Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat eks Mensos Juliari Peter Batubara.

“Di mana perhitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp200 miliar,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

Budi menyampaikan saat ini penyidik sudah melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang berinisial ES, BRT, KJT, dan HER (HT).

Surat larangan atau cegah ke luar negeri itu dikeluarkan sejak 12 Agustus 2025 dan berlaku hingga enam bulan ke depan.

“Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” kata Budi.

Informasi yang dihimpun, empat orang yang dicegah bepergian ke luar negeri tersebut ialah Staf Ahli Mensos Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (sebelumnya merupakan Dirjen Pemberdayaan Sosial & Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos).

Lalu, kakak dari Pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. Bambang merupakan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik.

Kemudian Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik tahun 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker dan Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik tahun 2021-2024 Herry Tho.

Nama-nama tersebut sebelumnya sempat dipanggil penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan.

KPK mengumumkan ada tiga orang dan 2 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Budi belum menginformasikan identitas para tersangka.

KPK akan menyampaikan detail konstruksi lengkap perkara lewat konferensi pers yang dilakukan bersamaan dengan penahanan tersangka.

Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota makassar.

“Satu tersangka, mantan Kadinsos Kota Makassar. Penyalahgunaan anggaran Covid, yang harusnya dibelikan alat kesehatan,” ucap Dedi di Mapolda Sulsel, Selasa (12/11/2024) siang.

Dedi menambahkan, kasus dugaan mark up itu sementara menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Sedang antri menunggu perhitungan kerugian negara, ada yang baru naik sidik, kategori yang tadi baru naik sidik berarti sudah ada tersangkanya,” jelas dia.

Menurut Dedi, dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain.

“Ada beberapa orang, tetapi belum pasti, kalau kita tetapkan tersangka itu setelah kerugian negaranya dari BPK keluar, jadi nandi ada pihak yang bisa dimintai keterangan,” jelas dia.

Sebagai informasi, Kasubdit III Tipidkor Polda Sulsel Kompol Hendrawan beberapa waktu lalu mengatakan, berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kerugian negara akibat dugaan mark up Bansos Covid-19 tersebut mencapai Rp 5,2 Miliar. []

“Jadi tersangka IW [Ivo Wongkaren] ini merupakan pengembangan perkara distribusi Bansos yang baru-baru sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor, ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial Presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan persnya, Selasa (25/6/2024).

“Jadi pengadaan Bansos Presiden di tahun 2020. Itu, perkaranya itu,” tambah Tessa.

Tessa belum membeberkan detail kasus tersebut. Meski begitu, kasus ini disebut masih ada kaitannya dengan beberapa perkara di Kemensos yang sudah diputus di pengadilan salah satunya mantan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, Kuncoro Wibowo.

Kuncoro divonis 6 tahun penjara terkait korupsi penyaluran bantuan sosial beras (BSB). Ivo juga terlibat dalam kasus beras ini, dia dihukum 8 tahun penjara. Ada juga perkara lain yang berproses di pengadilan dengan 6 terdakwa, ini terkait korupsi PKH. Sementara bansos presiden ini kasus baru lagi.

“Terkait masalah apakah penyidikan bansos dengan Sprindik 44 ini dimulai dari fakta persidangan perkara Ivo yang sudah putus? Sebenarnya tidak. Karena pada saat perjalanan penyidikan perkara yang sudah putus itu, simultan juga penyelidikan perkara ini dimulai, berjalan,” kata Tessa.

“Jadi ini tidak bergantung kepada adanya fakta persidangan beberapa kerugian negara atau konversi kerugian negara yang harus dikembalikan oleh tersangka IW,” pungkas dia

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku berterima kasih dan bersyukur KPK melakukan penggeledahan di kantornya, Kementerian Sosial (Kemensos). Dia menyebut hal itu mempermudah dirinya dalam mengingatkan pegawai Kemensos agar bekerja dengan baik.

“Makanya di sini teman-teman Kemensos, saya bersyukur, kejadian kemarin mungkin bagi orang lain itu aib atau apa, kalau saya bersyukur,” kata Risma saat jumpa pers di kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Rabu (24/5/2023).

“Saya biar mudah ingatkan teman-teman Kemensos kalau tidak ada yang percaya apa yang saya inginkan, mungkin sekarang berubah pikiran ‘Oh, ternyata begitu’. Saya senang, terus terang saya senang sekali,” sambungnya.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan tidak memiliki beban terkait penggeledahan itu. Dia menegaskan tak ingin menyakiti rakyat.

“Makanya teman-teman lihat wajah saya, tidak punya beban, karena dari awal saya omongan, jangankan jadi Menteri Sosial yang ngurusin orang miskin, saya jadi Wali Kota Surabaya pun, saya tidak pernah mau itu, bahkan kalau ada pengusaha yang mau ketemu saya, ayo kita rapat bersama-sama barengin,” ucap Risma.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik KPK menggeledah kantor Kemensos terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Pihak Kemensos menjelaskan penggeledahan berlangsung sekitar 8 jam.

“Tadi ada tim penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial mulai jam 10.00-18.00 WIB itu terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020,” kata Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa di Kemensos, Jakarta, Selasa (23/5).

Dia mengatakan penyidik KPK pun bertemu dengan Risma untuk menjelaskan penggeledahan tersebut. Dia mengatakan Risma terbuka untuk membantu KPK menuntaskan kasus tersebut.

“Tadi kira-kira jam 6 sore, teman-teman KPK pamit ke Bu Menteri dan berterima kasih atas sikap koperatif kami atas proses yang dilakukan mereka hari ini,” jelasnya.

