Pada Kamis (30/10/2025), sembilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah koordinasi Kanwil DJP Sumut I secara serentak melakukan pemblokiran rekening wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.

Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Arridel Mindra, menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah serangkaian upaya penagihan aktif dilakukan, termasuk pengiriman surat teguran dan surat paksa kepada para wajib pajak. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, sebagian besar masih belum menyelesaikan kewajibannya.

“Pemblokiran dilakukan terhadap 310 Wajib Pajak dengan total utang pajak mencapai Rp119 miliar,” ujar Arridel Mindra dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Aksi pemblokiran tersebut melibatkan dua lembaga perbankan di Kota Medan.

Menurut Arridel, langkah ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Dalam Pasal 29 dan 30 PMK 61/2023, disebutkan bahwa permintaan pemblokiran dilakukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan surat tersebut, pihak bank wajib memblokir dana sesuai dengan jumlah utang pajak dan biaya penagihan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang tercantum dalam surat permintaan.

Arridel menegaskan, pemblokiran ini merupakan bagian dari langkah penagihan aktif oleh Jurusita Pajak Negara untuk mengamankan penerimaan negara dari pelunasan tunggakan pajak.

“Pelaksanaan secara serentak membuat prosesnya lebih efisien, karena KPP tidak perlu berulang kali berkoordinasi dengan pihak bank. Kanwil juga dapat mengawasi dan mengkoordinir seluruh dokumen penagihan dalam satu waktu,” terangnya.

Ia berharap, tindakan tegas ini menjadi pengingat bagi para wajib pajak agar lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

“Tindakan pemblokiran rekening secara bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ke depan, kami berharap para wajib pajak segera melunasi kewajibannya agar terhindar dari tindakan penagihan aktif seperti pemblokiran rekening,” tutur Arridel Mindra.

Medan – Presiden Jokowi menegur menantunya, Bobby Nasution yang menjabat sebagai Wali Kota Medan.

Bobby ditegur terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah.

Tak hanya Bobby, Jokowi juga menegur seluruh kepala daerah di Sumatera Utara.

APBD Kota Medan menjadi yang paling banyak mengendap di bank, mencapai Rp1,8 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi saat rapat bersama Forkopimda se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut pada Kamis (16/9/2021).

“Yang paling besar di Medan. Nanti dicek,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, data pada 10 September 2021, realisasi APBD di Sumut baru 55,2 persen.

Baca: Mural Mirip Jokowi Muncul di Pangkalpinang, Satpol PP Langsung Tutup Pakai Cat: Dinilai Tak Pantas

Sementara itu, rata-rata APBD yang masih mengendap di bank justru sangat tinggi, yakni Rp1,3 triliun.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/9/2021), Jokowi kemudian meminta penyerapan anggaran dipercepat untuk mendongkrak laju ekonomi daerah.

Dengan serapan anggaran yang besar, peredaran uang di kabupaten dan kota juga semakin banyak dan akan berdampak positif bagi perekonomian.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Sumut pada kuartal II 2021 sebesar 4,95 persen.

Tanda-tanda pemulihan akibat tekanan Covid-19 mulai terlihat dari angka itu.

Namun, inflasi bertengger di level 2,1 persen. Hanya saja, sampai saat ini serapan APBD di Sumut masih rendah.

Menurut data pada 10 September 2021, realisasi APBD Sumut baru 55,2 persen.

Jokowi kemudian meminta semua pihak untuk berhati-hati.

“Hati-hati,” kata Jokowi.

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyindir Wali Kota Medan, Bobby Nasution, soal data COVID-19 di daerahnya kacau. Menanggapi itu Bobby mengaku telah berkoordinasi dengan Pemprov Sumut.

“Sudah, sudah kita bicarakan kemarin, sudah kita clearkan,” ujar Bobby kepada wartawan, Selasa (14/9).

Bobby mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Pemprov Sumut untuk sinkronisasi data.

“Dengan Pemprov Sumut tadi sudah (ada pertemuan) sudah koordinasi, berbicara tentang pendataan juga sudah oke. Tinggal kita laporkan saja ke Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Bobby menjelasakan, kekeliruan pendataan diakibatkan human eror. Hal itu mengakibatkan sinkronisasi data digital ke pemerintah pusat bermasalah.

“Pelaporan. Ya itulah, karena pendataan ini, ada yang merasa sudah melapor ke provinsi lapor ke sini (Pemkot Medan). Ada sudah melapor ke sini (Pemkot Medan) tidak perlu lagi melapor ke provinsi. Nah hal-hal seperti ini, yang kadang perlu kita sinkronkan,” katanya.

Selain itu kata Bobby, hambatan lainnya karena penginputan data rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Medan tidak rutin melapor ke Pemkot Medan.

“Karena selama ini hanya kita yang menelepon (minta data), setiap jam 3, kalau nggak ditelepon nggak dilaporkan. Itu adalah upaya kami selama ini. Kita punya 44 rumah sakit yang menangani COVID, lab kita di sini hampir 21 lab,” ujarnya.

Sebelumnya Edy Rahmayadi mengatakan pendataan kasus COVID-19 di 4 wilayah kabupaten/kota kacau. Kata Edy seharusnya di tiap daerah lebih mengetahui pendataan COVID-19 di wilayahnya.

Salah satu dari 4 daerah yang dimaksud Edy ialah Kota Medan. Kata Edy akibat kesalahan penginputan data secara digital, kasus corona di Sumut, dianggap terus tinggi.

“Kita 4 kabupaten/kota yang kacau ini (Kota) Medan, Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal dengan Siantar, kacau ini,” ujar Edy di rumah dinasnya, Jumat (10/9).

Edy menjelaskan ada beberapa penyebab kacaunya data COVID-19 tersebut. Di antaranya karena sumber daya manusia (SDM) yang lalai menginput data secara digital.

“Kembali lagi ini (apa) karena kita gaptek? tidak terlalu jago? atau mungkin karena daerah-daerah kita itu, sinyalnya timbul tenggelam,” ujarnya.