Kuhap – Daerah Eranasional.com

Yusril Ihza Mahendra Buka Suara soal Arah Peradilan Kasus Andrie Yunus

Aditya — Thu, 16 Apr 2026 22:13:23 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan perkembangan terbaru terkait arah penanganan hukum dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus. Ia menegaskan bahwa kemungkinan penerapan peradilan koneksitas masih terbuka, khususnya apabila ditemukan keterlibatan pihak sipil dalam kasus tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Yusril usai menghadiri kegiatan Rakernis Divisi Hukum Polri 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (16/4/2026). Dalam keterangannya kepada awak media, ia menjelaskan bahwa mekanisme koneksitas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terbaru, Undang-Undang Peradilan Militer, serta Undang-Undang TNI.

Menurut Yusril, perkembangan kasus ini masih sangat bergantung pada hasil penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya Polri. Ia menekankan bahwa laporan yang diajukan oleh tim hukum Andrie Yunus terkait dugaan keterlibatan pihak sipil harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam oleh penyidik sebelum dapat disimpulkan adanya unsur koneksitas.

Kasus ini sebelumnya telah memasuki tahap berbeda ketika berkas perkara yang melibatkan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dilimpahkan ke pengadilan militer. Keputusan tersebut diambil karena pada tahap awal penyidikan tidak ditemukan adanya keterlibatan pelaku dari kalangan sipil. Oleh karena itu, kewenangan penanganan perkara dialihkan dari kepolisian kepada Polisi Militer TNI.

Namun, Yusril membuka kemungkinan bahwa arah penanganan hukum dapat berubah apabila ditemukan bukti baru. Ia menjelaskan bahwa apabila penyelidikan lanjutan mengungkap adanya pelaku dari unsur sipil, maka kasus ini tidak bisa lagi ditangani secara terpisah. Dalam kondisi tersebut, mekanisme peradilan koneksitas akan menjadi opsi yang harus ditempuh.

Peradilan koneksitas sendiri merupakan sistem hukum yang digunakan ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dari unsur militer dan sipil. Dalam praktiknya, sistem ini memungkinkan adanya koordinasi antara lembaga peradilan umum dan militer, baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan.

Yusril Buka Suara soal Upaya Kasasi Jaksa atas Vonis Bebas Aktivis Delpedro

Aditya — Wed, 08 Apr 2026 18:51:27 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa keputusan terkait pengajuan kasasi oleh jaksa dalam perkara yang melibatkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Pemerintah, menurutnya, akan menghormati apa pun hasil akhir dari proses hukum tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Yusril sebagai respons atas langkah Kejaksaan yang mengajukan kasasi terhadap putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan kepada Delpedro dan sejumlah pihak lain dalam kasus dugaan penghasutan terkait demonstrasi pada Agustus 2025 yang berujung kericuhan. Ia menegaskan bahwa meskipun Kejaksaan berada dalam rumpun eksekutif, para jaksa tetap memiliki independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Menurut Yusril, sejak awal ia telah menekankan pentingnya menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam sistem hukum Indonesia, kata dia, setiap putusan hakim harus dipandang sebagai hasil dari proses peradilan yang sah dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan lain. Namun demikian, ia juga mengakui bahwa upaya hukum lanjutan seperti kasasi merupakan hak yang dimiliki oleh aparat penegak hukum sepanjang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa perkara Delpedro dan kawan-kawan memiliki dimensi hukum yang cukup kompleks, terutama karena terjadi dalam masa transisi antara penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dan KUHAP yang baru. Proses penyelidikan hingga persidangan awal masih menggunakan aturan lama, sementara putusan dijatuhkan setelah KUHAP baru mulai berlaku pada awal 2026.

