Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Wibowo, menjelaskan bahwa secara prinsip setiap kendaraan bermotor wajib melalui tahapan registrasi dan identifikasi. Proses ini mencakup pendaftaran kendaraan baru, pengesahan STNK tahunan, perpanjangan lima tahunan, hingga perubahan data kepemilikan.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, yang mensyaratkan adanya KTP sebagai dokumen utama dalam setiap proses administrasi kendaraan. Tujuan dari aturan tersebut tidak hanya untuk memastikan legalitas kendaraan, tetapi juga untuk mendukung sistem pengawasan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Namun dalam praktiknya, tidak semua masyarakat dapat memenuhi persyaratan tersebut. Banyak pemilik kendaraan bekas yang mengalami kesulitan karena tidak memiliki KTP pemilik sebelumnya. Kondisi ini sering terjadi akibat transaksi jual beli kendaraan yang tidak diikuti dengan proses balik nama secara resmi.

Situasi tersebut kemudian berdampak pada rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya menunda atau bahkan tidak membayar pajak karena terkendala dokumen administrasi. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting.

Melihat realitas tersebut, Korlantas Polri bersama pemerintah daerah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam kebijakan terbaru ini, masyarakat tetap dapat melakukan pengesahan STNK tahunan meskipun tidak memiliki KTP pemilik lama, dengan syarat tertentu.

]]> https://eranasional.com/100638/kebijakan-baru-stnk-2026-tanpa-ktp-pemilik-lama-tetap-bisa-bayar-pajak/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/98101/pengawasan-ganjil-genap-jakarta-naik-level-drone-etle-resmi-beroperasi https://daerah.eranasional.com/98101/pengawasan-ganjil-genap-jakarta-naik-level-drone-etle-resmi-beroperasi#respond Fri, 13 Feb 2026 16:20:23 +0000 https://daerah.eranasional.com/98101/pengawasan-ganjil-genap-jakarta-naik-level-drone-etle-resmi-beroperasi Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pengawasan aturan ganjil genap di Jakarta kini memasuki babak baru. Jika sebelumnya pelanggaran hanya terpantau melalui kamera statis di sejumlah titik, kini pemantauan dilakukan langsung dari udara menggunakan teknologi drone.

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) resmi mengoperasikan perangkat bernama ETLE Drone Patrol Presisi untuk mengawasi pelanggaran lalu lintas, khususnya di kawasan pembatasan ganjil genap di wilayah DKI Jakarta.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital dalam sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Kakorlantas Polri, Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa penggunaan drone merupakan respons atas tingginya mobilitas kendaraan di pusat ibu kota, terutama pada jam sibuk.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi ini memungkinkan petugas memantau kondisi lalu lintas secara real time tanpa harus menempatkan banyak personel di lapangan. Drone diterbangkan di atas ruas-ruas strategis yang masuk dalam koridor ganjil genap.

Sementara itu, Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri, Dwi Sumrahadi Rakhmanto, menyebut pengawasan difokuskan pada jalan-jalan utama dengan tingkat kepadatan tinggi.

Beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain: Jalan HR Rasuna Said,  Jalan Gatot Subroto dan Jalan MT Haryono.

Wilayah tersebut dikenal sebagai jalur vital perkantoran dan bisnis yang setiap hari dipadati kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

]]> https://daerah.eranasional.com/98101/pengawasan-ganjil-genap-jakarta-naik-level-drone-etle-resmi-beroperasi/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96394/etle-drone-resmi-beroperasi-korlantas-polri-perkuat-penegakan-hukum-lalu-lintas-digital https://eranasional.com/96394/etle-drone-resmi-beroperasi-korlantas-polri-perkuat-penegakan-hukum-lalu-lintas-digital#respond Sat, 10 Jan 2026 03:59:01 +0000 https://eranasional.com/96394/etle-drone-resmi-beroperasi-korlantas-polri-perkuat-penegakan-hukum-lalu-lintas-digital Jakarta, ERANASIONAL.COM – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali menghadirkan inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi digital. Memasuki awal tahun 2026, Korlantas resmi mengoperasikan ETLE Drone Patroli Presisi, sebuah sistem pemantauan pelanggaran lalu lintas menggunakan pesawat tanpa awak yang terintegrasi dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Pengoperasian ETLE Drone ini menjadi langkah strategis Polri dalam menjawab tantangan pengawasan lalu lintas di titik-titik yang selama ini sulit dijangkau oleh kamera ETLE statis maupun petugas di lapangan. Pada tahap awal, sistem ini mulai diterapkan di Jalan Raya Cibubur, Jakarta Timur, yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan tingkat kepadatan dan potensi pelanggaran lalu lintas cukup tinggi.

