Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 13 warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.

Dua lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan yakni Apartemen Margonda Residence 1 dan 2 serta Apartemen Saladdin Mansion. Dari hasil operasi, petugas menemukan sembilan WNA di kawasan Margonda Residence 1 dan 2, sementara empat WNA lainnya berada di Apartemen Saladdin Mansion.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Irvan Triansyah, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

“Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban serta memastikan setiap WNA mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian,” tegas Irvan dalam keterangannya di Depok, Jumat (30/10/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah dugaan pelanggaran keimigrasian. Di antaranya penyalahgunaan izin tinggal, dugaan investor fiktif, ketidaksesuaian alamat tempat tinggal, tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, hingga pelanggaran izin tinggal berupa overstay atau melebihi batas waktu yang diberikan.

Irvan menjelaskan, operasi gabungan tersebut tidak hanya bertujuan melakukan pemeriksaan dokumen, tetapi juga memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kota Depok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Operasi gabungan ini menjadi wujud komitmen Kantor Imigrasi Depok dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum serta instansi pemerintah daerah setempat,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi diperlukan agar pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau berbagai aspek yang berkaitan dengan keberadaan maupun aktivitas mereka.

“Melalui kolaborasi dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Depok diharapkan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Selain pemeriksaan keimigrasian, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok juga melakukan tes narkoba secara acak terhadap enam WNA. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.

Operasi pengawasan orang asing ini melibatkan BNN Kota Depok, Polres Metro Depok, Kodim 0508/Depok, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, serta Polsek Sukmajaya.

Sebanyak 13 WNA yang diamankan selanjutnya dibawa ke Kantor Imigrasi Depok untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan meliputi pendataan, wawancara, pemeriksaan administrasi, hingga pemeriksaan badan sebagai bagian dari proses penanganan dugaan pelanggaran keimigrasian.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Depok, Shalahuddin Al Ayubi, mengatakan dalam pelaksanaan operasi tersebut petugas dibagi menjadi empat tim untuk melakukan pemeriksaan di dua lokasi sasaran.

Pembagian tim dilakukan untuk mendukung kelancaran pemeriksaan di masing-masing lokasi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga profesionalitas petugas selama menjalankan operasi pengawasan.

“Seluruh rangkaian operasi harus dilaksanakan secara profesional dan humanis dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Shalahuddin.

Irvan menambahkan, Kantor Imigrasi Depok berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan keimigrasian secara terukur dan berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan keimigrasian serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian di wilayah Kota Depok,” ujarnya.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Kota Depok.

“Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kota Depok,” pungkasnya.

Dugaan aktivitas penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu disebut berlangsung di kawasan KSU, Parung Serab. Warga meminta aparat penegak hukum (APH) turun langsung untuk memeriksa lokasi, menelusuri aktivitas di dalam gudang, serta memastikan status dan penggunaan lahan tersebut.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan solar subsidi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai pemanfaatan lahan yang disebut berstatus aset negara.

Berdasarkan keterangan warga, lokasi tersebut berada di atas tanah bersertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya yang disebut milik Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Namun, di sisi lain, terdapat klaim bahwa lahan tersebut merupakan tanah garapan PEPABRI 03/04 dengan alas hak Eigendom Verponding Nomor 23/1933 di Kelurahan Tirta Jaya, Sukmajaya, Depok.

Perbedaan klaim mengenai status dan penguasaan lahan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen pertanahan serta klarifikasi dari instansi dan pihak terkait. Hingga kini, informasi mengenai status lahan maupun dugaan penggunaannya untuk aktivitas ilegal masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Warga Minta Polisi Turun Langsung

Seorang warga berinisial AR (39) mengaku resah dengan dugaan aktivitas di lokasi tersebut. Menurutnya, warga membutuhkan kepastian hukum, tetapi masih khawatir untuk melaporkan persoalan itu secara langsung.

“Tip malam Mobil pengangkut solar bolak balik, berisik kita gk bisa istirahat, belum lagi kalau tumpahan solarnya jatuh kejalan, kami warga kecil mau lapor ke mana?  Makanya kami minta polisi langsung yang turun,” ujar AR, Minggu (04/10/2026).

Menurut informasi yang diterima ERANASIONAL.COM, belum lama ini sejumlah wartawan juga mendatangi lokasi gudang tersebut untuk meminta konfirmasi terkait dugaan penimbunan dan pengoplosan solar bersubsidi. Namun, upaya konfirmasi itu disebut terhalang oleh belasan orang yang berjaga di area gudang.

AR berharap aparat tidak hanya memeriksa dugaan penimbunan solar bersubsidi, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas gudang tersebut.

Menurut informasi yang disampaikan warga, lokasi itu diduga berkaitan dengan Ketua Paguyuban RRI berinisial PA I, serta dua orang berinisial AKB/TN dan PU yang disebut sebagai wakilnya.

Meski demikian, informasi mengenai dugaan keterkaitan nama-nama tersebut masih berupa keterangan warga. Belum terdapat pembuktian yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak-pihak tersebut terlibat dalam aktivitas penyelewengan BBM bersubsidi.

Karena itu, klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut serta hasil pemeriksaan aparat menjadi penting untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi Perlu Diusut

Warga menduga solar bersubsidi ditampung dan dioplos di lokasi tersebut sebelum dipasarkan kembali dengan harga industri. Jika terbukti, praktik semacam itu berpotensi merugikan masyarakat dan negara karena BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok pengguna yang berhak sesuai ketentuan.

