Hingga periode April 2026, data KPAI menunjukkan hampir 5 juta anak Indonesia pernah mengakses konten dewasa, menandai krisis serius dalam keamanan ruang digital bagi generasi muda.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. KPAI mencatat paparan konten berbahaya lain seperti judi online juga ikut meningkat, seiring melonjaknya penggunaan internet sejak pandemi Covid-19.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyebut peningkatan akses internet pascapandemi menjadi pemicu utama membanjirnya konten negatif ke perangkat anak-anak.

“Pasca pandemi Covid-19, akses internet bagi anak meningkat drastis seperti tsunami. Dampaknya juga luar biasa, baik positif maupun negatif. Namun ancaman yang muncul tidak bisa diabaikan,” ujar Jasra, Selasa (28/4/2026) lalu.

Tak hanya jenis konten, durasi penggunaan gawai juga menjadi sorotan KPAI.

Anak-anak Indonesia disebut menghabiskan waktu 5 hingga 7 jam per hari di depan layar gawai.

Durasi itu dinilai berkontribusi pada meningkatnya risiko terpapar konten pornografi secara tidak sengaja maupun disengaja.

Secara klinis, kondisi tersebut mulai berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak.

Gangguan konsentrasi, masalah tidur, hingga perubahan perilaku sosial menjadi indikasi yang mulai terlihat di lapangan.

Pemerintah telah merespons situasi ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas yang mulai berlaku sejak 28 Maret 2026.

Regulasi ini dirancang untuk memperkuat perlindungan anak di ranah digital, termasuk membatasi akses terhadap konten berbahaya seperti pornografi.

Sebagai langkah awal implementasi, sekitar 780 ribu akun milik anak yang dinilai berisiko telah dinonaktifkan.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan akses terhadap konten negatif sekaligus menjadi sinyal tegas bagi platform digital.

Namun, KPAI menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup. Peran orang tua, sekolah, masyarakat, hingga penyedia platform digital menjadi kunci untuk membentengi anak dari paparan konten pornografi yang semakin masif.

“Perlindungan anak di dunia digital bukan hanya soal membatasi akses, tetapi memastikan mereka tumbuh sehat secara fisik, mental, dan sosial,” tandasnya. []

Seperti diketahui, penitipan anak yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi momok mengerikan bagi si Kecil.

Usai kasus tersebut terungkap, ternyata KPAI menemukan kebanyakan daycare yang beroperasi di Depok tidak memiliki izin. Dikutip dari Kompas, KPAI menemukan hanay ada 12 daycare berizin di Depok.

Ditemukan ada ratusan daycare lain yang beroperasi sebagai penitipan anak.

“Temuan daycare di Indonesia ini banyak yang tidak berizin,” kata Diyah Puspitarini.

“Sebagai contoh, di Depok 110 itu hanya 12 yang berizin,” sambungnya.

Diyah yang ditemui di kantor KPAI Jakarta Pusat menjelaskan temuan ini tidak hanya di Depok, tapi juga di Pekanbaru.

“Di Pekanbaru belum berizin semua itu setelah kami pengawasan,” sambungnya

Terkait hal ini, KPAI telah mengundang Kemendikbud, Kementerian PPPA dan Kemensos untuk menanggulanginya.

“Data KPAI menyebutkan ada 262 kasus terhadap anak, termasuk kekerasan di dalamnya kekerasan fisik, psikis dan seksual atau sekitar 9,6 persen yang dilakukan oleh ayah kandungnya,” kata Komisioner KPAI Subsklaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime, Kawiyan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2024).

Kemudian, disusul oleh ibu kandung dengan jumlah 153 pengaduan atau 6,1 persen dari keseluruhan kasus tindak kekerasan. Angka ini berdasarkan catatan dalam Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPAI Tahun 2023.

“Jadi, ini sesuatu yang harus kita perhatikan bersama di dalam keluarga,” ungkap Kawiyan.

Kawiyan memberikan infografis pengaduan atas kasus kekerasan terhadap anak. Selain oleh ayah dan ibu kandung, ada pula kejahatan terhadap anak dilakukan oleh pihak sekolah 53 kasus, tetangga 47 kasus, aparat penegak hukum 41 kasus orang tak dikenal 26 kasus, teman 24 kasus, ayah biologis 16 kasus, dan paman 12 kasus.