ETLE Drone Patroli Presisi berada di bawah pengelolaan Subdirektorat Penindakan dan Penegakan Hukum (Subdit Dakgar), Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri. Dengan teknologi kamera resolusi tinggi dan kemampuan manuver yang fleksibel, drone ini mampu memantau arus lalu lintas dari udara secara real time serta merekam pelanggaran secara lebih akurat dan terdokumentasi.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa kehadiran ETLE Drone merupakan pengembangan dari sistem ETLE yang selama ini telah diterapkan secara nasional. Menurutnya, teknologi drone memberikan keunggulan signifikan karena dapat menjangkau area blind spot yang tidak tertangkap kamera statis.

“Melalui teknologi ini, kami ingin memastikan pengawasan lalu lintas berjalan lebih menyeluruh. ETLE Drone Patroli Presisi digunakan untuk memantau titik-titik rawan pelanggaran yang selama ini sulit terjangkau, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara objektif dan profesional,” ujar Irjen Agus dalam keterangannya, Sabtu (10/1).

Ia menambahkan, penggunaan drone juga diharapkan mampu meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan masyarakat di jalan raya. Dengan begitu, proses penindakan menjadi lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip penegakan hukum berbasis teknologi.

Pada pelaksanaan perdana, ETLE Drone Patroli Presisi menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dalam waktu singkat, sistem ini berhasil mengidentifikasi 18 pelanggaran lalu lintas, dengan mayoritas dilakukan oleh pengendara sepeda motor.

Jenis pelanggaran yang terekam antara lain tidak menggunakan helm standar, melawan arus, hingga pelanggaran marka jalan. Pelanggaran tersebut dinilai berpotensi tinggi membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Irjen Agus menegaskan bahwa kualitas visual yang dihasilkan drone jauh lebih detail, sehingga memudahkan proses verifikasi pelanggaran. “Gambar yang diambil lebih jelas, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Ini sangat membantu dalam proses identifikasi dan penindakan yang bersifat real time,” jelasnya.

Meski mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Korlantas Polri menegaskan bahwa pengoperasian ETLE Drone tidak semata-mata berorientasi pada penindakan. Teknologi ini juga difungsikan sebagai sarana edukasi dan peringatan dini bagi masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas.

“Keselamatan di jalan raya adalah kebutuhan bersama. Dengan disiplin berlalu lintas, kita dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan. Kehadiran ETLE Drone ini juga menjadi pengingat bahwa setiap perilaku di jalan memiliki konsekuensi hukum,” kata Irjen Agus.

Pendekatan preventif ini sejalan dengan komitmen Polri dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) di seluruh wilayah Indonesia.

ETLE Drone Patroli Presisi menjadi bagian dari transformasi digital Polri dalam sektor lalu lintas. Sebelumnya, sistem ETLE telah diterapkan melalui kamera statis dan mobile yang terpasang di berbagai kota besar. Ke depan, Korlantas Polri membuka peluang untuk memperluas penggunaan drone di wilayah lain, terutama pada ruas jalan nasional, kawasan rawan kecelakaan, serta daerah dengan tingkat pelanggaran tinggi.

Korlantas Polri juga mengimbau seluruh pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan mendukung upaya modernisasi penegakan hukum. Dengan kolaborasi antara teknologi dan kesadaran masyarakat, diharapkan tercipta lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan berkeselamatan.