Dalam konteks tersebut, Yusril menyebut adanya ketentuan peralihan yang mengatur bahwa perkara yang sudah berjalan tetap menggunakan aturan lama hingga selesai. Namun di sisi lain, terdapat pula asas hukum yang menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan regulasi, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa seharusnya yang diterapkan. Perbedaan interpretasi inilah yang, menurutnya, membuka ruang perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Kombes Edy Dinonaktifkan Usai Polemik Kasus Hogi Minaya

Aditya — Fri, 30 Jan 2026 10:33:57 +0000

Sleman, ERANASIONAL.COM – Gelombang kritik publik yang meluas akhirnya berujung pada keputusan tegas institusi kepolisian. Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo resmi dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah penanganan kasus Hogi Minaya menuai sorotan tajam masyarakat dan DPR RI.

Kasus ini menyita perhatian nasional lantaran Hogi Minaya, suami korban penjambretan, justru ditetapkan sebagai tersangka ketika berusaha melindungi istrinya dari aksi kejahatan. Peristiwa tersebut memicu perdebatan luas mengenai rasa keadilan dan cara aparat menafsirkan hukum di lapangan.

Hogi Minaya dijerat Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setelah terlibat dalam pengejaran terhadap dua penjambret. Dalam peristiwa tersebut, Hogi disebut memepet kendaraan pelaku hingga berujung kecelakaan yang menyebabkan dua penjambret meninggal dunia.

Penetapan status tersangka terhadap Hogi memicu reaksi keras publik. Banyak pihak menilai Hogi bertindak dalam rangka membela diri dan menghentikan tindak kejahatan, bukan melakukan kelalaian lalu lintas.

Polemik ini akhirnya bergulir ke Senayan. Komisi III DPR RI menilai terdapat persoalan serius dalam penerapan pasal dan pendekatan hukum yang digunakan Polres Sleman. Rapat kerja digelar, dan jajaran kepolisian pun berada di bawah sorotan tajam wakil rakyat.

Di tengah tekanan tersebut, Kombes Edy akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Hogi Minaya, Komisi III DPR RI, serta masyarakat Indonesia.

Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (28/1/2026), Edy mengungkapkan konflik batin yang ia rasakan selama memimpin penanganan perkara tersebut. Ia mengaku berada dalam posisi sulit antara korban dan pelaku.

“Demikian menjadi dilema yang kami rasakan, Bapak, untuk memutus suatu hal manakala kami berdiri dua kaki antara korban dan pelaku,” ujar Edy di hadapan anggota dewan.

Komisi III DPR Segera Bahas dan Susun RUU KUHAP

Fyan Hadi — Wed, 22 Jan 2025 11:14:42 +0000

Komisi III DPR RI akan segera godok pembahasan rancangan UU Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada masa persidangan ini.

“Kami tentunya akan segera menyusun dan membahas Rancangan UU Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada masa sidang ini. Kami targetkan proses penyusunan draft dan naskah akademik selesai pada masa sidang ini dan masa sidang berikutnya akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR,” ungkap Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

Habiburokhman juga menargetkan KUHAP yang baru bisa berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026. Menilai pentingnya pengesahan KUHAP ini karena KUHAP adalah hukum formil yang menghoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan politik semangat politik hukum yang terkandung dalamn KUHP.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang baru mengandundung spirit perbaikan yang revolusioner, dimana kita mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif. Karenanya KUHAp juga harus mengandung nilai-nilai yang sama,” kata nya.

Komisi III juga menyerap masukan dari masyarakat untuk memperbaiki KIUHAP. Masukan yang paling banyak adalah agar institusi penahanan diperbaiki.

“Jadi tidak gampang bagi penyidik untuk menahan orang. Diusulkan ada semacam mekanisme praperadilan aktif, di mana semua perkara harus diperiksa dahulu oleh hakim praperadilan untuk selanjutnya diputuskan apakah bisa dilalaikan penahanan atau tidak,” tutur Habiburokhman

Waketum Gerindra ini melihat, bagaimana implementasi hak-hak tersangka seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan hak mendapatkan perawatan kesehatan.

“Kami akan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam penyerapan aspirasi terkait penyusunan RUU KUHAP ini,” tutup Habiburokhman.