KPAI menaruh perhatian khusus terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Termasuk kasus yang menimpa MR, 5 di Tangerang yang menjadi korban pelecehan seksual oleh ibu kandungnya R, 22.

Kawiyan mengatakan KPAI mengapresiasi kerja keras Subdit Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang telah bertindak cepat usai kasus tersebut viral. Sehingga, kasus tersangka dapat segera ditangkap.

“Ini harus menjadi perhatian kita bahwa orang terdekat kita termasuk orang tua kita bukan sebagai pihak yang menjamin keamanan dari anak-anak. Kasus ini membuktikan bahwa orangtua bisa menjadi pelaku kekerasan termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri,” ujar dia.

Kawiyan mengatakan anak tersebut telah ditempatkan di rumah aman. Kemudian, mendapatkan pemeriksaan kesehatan maupun mental.

JAKARTA, Eranasional.com – Selain dijerat pasal penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora (17), Mario Dandy Satriyo (20) bisa dijerat dengan pasal eksploitasi terhadap anak-anak, karena dia menyetubuhi kekasihnya, AG (15), yang masih di bawah umur. Hal itu dikatakan praktisi hukum Muannas Alaidid.

“Tersangka Mario Dandy sebenarnya bisa saja dipudana dengan hukuman yang lebih berat. Pasal eksplotasi terhadap anak di bawah umur, karena dia menggauli kekasihnya (AG) yang di bawah umur,” kata Muannas Alaidid, Senin (17/4/2023).

Muannas mengatakan itu untuk menanggapi pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim dalam sidang AG.

Alih-alih mendesak KY, kata Muannas, KPAI sebaiknya mendorong pihak AG melaporkan perbuatan Mario Dandy lantaran sudah menggauli AG yang notabenenya masih di bawah umur.

“Tak hanya sekali, Mario Dandy bahkan melakukan hubungan badan dengan AG sebanyak lima kali,” ujarnya.

“KPAI sebaiknya mengecam dan mendorong AG atau keluarganya melaporkan perbuatan Mario Dandy yang justru telah melakukan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur dengan melakukan hubungan intim berkali-kali,” ucapnya.

Dengan begitu, lanjut Muannas, Mario Dandy berpotensi dapat dijerat dengan hukuman berlipat dan lebih berat sehingga bisa memberikan efek jera terhadap anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tersebut.

Di kesempatan ini, Muannas juga mempertanyakan keberpihakan KPAI yang terkesan lebih cenderung ke AG, dengan menggembar-gemborkan pelaku masih di bawah umur.

Katanya, KPAI seolah-olah menutup matanya bahwa David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandy, juga anak di bawah umur.

“David Ozora seharusnya juga berhak mendapatkan perlindungan, KPAI harus konsisten kalau menang ingin membela hak anak, tidak hanya pelaku (AG), tapi juga anak sebagai korban (David Ozora),” tegas Muannas.

KPAI Desak Periksa Hakim yang Mengadili AG

Sebelumnya, KPAI mendesak KY untuk memeriksa Sri Wahyuni Batubara, hakim yang menangani sidang AG.

KPAI berdalih, hakim telah melanggar kode etik lantaran menyebut aktivitas seksual AG dengan Mario Dandy Satriyo secara rinci dalam persidangan.

Menurut KPAI, apa yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan AG telah melanggar prinsip dan hak dasar pelaku anak, AG.

DEPOK, Eranasional.com – Sebanyak 367 remaja di Depok ditangkap polisi karena terlibat tawuran. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar anak-anak tersebut tak diberhentikan dari sekolah.

“Anak-anak tersebut jangan diputus pendidikanya, jangan dikeluarkan dari sekolah. Jika mereka terputus akses pendidikannya, kita akan semakin sulit lagi memperbaikinya,” kata Komisioner KPAI, Dian Sasmita, Sabtu (14/4/2023).

Baginya, lembaga pendidikan adalah tempat yang tepat untuk membimbing anak-anak tersebut. Anak akan memiliki kemampuan mencerna mana yang baik dan buruk.

“Karena lewat pendidikan anak belajar untuk mengembangkan kemampuan diri dan sosialnya. Termasuk kemampuan literasinya sehingga dapat mencerna mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak,” ucapnya.