Atas dasar itu, warga mendesak kepolisian dan instansi berwenang memeriksa aktivitas di dalam gudang, menelusuri asal-usul solar, memeriksa dugaan praktik pengoplosan, serta mengidentifikasi jalur distribusi dan pihak yang memperoleh keuntungan.

Warga juga meminta keberadaan dan aktivitas Paguyuban RRI ditelusuri apabila ditemukan indikasi bahwa organisasi tersebut digunakan untuk memfasilitasi atau melindungi kegiatan yang melanggar hukum.

“Periksa semuanya dan tetapkan pihak yang bertanggung jawab jika memang terbukti terlibat dalam dugaan mafia solar subsidi,” kata AR.

Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjawab dua persoalan sekaligus, yakni dugaan penyelewengan solar bersubsidi dan kejelasan pemanfaatan lahan yang disebut sebagai aset Komdigi RI.

Hingga berita ini ditayangkan, dugaan penimbunan dan pengoplosan solar bersubsidi di kawasan Parung Serab, Depok, masih memerlukan pembuktian. Konfirmasi mengenai status lahan, aktivitas gudang, serta keterangan pihak-pihak yang disebut juga diperlukan agar persoalan ini dapat diungkap secara menyeluruh dan berimbang. (SF)

Persoalan ini bermula pada tahun ajaran 2024. Novi, orang tua MDL, mengaku mendapat informasi bahwa anaknya dapat masuk SMAN 12 Depok melalui jalur tertentu dengan memberikan sejumlah uang.

Menurut Novi, proses tersebut awalnya melalui seseorang berinisial TY. Dari TY, ia kemudian diarahkan kepada WW, yang selanjutnya disebut berhubungan dengan seseorang berinisial WH atau Wahyu.

Novi mengaku telah menyerahkan uang kepada WW sebanyak dua kali dengan total Rp13,3 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, kemudian diserahkan WW kepada Wahyu secara tunai.

Namun, meski uang telah diberikan, MDL ternyata tidak kunjung diterima sebagai siswa di SMAN 12 Depok.

Persoalan tersebut kemudian berlanjut pada dugaan adanya aliran dana kepada seseorang berinisial AS.

Wahyu Akui Transfer Rp8 Juta ke AS

Ketika dikonfirmasi, Wahyu mengakui bahwa dirinya memang mentransfer uang kepada AS sebesar Rp8 juta melalui dua kali transaksi.

“Iya, saya yang mentransfer ke beliau AS karena beliau yang mempunyai peran mampu untuk meloloskan di sekolah tersebut,” ungkap Wahyu kepada eranasional, Minggu (16/8).

Wahyu juga menjelaskan bahwa posisinya dalam persoalan tersebut bukan sebagai pihak yang menentukan penerimaan siswa, melainkan sebagai penghubung antara pihak yang memberikan uang dengan AS.

Menurutnya, setelah persoalan tersebut tidak kunjung selesai, dirinya bahkan telah berupaya menemui AS untuk meminta pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima.

Wahyu mengaku meminta AS membuat surat pernyataan bermaterai mengenai kesediaannya mengembalikan uang tersebut.

“Iya, saya di sini sebagai penjembatan, agar si AS itu bisa ada itikad baiknya untuk mengembalikan uang tersebut, dan dia sampai buat pernyataan bermaterai,” katanya.

Dalam surat pernyataan tersebut, AS disebut menyatakan kesediaannya mengembalikan dana pada Juni 2025. Namun, berdasarkan keterangan Novi, hingga kini uang tersebut belum juga dikembalikan.

Kondisi tersebut membuat Novi merasa dirugikan. Tidak hanya kehilangan uang belasan juta rupiah, anaknya yang semula diharapkan dapat bersekolah di SMAN 12 Depok akhirnya harus menempuh pendidikan melalui jalur Paket C.

“Saya kecewa. Anak saya akhirnya sekolah Paket C, uang juga hilang,” ujar Novi.

Novi berharap pihak-pihak yang disebut terlibat dalam persoalan tersebut memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah diberikan.

“Intinya saya ingin uang saya kembali. Itu saja. Kondisi keuangan saya sedang sulit,” katanya.

Istri AS Mengaku Kaget & Tidak Mengetahui

Sementara itu, dugaan keterlibatan AS turut dikonfirmasi kepada istrinya, Nuriyah. Nuriyah diketahui merupakan seorang guru di SDN Ratu Jaya 2, Depok.

Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Nuriyah mengaku tidak mengetahui adanya transaksi maupun permasalahan terkait penerimaan siswa di SMAN 12 Depok.

“Waduh, saya nggak tahu, Mas. Kalau memang ada kejadian hal ini, setahu saya suami saya sih aktif di partai,” kata Nuriyah.

Nuriyah mengaku terkejut setelah mendapat informasi tersebut. Ia juga menyatakan akan mencoba menanyakan langsung persoalan itu kepada suaminya.

“Coba nanti saya tanyakan ya, Mas, ke suami saya,” ujarnya.

Novi menegaskan dirinya masih berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik dan uang yang telah dikeluarkannya dapat dikembalikan.

Namun, apabila tidak ada itikad baik dari pihak-pihak yang disebut dalam persoalan tersebut, Novi menyatakan siap membawa kasus itu ke ranah hukum.

“Ya, intinya saya ingin uang saya balik, itu saja. Kalau sampai tidak, saya akan buat laporan ke polisi,” tegasnya.

