Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14 Tahun 2025 dan diumumkan dalam rapat pleno yang digelar di Depok.

Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin di Depok, Kamis mengungkapkan bahwa Supian-Chandra meraih 451.785 suara atau 53,24 persen dari total suara sah dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tahun 2024.

Dengan hasil tersebut, mereka unggul dari pasangan lawan dan berhak memimpin Kota Depok selama lima tahun ke depan.

“Penetapan ini menjadi pengumuman resmi kepada masyarakat bahwa pasangan calon terpilih telah ditetapkan. Ini juga menjadi tahapan akhir dalam proses pemilihan kepala daerah Depok,” ujarnya.

Setelah penetapan ini, KPU akan menyerahkan hasilnya kepada DPRD Kota Depok sebagai salah satu syarat untuk pelantikan yang akan ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mengenai jadwal pelantikan, Willi Sumarlin menyebut bahwa keputusan tersebut berada di tangan Kemendagri.

“Kami hanya menetapkan calon terpilih dan menyerahkan hasilnya ke DPRD Kota Depok. Proses selanjutnya akan dilakukan oleh DPRD Provinsi dan Kemendagri,” pungkas dia.

Pasangan yang didukung 12 partai politik ini memberi bukti bahwa kejayaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Depok akhirnya bisa tumbang. Diketahui bahwa selama empat periode atau 20 tahun PKS memimpin Kota Depok.

Hasil rekapitulasi di 11 kecamatan, Supian-Chandra memperoleh suara sebanyak 53,21%. Sedangkan, pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi memperoleh 46,79%.

Pengumuman itu dilangsungkan KPU Kota Depok di Hotel The Margo, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Senin (2/12/2024).

Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin mengatakan, pasangan Supian-Chandra berhasil unggul atas lawannya Imam-Ririn.

“Pasangan calon nomor urut satu (Imam-Ririn) memperoleh 396.863 suara, pasangan nomor urut 2 memperoleh 451.785 suara,” kata Willi Sumarlin.

Salah satunya, KPU Kota Depok akan membentuk duta Pilkada dengan melibatkan ketua rukun tetangga (RT) di seluruh kota Depok untuk menyosialisasikan pilkada yang akan digelar 27 November 2024.

“Tujuannya pencapaian partisipasi 80 persen. Insyaallah, mudah-mudahanlah tercapai di November nanti itu kita akan melibatkan RT dan RW,” kata Anggota KPU Kota Depok Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), Achmad Firdaus.

Firdaus sapaannya, mengatakan dengan melibatkan RT dan RW, warga Depok diharapkan dapat mengetahui pelaksanaan Pilkada pada 27 November, mendatang.

Pasalnya, meskipun kampanye telah memasuki fase krusial, sosialisasi dari KPU di media massa hampir tidak terlihat.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari kalangan wartawan yang mempertanyakan penggunaan anggaran besar untuk sosialisasi Pilkada, yang kabarnya mencapai Rp 73 miliar.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, dengan tegas mengkritik lemahnya upaya KPU dalam menggerakkan sosialisasi.

Ia menyatakan, meskipun KPU menargetkan partisipasi pemilih naik dari 60% menjadi 80%, upaya sosialisasi yang dilakukan sangat minim, terutama di media lokal yang seharusnya menjadi garda terdepan.

“Sosialisasi Pilkada Depok nyaris tidak terlihat, padahal anggaran yang disiapkan mencapai Rp 73 miliar. Itu uang rakyat, seharusnya dipergunakan dengan maksimal untuk memberikan informasi kepada masyarakat,” ungkap Rusdy di kantor PWI Depok, Jalan Melati, Pancoran Mas, Selasa, 8 Oktober 2024.

Rusdy juga menyoroti adanya dugaan monopoli media yang dilakukan KPU dalam sosialisasi Pilkada. Ia menegaskan bahwa KPU hanya bekerja sama dengan satu media tertentu, mengabaikan media lainnya.

Padahal, keberagaman media sangat penting agar informasi Pilkada bisa tersebar luas dan merata.