Rozano mengatakan, saat menggeledah ruangan, KPK juga meminta sejumlah dokumen kepada Kemensos terkait penyaluran bansos yang terjadi pada 2020.

“Ruangan yang terkait dengan kasus tersebut kira-kira Sesditjen Dayasos atau Ditjen Dayasos,” ungkapnya.

Kata dia lagi, tak ada pihak yang dibawa penyidik KPK. Ruangan yang digeledah pun tidak disegel KPK.

“Yang dibawa penyidik apa aja, ya yang diminta KPK, seperti dokumen, ada notebook. Kita kooperatif. Jadi yang dipakai tahun itu, pasti KPK tahu juga mekanisme soal ini notebook tahun berapa,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Penggiat media sosial Eko Widodo menyinggung mengenai korupsi bansos yang dilakukan oleh elite PDIP Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, hal ini senada dengan hebohnya ACT.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) diketahui tengah ramai terjerat dalam kasus dugaan penyelewengan dana umat, Eko Widodo pun menyoroti mengenai korupsi bansos yang dilakukan elite PDIP.

“Jika target pembusukan lembaga amal agar negara bisa monopoli sumbangan & zakat lah bansos aja dikorupsi..” beber Eko Widodo.

Selain korupsi bansos elite PDIP, Eko juga menyinggung mengenai Bendahara Umum Nahdlatul Ulama (Bendum NU), Mardani H Maming yang disebut-sebut menjadi tersangka kasus korupsi.

Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan ini diperiksa KPK pada Kamis (2/6/2022), terkait suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan.

Mantan Bupati Tanah Bambu tersebut diduga menerima uang sebesar RP 89 miliar dalam kasus penyuapan itu, sehingga dilakukanlah penyelidikan.

“Bendum NU tersangka korupsi pada pura-pura budek, mengeruk uang rakyat atas nama agama!!” pungkas Eko Widodo yang dikutip dari Twitter @ekowboy2, Rabu (6/7).

Eranasional.com – Publik kembali dikejutkan oleh keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terhadap dua terdakwa korupsi bansos di Kabupaten Bandung Barat. Kedua terdakwa yang jelas-jelas mengakui perbuatannya itu, kini justru divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung.

Padahal dalam tuntutan jaksa sebelumnya, M Totoh Gunawan dituntut 6 tahun penjara dan Andri Wibawa 5 tahun.

“Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum,” ujar Ketua Majelis Hakim Surachmat dalam amar putusannya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku heran dengan pertimbangan hakim yang membebaskan keduanya. Pasalnya, terdakwa sendiri sudah mengakui perbuatannya melakukan korupsi bansos.

“Di persidangan dan dalam pledoi, terdakwa AW (Andri Wibawa) juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya pemberian fee 6% dari terdakwa MTG (Totoh) kepada Aa Umbara,” kata Ali.

Dari kegiatan pengadaan bansos di wilayah Kabupaten Bandung Barat, M Totoh Gunawan diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 milliar, dan Andri Wibawa diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons penetapan tersangka Bupati Bandung Barat Aa Umbara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ridwan Kamil menyebut bahwa hal tersebut sangat ironis.

Sebab, saat penggeledahan kantor dan kediaman Aa Umbara berlangsung, Ridwan Kamil bersama Ketua KPK Firli Bahuri tengah berkegiatan di Bandung Barat.

Pria yang akrab disapa Emil itu pun sudah mengingatkan kepala daerah agar tak terjebak konflik kepentingan.

“Saya sedih dan prihatin karena beberapa Minggu lalu kan saya ingat ada acara KPK di KBB di Hotel Mason Pine ya, sudah diingatkan terkait praktik yang harus dijauhi yang beririsan dengan konflik kepentingan. Kedua, juga kasusnya karena terkait bansos juga menurut saya sedikit melukai hati kami yang sedang berjuang membereskan Covid ya,” ungkap Emil di Bandung, Jumat (2/3/2021) malam, dikutip dari Kompas.com.

Emil pun tak ingin terlalu mencampuri perkara yang tengah diperiksa KPK.

Ia hanya berharap agar masyarakat Bandung Barat tetap kondusif.

“Terakhir, kepada ASN dan masyarakat di KBB (Kabupaten Bandung Barat) tetap tenang, sistem politik pemerintahan di Indonesia sudah ada back up sehingga tidak mengurangi pelayanan publik, pengambilan keputusan,” ujarnya.

Posisi Aa Umbara pun sesuai aturan akan digantikan pelaksana tugas (Plt) yakni Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan.

“Ya, biasanya itu Plt biasanya wakil tidak bisa definitif sebelum ada keputusan, jadi kita harus ada asas praduga tak bersalah ya,” ucap Emil.

Emil pun kembali mengingatkan kepada kepala daerah lain agar tak main anggaran dan fokus dalam pemulihan ekonomi dan pandemi.

“Jangan tergoda dan ikut-ikutan turun ke teknis yang di mana ada anggaran-anggaran yang nanti akhirnya terpeleset dan akhirnya salah keputusan, itu yang terjadi. Harusnya fokus di tataran kebijakan saja, pada saat terlalu ke teknis maka di situlah terjadi satu atau dua pelanggaran,” jelasnya.

Aa Umbara Tersangka KPK

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 AA Umbara sebagai tersangka pada Kamis (1/4/2021) sore.

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

“Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Maret 2021 dengan menetapkan tersangka AUS (Aa Umbara Sutisna) Bupati Bandung Barat periode 2018-2023,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis. ***