Aksi itu digelar untuk menyampaikan apresiasi aliansi pemuda kawal pemilu kepada KPU Makassar yang telah melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan yang berjalan lancar.

Aliansi pemuda kawal pemilu itu juga meminta agar penyelenggara pemilu (KPU) memberikan perhatiannya kepada kelompok penyelenggara ditingkat PPS dan PPK yang masih terbaring di rumah sakit.

“Aliansi pemuda kawal pemilu sangat mengapresiasi kinerja KPU Makassar dalam melaksanakan pemilu,” ujar Rahmat Paturungi koordinator aksi itu kepada sejumlah awak media.

“Pelaksanaan pemilu berjalan lancar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua masyarakat kota makassar sehingga pemilu berjalan lancar. KPU telah menyajikan proses yang bersih, proses yang adil, selama proses pemilu 2024 ini,”sambungnya.

Di tempat yang sama, salah satu komisioner KPU Makassar Sri Wahyuningsih yang menerima para demonstran mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi yang diberikan aliansi pemuda kawal pemilu.

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada KPU selaku penyelenggara pemilu. Terkait dengan tuntutan agar KPU memberikan perhatian kepada anggota PPK dan PPS yang terbaring sakit akibat kelelahan pada prinsipnya KPU masih memberikan perhatian,” kata Sri

Diungkapkannya, saat ini yang dirinya ketahui terdapat 5 orang anggota PPP dan PPK masih dalam perawatan.

“Yang saya ketahui dua anggota PPK di Kecamatan Tallo, satu orang PPK di kecamatan Mamajang. Sisanya PPS, untuk lengkapnya ada pada bagian penanggungjawab,” tutur Sri Wahyuningsih, Ketua Divisi teknik penyelenggaraan pemilu, KPU Makassar itu.

Untuk diketahui Sabtu, 24 Februari 2024, KPU Makassar menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di lima Kecamatan yang ada di Kota Makassar. (*)

Dari daftar pengumuman KPU Nomor 1163/SDM.12-Pu/04/2023, ada nama Abdi Goncing yang merupakan petahana KPU Makassar.

Abdi Goncing merupakan pengganti antar waktu (PAW) dari Romy Harminto yang terpilih menjadi komisioner KPU Sulsel.

Selain itu, ada nama Andi Muhammad Yasir Arafat, Hambaliie, Sapri dan Sri Wahyuningsih.

Kelimanya akan menjabat untuk periode 2023-2028.

Selain Makassar, KPU RI juga mengumumkan daftar komisioner KPU kabupaten/kota di Sulsel lainnya.

Diantaranya Kabupaten Enrekang, Luwu, Pinrang, Sidrap, Wajo, dan Kota Parepare.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Makassar, Endang Sari mengatakan, Larangan itu tertuang dalam SK Pemasangan Alat Peraga (APK) dan lokasi rapat umum kampanye pada Pemilu 2024.

“Kami mensosialisasikan daerah-daerah yang dilarang untuk dipasangkan APK kepada peserta Pemilu,”ujar Endang, Senin 27 November 2023.

Berikut, nama Jalan yang dilarang untuk pemasangan APK selama masa kampanye di kota Makassar:

1. Jalan Jenderal Sudirman;
2. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
3. Jalan Penghibur;
4. Jalan Haji Bau;
5. Jalan Somba Opu;
6. Jalan Pasar Ikan;
7. Jalan Ujung Pandang;
8. Jalan Balaikota;
9. Jalan Gunung Bawakaraeng;
10. Jalan Dr. Sam Ratulangi;
11. Jalan Urip Sumiharjo dan
12. Jalan Andi Pangeran Pettarani.

Sedangkan untuk lokasi yang dapat digunakan menjadi tempat Rapat Umum Kampanye Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut;

1. Lapangan Karebosi
2. Lapangan Hertasning (Emmy Saelan)
3. Lapangan BTP. (*)

MAKASSAR, Eranasional.com – KPU Makassar meminta partai memperhatikan syarat wajib pemenuhan persentase 30 persen perempuan di tiap dapil pada pengajuan calon anggota DPRD Kota Makassar.

Dengan jumlah alokasi kursi di semua Dapil di Makassar yang berkisar 9 hingga 11 kursi, berarti tiap partai mengajukan minimal tiga orang perempuan sebagai bakal Caleg di tiap dapilnya.

Hal ini didasari perhitungan, bahwa jika hasil hitungan 30 persen menghasilkan angka pecahan, berarti pecahan yang di bawah 0,5 akan dibulatkan ke bawah, sementara 0,5 ke atas dibulatkan ke atas.

Selain itu dalam penyunan daftar Caleg, untuk memperhatikan aturan yang mengharuskan nama calon perempuan berada di antara nama caleg laki-laki.

Maksimal tiap tiga nama caleg laki-laki, ada satu nama Caleg perempuan.

Sementara itu, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari partai politik untuk datang membawa dokumen fisik ke kantor KPU Kota Makassar.

Komunikasi dengan parpol masih intens terkait konsultasi penggunaan Silon dan penyiapan berkas dokumen persyaratan.