Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU, Jumat 14 Maret 2025.

“PSU sekarang pada tahap pencalonan, di daerah yang ada pencalonan sedang pada daftar,” kata Afifuddin, dikutip dari Antara.

“Calon-calon yang memang ada yang didiskualifikasi di beberapa penggantian seperti yang sudah kita sampaikan pada RDP (rapat dengar pendapat) kemarin itu sudah pada daftar,” tambahnya.

Ia menuturkan, setelah proses pendaftaran selesai pada 17 Maret 2025, KPU masing-masing daerah akan mengumumkan penetapan calon yang berhak mengikuti PSU.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah 2024.

MK memerintahkan pelaksanaan PSU di 24 daerah. Putusan tersebut diumumkan pada sidang pleno yang berlangsung Februari 2025, dengan seluruh sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

Dilansir laman resmi MK, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak sembilan perkara, dan tidak menerima lima perkara lainnya.

Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang.

KPU di daerah-daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

Batas waktu pelaksanaan PSU sebagaimana tenggat waktu yang diberikan MK pada putusan yang dibacakan pada Senin, 24 Februari lalu adalah sebagai berikut:

1. Batas waktu 30 hari tanggal 22 Maret 2025;

2. Batas waktu 45 hari tanggal 5 April 2025;

3. Batas waktu 60 hari tanggal 19 April 2025;

4. Batas waktu 90 hari tanggal 24 Mei 2025;

5. Batas waktu 180 hari tanggal 9 Agustus 2025. []

Salah satunya menerbitkan panduan sengketa PHP Pilkada.

“Dalam waktu dekat, tim kami, tim hukum dan pengawasan akan menerbitkan panduan-panduan sengketa PHP,” kata Anggota KPU RI, Iffa Rosita dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Jakarta, seperti dikutip, Sabtu 30 November 2024.

Panduan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan materi bagi komisioner KPU di masing-masing daerah untuk melakukan rapat koordinasi.

“Rakor penyelesaian sengketa PHP dilaksanakan pada rentang waktu di tanggal 10–15 Desember,””ucap dia.

Rentang waktu tersebut, kata dia, menyesuaikan dengan tahapan rekapitulasi di tingkat provinsi pada tanggal 9 Desember, serta rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota pada tanggal 6 Desember 2024.

“Semoga untuk pemilihan pada tahun 2024, tabulasi atau angka sengketa PHP kita tidak tinggi dibandingkan dengan 2020,” ucap dia.

Meskipun, kata Iffa, Pilkada 2020 tidak bisa dijadikan barometer karena Pilkada 2024 dilaksanakan secara serentak di 545 daerah pemilihan, yang terdiri dari 415 kabupaten, 93 kota dan 37 provinsi.

“Kami bersama tim sedang menyiapkan terkait kemungkinan-kemungkinan sengketa PHP di Pilkada 2024,” tuturnya. []

Dalam uji publik draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) jumlah akun di setiap platform medis sosial maksimal 20 akun.

“Jumlah akun media sosial, jumlah ke media sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 2, Jumlah akun media sosial dapat dibuat paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi,” ujar anggota KPU RI, August Mellaz dalam forum uji publik PKPU pilkada 2024, di gedung KPU RI Jakarta Pusat, Jumat 2 Agustus 2024.

Kata Mellaz penerapan jumlah akun medsos itu sudah diterapkan di Pemilu 2024 lalu.

“Ini mengadopsi ketentuan yang diatur di PKPU kampanye untuk yang Pemilu nasional lalu,” jelasnya.

Sementara untuk pelaksanaan debat, KPU akan mengusulkan sebanyak tiga kali.

Debat diselenggarakan di daerah tempat para kontestan Pilkada memperebutkan kursi kepala daerah.

“Debat kampanye Pilkada paling banyak dilaksanakan sebanyak tiga kali,” ujar Mellaz.

Dia menjelaskan pelaksanaan kampanye Pilkada serentak ini akan berlangsung mulai 25 September 2024 hingga 23 November 2024.

Kemudian masa tenang akan berlangsung dari 24-26 November 2024. []

Hal itu disampaikan Mahfud MD usai melihat Podcast Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ‘SPEAK UP’ yang menghadirkan Pakar Tata Negara Ferry Amsari sebagai narasumber.

“Secara umum KPU ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” ucap Mahfud MD dikutip dar media sosial X, Senin 8 Juli 2024.

Kata Mahfud, pergantian Komisioner KPU perlu menjadi pertimbangan tanpa harus menunda pelaksanaan Pilkada Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada November 2024 mendatang.

“Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi,” jelas Mahfud MD.

“Pilpres dan Pilek 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat,”tambahnya.