“Dunia pendidikan yang bebas dari perundungan dan kekerasan adalah tempat terbaik kedua bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Tempat terbaik pertama adalah keluarga,” sambung Dian.

Dian pun mengingatkan polisi agar menggunakan sistem peradilan anak. Anak berhadapan dengan hukum memerlukan pendampingan dari berbagai profesi.

“Penanganan kriminalitas anak harus dilakukan menggunakan prinsip-prinsip di Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolres Metro Depok Kombes Ahmad Fuady menyebutkan kasus tawuran di wilayahnya meningkat selama bulan Ramadan. Kata dia, kasus tawuran selama Ramadan sebanyak 63 kali.

“Cenderung tawuran mengalami kenaikan selama Ramadan. Karena sebelumnya selama saya di sini, tidak ada laporan tentang tawuran. Kemudian dari total periode tersebut itu ada 63 kali kejadian tawuran,” kata Fuady di Polres Metro Depok, Jumat (14/4/2023).

Fuady menyebut, dalam satu malam, bisa terjadi 2-3 potensi tawuran yang dapat dicegah maupun yang sudah kejadian. Sebanyak 367 orang diamankan ke Polres dan polsek dalam kasus tawuran.

“Jadi, kalau dikalkulasikan, dalam satu malam bisa terjadi 2-3 terjadi adanya potensi tawuran yang berhasil dicegah ataupun yang sudah terjadi. Adapun selama periode tersebut, pelaku tawuran yang dapat kita amankan, baik itu ke Polres dan polsek-polsek, itu ada 367 orang,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan AG (15), di kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17).

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan keputusan diambil dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, Senin (13/3) kemarin. Dia menjelaskan, permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan.

Salah satunya terkait Pasal 28 (1) huruf a dan huruf d UU No. 31 Tahun 2014 yang mengatur syarat formil perlindungan terhadap saksi dan korban.

Pasal 28 (1) huruf a mengatur sifat pentingnya keterangan saksi atau korban. Sementara itu, Pasal 28 (1) huruf d terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi atau korban.

“Status hukum pemohon (AG) sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, tidak termasuk ke dalam subyek perlindungan LPSK yang diatur dalam Pasal 5 (3) UU No. 31 Tahun 2014,” kata Hasto, Selasa (14/3/2023).

Meski menolak, LPSK memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mendampingi AG, serta memastikan terpenuhinya hak-hak AG dalam proses peradilan pidana.

Seperti diketahui, status AG (15) di kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan kekasihnya, Mario Dandy Satriyo, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, naik menjadi pelaku.

JAKARTA, Eranasional.com – A alias AG (15), telah diperiksa polisi sebagai saksi terkait kasus penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandy Satrio (20) terhadap Cristalino David Ozora alias David (17). A diperiksa hingga subuh hari.

“Diperiksa dari Rabu malam sampai jam empat Kamis (23/2) subuh. Kami mendampingi saksi anak ini,” kata pengacara A, Mangatta Toding Allo, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023) malam.

Mangatta Toding Allo mengapresiasi pihak kepolisian yang telah memperlakukan A dengan baik selama pemeriksaan. Tak hanya itu, menurutnya, pertanyaan yang diberikan kepada A juga dilakukan dengan pendekatan.

“Kami mengapresiasi Wakapolres dan Pak Wakil Kasat Reskim, Bu Kanit dan lain-lain sangat baik kepada klien kami sebagai anak, sangat diayomi dengan baik,” ujarnya.

“Kami juga menilai pertanyaan-pertanyaannya juga dilakukan dengan pendekatan baik,” sambungnya.

Dalam kasus penganiayaan terhadap David ini, polisi sudah menetapkan dua tersangka, yaitu Mario Dandy Satrio (20), yang merupakan anak pejabat pajak dan Shane alias S alias SLRL (19), teman Mario Dandy.

Mario Dandy menendang hingga menginjak kepala David beberapa kali. Dia juga memukul kepala David berkali-kali. Sedangkan Shane memprovokasi Dandy untuk menganiaya David. Shane juga mendukung niatan Mario Dandy yang ingin menganiaya David.

