Ternyata rekomendasi tidak diserahkan pimpinan DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe kepada Pemprov Sulsel.

Penjabat (Pj) Gubenur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bahkan mengakui tidak menerima hasil rekomendasi dari BK DPRD Provinsi Sulsel berkaitan hasil penelusuran dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran aturan tersebut hingga akhirnya melantik tujuh komisioner KPID periode 2024-2027.

“Pak Ni’matullah hanya menyampaikan tujuh nama itu untuk diproses lebih lanjut, (rekomendasi BK) tidak ada,” katanya.

Menurut dia, bila melihat sistem dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hasil seleksi tersebut yang diakui hanya dari DPRD Sulsel.

Selanjutnya, DPRD Sulsel diwakili oleh unsur pimpinan menyerahkan hasil dan bukan alat kelengkapan dewan.

“Saya berpandangan dan berpedoman pada aspek hukumnya. Nah, oleh karena itu, dengan diusulkannya oleh Pak Ni’matullah, tujuh anggota yang sudah dipilih oleh DPRD, maka saya melanjutkan prosesnya (dilantik), papar dia.

Mantan Pj Gubernur Sulawesi Barat ini mengatakan, dengan hasil yang disampaikan pimpinan DPRD SUlsel maka dilanjutkan dengan proses administrasinya sesuai dengan Peraturan KPI.

Pakar Komunikasi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Dr Muliadi Mau saat dimnta pandangannya menyayangkan pelantikan tersebut bahkan tetap dilaksanakan di saat media ramai-ramai memberitakan adanya dugaan pelanggaran aturan serta dianggap catat prosedural.

Ia menyebut ada empat poin yang seharusnya menjadi pertimbangan sebelum pelantikan tersebut dilaksanakan, apalagi banyaknya penolakan-penolakan publik hingga organisasi penyiaran dan organisasi profesi jurnalis.

“Pertama, tentu kita tidak bisa lupa bahwa ada rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Kehormatan DPRD Sulsel, yang merekomendasikan untuk meninjau kembali proses pemilihan atau proses seleksi anggota KPID Sulsel 2024,” paparnya menekankan saat dikonfirmasi, Kamis 10 Oktober 2024..

Hal kedua adalah mengabaikan aspirasi stakholder di bidang penyiaran terutama para jurnalis yang memang selama ini bergerak di dunia penyiaran salah satunya yang tergabung dalam organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), koalisi jurnalis penyiaran serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar yang melakukan protes pada seleksi tersebut.

“Semua itu tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena ini terkait dengan stakeholder dari dunia penyiaran,” ungkap Muliadi menegaskan.

Selanjutnya hal ketiga, tentunya persoalan kredibilitas para komisioner yang terpilih itu jika dilantik di tengah-tengah suasana ketidakpastian atau di tengah-tengah gonjang-ganjing tentang proses seleksi mereka, maka itu juga akan menimbulkan persoalan tersendiri.

“Terutama terkait dengan legitimasi dan kredibilitas mereka di ruang publik dalam menjalankan tugas sehari-hari itu juga. Boleh jadi mereka dilantik, tetapi bagaimana dengan kredibilitas mereka yang tentu menimbulkan gonjang-ganjing di tengah publik,” ungkap dia menanggapi.

Dan hal keempat, terkait dengan lembaga pemerintah baik yang eksekutif maupun legislatif tentu kredibilitasny patut dipertanyakan dari proses seleksi terutama di Komisi A DPRD Sulsel yang dinilai tidak transparan, tidak profesional dalam melakukan proses seleksi tersebut.

Rencananya Penjabat Gubernur, Prof Zudan Arif Fakruloh yang langsung melantik tujuh komisioner tersebut.

Hal itu langsung ditanggapi oleh Koordinator Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran, Muhammad Idris.

Menurutnya, jika kabar tersebut benar maka Pj Gubernur mengabaikan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD Sulsel.

“Kalau Pj melantik berarti, gubernur langgar aturan,” kata Idris, Selasa 8 Oktober 2024 malam.

Idris menegaskan bahwa Pemerintah Sulsel saat ini memaksakan kehendaknya untuk melantik calon komisioner tersebut, padahal jelas cacat prosedural.

Sehingga, ia mempertanyakan kapasitas Pj Gubernur Sulsel. Di mana, seharusnya lebih paham tentang aturan. Dan menghormati hasil temuan dari BK DPRD Sulsel.

Selain itu, lanjut dia, salah satu komisioner KPID juga diduga melakukan politik praktis. Di mana ikut bersama salah satu calon gubernur saat sosialisasi di Kabupaten Pangkep.

“Bagaimana bisa menghasilkan komisioner yang berkualitas kalau ada kepentingannya?,” tegas Tajannang sapaan Idris.

Pemprov Sulsel Terkesan Mengabaikan Fakta-fakta yang Ditemukan oleh BK DPRD

Situasi ini memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat dan aktivis media, yang menilai bahwa transparansi dan integritas belum menjadi prioritas utama dalam seleksi KPID.

Penyelidikan dilakukan setelah menindaklanjuti pertemuan dengan Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel.