Kasus ini menjadi sorotan lantaran menyangkut dugaan praktik percaloan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Novi mengaku datang ke sekolah untuk mempertanyakan persoalan tersebut setelah anaknya tidak kunjung dapat bersekolah di SMAN 12 Depok, meski uang belasan jutaan rupiah telah diberikan.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan dari pihak-pihak lain yang disebut dalam pengakuan Novi dan Wahyu masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan secara utuh dan berimbang mengenai dugaan aliran dana serta janji memasukkan siswa ke SMAN 12 Depok.

Setelah sebelumnya sempat memanas hingga terjadi aksi pemblokiran akses masuk proyek, pihak ahli waris Nimah Ara kini membuka ruang negosiasi dengan pengembang.

Dalam pertemuan yang digelar di kantor proyek Lymo House Dua, Jumat (17/7/2026) petang kemarin, kedua belah pihak mulai membahas opsi penyelesaian melalui pembayaran lahan yang diklaim digunakan sebagai akses menuju kawasan perumahan.

Pertemuan tersebut mempertemukan kuasa hukum pengembang Abdullah Azam dengan kuasa hukum ahli waris Nimah Ara.

Pihak pengembang diwakili Pardamean Herbet, S.H. dan Parulian Hutajulu, S.H. Sementara pihak ahli waris didampingi M. Ilham Ilpar, S.H., Sudrajat, S.H., serta sejumlah perwakilan keluarga.

Dalam pertemuan itu, kuasa hukum pengembang, Parulian Hutajulu, meminta pihak ahli waris menyampaikan secara terbuka luas lahan dan nilai yang diminta.

Hal tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembicaraan dengan Abdullah Azam selaku pengembang.

“Kita dapat saja berpendapat dengan keyakinan masing-masing dan mungkin persoalan ini akan berlarut-larut, bisa sampai ke BPN, kepolisian, bahkan pengadilan. Tetapi sekarang mungkin ada cara yang bisa kita upayakan,” ujar Parulian.

“Berapa biaya yang diminta dan berapa luas lahan yang dimaksud agar bisa saya sampaikan kepada Pak Azam,” sambungnya.

Menanggapi tawaran tersebut, juru bicara ahli waris Nimah Ara, Nian Darmawan, langsung menyampaikan nilai lahan yang dimaksud.

Menurut Nian, lahan yang menjadi akses menuju proyek perumahan memiliki luas sekitar 240 meter persegi. Lahan itu memiliki ukuran kurang lebih tiga meter lebar dan 80 meter panjang.

Pihak ahli waris kemudian mengajukan harga Rp2,5 juta per meter persegi atau sekitar Rp600 juta untuk keseluruhan lahan.

“Baiklah Pak Parulian, kami memberikan harga yang pantas, Rp2,5 juta per meter persegi. Silakan disampaikan kepada Pak Azam. Prinsipnya kami ingin selesai dan tidak ingin lagi terjadi kesalahpahaman,” kata Nian.

Nian menegaskan, pihak keluarga tetap meyakini lahan tersebut merupakan hak ahli waris Nimah Ara.

Keyakinan itu, kata dia, didasarkan pada riwayat kepemilikan tanah serta administrasi pertanahan berupa Leter C Nomor 364 Persil 85 D II.

“Kami memiliki sejarah tanah ini dan saksi-saksi dari warga kampung. Saya juga pernah bekerja di bidang pertanahan di kelurahan sehingga memahami riwayat dan administrasi pertanahan di wilayah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Parulian menegaskan bahwa pembicaraan yang berlangsung belum menghasilkan kesepakatan final.

Menurutnya, usulan nilai lahan dari pihak ahli waris akan terlebih dahulu disampaikan kepada Abdullah Azam untuk mendapatkan keputusan.

Sempat Blokir Akses Proyek

Sebelum pertemuan digelar, situasi di lokasi sempat memanas. Sejumlah ahli waris membentangkan spanduk sebagai bentuk pemblokiran akses jalan masuk menuju proyek Lymo House Dua.

Aksi tersebut dilakukan pada Jumat siang dan sempat menarik perhatian para pekerja proyek dan warga sekitar.

Bahkan ada dua orang sebelumnya, mengaku utusan pengembang dari ormas (organisaai masyarakat) mengatakan untuk mengurungkan aksi tersebut.

Tak lama kemudian, pihak keamanan proyek diketahui melakukan komunikasi melalui sambungan telepon. Beberapa jam berselang, kuasa hukum pengembang tiba di lokasi.

Kedatangan tersebut kemudian disusul kuasa hukum ahli waris hingga dialog antara kedua belah pihak dapat digelar.

Pertemuan ditutup dengan pembuatan notulensi yang ditulis dalam satu buku folio dan ditandatangani kuasa hukum kedua belah pihak.

Hingga pertemuan berakhir, belum ada kesepakatan final terkait penyelesaian sengketa akses jalan tersebut.

Namun, kedua belah pihak mulai membuka peluang penyelesaian melalui jalur musyawarah dan negosiasi.

Meski pertemuan diawali perbedaan pandangan terkait aspek hukum dan riwayat kepemilikan lahan, suasana akhirnya mencair dengan komitmen untuk lebih mengutamakan mediasi.

Kini, keputusan berada di tangan pihak pengembang untuk menanggapi usulan pembayaran lahan yang diajukan ahli waris Nimah Ara. [SF]

Salah seorang warga Pancoran Mas berinisial FS (41) mengaku merasa resah dengan keberadaan dapur MBG tersebut. Menurutnya, lokasi dapur yang berada di tengah kawasan padat hunian warga menimbulkan sejumlah kekhawatiran.

“Menurut saya rasanya aneh ya, kok bisa ada dapur MBG di tengah permukiman padat penduduk,” ujar FS kepada Eranasional, Kamis (18/6/2026).