Minta Perlindungan KPAI

Usai diperiksa polisi, A alias AG (15) akan membuat laporan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pengacara A, Mangatta Toding Allo meminta KPAI memberikan perlindungan terhadap A yang masih di bawah umur.

“Kami sudah melapor ke KPAI untuk meminta perlindungan dan menjaga klien kami ini, agar nama baiknya dipulihkan kembali,” kata Mangatta Toding Allo.

Tidak hanya ke KPAI, Mangatta Tobing Allo juga mengatakan pihaknya akan bertemu dengan pihak sekolah. Pertemuan ini menurutnya dimaksud untuk melakukan karifikasi, sebab A nyaris dikeluarkan dari sekolah atau di drop out (DO).

“Kami juga akan mengklarifikasi ke pihak sekolah, dengan undangan sekolah karena dia nyaris di-DO atas kejadian ini. Jadi benar-benar saksi A ini tidak ada niatan dan sangat menyayangi David, sebagai manusia,” tuturnya.

Ia membantah kliennya melakukan selfie usai David dianiaya. Ia juga membantah A yang masih di bawah umur memerintahkan Mario Dandy, kekasihnya, untuk melakukan penganiayaan terhadap David.

Eranasional.com – Setiap tahun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Kementerian terkait dan Lembaga serta para aktifis anak tanpa lelah selalu mengingatkan faktor keselamatan mudik dengan mengkampanyekan Mudik Ramah Anak dan Disabilitas.

“Dimana di dalamnya sangat mengajurkan untuk tidak melakukan perjalanan jauh menggunakan sepeda motor. Karena resiko yang sangat tinggi di perjalanan,” pesan Kadivwasmonev KPAI, Jasra Putra dalam keterangannya dikutip dari Wartalika.id–Jaringan Eranasional.com, Minggu (24/4/2022).

Untuk itu KPAI berharap penyelenggaraan mudik tahun ini semakin baik dan semakin ramah untuk anak-anak yang dilibatkan mudik bersama orang tuanya.

“Pemerintah juga telah menyiapkan alternatif dalam rangka mengantisipasi pemudik motor setiap tahun, dengan menyiasati melalui kapal penyeberangan, sehingga memperpendek waktu dan jarak tempuh dalam penggunaan sepeda motor,” ujar Jasra.

Dikatakan juga, begitupun penyekatan di titik tertentu, yang memberi anjuran pemudik motor beralih ke bus. Namun dengan prediksi peningkatan pemudik, tetap saja kemungkinan pemudik motor akan banyak.

“Kita mendorong agar masyarakat, perusahaan, fasilitas ibadah dan fasilitas publik membuka diri untuk membantu para pemudik motor, memberi perhatian bagi para pemudik motor yang akan istirahat, karena keterbatasan rest area yang ada,” katanya.

Jasra juga berharap dengan menyediakan kebutuhan mereka, agar dapat melanjutkan perjalanan secara baik.

“Tentu kita tidak khawatir, dengan kuatnya tali persaudaraan selama momen lebaran di perjalanan, yang biasanya di perlihatkan banyak masyarakat, tempat ibadah, perusahaan, akedemisi, relawan,” tuturnya.

Selain itu, fasilitas publik yang menyediakan tempat-tempat istirahat yang dibuat mandiri, begitu juga kesiapan tempat- tempat ibadah yang menjadi tempat istirahat pemudik.

“Kita belajar dari beberapa peristiwa puncak arus mudik dan lonjakan pemudik, dimana ditengah kemacetan tersebut pemudik sangat membutuhkan akses kesehatan, tempat istirahat, bahan bakar, toilet dan makanan,” imbuhnya.

Tentunya lanjut Jasra, ini sangat dibutuhkan kepedulian semua orang, agar mudik tahun ini bahagia dan nyaman.

Pemudik juga diharapkan, setiba di kampung, halaman dapat meningkatkan perhatian kepada sanak saudara, terutama kepada anak-anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya meninggal akibat Covid 19.

“Saya kira, anak-anak yang menjadi yatim atau piatu selama pandemi akan menjadi perhatian saudara- saudaranya yang akan pulang kampung,” pungkasnya.

Eranasional.com – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan pemerkosa 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat, bisa dihukum hingga 20 tahun penjara ditambah hukuman kebiri.