“Karena KJPP ini mengirim surat (laporan dugaan pelanggaran) dengan senang hati kami tindaklanjuti,” kata Ketua BK DPRD Andi Hatta Marakarma usai pertemuan dengan KJPP Sulsel, Selasa, 11 Juni 2024.

Andi Hatta mengatakan, laporan dari KJPP Sulsel menjadi acuan pihaknya menyelidiki dugaan pelanggaran Komisi A.

“Alhamdulillah banyak bahan (laporan) yang kita tindaklanjuti supaya bisa mengclearkannya dan mengklarifikasi dugaan-dugaan yang mungkin betul dan mungkin tidak, kita tunggu tindakan selanjutnya,” kata Andi Hatta

BK, kata Andi Hatta mulai bergerak menindaklanjuti bertahap laporan KJPP Sulsel, termasuk berkoordinasi dengan pimpinan dewan.

“Langkah pertama adalah kami akan merekomendasikan ke pimpinan DPRD untuk menunda dulu pengumuman ini berdasarkan pertemuan hari ini sampai dalam waktu yang tidak terlalu lama tentu kami akan berkoordinasi,” tegasnya.

Lebih lanjut kata Andi Hatta, BK akan memanggil pihak terlapor termasuk Komisi A untuk mengklarifikasi laporan dari KJPP Sulsel.

“Kalau bisa Minggu-Minggu ini kita buka ruang biar tidak terlalu lama apalagi waktunya terbatas. Bahan (laporan) dari KJPP ini yang tentu kita tindaklanjuti,”bebernya.

Dalam surat yang dilayangkan itu berisikan dugaan pelanggaran Komisi A dalam seleksi komisioner KPID.

Koordinator Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel, Muhammad idris, mengatakan pihaknya mengadukan ini supaya pimpinan DPRD Sulsel menganulir tujuh nama calon komisioner KPID Sulsel terpilih.

Sebab, komisi A diduga melanggar pasal Pasal 5 nomor 4 huruf C, PKPI Nomor 2 Tahun 2011 tentang pedoman rekrutmen KPI, saat proses uji kelayakan dan kepatutan.

“Kami menemukan beberapa dugaan pelanggaran aturan oleh komisi A DPRD Sulsel, jadi kami melapor ke BK,” kata Idris, Jumat, 7 Juni 2024.

Selain itu, kata dia, komisi A juga diduga melanggar peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tatib DPRD Sulsel.

Itu terbukti dengan melakukan pengumuman sepihak nama calon komisioner KPID, tanpa tanda tangan oleh pimpinan DPRD Sulsel.

“Secara kelembagaan harusnya ditandatangani pimpinan dulu baru nama-nama itu keluar ke publik,” ucap dia.

KJPP menilai dari awal memang proses seleksi calon komisioner KPID bermasalah, mulai verifikasi berkas, hingga uji kelayakan dan kepatutan yang diduga ajang transaksional.

Tuntutan penolakan itu ikut disampaikan pada aksi damai yang digelar Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) di Gedung DPRD Sulsel, Rabu 22 Mei 2024.

Dalam orasinya, perwakilan RJP, Rubi, menyoroti kekhawatiran terhadap masa depan lembaga penyiaran yang terancam oleh rekrutmen komisioner tanpa latar belakang penyiaran.

“Kepedulian kami terhadap masa depan lembaga penyiaran, yang pada tahun ini proses rekrutmen komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel periode 2024-2027, tidak diisi dari komisioner yang memiliki latar belakang penyiaran,” ujar Rubi di hadapan massa aksi.

Rubi mengungkapkan bahwa sejak periode pertama KPID Sulsel terbentuk pada 2004-2007, komisioner yang terpilih memiliki rekam jejak yang kuat di bidang penyiaran.

Hal ini, menurutnya, sangat membantu menjaga integritas lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan.

Berbeda dari hasil seleksi komisioner KPID Sulsel periode 2024-2027 yang baru-baru ini diumumkan oleh Komisi A DPRD Sulsel, dimana dinilai minim kapabilitas.

“Padahal sejak periode pertama sejak terbentuknya di Daerah Sulsel periode 2004-2007 lalu, rekam jejak beberapa komisioner terpilih memiliki latar belakang penyiaran, hingga sangat membantu menjaga marwah lembaga penyiaran,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa fungsi KPID Sulsel sebagai regulator dalam mengontrol undang-undang terkait penyiaran harus terus dijalankan oleh mereka yang berkompeten di bidang tersebut.

Rubi menyebutkan bahwa pada periode 2020-2023, komisioner yang berlatar belakang penyiaran dari televisi maupun radio telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Menanggapi hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dikeluarkan oleh dewan, Rubi dan organisasinya menolak tujuh nama komisioner terpilih yang dinilai tidak memenuhi kriteria tersebut.

Mereka menuntut agar proses uji kelayakan dan kepatutan di ulang dan dilakukan secara terbuka.

“Kami menolak ke-7 nama tersebut untuk duduk sebagai komisioner terpilih dari hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dikeluarkan oleh pihak dewan yang terhormat, dan kami meminta uji kelayakan dan kepatutan kepada diulang dan dilakukan secara terbuka,” tegas Rubi. []