Apalagi, bunyi putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-IX/2011 tentang komisioner KPU yang mengundurkan diri sudah jelas.

“Ada vonis MK No 80/PUU-IX/2011 yang isinya ‘jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu, harus diterima oleh lembaga lain’. Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud MD mengaku terkaget-kaget usai mendengar pernyataan Abraham Samad pasca-diberhentikannya Hasyim Asy’ari.

Sebab menurut Samad, setiap komisioner KPU periode ini memakai tiga mobil dinas yang mewah.

“Pasca-putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari, kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap Komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” tegas Mahfud. []

Keputusan memberhentikan Hasyim setelah DKPP menggelar sidang putusan perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 pada Rabu 3 Juli 2024.

Dia diberhentikan atas tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila, sehingga DKPP memutuskan untuk memberhentikannya.

“Mengabulkan permohonan pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat membacakan amar putusan.

Sebelumnya, Hasyim dilaporkan atas dugaan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan yang bertugas sebagai PPLN.

Perkara ini tercatat dengan nomor 90-PKE-DKPP/V/2024.

Dalam pokok aduan, pengadu mendalilkan teradu (Hasyim Asy’ari) diduga mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada pengadu yang bekerja sebagai anggota PPLN Den Haag, Belanda tersebut.

Selain itu, teradu diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.

Kuasa hukum pengadu, Maria Dianita Prosperianti, menjelaskan, perbuatan Hasyim sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Maria mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah bukti yang menunjukkan pelanggaran kode etik oleh Hasyim.

Adapun sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang melibatkan Hasyim Asy’ari tersebut mulai digelar sejak Rabu, 22 Mei 2024 lalu.

Sejumlah pihak pun telah hadir dalam persidangan, termasuk korban yang hadir pada sidang, Kamis, 23 Mei 2024. []

Namun menurut salah satu anggota KPU RI Idham Holik, sebelum digunakan kembali untuk Pilkada, terlebih dahulu akan memperbaikinya.

“Kami akan menggunakan Sirekap. Ya, tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan tersebut, itu menjadi rujukan kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap yang akan digunakan dalam Pilkada 27 November 2024,” ujar Idham di kantor KPU, Jakarta, Selasa 23 April 2024.

Idham mengatakan pihaknya menggunakan kembali Sirekap sebagai salah satu prinsip KPU yakni keterbukaan.

Menurutnya, Sirekap merupakan salah satu alat untuk mengaktualisasikan prinsip itu dengan mempublikasikan hasil perolehan suara mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Namun, ia belum menjelaskan perbaikan yang akan dilakukan pada Sirekap.

Saat ditanya soal tindak lanjut pertimbangan hukum MK terkait Sirekap, Idham mengatakan salah satu prinsip pemilu atau pilkada adalah profesional.

Idham berpendapat ciri-ciri profesional yaitu selalu berinovasi dan selalu melakukan tindakan yang lebih baik. Maka, hal itu harus dilakukan KPU.

Selain itu, Idham juga menjawab pertanyaan awak media mengenai kemungkinan Sirekap dikelola lembaga selain penyelenggara pemilu.

Dalam pengelolaan tahapan pemilu ada aspek hal yang paling fundamental, yaitu berkaitan dengan kemandirian lembaga pemilu.

Marsudi menjawab pertanyaan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang menanyakan apakah aplikasi Sirekap dapat dikunci untuk perolehan suara pasangan calon tertentu.

Menurut Marsudi, manipulasi atau penguncian perolehan suara tidak akan bisa dilakukan jika tidak memiliki kode sumber dari program tersebut.

“Pertama dari KPU, apakah mungkin Sirekap dimanipulasi atau dikunci untuk paslon tertentu? Kalau kita tidak punya akses kode sumber atau source code dari program Sirekap, tidak bakalan bisa,” jelasnya.

Ia juga menjawab tentang perbandingan penghitungan suara oleh KPU dan sejumlah lembaga masyarakat, yang menunjukkan hasil tidak jauh berbeda.

“Yang NGO itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti Sirekap, mereka juga meng-upload C1 tapi mereka punya relawan-relawan, jadi mereka punya Sirekap versi mereka, gampangnya begitu,”jelasnya.

“Tapi kalau saya baca di media, misalnya Pak Hadar Gumay dengan Jaga Pemilunya mengatakan bahwa Jaga Pemilu itu lebih akurat karena diverifikasi. Tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya nggak beda jauh dengan hasil akhir dari KPU,” bebernya.

Dia menegaskan, dirinya tidak melihat bahwa aplikasi Sirekap dapat dikunci untuk perolehan suara paslon tertentu.