“Sosialisasi tidak bisa hanya mengandalkan satu media saja, apalagi kalau media itu punya afiliasi politik. Itu sudah melanggar prinsip netralitas KPU. Semua media harus mendapatkan bagian anggaran sosialisasi secara merata,” tegasnya.

Kedua pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq dan pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah.

“Kami telah mengadakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Depok,” kata Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin dikutip dari Antara, Senin (23/9/2024).

Dikemukakan pula bahwa berkas kedua bakal pasangan calon telah diterima dan dinyatakan penuhi syarat sebagai peserta Pilkada 2024, termasuk pemeriksaan kesehatan atau medical check up (MCU) di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta.

“Setelah diteliti dan dibahas bersama dua pasangan calon ini dinyatakan memenuhi syarat,” tutur Willi.

Setelah pengumuman penetapan pasangan calon pada Pilkada 2024, pada hari Senin (23/9) pengambilan nomor urut peserta Pilkada Depok 2024 di sebuah hotel kota setempat.

“Besok malam dilakukan pengundian nomor urut, dilanjutkan dengan deklarasi damai setelah pengundian nomor urut,” kata Willi.

Setelah itu, KPU Kota Depok akan melaksanakan rapat koordinasi dengan pasangan calon terkait dengan pelaksanaan kampanye.

“Mulai kampanye pada tanggal 25 September 2024,” ucap Willi.

Willi mengungkapkan bahwa Calon Wali Kota Depok Imam Budi Hartono telah mengajukan surat permohonan cuti di luar tanggungan negara.

Sementara itu, Supian telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Sudah ada surat pengunduran diri dari Supian Suri dan juga surat cuti Imam Budi Hartono mulai 25 September hingga 23 November 2024,” ungkap Willi.

Kegiatan yang diikuti 30 jurnalis anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Depok itu digelar di Hotel Savero, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Kamis (22/8/2024).

Diskusi santai bertema “Sinergi Media Informasi untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024” tersebut dibuka Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin.

Tampil sebagai pembicara Anggota KPU Jawa Barat (KPU Jabar) Abdullah Syafi’i, Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah, dan Ketua IJTI Kota Depok Iyung Rizki.

Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin dalam sambutannya mengemukakan pihaknya membuka diri seluas-luasnya guna membangun sinergitas dengan pers.

“Pelaksanaan Pilkada di Kota Depok niscaya bakal sukses tanpa peran serta kalangan media. Karena itu sinergitas perlu kita bangun bersama,” kata Willi.

Lebih lanjut, Willi memaparkan tahapan pelaksanaan Pilkada. Saat menyinggung tahapan pelaksanasan kampanye, yakni 25 September-23 November 2024, Ketua KPU menegaskan salah satu pedoman yang wajib dipatuhi pasangan calon kepala daerah atau kontestan Pilkada.

Willi menyatakan visi-misi kandidat pemimpin daerah harus sesuai dengan RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

“Harus ada kesesuaian antara visi-misi pasangan calon dengan RPJPD Kota Depok. Tentu maksudnya agar ada kesinambungan pembangunan kota datau daerah,” tandas Ketua KPU Kota Depok.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah menyambut baik keterbukaan KPU Kota Depok menjalin kerja sama dengan pers, demi sukses pelaksanaan Pilkada 2024.

“Saya mewakili teman-teman anggota PWI Depok menyatakan sangat senang atas kebijakan KPU Depok melibatkan kami, guna ikut mencerdaskan masyarakat pemilih,” kata Rusdy, yang jurnalis Ruzka Republika.

Menurutnya, segenap jurnalis PWI Kota Depok siap mewujudkan pesta demokrasi di kotanya menjadi “Pilkada yang sukses dan menyenangkan”.

Hal serupa diutarakan Ketua IJTI Kota Depok Iyung Rizki. Menurutnya, kolaborasi pers dengan KPU dibutuhkan untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Dalam hal ini termasuk informasi seputar Pilkada.