“Data perbandingan semester pertama tahun 2025 (Januari–Juni) dengan periode yang sama pada 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan,” kata Agus dalam keterangannya, Minggu (20/7/2025).

Dia menjelaskan, penurunan itu hasil dari komitmen bersama, kerja keras, dan konsistensi seluruh jajaran polisi lalu lintas (Polantas) dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas di Indonesia

Agus memaparkan berdasarkan data resmi Korlantas Polri, penurunan terjadi pada berbagai aspek kecelakaan lalu lintas antara Januari-Juni. Total kasus Lakalantas pada 2024 sebanyak 72.638 kasus. Pada 2025, ada 70.749 kasus.

“Artinya angka kecelakaan turun sebesar 2,60 persen,” ujar Agus.

Data korban meninggal dunia juga mengalami penurunan. Pada 2024, ada 13.781 korban jiwa, dan 11.262 korban jiwa pada 2025. Artinya, turun 18,28 persen.

Kemudian, angka kecelakaan tunggal pada 2024 sebanyak 15.267 kasus, sedangkan pada 2025 ada 13.238 kasus. Turun sebesar 13,29 persen. Korban meninggal dunia dari kecelakaan tunggal pada 2024 sebanyak 1.063 jiwa. Sementara itu, pada 2025, ada 956 jiwa atau turun 10,07 persen.

Wacana tersebut bermula mencuat ketika diusulkan Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding untuk meringankan beban masyarakat. Hal ini diungkapnya saat Komisi III melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korlantas Polri pada 4 Desember 2024 silam.

Menanggapi usulan tersebut, salah satu pakar keselamatan berkendara, Jusri Palubuhu, berkomentar alih-alih pemberlakuan seumur hidup, lebih baik biaya perpanjangan SIM saja yang digratiskan.

Belakangan, mencuat kembali soal isu biaya perpanjangan SIM akan digratiskan. Isu ini muncul dari berbagai unggahan di media sosial tentang hal itu dan Korlantas Polri sudah mengklarifikasi bahwasanya hal tersebut tidak benar.

“Untuk SIM gratis itu tidak ada kalau ada yang ngasih informasi lewat Instagram atau TikTok dan sebagainya terkait dengan SIM gratis itu adalah Hoax tidak benar,” ujar Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Dhafi, Rabu (23/4/2025), dilansir dari laman Korlantas Polri.

Ia melanjutkan SIM juga tidak dapat diberlakukan seumur hidup. Hal ini dikarenakan perubahan kondisi fisik dan psikologis manusia ketika bertambah usia dapat memengaruhi kecakapan berkendara.

“SIM itu harus merupakan satu keahlian untuk bisa membawa kendaraan, bahwasanya keahlian setiap orang itu karena dia menjalani aktivitas sehari-hari bertambahnya usia kemampuan bisa berkurang, kalau secara psikologis harus diukur apakah dia sudah mampu atau belum atau sudah mampu nanti sekian tahun lagi apakah dia mungkin pernah mengalami kecelakaan sehingga dia tidak mampu lagi untuk membawa kendaraan bermotor itu,” jelas dia.

Disinggung pula soal Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pada pasal tersebut ditegaskan SIM harus diperbaharui dan diujikan ulang setiap lima tahun sekali untuk alasan keselamatan.

“Diatur di peraturan perundang-undangan ada di Pasal 85 terkait dengan SIM harus diuji lagi setelah lima tahun, bisa membawa kendaraan atau tidak, psikologisnya diuji lagi kesehatannya diuji lagi karena ini menyangkut keselamatan atau nyawa orang lain jadi memang tidak ada untuk SIM seumur hidup,” terang dia.

Selain kesehatan fisik dan mental, kelayakan kendaraan yang digunakan juga menjadi alasan perpanjangan SIM agar kendaraan tersebut dapat dicek kembali.