“Kalau menurut saya, hakim nanti harus memutuskan hukuman maksimal, ada pemberatan sepertiga tadi. Kalau korbannya banyak, dilakukan berkali-kali, sebenarnya bisa dijatuhi hukuman tambahan, yaitu kebiri,” kata Retno di Jakarta, Kamis 9 Desember 2021.

Pelaku yang merupakan guru korban di pondok pesantren tempat korban dititipkan dianggap sebagai orang terdekat korban sehingga hukuman bagi pelaku bisa ditambah sepertiga dari total maksimal 15 tahun penjara.Dengan demikian, pelaku bisa dituntut setidaknya 20 tahun penjara.

Di samping itu, pelaku bisa dijatuhi hukuman tambahan berupa kebiri karena kekerasan seksual kemungkinan dilakukan berkali-kali hingga 9 korban diketahui mengalami kehamilan.

“Dengan pertimbangan anak-anak ini dirusak masa depannya dan kekerasan seksual dilakukan berkali-kali terhadap beberapa orang, jadi pelaku layak diberi hukuman tambahan berupa kebiri,” kata Retno.

Hukuman kebiri pun bisa dijatuhi kepada pelaku setelah menjalankan hukuman penjara baik yang pokok maupun tambahannya, yang maksimal selama 20 tahun. Namun, hukuman maksimal ini akan bergantung pada tuntutan jaksa beserta putusan hakim.

Retno menegaskan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku tidak bisa berdalih suka sama suka karena korban masih berusia di bawah 18 tahun.

“Persetubuhan dengan anak itu pidana, jadi tidak ada suka sama suka, mau sama mau, tidak ada dalam konteks persetubuhan dengan anak. Apalagi dengan ada relasi kuasa yang timpang, dimana pelaku adalah guru dan korban adalah murid, murid dalam ancaman kalau tidak mau menuruti kemauan guru,” katanya.

ERANASIONAL.COM | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mencabut lampiran Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan minuman keras.

Sebab, menurut KPAI, langkah Jokowi tepat dalam mengedepankan keselamatan anak dari bahaya Miras di negara ini.

“Iklim investasi yang membawa ancaman linkungan, tatanan moral, tatanan etika, seperti produk miras, hendaknya dihindari. Ini adalah prinsip kehati hatian,” ujar Komisioner KPAI Jasra Putra melalui keterangan tertulis pada 2 Maret 2021.

Jasra menjelaskan, miras telah mengorbankan anak-anak. “Kisah anak meninggal karena miras oplosan, harus dikurangi, karena kasusnya banyak,” ucap Jasra melanjutkan terkait wacana investasi miras itu.

Jasra menilai, regulasi pengawasan konsumsi miras selama ini masih lemah. Meski tertulis bahwa miras tak boleh dikonsumsi oleh anak di bawah umur, tetapi fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Jasra menyayangkan sebab kebijakan larangan itu mengikat semua pihak, baik yang membuat, menjual sampai mengedarkan.

“Tetapi seringkali laporan pencegahan anak untuk tidak mengkonsumsi minuman keras, kenyataannya di level grassroot sangat sulit dicegah. Sehingga lebih menampakkan regulasi yang pengawasannya sangat lemah,” kata dia terkait pencabutan investasi miras oleh Jokowi itu.

(Red).

Jakarta, eranasional.com | Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan Penghargaan kepada Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya yang berhasil membongkar dan mengungkap kasus praktik Aborsi ilegal di wilayah Paseban, Jakarta Pusat di bulan Februari lalu. Ketua KPAI Arist Merdeka Sirait memberikan langsung penghargaan tersebut secara simbolis kepada Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan di acara apel pagi di halaman Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kamis pagi 12/3/20.

“Penghargaan ini disampaikan kepada jajaran Ditremkrimsus karena berhasil mengungkap kasus kejahatan kemanusiaan yang menginspirasi masyarakat untuk sadar tentang pentingnya memperhatikan anak sejak dalam kandungan,” kata Arist ketika menyampaikan sambutan.

