antara prajurit dari Satgas Nanggala dan Personel Brimob Polri dari Satgas Amole Di Timika, Papua, Sabtu 27 November 2021 terjadi akibat kesalahpahaman.

Kini kedua belah pihak telah berdamai.

Namun tindakan disiplin akan tetap dilakukan kepada personel yang terlibat bentrokan.

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa memastikan akan memproses semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam bentrokan di Papua.

Selain itu, Andika memastikan bahwa TNI juga telah berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat.