Jakarta, ERANASIONAL.COM — Dosen Universitas Jayabaya, Dr. Yuspan Zalukhu., menyoroti tajam sikap seorang jaksa yang tetap ngotot melanjutkan perkara yang sudah kedaluwarsa meski putusan hakim telah menyatakan perkara tersebut gugur.

Pernyataan keras itu disampaikannya dalam diskusi Bicara Hukum bertema “KUHP Baru Adil untuk Semua” dengan subtema “Mengapa Ada yang Ngotot dengan Perkara Kedaluwarsa”.

Dr. Yuspan menilai jaksa tersebut muka tembok dan tidak mengerti bahasa Indonesia yang baik. Sebab, tidak ada ruang perbedaan tafsir terkait perkara kedaluwarsa dalam KUHP Baru.

Menurutnya, redaksi pasal sudah sangat jelas dan diperkuat penjelasan undang-undang, sehingga sikap jaksa yang memaksakan perkara justru menunjukkan ketidakpahaman fundamental.

“Menurut saya jaksanya muka tembok, nggak ngerti bahasa Indonesia yang baik. Redaksi pasal sudah jelas, hakim pun sudah memutus di tingkat pengadilan negeri. Apa menurut dia pemahaman hakim salah? Itu aneh,” tegasnya saat diskusi publik dengan tema  *KUHP Baru Adil untuk Semua” di Jakarta,  Jumat (13/2/2026).

Ia menambahkan, jika ada pihak yang tetap menafsirkan berbeda, maka tindakan tersebut dianggap mengada-ada dan harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Tidak Ada Multi Tafsir 

Yuspan kembali menegaskan bahwa KUHP Baru tidak membuka peluang perdebatan dalam menentukan perkara kedaluwarsa.

“Kedaluwarsa itu tidak ada multi tafsir. Bunyi pasal jelas, apalagi bila dibaca bersama penjelasan undang-undang. Kalau ada yang mengartikan lain, itu mengada-ngada dan harus diminta tanggung jawab hukumnya,” ujarnya.

Dinilai Sebagai Pemaksaan

Meski jaksa memiliki hak untuk menempuh banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, Yuspan menilai penggunaan upaya hukum tersebut harus dilandasi dasar yang kuat, bukan upaya memaksa perkara yang secara hukum telah gugur.

“Ruang banding memang ada, tapi jaksa jangan asal. Kalau tetap ngeyel, bisa diartikan pura-pura tidak tahu atau tidak kompeten. Bahkan bisa saja ada kepentingan dengan tujuan kriminalisasi,” ungkapnya.

Konsekuensi Hukum

Kuasa hukum Budi, Faomasi Laia, menjelaskan bahwa seorang jaksa yang memaksakan perkara kedaluwarsa hingga proses penuntutan dapat dikenai pidana. Hal ini karena KUHP baru sudah memberikan batasan tegas mengenai masa kedaluwarsa.

“Jika seorang jaksa memaksakan perkara sampai penuntutan padahal sudah kedaluwarsa, itu bisa dipidana. Undang-undang sudah jelas,” kata Faomasi.

Ia juga menekankan bahwa tindakan demikian bukan hanya melanggar hukum, tetapi mempertaruhkan integritas profesional seorang jaksa.

“Ini bukan soal jabatan atau teknis peradilan saja. Yang dipertaruhkan adalah integritas profesional,” ujarnya.

Dasar Hukum: Pasal 136–137 KUHP Baru

Faomasi kemudian menguraikan dasar hukum yang relevan. KUHP Baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026, dan di dalamnya terdapat ketentuan masa kedaluwarsa penuntutan:

• Pasal 136 dan 137 KUHP Baru mengatur batas waktu jaksa dalam melakukan penuntutan.

• Pasal 3 KUHP Baru menegaskan asas transisi: jika aturan berubah, maka ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa yang digunakan.

Dalam konteks kasus Budi, ketentuan ini memperjelas bahwa penuntutan telah melewati batas waktu sehingga tidak boleh lagi diproses.

Budi Dibebaskan

Dalam kasus yang disinggung, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelumnya mengabulkan eksepsi tim kuasa hukum Budi.

Putusan sela itu menghentikan proses persidangan sekaligus membebaskan Budi dari tahanan.

Budi menyampaikan rasa syukurnya atas putusan tersebut. “Saya berterima kasih kepada majelis hakim. Ini sangat berarti bagi saya dan keluarga,” ujarnya.

Faomasi mengapresiasi langkah majelis hakim yang dinilai telah menerapkan prinsip kehati-hatian serta menyesuaikan keputusan dengan ketentuan KUHP Baru.

Implementasi KUHP Baru 

Kasus ini kembali menunjukkan bahwa penerapan KUHP Baru masih membutuhkan penyesuaian serius di tingkat penegak hukum.

Ketidakselarasan penafsiran dan tindakan yang tidak konsisten berpotensi mengganggu kepastian hukum dan menimbulkan dugaan kriminalisasi.

Diskusi “Bicara Hukum” mengingatkan bahwa hukum pidana modern menuntut integritas, kompetensi, dan kepatuhan aparat terhadap norma yang telah diperbarui. Tanpa itu, tujuan KUHP Baru untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil berisiko tidak tercapai.

Kasus tersebut bermula ketika istri Hogi menjadi korban penjambretan. Mengetahui kejadian itu, Hogi spontan mengejar dua orang pelaku yang melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pengejaran dilakukan dengan menggunakan mobil, dengan maksud untuk menghentikan pelaku dan mempertahankan barang milik korban.

Dalam peristiwa pengejaran tersebut, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan dua orang terduga penjambret meninggal dunia. Namun, menurut penjelasan Habiburokhman, kecelakaan tersebut bukan disebabkan oleh tindakan langsung Hogi.

“Dalam peristiwa pengejaran itu, si penjambret menabrak tembok dan keduanya meninggal dunia. Jadi bukan ditabrak oleh Pak Hogi. Mereka dikejar dan sempat dipepet beberapa kali, tapi akhirnya mereka sendiri yang menabrak tembok,” ujar Habiburokhman melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @habiburokhmanjkttimur, Minggu (25/1).

Meski demikian, aparat penegak hukum menetapkan Hogi sebagai tersangka dan menjeratnya dengan Pasal 310 dan Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua pasal tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Habiburokhman menyatakan keprihatinan mendalam atas penerapan pasal tersebut dalam kasus ini. Menurutnya, terdapat kejanggalan dalam penetapan status tersangka terhadap Hogi, mengingat tidak ada bukti bahwa korban meninggal akibat ditabrak secara langsung oleh yang bersangkutan.

“Ancaman hukumannya enam tahun. Kami di Komisi III sangat prihatin dan mempertanyakan bagaimana pasal tersebut bisa diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi,” tegasnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/97100/kejar-jambret-berujung-perkara-komisi-iii-dpr-minta-keadilan-untuk-warga-sleman/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96845/dinilai-lewat-batas-penuntutan-perkara-budi-diminta-dihentikan https://eranasional.com/96845/dinilai-lewat-batas-penuntutan-perkara-budi-diminta-dihentikan#respond Tue, 20 Jan 2026 12:02:33 +0000 https://eranasional.com/96845/dinilai-lewat-batas-penuntutan-perkara-budi-diminta-dihentikan Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kuasa hukum terdakwa Budi, Faomasi Laia meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghentikan proses hukum terhadap kliennya.

Permohonan tersebut diajukan dengan alasan perkara yang menjerat Budi telah melewati batas waktu penuntutan atau daluwarsa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Permintaan itu disampaikan Faomasi dalam sidang kedua pembacaan perlawanan atau eksepsi atas surat dakwaan, yang digelar pada Selasa (20/1).

Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa menegaskan bahwa permohonan penghentian perkara telah disertai dasar hukum yang jelas dan komprehensif.

Faomasi menekankan bahwa penerapan KUHP baru tidak dapat dikesampingkan, khususnya terkait ketentuan masa peralihan. Ia menyebutkan bahwa undang-undang secara tegas mengatur prinsip lex mitior, yakni ketentuan hukum yang paling menguntungkan terdakwa wajib diterapkan.

“Dalam KUHP baru sudah jelas disebutkan bahwa pada masa peralihan, ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa harus diberlakukan,” ujar Faomasi di hadapan majelis hakim.

Ia berharap majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang menghentikan perkara demi hukum, bukan atas pertimbangan lain, melainkan karena secara yuridis perkara tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum untuk dilanjutkan.

Selain itu, Faomasi juga mengingatkan jaksa penuntut umum agar menjalankan fungsi penegakan hukum secara objektif dan profesional. Menurutnya, perkara yang telah melewati batas kewenangan penuntutan seharusnya tidak dipaksakan untuk tetap berlanjut ke tahap persidangan.

“Perkara ini telah melampaui jangka waktu penuntutan yang ditentukan undang-undang. Seharusnya sejak awal tidak lagi dilimpahkan ke pengadilan,” tegasnya.

Faomasi menambahkan bahwa jaksa memiliki peran strategis sebagai pengendali perkara, terutama dalam meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas sebelum pelimpahan. Ia meminta agar jaksa tidak sekadar menerima berkas perkara yang dinilai tidak utuh atau bermasalah secara hukum.

Dalam sidang yang sama, pihak terdakwa juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Faomasi menegaskan bahwa penahanan bukanlah kewajiban mutlak, terlebih apabila undang-undang masih memberikan ruang untuk tidak dilakukan penahanan.

“Jangan memaksakan penahanan terhadap seseorang apabila secara hukum hal itu tidak diwajibkan,” pungkasnya.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/25/I/2026/BARESKRIM, laporan diterima penyidik Bareskrim pada 15 Januari 2026. Laporan tersebut diajukan oleh Muhammad Muslih, kuasa hukum PT Glen Nevis Gunung Terong (GNGT), dengan pihak terlapor RG, selaku Direktur PT JAI.

Kuasa hukum pelapor menjelaskan, dugaan peristiwa pidana bermula dari transaksi dan perjanjian bisnis yang terjadi pada 28 Maret 2023 di Banyuwangi, Jawa Timur.

Dalam laporan tersebut, pihaknya menilai terdapat perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP.

“Kami datang dengan bukti yang lengkap, mulai dari dokumen perjanjian, korespondensi, hingga fakta-fakta pendukung lainnya. Seluruhnya akan kami buka dalam proses penyidikan,” ujar Muslih kepada wartawan usai melaporkan perkara tersebut di Gedung Bareskrim Polri, Kamis malam (15/1/2026).

Ia menegaskan, laporan pidana ini merupakan langkah hukum yang diambil secara terukur. Menurutnya, tidak ada pihak yang kebal hukum, siapa pun dan sebesar apa pun posisinya.

“Kami menghormati proses hukum dan percaya Bareskrim Polri akan bekerja secara profesional, objektif, dan transparan. Klien kami hanya menuntut kepastian serta keadilan hukum,” katanya.

Faomasi menyampaikan hal tersebut usai sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, perkara yang peristiwa hukumnya terjadi pada tahun 2018 tidak seharusnya lagi disidangkan pada tahun 2026, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara efektif sejak 2 Januari 2026.

“Jaksa sudah tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan penuntutan. Ancaman pidana atas pasal yang didakwakan maksimal hanya tiga tahun, sementara peristiwa hukumnya terjadi pada 2018. Artinya, sudah lebih dari enam tahun dan kewenangan penuntutan jelas gugur,” ujar Faomasi.

Faomasi Laia menjelaskan, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP baru secara tegas mengatur mengenai hapusnya kewenangan penuntutan pidana apabila telah melampaui tenggang waktu tertentu. Ketentuan tersebut, kata dia, merupakan mandat undang-undang yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum.

Dalam ketentuan itu, jangka waktu kedaluwarsa ditentukan berdasarkan ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan. Untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal tiga tahun penjara, kewenangan penuntutan hapus setelah enam tahun.

“Ini bukan tafsir sepihak, tapi norma yang tertulis jelas dalam undang-undang. Ketika undang-undang menyatakan kewenangan menuntut gugur, maka negara tidak boleh lagi memaksakan proses hukum,” tegasnya.