Ia mengaku khawatir apabila sewaktu-waktu terjadi musibah seperti kebakaran yang dapat berdampak pada rumah-rumah warga di sekitarnya.

“Kita takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran. Kanan kiri rapat dengan rumah warga. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi,” katanya.

Selain itu, FS juga menyoroti kondisi akses menuju lokasi dapur yang dinilai sempit serta keterbatasan luas bangunan.

“Jalannya hanya muat untuk mobil kecil. Kalau ada dua kendaraan berpapasan otomatis sulit. Dari sisi bangunan juga menurut saya tidak terlalu luas,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak SPPG Pancoran Mas 03 melalui pengelolanya, Fahad (asisten lapangan), menegaskan bahwa seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi sebelum dapur MBG beroperasi.

“Dapur SPPG ini izinnya sudah keluar sejak Desember 2025. Namun kami baru mulai beroperasi dalam dua bulan terakhir. Semua aturan yang diwajibkan sudah kami ikuti,” kata Fahad saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan bahwa selain perizinan administrasi, pihaknya juga telah mengantongi izin lingkungan dari warga setempat sehingga dapat menjalankan operasional dapur MBG.

“Secara administrasi sudah lengkap, termasuk izin lingkungan. Karena itu kami bisa beroperasi. Memang masih ada beberapa kekurangan yang sedang kami benahi,” ujarnya.

Fahad mengakui masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu ditingkatkan, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan keterbatasan ruang operasional.

“Kami berencana memperluas area ke bagian samping karena saat ini ruang untuk penyimpanan ompreng masih terbatas. Untuk pengelolaan limbah, sementara kami masih menggunakan sistem penyaringan. Ke depan akan kami sesuaikan dengan standar yang dianjurkan,” jelasnya.

Meski demikian, Fahad memastikan hingga saat ini operasional dapur berjalan kondusif dan belum ada keluhan resmi dari warga sekitar.

“Sejauh ini tidak ada warga yang komplain kepada kami. Kami akan terus berupaya menjalankan operasional sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, Ketua RW setempat, Rohiyat (65), membenarkan bahwa pengelola dapur MBG telah mengurus izin lingkungan sebelum beroperasi.

“Iya betul, dapur MBG yang ada di wilayah kami sudah mengurus izin lingkungan dan saya juga sudah menandatangani dokumennya,” ujar Rohiyat.

Meski demikian, ia berharap pihak pengelola dapat terus menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar.

“Harapan saya sebagai Ketua RW, pihak dapur selalu menjaga kebersihan dan keamanan. Intinya yang penting tetap kondusif,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan pihaknya siap menjalankan kebijakan terbaru pemerintah pusat yang berfokus pada peningkatan kualitas program.

“Kami akan menjalankan seluruh arahan dari pusat, termasuk pembenahan data, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program,” ujar Rakha kepada wartawan, selasa (16/6) kemarin.

Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga besar SMA Bintara Depok, mulai dari siswa, guru, hingga orang tua.

Di tengah persaingan masuk PTN yang semakin ketat setiap tahunnya, para siswa SMA Bintara mampu menunjukkan daya saing dan kemampuan akademik yang baik untuk menembus kampus negeri impian mereka.

Berdasarkan data SNBT 2026, sebanyak 256.369 peserta dinyatakan lolos dari total 871.496 peserta yang mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

Dengan tingkat kelulusan sekitar 29,42 persen, hanya sekitar tiga dari sepuluh peserta yang berhasil memperoleh kursi di perguruan tinggi negeri.

Selain itu, sebanyak 86.118 peserta diterima melalui program bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Data tersebut menunjukkan tingginya tingkat persaingan dalam seleksi masuk PTN tahun ini.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman resmi dan akun media sosial sekolah-sekolah di Kota Depok hingga 1 Juni 2026, SMA Bintara masuk dalam daftar SMA swasta yang siswanya berhasil diterima melalui jalur SNBT.

Adapun daftar SMA swasta di Kota Depok berdasarkan jumlah siswa yang lolos SNBT 2026 adalah sebagai berikut:

1. SMA Budi Cendekia Islamic School – 92 siswa
2. SMA Sejahtera 1 – 74 siswa
3. SMA Putra Bangsa – 47 siswa
4. SMA Al Hasra – 39 siswa
5. SMA IT Nururrahman – 38 siswa
6. SMA Ibnu Hajar Boarding School – 32 siswa
7. SMA Perjuangan Terpadu – 25 siswa
8. SMA IT Al Haraki – 24 siswa
9. SMA Yadika 12 – 21 siswa
10. SMA Muhammadiyah 4 Depok – 18 siswa
11. SMA Yapan Indonesia – 15 siswa
12. SMA Lazuardi GIS – 12 siswa
13. SMA Bintara Depok – 11 siswa
14. SMA Mardi Yuana – 9 siswa
15. SMA Cakra Buana – 3 siswa

Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika SMA Bintara Depok untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Keberhasilan para siswa menembus PTN melalui jalur SNBT juga menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin belajar, serta dukungan sekolah dan orang tua dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan. [SF]

Di tengah gencarnya seruan menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat, insiden ini justru memperlihatkan wajah lain: kritik atau konten yang tak disukai tampaknya masih lebih cepat dijawab dengan pengerahan massa ketimbang adu argumentasi.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, mengatakan pihak kepolisian menerima laporan masyarakat melalui layanan 110 terkait kedatangan rombongan massa ke rumah Ahmad Bahar.

“Pada hari itu kami melakukan pengecekan pengaduan masyarakat melalui layanan 110 terkait rumah Bapak Ahmad Bahar yang didatangi Pak Hercules,” ujar Made saat dikonfirmasi, Senin (18/5).