Anggota KPU RI, August Mellaz mengatakan ada hasil Pemilu 2024 dari lima provinsi yang akan tiba di Jakarta.

Kelima provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Papua, Maluku, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

“Sisa lima lainnya itu kita sudah mendapatkan konfirmasi, mulai besok akan datang ke Jakarta semua,”kata Mellaz kepada wartawan di Kantor KPU RI, Senin, 18 Maret 2024.

“Jadi Jawa Barat, kemudian Papua, Maluku, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya,” sambungnya.

Mellaz menjelaskan, rekapitulasi atau penghitungan suara akan dimulai dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Senin pagi. Dilanjutkan dengan Maluku hingga Papua Barat Daya.

“Rencananya Jawa Barat, Senin, 18 Maret pagi hari, kemudian Maluku. Kemudian Papua tiba di Jakarta Senin pukul 19.00 WIB, Papua Pegunungan juga begitu, Senin, 19.00 WIB, Papua Barat Daya akan tiba di Jakarta pukul 12.00 WIB siang,” ungkapnya.

Mellaz pun optimis, rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024 ini akan rampung sebelum tenggat waktu yakni 20 Maret mendatang.

“Kami optimis bahwa tenggat waktu 20 Maret 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional akan bisa kita penuhi,” pungkas Mellaz. (*)

Partai Golongan Karya (Golkar) unggul dalam Pileg 2024 di dua daerah pilihan (dapil), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Dari hasil rekapitulasi di dua dapil tersebut, Golkar meraih 857.642 suara

Hal itu berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu 2024, di Kantor KPU RI, Senin 11 Maret 2024.

Partai NasDem membayangi di urutan kedua dengan raihan 834.680 suara.

Sementara ada di ururan ketuga Partai Gerindra meraih 766.894 suara.

Kemudian, Partai Demokrat meraih 480.801 suara, PDIP mendulang 471.907 suara, PKB meraih 441.748 suara.

Selanjutnya, PAN meraih 329.836 suara, Hanura meraih 52.535 suara, PPP meraih 52.280 suara, Perindo meraih 47.948 suara.

Gelora meraih 33.234 suara, Partai Buruh meraih 28.911suara, PBB mendapat 22.808 suara, Partai Ummat mendulang 21.537 suara, Garuda meraih 21.469 suara, dan PKN meraih 20.773 suara.

Adapun rincian rekapitulasi suara Pileg DPR RI di Dapil Sumsel I sebagai berikut:

PKB: 201.861
Gerindra: 299.754
PDIP: 219.186
Golkar: 470.829
Nasdem: 427.494
Buruh: 12.647
Gelora: 16.513
PKS: 155.614
PKN: 14.440
Hanura: 17.789
Garuda: 7.151
PAN: 129.404
PBB: 8.703
Demokrat: 143.856
PSI: 68.404
Perindo: 26.436
PPP: 18.938
Ummat: 13.260

Suara sah: 2.252.279
Tidak sah: 233.628
Jumlah: 2.485.907

Sementara, rincian rekapitulasi suara Pileg DPR RI di Dapil Sumsel II sebagai berikut:

PKB: 239.887
Gerindra: 467.140
PDIP: 252.721
Golkar: 386.813
Nasdem: 407.186
Buruh: 16.264
Gelora: 16.721
PKS: 138.668
PKN: 6.333
Hanura: 34.746
Garuda: 14.318
PAN: 200.432
PBB: 14.105
Demokrat: 336.945
PSI: 24.099
Perindo: 21.512
PPP: 36.342
Ummat: 8.277

Suara sah: 2.622.509
Tidak sah: 314.878
Jumlah: 2.937.387. []

Rapat pleno itu bakal digelari di Kantor Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2024 besok.

“Sampai hari ini, PPLN seluruh dunia, dari 128 PPLN itu yang sudah hadir ada 36 PPLN, sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari, Selasa 27 Februari 2024.

Itu artinya, rekapitulasi nasional ini akan dimulai dari rekapitulasi suara pemilih luar negeri karena memang sudah hampir rampung seluruhnya.

Perlu diketahui bahwa dari 128 PPLN, tersisa satu PPLN di Kuala Lumpur yang belum selesai lantaran harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Rapat pleno dilakukan pada Rabu 28 Februari 2024 besok dimulai pukul 09.00 WIB dimulai dari rekapitulasi hasil pemungutan suara luar negeri,” jelasnya.

Adapun rapat pleno ini juga akan dihadiri saksi-saksi baik dari peserta Pemilu Pilpres, partai politik hingga saksi perseorangan anggota DPD.