“Jadi bersinergi dengan keakuratan data apabila dibutuhkan dalam hal penyidikan atau penyelidikan apabila seseorang ada satu masalah jadi memang itu karena dua hal itu terpenting satu masalah adalah kemampuan keterampilan dalam mengemudi yang kedua adalah identifikasi kendaraan yang terkait dengan penyidikan atau penyelidikan,” pungkas dia.

Dia menyebut angka kecelakaan turun 30 persen, sementara korban meninggal dunia drop 47 persen.

“Demikian juga kami laporkan untuk lakalantas, lakalantas juga Alhamdulillah ada penurunan dari 3.728 selama operasi tahun 2025 (menjadi) 2.637,” kata Agus, dalam situs Korlantas Polri, Selasa (8/4/2025).

“Jadi ada penurunan jumlah kecelakaan 30 persen. Fatalitas korban meninggal dunia, yang meninggal dunia turun 47 persen. Ini selama operasi data nasional,” sambung dia.

Korlantas Polri menggelar operasi khusus, Operasi Ketupat 2025, sejak 26 Maret hingga 8 April, untuk mengawal arus mudik dan balik tahun ini.

Agus menyampaikan proyeksi kurang lebih 2,2 juta kendaraan sudah menjalani arus balik. Sementara yang sudah masuk ke Jakarta disebut 1,375 juta kendaraan.

“Jadi proyeksi sampai besok pagi kurang lebih sudah 60 persen untuk arus balik,” ujar dia.

Selama mudik tahun ini pemerintah sudah menerapkan banyak kebijakan untuk menjaga arus seperti one way, contraflow, pembatasan kendaraan sumbu tiga hingga work from anywhere (WFA) untuk ASN

Namun informasi tersebut dibantah Korlantas Polri

“Info yang beredar itu adalah tidak benar,” kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, Senin (17/3/2025), diberitakan Antara.

Dia menegaskan tak ada perubahan pada aturan tilang. Menurut dia STNK sudah seharusnya disahkan setiap tahun.

Bila petugas menangkap kendaraan seperti itu, yang sering diistilahkan STNK mati, maka pengemudinya ditilang sedangkan kendaraan tak disita.

“Kalau one way arus mudik itu nanti tanggal 28 hingga 30, dan itu nanti saya pastikan ketika itu dilakukan, itu berkelanjutan. Jadi tidak putus jam sekian, jam sekian. Jadi berkelanjutan,” kata Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho di NTMC Polri, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Agus menerangkan one way diberlakukan nonstop sesuai dengan hasil evaluasi tahun lalu. Menurutnya bila diberlakukan berdasarkan jam akan menimbulkan kesulitan.

“Ada kesulitan ketika dia peralihan jam ke jam. Tetapi kalau kita pastikan one way mudik itu tanggal 28 sampai 30, itu clear,” ujarnya.

Menurut Agus kebijakan yang sama juga akan diterapkan saat arus balik. Meski belum menerangkan mulai tanggal berapa diterapkannya, namun ia memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 5-7 April 2025.

“Termasuk juga nanti arus baliknya karena hasil evaluasi dan identifikasi bahwa kemungkinan nanti prediksi arus puncak balik itu tanggal 5 sampai tanggal 7, biarpun di tanggal itu ada cuti bersama,” tuturnya.

Operasi Keselamatan diharapkan meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas.

“Saya Kakorlantas Polri akan menyampaikan informasi bahwa operasi keselamatan lalu lintas operasi wilayah mandiri lalu lintas yang akan dilaksanakan selama 14 Hari. Mulai besok tanggal 10 sampai tanggal 23 (Februari 2025)” kata Brigjen Agus Suryonugroho, dikutip Minggu (9/2/2025).

Korlantas ingin kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas semakin baik terutama saat mudik lebaran 2025.

Korlantas belum merinci jenis pelanggaran lalu lintas yang akan menjadi sasaran saat pelaksanaan operasi. Namun, mereka mengingatkan agar pengguna jalan tetap mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas.

“Lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa jadi kalau lantas-nya tertib bangsanya tertib lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan hampir semua orang menggunakan kendaraan dan jalan,” ucap Agus.