Menurut polisi, persoalan bermula dari sebuah konten yang dinilai merugikan pihak Hercules.

Sementara Ahmad Bahar mengaku ponselnya sempat diretas sehingga konten tersebut bukan sepenuhnya berada dalam kendalinya.

“Terkait konten yang dianggap merugikan Saudara Hercules, menurut keterangan Bapak Ahmad Bahar, handphone miliknya sempat kena hacker,” kata Made.

Peristiwa itu sempat memunculkan keresahan warga dan memantik berbagai spekulasi di media sosial.

Bahkan sempat beredar kabar bahwa anak Ahmad Bahar turut disandera. Namun polisi memastikan kabar tersebut tidak benar.

“Kondisi anaknya sudah kembali dalam keadaan sehat,” jelas Made.

Meski berakhir damai melalui mediasi di Polres Metro Depok, insiden ini kembali memunculkan pertanyaan lama yang terus berulang: apakah negara hukum masih memberi ruang penyelesaian lewat proses hukum dan dialog, atau masyarakat kini lebih percaya pada tekanan massa sebagai alat klarifikasi?

Sebab ketika sebuah konten dibalas dengan pengerudukan rumah, publik tentu sulit membedakan mana silaturahmi dan mana intimidasi.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Moch Nail, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Minggu (10/5/2026) sekitar pukul 11.18 WIB.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang pengendara motor terlibat adu mulut dengan relawan ambulans. Suasana memanas ketika pemotor itu diduga menghalang-halangi laju ambulans yang sedang menuju lokasi pasien.

Pemotor tersebut tampak emosi dan mempertanyakan keberadaan ambulans di jalan lingkungan yang sempit.

“Kalau kau mau jemput jangan di depan situ, harus ada dulu orangnya, kau tahu aturan?” ucap pria tersebut dalam video.

Tak hanya itu, pria tersebut juga diduga sempat menendang bagian depan ambulans hingga mengalami kerusakan ringan. Ia bahkan melontarkan ancaman kepada perekam video.

“Kau videokan aku, kena kau,” katanya.

Pihak Yayasan AlBaari Foundation menjelaskan, saat kejadian relawan ambulans tengah menjalankan tugas penjemputan pasien. Ambulans melintas di jalan lingkungan dengan hanya menyalakan lampu jumper tanpa sirene agar tidak mengganggu warga sekitar.

“Namun ada seorang bapak yang tidak terima lalu memarahi tim kami. Kami sudah menjelaskan bahwa sedang menuju penjemputan pasien, bahkan mengajak beliau ikut agar bisa memastikan langsung,” tulis AlBaari Foundation melalui akun Instagram @albaarifoundation, dikutip Senin (11/5/2026).

Situasi disebut semakin memanas ketika ambulans melanjutkan perjalanan. Pengendara motor itu diduga kembali memotong laju kendaraan hingga menghalangi ambulans di tengah jalan.

Merasa dirugikan, pihak relawan ambulans kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP I Made Budi membenarkan adanya laporan terkait dugaan perusakan ambulans.

“Benar, ada laporannya. Laporan mengenai tindak pidana perusakan mobil ambulans,” ujar Made.

Ia menjelaskan, kejadian bermula saat ambulans hendak menjemput pasien. Namun di perjalanan, pelaku menghalang-halangi kendaraan hingga terjadi perselisihan.

“Kemudian pelaku menendang mobil ambulans korban hingga mobil ambulans tersebut mengalami penyok di bagian bumper depan sebelah kiri,” jelasnya.

Polisi bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang dipimpin Kanit Krimum/Jatanras AKP Erwin Marciano Siahaan bersama Kasubnit Opsnal Resmob Ipda Agwit melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku.

Sekitar pukul 22.50 WIB, pelaku akhirnya diamankan di kediamannya di Jalan Jati Raya, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

“Pelaku diamankan bersama saksi yang merupakan adik iparnya. Motor yang digunakan saat kejadian juga turut dibawa sebagai barang bukti,” tutup Made.

Puluhan warga RT 01/RW 04, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) dalam program pengurusan sertifikat tanah yang berlangsung sejak 2019.

Kasus yang sempat meredup itu kembali mencuat setelah Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, turun langsung menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses, baru-baru ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga diduga tergiur tawaran program sertifikasi massal yang dilakukan dalam dua gelombang.

Pada 2019, program tersebut disebut-sebut mengatasnamakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Kemudian pada 2023, kembali muncul program lanjutan yang diklaim sebagai sertifikasi massal, namun tanpa kejelasan status.

“Ada dua gelombang penawaran. Masyarakat harus jeli membedakan mana program resmi pemerintah seperti PTSL dan mana yang sekadar jasa pengurusan biasa,” ujar Ade Supriyatna, Minggu (10/5/2026).

Ade mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan keterlibatan oknum pengurus lingkungan yang berperan sebagai perantara atau panitia dalam pengumpulan dana dari warga.

“Ini memprihatinkan. Dokumen asli milik warga memang sudah dikembalikan, tetapi uang yang telah disetorkan raib begitu saja. Panitia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, setiap program resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) selalu disertai pengumuman resmi dan transparan hingga tingkat kelurahan. Karena itu, apabila terdapat pungutan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan, maka legalitasnya patut dipertanyakan.

Tak ingin persoalan ini menguap begitu saja, Ade Supriyatna menyatakan siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Sejumlah langkah akan dilakukan, mulai dari pemanggilan panitia, koordinasi lintas sektoral, hingga mendorong warga menempuh jalur hukum.