Selain itu, kata Arist, pengungkapan kasus praktik aborsi ilegal di kawasan Paseban, Jakarta Pusat juga telah memicu wilayah lain dinegeri ini untuk lebih perhatian pada masalah anak.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan dalam membalas sambutannya, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang disampaikan oleh Arist Merdeka Sirait. “Kami selalu berusaha untuk membongkar kasus yang sebelumnya juga pernah terjadi itu. Tapi kami tetap akan terus menegakkan hukum juga mencegah dan mengajak segenap lapisan masyarakat untuk menghindari kasus-kasus aborsi ilegal,” kata Kombes Iwan.

Kepada segenap jajaran Ditreskrimsus, Iwan berharap penghargaan ini menjadi dorongan semangat untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. “Sebagai informasi, Ditreskrimsus masih mengembangkan kasus ini dan mulai menemukan bukti-bukti baru yang akan diungkap,” ungkapnya.

Dalam perkembangan terakhir, Sub Direktorat Sumber Daya Manusia dan Lingkungan (Sumdaling) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mencari tenaga medis seperti dokter dan puluhan bidan yang terlibat dalam jaringan aborsi ilegal di kawasan Paseban itu. Jaringan aborsi ilegal ini mencakup berbagai wilayah di Indonesia karena memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui internet.

Berikut para penyidik yang mendapat penghargaan dari KPAI atas kinerjanya yang inspiratif dalam mewujudkan perlindungan anak di Indonesia terkait pengungkapan kasus aborsi ilegal di kawasan Paseban, Jakarta Pusat Kombes Pol. Iwan Kurniawan SIK, MSi (Dir Reskrimsus), Akbp Moh. Irhamni, SIK MH (Wadir Reskrimsus), Kompol Saufi Salamun SIK (Kasubdit 3 Sumdaling), Kompol Tuti Timor Purwanti SSos (Kanit 5 Sumdaling), Iptu Aman J Siregar SH MH, Iptu Indah Agustin SH, Ipda Bachtiar SH, Aipda Mangimpal Silaban SH MH, Bripka Ramdani, Bripka Aga Kurniawan, SH MH, Bripka Amudi Lubis, SH MH, Bripka Syahrul Ipik SH, Brigadir Achmad Hafiz SH, Brigadir Danang Sudira, Brigadir Danielh Pratama Bone, Briptu Rido P Sibuea, Briptu Army Hasan, Briptu Fajar.

(Red)

Jakarta, eranasional.com : Viralnya pernyataan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty tentang perempuan yang dapat hamil saat berenang di kolam yang sama dengan laki-laki, telah sampai dan diketahui oleh Istana.

Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudhistia pun akhirnya angkat bicara menanggapi hal itu.

Ketika ditemui dalam suasana santai di lingkungan Istana, Senin (24/02/20), Angkie mengatakan, bahwa Istana mendorong agar setiap pejabat negara dapat lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement ataupun opini yang mengatasnamakan pribadi. Bahkan, Angkie juga menyuampaikan, sudah seharusnya para pejabat negara dalam mengeluarkan statement atau pernyataan patut disertai dengan data ataupun naskah akademik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita tentu mendorong agar seluruh pimpinan Lembaga negara untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, meskipun mengatasnamakan pribadi. Tentu akan lebih bijak ketika setiap opini yang disampaikan disesuaikan dengan data serta naskah akademik yang baik,” jelas Angkie di lingkungan Istana.

Sementara itu, pengamat kebijakan public, Trubus Rahadiansyah mengatakan, sudah seharusnya para pejabat negara, ayng memiliki dampak besar di public, memahami etika public karena berdampak luas di kalangan masyarakat, sehingga norma-norma diperhatikan secara serius.

“Jadi seorang pejabat kalau berbicara itu harus mempunyai kapasitas, ilmu pengetahuan, dan paham etika public. Kan ini persoalan publik,” jelas Trubus kepada awak media.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty pun sudah meminta maaf atas pernyataannya mengenai perempuan bisa hamil saat berenang di kolam bersama laki-laki. Pada Jumat pekan lalu, ia sempat menerangkan perihal kehamilan yang dapat terjadi tanpa ada penetrasi. Saat itu Sitti menjelaskan, ada jenis sperma yang kuat yang bisa masuk ke sel telur perempuan dengan mediasi kolam renang. Sitti mengakui informasi yang ia sampaikan tersebut tidaklah benar.

Sitti juga memohon ke publik untuk tidak lagi menyebarluaskan informasi tersebut ke masyarakat luas.

(Red).