“Oleh sebab itu, kami akan hadir di lapangan jadi tidak ada istilah hari ini hari libur hari Minggu hari Senin terus kita semangat untuk menghadapi keselamatan berlalu lintas dan nanti Operasi Ketupat 2025,” pungkas dia.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi mengatakan, terdapat 14 pelanggaran yang menjadi priotas penindakan pada operasi tersebut.

“Iya betul, Korlantas Polri dan Polda jajaran akan menggelar Operasi Patuh Jaya 2024,” ujar Eddy saat, Sabtu 13 Juli 2024.

Berikut rincian 14 pelanggaran yang bakal ditindak:

1. Melawan arus

2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

3. Menggunakan ponsel saat mengemudi

4. Tidak menggenakan helm SNI

5. Tidak menggunakan sabuk keselamatan.

6. Melebihi batas kecepatan

7. Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM

8. Berboncengan lebih dari satu

9. Kendaraan roda empat atau lebih tidak memenuhi laik jalan.

10. Kendaraan tidak dilengkapi STNK

11. Melanggar marka jalan

12. Memasang rotator dan sirine bukan peruntukan

13. Menggunakan pelat nomor atau TNKB palsu

14. Parkir liar

Operasi Patuh Jaya 2024 ini akan di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Bagian (Kabag) Operasional Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi menyebut, kegiatan itu akan dimulai pada 15 Juli hingga 28 Juli 2024. []

Dirregidens Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusri Yunus menjelaskan wacana ini sebagai bentuk penertiban data pribadi warga Indonesia, terutama pembuatan SIM agar tidak ganda.

“Wacananya, tahun depan, Insya Allah. Untuk kemudahan saja dalam hal data seseorang,” kata Yusri seperti dilansir Antara.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, sistem NIK sudah bagus, setiap warga negara hanya memiliki satu NIK, bahkan bayi yang baru lahir sudah langsung mendapat NIK.

Korlantas berkeinginan agar data SIM seperti NIK, tunggal satu nomor jadi satu data, yakni KTP, SIM dan BPJS, serta kartu KIS.

“Jadi, intinya bahwa kami buat single data. Paling bagus kalau NIK KTP, SIM, misalnya BPJS, kartu KS. Semua pakai NIK. Kan nomor NIK ini satu orang cuma satu di Indonesia,” katanya.

Berbeda dengan nomor SIM yang ada saat ini, kata dia. Satu pemegang SIM di Jakarta, bisa membuat SIM yang sama di wilayah berbeda. Karena SIM hanya menggunakan nomor urut.

“Jadi bisa nama Rahmat sudah punya SIM A10, datang ke Palembang bikin SIM A juga. Bisa aja, karena cuma nomor urut saja, kan nama tersebut ada banyak,” ujarnya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengatakan jika SIM berganti menjadi NIK, yang sudah tunggal satu data. Kejadian seperti di atas tidak akan terjadi.

“Dengan NIK tadi, petugas akan tau ternyata yang namanya Rahmat sudah punya SIM A di Jakarta, enggak bisa lagi bikin di wilayah berbeda,” kata Yusri.

Imbauan ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) lintas sektor kesiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik-balik Lebaran 2024 yang diselenggarakan oleh Korlantas Polri di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Direktur Lalu Lintas Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, menyampaikan meskipun pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengatur jadwal libur dan cuti yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mereka mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjalanan mudik pada tanggal yang sama.

“Terkait jadwal libur, mohon agar diatur. Jangan pulangnya bersamaan, karena tol tidak mampu menampung semuanya. Kemenhub tidak bisa mengatur, yang bisa kami lakukan adalah sosialisasi, jangan berangkat bersamaan,” ujar Ahmad Yani, dikutip dari Antara.

“Jadwal keberangkatan bisa diatur, karena ada cuti nasional. Hal ini supaya tidak berangkat bersamaan, misalnya pada H-2,” kata Yani.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan ada 136,7 juta pergerakan masyarakat yang akan mudik-balik dan berwisata pada Lebaran 2024, meningkat 5-6% dari tahun sebelumnya sebesar 123 juta kendaraan.