“Kita akan pertanyakan, atas dasar apa uang itu diminta. Jangan sampai warga terus-menerus menjadi korban modus pengurusan tanah yang tidak jelas,” pungkasnya.

Sebagai langkah antisipasi agar kasus serupa tidak terulang, Ade juga mengimbau masyarakat untuk selalu meminta bukti resmi pembayaran, mengecek tarif resmi program pertanahan, serta memantau pengumuman dari kelurahan maupun instansi terkait. [SF]

Kepala DPMPTSP Kota Depok, Abdul Rahman, yang akrab disapa Abra, saat dikonfirmasi, Sabtu (23/4) terkait polemik tersebut memilih tidak memberikan jawaban alias bungkam. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum juga merespons pertanyaan yang diajukan wartawan.

Sikap bungkam tersebut justru memunculkan tanda tanya di tengah mencuatnya dugaan keterlibatan pihak perantara (kuasa urus izin) atau calo dalam proses pengurusan izin pembangunan Lymo House Dua.

Sejumlah sumber menyebutkan, praktik penggunaan jasa calo dalam pengurusan perizinan di Kota Depok bukan hal baru. Bahkan, fenomena ini disebut semakin marak dan meresahkan masyarakat, karena berpotensi membuka celah pelanggaran prosedur hingga manipulasi administrasi.

Dalam konteks kasus Lymo House Dua, dugaan adanya peran pihak tertentu dalam mempercepat atau meloloskan izin di tengah sengketa lahan akses jalan semakin memperkuat kekhawatiran tersebut.

Padahal sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengingatkan agar proses perizinan disejumlah wilayah dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara.

“Pengurusan izin harus sesuai mekanisme resmi. Jangan menggunakan jasa calo yang justru berpotensi menimbulkan masalah,” tegasnya belum lama ini.

Di sisi lain, polemik sengketa akses jalan juga belum menemukan titik terang. Salah satu ahli waris, Nata (63), menegaskan hingga saat ini belum ada itikad baik dari pihak pengembang untuk membuka komunikasi.

“Kami sangat menyayangkan, pihak pengembang hingga kini belum ada menemui kami untuk berdiskusi dan mencari solusi. Dengan terpaksa, dalam waktu dekat ini kami akan memblokade jalan milik kami yang dipakai oleh mereka. Kita lihat respon mereka seperti apa,” ujar Nata, Jumat (1/5/2026).

Ancaman blokade tersebut berpotensi memperkeruh situasi di lapangan, mengingat jalan yang disengketakan merupakan akses utama menuju lokasi pembangunan perumahan.

Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa polemik ini telah menjadi perhatian aparat penegak hukum. Redaksi ERANASIONAL.COM diketahui telah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Depok terkait pemberitaan yang menyoroti dugaan penyerobotan lahan akses jalan pada proyek tersebut.

Langkah ini mengindikasikan bahwa kasus Lymo House Dua tidak lagi sekadar menjadi polemik administratif, tetapi telah masuk dalam radar penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Sementara itu, publik terus menanti kejelasan dari DPMPTSP Kota Depok terkait proses penerbitan izin yang kini dipertanyakan, sekaligus langkah tegas pemerintah dalam menertibkan praktik percaloan yang dinilai semakin merusak tata kelola perizinan di daerah. (SF)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan perumahan tersebut diduga tetap berjalan meski belum memenuhi kelengkapan perizinan sebagaimana mestinya.

Sumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya dokumen perizinan lengkap atas proyek tersebut.

“Setelah kami cek, untuk pembangunan perumahan tersebut diduga belum memiliki izin lengkap dari dinas terkait,” ujar sumber tersebut kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan, setiap pembangunan perumahan wajib mengantongi sejumlah izin dasar sebelum kegiatan konstruksi dimulai, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta dokumen administratif lainnya.

“Kalau memang belum ada izin dan sudah dilakukan pembangunan, itu jelas melanggar aturan. Seharusnya seluruh perizinan dipenuhi terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihak dinas disebut berpotensi melakukan penelusuran menyeluruh terhadap proyek tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga penghentian kegiatan bisa saja dijatuhkan.

“Biasanya ada tahapan penindakan, mulai dari teguran hingga penghentian sementara kegiatan pembangunan, tergantung dari hasil verifikasi di lapangan,” tambahnya.

Di sisi lain, persoalan hukum juga mencuat dari aspek penggunaan lahan akses jalan menuju lokasi perumahan. Kuasa hukum ahli waris keluarga Nimah Ara, Gunawan Sofyan Lubis SH, meminta pihak pengembang segera menghentikan penggunaan jalan tersebut.

Pasalnya, jalan sepanjang kurang lebih sekitar 80 meter dengan lebar 3 – 4 meter itu diklaim masih merupakan milik sah para ahli waris dan belum pernah dilakukan transaksi jual beli dengan pihak pengembang.

“Kami mengimbau kepada pengembang Perumahan Lymo House Dua agar tidak menggunakan lahan jalan yang masih berstatus milik klien kami, ahli waris Nimah Ara,” ujar Gunawan kepada wartawan, Kamis (13/3) lalu.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dari Fraksi Gerindra, Edi Masturo, turut angkat bicara. Ia menekankan agar pihak pengembang segera mengurus seluruh perizinan sesuai prosedur yang berlaku.

Program ini berlangsung sejak 27 Februari hingga 5 April 2026 di area Main Atrium Margocity, dengan menghadirkan berbagai hiburan budaya, program belanja, serta dekorasi tematik yang memadukan unsur Imlek dan Ramadan.