Selain itu juga akan dihadiri Bawaslu dan sejumlah stakeholder yang berkaitan dengan kepemiluan juga akan hadir.

“Ini rapat pleno terbuka, sehingga siapapun bisa mengakses, tapi tentunya untuk masuk ruangan ada keterbatasan,” pungkasnya. (*)

Menurut Anies, proses demokrasi harus berjalan dengan fair, jujur dan adil.

“KPU harus menghormati semua laporan, karena kita ingin kualitas demokrasi lebih baik. Salah satu indikasi kualitas demokrasi kita itu Pemilu yang bersih kemudian jujur,” kata Anies Baswedan kepada wartawan di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Februari 2024.

Menurut Anies dugaan kecurangan pada Pemilu harus ditanggapi secara serius untuk memastikan setiap suara rakyat sesuai apa adanya, tak ada rekayasa.

“Kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi,” ucap Anies.

Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN saat ini tengah mengumpulkan berbagai bukti-bukti dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ia berharap agar jika ada bukti kecurangan Pemilu, data itu dapat dipergunakan dengan baik.

Mengutip laman KPU, Sabtu, 17 Februari 2024 pukul 7.30 WIB, suara yang sudah masuk sebesar 63,67% atau 52.4147 dari 823.236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), pasangan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka masih unggul.

Pasangan nomor urut 2 itu unggul cukup jauh dengan perolehan sementara sebanyak 57,43% suara atau 43.820.467 pemilih.

Sementara, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua.

Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 24,7% suara atau 18.848.940 pemilih.

Untuk posisi buncit, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 17,86% suara atau 13.627.741 pemilih.

Sebagai informasi, real count merupakan proses rekapitulasi hasil suara resmi yang dilakukan oleh KPU dan proses ini melibatkan seluruh TPS di Indonesia.

Proses real count yakni dengan pengumpulan data secara riil hasil C1 dalam bentuk tabulasi dari seluruh TPS.

Penghitungan suara di setiap TPS berlangsung pada hari H Pemilu yakni 14 Februari 2024.

Kemudian, proses rekapitulasi hasil perhitungan suara akan berlangsung 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Real count dari KPU memiliki kelebihan legalitas dan resmi serta memiliki tingkat keakuratan yang tinggi.

meskipun, kekurangan dari proses ini memerlukan waktu lebih lama dibandingkan quick count. (*)

Hal tersebut hasil dari perhitungan dan pantauan KPU RI.

Beberapa waktu lalu beredar video amatir kalau di Malaysia diduga ada sejumlah surat surat suara Pilpres 2024 yang sudah tercoblos.

Surat suara tersebut tercoblos pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Anggota KPU RI Idham Holik mengaku belum mendapatkan informasi secara rinci ihwal 1.972 surat suara itu sudah tercoblos ke mana saja.

“Informasinya ada 1.972 surat suara yang dicoblos oleh orang yang tidak berwenang,”jelasnya Jumat 9 Februari 2024.

“Baru saja saya berkomunikasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur untuk memastikan secara rinci surat suara tercoblos sebanyak 1.972 tersebut,” sambungnya.

Idham mengatakan, pihaknya akan memberikan informasi terbaru jika sudah menerima kabar terbaru dari pihak PPLN Kuala Lumpur.

Debat kali ini menjadi momen para Capres, untuk semakin memantapkan hati para pemilihnya.

Di debat terakhir ini ketua KPU, Hasyim Asy’Ari menyebut tidak ada perubahan format dengan debat sebelumnya.

Namun ada penambahan durasi pada kata penutup bagi peserta debat.

“Pada intinya debat terakhir formatnya masih sama dengan debat sebelumnya. Hanya saja untuk kita amobdir adalah kata penutup. Biasanya didebat sebelumnya durasinya dua menit, namun kali ini durasinya empat menit,”jelas Hasyim.

Diketahui nomor urut Capres yakni, nomor satu Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar. Nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. []

Debat terakhir ini digelar 10 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan debat akan diadakan di JCC Senayan.

“Debat kelima akan diselenggarakan pada hari Minggu, 4 Februari 2024, bertempat di JCC,” kata August di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024.

Debat kali ini, lanjut August, ada tiga stasiun TV yang akan menjadi penyelenggara sekaligus meliput, yakni TV One, ANTV, dan Net TV.

Tema Debat Kelima

August Mellaz menyebutkan, moderator pada debat terakhir ini adalah dua orang news anchor yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.

Sedangkan, tema debat klima adalah Kesejahteraan, Sosial, Pembangunan SDM dan Inklusi. Dengan sub tema debat meliputi Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Teknologi Informasi, Kesejahteraan Sosial dan Inklusi.