Dari jumlah tersebut, Kemenhub memperikirakan mayoritas pemudik bergerak ke arah Jawa Tengah sebesar 26%, 19% ke arah Jawa Timur, dan 16% ke arah Jawa Barat.

Polri bersama instansi pemangku kepentingan lainnya sepakat untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas, mulai dari sistem satu arah, contraflow, ganjil genap, hingga penundaan perjalanan di pelabuhan, guna mengantisipasi kemacetan.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kini telah membuka pelayanan online bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlakunya Surat Izin Mengemudi (SIM). Syaratnya Anda hanya ponsel saja.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar dapat melakukan perpanjangan SIM secara online. Salah satu prosedurnya adalah mengisi data-data secara lengkap sesuai dengan persyaratan.

Hal ini dilakukan agar pengajuan perpanjangan Anda tidak ditolak.

Kemungkinan yang menjadi penyebab pengajuan perpanjangan SIM ditolak ditolak karena data-data yang tidak valid atau persyaratannya tidak dipenuhi.

Seandai pada akhirnya ditolak, uang yang sudah Anda bayar pasti akan dikembalikan.

Saat mengakses Digital Korlantas Polri ketika mengajukan perpanjangan SIM secara online, Anda akan diminta memasukkan nomor rekening yang tujuannya untuk pengembalian jika ditolak.

JAKARTA, Eranasional.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat ada sebanyak 1.457 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama arus mudik Lebaran pada rentang waktu tanggal 18-23 April 2023. Sebanyak 189 orang di antaranya meninggal dunia.

“Rekapitulasi kecelakaan lalu lintas Operasi Ketupat 2023 periode 18-23 April 2023 ada 1.457 kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 189 orang,” kata Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan, Senin (24/4/2023).

Selain korban meninggal dunia, 186 orang tercatat mengalami luka berat. Data Korlantas Polri juga mencatat ada 2.013 orang luka ringan selama melakukan perjalanan mudik Lebaran pada 2023.

Aan mengungkapkan, angka kecelakaan paling banyak terjadi di wilayah Jawa Timur dengan jumlah 488 kasus. Disusul dengan Jawa Tengah 320 kasus dan Sulawesi Selatan 78 kasus.

Menurut dia, angka kecelakaan pada arus mudik Lebaran 2023 menurun 19 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut termasuk jumlah korban tewas dan luka yang mengalami penurunan hingga 39 persen.

“Kecelakaan yang banyak terjadi pada pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB dengan jumlah 240 kejadian,” kata dia.

Lebih lanjut Aan mengatakan rem kendaraan yang tidak berfungsi baik menjadi penyebab tertinggi kecelakaan pemudik tahun ini.

“Rem yang tidak berfungsi menjadi penyebab kecelakaan tertinggi dengan jumlah sebanyak 185 kejadian. Perilaku pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan tertinggi dengan jumlah sebanyak 403 kejadian,” jelas Aan.

JAKARTA, Eranasional.com – Korps Polisi Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai tahun ini menerbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) elektronik.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan BPKB elektronik akan berbentuk seperti paspor yang dilengkapi dengan chip.

“BPKB elektronik sudah kami ubah, hampir sama dengan paspor. BPKB ke depanya ada chip, ada ID,” kata Yusri di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Menurut Yusri, kendaraan baru saat ini sudah mendapatkan BPKB elektronik, berbeda dengan BPKB konvesional yang berbentuk buku.

Katanya melanjutkan, BPKB elektronik itu juga akan dikembangkan sehingga nantinya menjadi arsip digital yang memuat riwayat pemilik dan kendaraan tersebut.

Bahkan, Yusri mengatakan, nantinya chip dalam BPKB dapat dikoneksikan dengan smartphone melalui fitur NFC.

“Arsip digital ke depan sudah tidak lagi menggunakan berkas-berkas. Sekarang ini sudah 4.0, sudah mendekati 5.0. Nanti semuanya serba digital dan masuk database ke dalam server yang sudah dipersiapkan,” tuturnya.