Salah satu agenda utama dalam rangkaian acara tersebut adalah Margocity Shopping Rush Ramadan Bagi-Bagi 1447 Voucher yang digelar hari ini, Sabtu (14/3/2026) mulai pukul 12.00 hingga 22.00 WIB di Margo Zone lantai GF, tepatnya di area depan tenant Hush Puppies.

Program ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mendapatkan berbagai voucher belanja melalui mekanisme Lucky Dip.

Manager Marcomm Indra Hedy Lesmana mengatakan program Raya in Harmony dihadirkan sebagai upaya Margocity untuk menghadirkan pengalaman Ramadan yang berbeda bagi masyarakat.

“Melalui program Raya in Harmony, kami ingin menghadirkan perpaduan kemeriahan budaya Imlek dengan kehangatan Ramadan sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman berbelanja sekaligus hiburan bersama keluarga di Margocity,” ujar Indra melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2026).

Dalam program Shopping Rush, pelanggan yang telah menjadi member MARGOCITIZEN dapat mengikuti program ini dengan berbelanja sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pengunjung yang belum terdaftar, mereka dapat melakukan registrasi terlebih dahulu untuk menjadi member.

Untuk mekanismenya, pelanggan yang berbelanja minimal Rp1.500.000 berkesempatan mendapatkan dua Lucky Dip.

Sementara untuk pembelanjaan Rp2.000.000, pengunjung akan memperoleh empat Lucky Dip.

Adapun untuk pembelanjaan Rp2.500.000, pelanggan mendapatkan empat Lucky Dip serta tambahan voucher Blibli Samsung senilai Rp200.000.

Setiap Lucky Dip berisi voucher tenant senilai Rp100.000 yang dapat digunakan di berbagai tenant yang berpartisipasi.

Program ini didukung sejumlah tenant ternama seperti Blibli, Et Cetera, Executive, Hush Puppies, MAP Group, Max Fashions, Monsieur Spoon, Scandia, Wood, hingga Zaxy.

Untuk menambah kemeriahan acara, Margocity juga menghadirkan parade percussion dan maskot yang akan berkeliling area pusat perbelanjaan dan menyapa para pengunjung.

Selain program belanja, Margocity juga menyiapkan berbagai pertunjukan hiburan dan budaya seperti Tanoura Dance, Rampak Bedug, Saman Dance, hingga Marawis.

Tak hanya itu, dua musisi nasional yakni Hanin Dhiya dan Andity juga dijadwalkan tampil memeriahkan rangkaian acara pada akhir Maret 2026.

Sebagai puncak kemeriahan, Margocity juga akan menghadirkan Ramadan Fireworks Show yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Maret 2026, menghadirkan pertunjukan kembang api bagi para pengunjung yang ingin menikmati suasana Ramadan bersama keluarga.

Indra menambahkan, melalui rangkaian program ini pihaknya berharap Margocity dapat menjadi salah satu destinasi masyarakat untuk menikmati suasana Ramadan di Kota Depok.

“Kami berharap program ini dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat selama Ramadan,” kata Indra.

“Underpass itu asetnya pemerintah provinsi, jadi yang menghapus juga pemerintah provinsi, bukan saya,” ujar Supian.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok tidak memiliki kewenangan untuk menentukan desain maupun melakukan pencopotan visual di lokasi tersebut.

Menurutnya, seluruh kebijakan terkait penggantian desain merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Barat. “Kalau akan diganti dengan apa, itu juga merupakan kebijakan PUPR provinsi,” tambahnya.

Sebelumnya, wajah Ridwan Kamil yang terpasang di underpass tersebut dicopot dan rencananya akan diganti dengan tokoh lokal Kota Depok. Selain itu, slogan “Jabar Juara” yang sebelumnya terpasang juga akan diganti menjadi “Jabar Istimewa.”

Pergantian ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari yang mendukung hingga mempertanyakan alasan di balik kebijakan tersebut. Supian menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok menghormati keputusan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami menghormati kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi terkait pengelolaan dan penataan aset daerah yang berada di wilayah Kota Depok,” ujarnya.

Kondisi ini memicu kekhawatiran luas dan memperkuat dugaan bahwa platform tersebut merupakan investasi bodong. Ribuan anggota dilaporkan mengalami kerugian karena dana yang telah disetorkan tidak dapat dicairkan.

Sebelumnya, aplikasi MBA dikenal aktif menawarkan keuntungan tinggi dengan berbagai kemudahan. Namun belakangan, sejumlah pihak menilai platform ini menunjukkan ciri-ciri skema ponzi yang mulai runtuh.

Sejak awal, beberapa sumber, berita dan pengamat telah memperingatkan bahwa MBA memiliki karakteristik yang mirip dengan skema ponzi, yakni sistem tanpa bisnis riil yang mengandalkan dana anggota baru untuk membayar anggota lama.

Beberapa tanda yang dinilai relevan antara lain:
–  Menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat
–  Mendorong anggota untuk terus melakukan deposit
–  Mengutamakan perekrutan member baru
–  Tidak transparan terkait izin dan legalitas
–  Penarikan dana mulai tertunda dengan berbagai alasan
–  Pengumuman internal sering berubah-ubah

Platform / Aplikasi ini juga sempat mengumumkan penurunan biaya penarikan. Namun pada saat yang sama, layanan withdraw justru dihentikan sementara dengan alasan transisi sistem. Setelah masa tersebut berlalu, penarikan dana tetap tidak berjalan normal.

Kantor Perwakilan di Depok Disegel

Sebagai contoh di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Kota Depok, berdasarkan informasi yang didapat, sejumlah member yang telah lama maupun baru bergabung mengaku sangat kecewa karena dana mereka tidak dapat ditarik. Kekecewaan tersebut memicu laporan ke aparat penegak hukum.

Akibatnya, Senin (9/2/2026) malam, kantor perwakilan MBA di wilayah Pancoranmas, Depok dilaporkan telah disegel dan dipasang garis polisi oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini, proses penanganan masih berlangsung dan pihak berwenang tengah mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi.

Apakah Dana Korban Bisa Kembali?

Halaman selanjutnya………………….

Saat dikonfirmasi Wakil Kepala SDN Mekarsari 5, Ahmad mengungkapkan bahwa kondisi terbengkalai pembangunan rehabilitasi gedung sekolah tersebut sudah berlangsung cukup lama. Meski pembangunan sarana sekolahnya itu sudah lama terbengkalai, namun pihaknya memilih untuk mengikuti prosedur Pemerintah

“Kurang lebih sih sudah lima tahun. Saat setelah dibangun, terbengkalainya,” ujar Ahmad dalam keterangannya kepada wartawan.

Sebagaimana diketahui belum rampungnya pembangunan gedung lantai dua dan tiga di sekolah tersebut berdampak hingga pada manajemen kelas. Dengan total 17 Rombongan Belajar (Rombel), maka sekolah kekurangan ruang kelas sehingga harus memberlakukan sistem waktu belajar pagi dan siang.

“Mengganggu sih tidak, cuma ini doang, cuma istilahnya cuma kebagian siang. Kalau misalkan rampung kan pagi semua, sekarang kan kurang ruang, jadi ada dibagi dua shift antara pagi dan siang,” ungkap Ahmad.

Selain masalah efisiensi waktu kelas, orang tua siswa juga mulai mengeluhkan aspek keamanan bangunan tersebut. Menanggapi kekhawatiran orang tua siswa, Kepsek Ahmad berharap pembangunan segera dituntaskan agar standar keamanan bagi siswa dapat terpenuhi.

“Ya kalau saya mah biar sekolah ya rampung aja sih, biar pembelajaran KBM-nya berjalan lancar,” harapnya.

Lebih lanjut, dia mengaku bahwa pihak sekolah melalui Kepala Sekolah telah mengajukan permohonan lanjutan pembangunan ke dinas terkait pada tahun anggaran sebelumnya. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah agar pembangunan dapat dilanjutkan.

Menanggapi hal itu, MT selaku orangtua murid yang meminta namanya tak disebutkan menyatakan bahwa kondisi ini menimbulkan kekhawatiran baginya. Menurutnya, bangunan yang belum rampung tersebut dapat membahayakan para murid.

“Iya takut lah, karena bangunan belum selesai gitu, kan jadi membahayakan murid-murid. Lihat saja tuh bangunan ruangan kelas dan besi yang menonjol gitu, bahaya banget kan,” cetusnya.

Orangtua murid yang tiap hari mengantarkan anaknya ini berharap, agar pembangunan gedung sekolah segera selesai, sehingga para murid dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan waktu normal pagi semua.

“Ya kalau sekolah rapih kan, anak-anak tidak ada yang masuk siang, jadi masuk pagi semua. Siang atau sorenya bisa buat les-les gitu,” harapnya.

Sementara itu terpisah, Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan Kota Depok, Zakky Fauzan menjelaskan, berdasarkan aturan sebelumnya bahwa pembangunan sekolah yang dikerjakan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim), dan Disdik adalah hanya untuk penerima manfaat saja.

“Tadi saya sudah konfirmasikan ke Sarpras, untuk tahun ini, memang rencananya kan pemeliharaan SD itu akan dikembalikan ke Disdik, di bidang Sarpras (Sarana Prasarana-red). Yang kondisinya hampir sama seperti Mekarsari 5 itu memang ada beberapa, ada beberapa sekolah yang tidak selesai sampai dengan lantai tiganya. Jadi cuma diselesaikan lantai satu, lantai dua gitu. Jadi 100 persen yang dari Disrumkim itu, dari konsultan, kontraktor pekerjaan, itu memang sebatas sampai lantai dua. Jadi di atas itu dak, tapak untuk persiapan lantai 3,” kata Zakky saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (2/2/2026).

Lebih lanjut Zakky menerangkan, kondisi serupa juga dialami di SDN Depok 1 dan sekolah yang terletak di wilayah Duren Seribu. Namun kondisinya, tidak menganggu KBM karena masih ada bangunan ruangan yang sudah rapih. Disamping itu, dia juga meminta sekolah untuk bertindak preventif melakukan pengamanan serta pengawasan kepada siswa agar tidak bermain di sekitaran lokasi yang membahayakan.

“Nah, kalau untuk Mekarsari 5, tahun ini akan direncanakan nanti di Anggaran Belanja Tambahan (ABT), akan dikaji ulang, bisa DED (Detail Engineering Design) yang semula ada di Disrumkim oleh Sarpras. Baru DED-nya doang tapi, rencananya tahun ini. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan bisa diintervensi lagi untuk pembangunan sisanya,” terang Zakky.

Selain itu, Zakky beralasan bahwa ada skema lain untuk pembangunan lanjutan SDN Mekarsari 5 melalui Refit atau penyesuaian APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2026.

“Misalnya nanti diusulkan nanti melalui Refit APBN. Tapi kalau untuk tahun ini dari Refit, belum ada, belum ada yang untuk tahun 2026 ini. Baru sebatas rencana akan dikaji ulang DED nya. Lalu soal pekerjaannya nanti di ABT, baru direncanakan Sarpras, gitu,” pungkas Zakky. (**)