Menurut Ni’am, pengaturan tersebut perlu ditinjau secara lebih cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun karakter perkawinan sebagai peristiwa keperdataan.

Ia menegaskan bahwa pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari administrasi kenegaraan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan dan hak sipil warga negara.

“Pencatatan perkawinan itu kepentingannya adalah administrasi negara, untuk melindungi hak-hak keperdataan dan sipil masyarakat. Pendekatannya seharusnya mendorong keaktifan masyarakat untuk mencatatkan, bukan dengan pemidanaan,” ujar Ni’am dalam keterangan tertulis MUI, Selasa (6/1/2026).

Ni’am menjelaskan bahwa dalam KUHP baru terdapat ketentuan yang mengatur larangan perkawinan apabila terdapat penghalang hukum yang sah, misalnya menikahi perempuan yang masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain.

Menurutnya, ketentuan tersebut sejalan dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks larangan poliandri.

“Perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau itu dilanggar, maka memang ada penghalang yang sah dan bisa berimplikasi pidana,” tegasnya.

Namun, ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan poligami, karena dalam Islam, laki-laki yang telah beristri tidak otomatis terhalang untuk menikah lagi, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Laki-laki beristri bukan penghalang sah dalam hukum Islam untuk melakukan pernikahan berikutnya. Karena itu, poligami tidak bisa serta-merta dipidana,” kata Ni’am.

Selain poliandri, Ni’am juga menyinggung kategori perempuan yang haram dinikahi secara mutlak, atau dikenal dalam fikih sebagai al-muharramat minan nisa’, seperti ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, dan saudara sepersusuan.

Larangan tersebut, kata dia, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan fikih.

“Jika seseorang dengan sengaja menikahi perempuan yang secara syariat dan hukum dinyatakan haram, maka perbuatan tersebut bisa memiliki konsekuensi pidana,” ujarnya.

Namun demikian, MUI secara tegas menolak pemidanaan terhadap nikah siri. Menurut Ni’am, nikah siri tidak selalu dilakukan dengan maksud menyembunyikan atau melanggar hukum.

“Kondisi faktual di masyarakat sangat beragam. Ada orang melakukan nikah siri bukan karena niat menyembunyikan, tetapi karena kendala akses dokumen administrasi,” katanya.

Ia menilai bahwa perkawinan merupakan peristiwa keperdataan, sehingga pendekatan hukum yang digunakan seharusnya juga bersifat perdata, bukan pidana.

“Memidanakan sesuatu yang pada hakikatnya adalah urusan perdata perlu diluruskan dan diperbaiki. Solusinya bukan pemidanaan,” tegas Ni’am.

Sikap MUI terhadap KUHP Baru

Meski menyampaikan kritik, Ni’am menegaskan bahwa MUI secara umum mengapresiasi diberlakukannya KUHP baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial.

Menurutnya, kehadiran KUHP baru merupakan tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan hukum nasional.

“Kita sudah terbebas dari KUHP produk kolonial. KUHP baru ini menjadi payung hukum pidana nasional untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

MUI, lanjut Ni’am, memberikan perhatian khusus agar implementasi KUHP baru di lapangan berjalan dengan baik dan benar-benar berdampak pada ketertiban serta keadilan sosial.

Ni’am menjelaskan bahwa Pasal 402 KUHP mengatur pemidanaan terhadap orang yang melangsungkan perkawinan, padahal diketahui terdapat penghalang sah untuk menikah.

Dalam perspektif Islam, penghalang sah tersebut salah satunya adalah ketika perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

“Karenanya, pernikahan siri yang memenuhi syarat dan rukun, sepanjang tidak ada penghalang sah, tidak memenuhi unsur untuk dipidana,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa apabila nikah siri dijadikan dasar pemidanaan, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan signifikan dalam pengaturan perkawinan. KUHP baru mengatur sanksi pidana terhadap praktik perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara, termasuk poligami ilegal dan perkawinan dengan penghalang sah.

Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 401 dan 402 KUHP, dengan ancaman penjara hingga empat tahun enam bulan, bahkan meningkat menjadi enam tahun jika disertai upaya menyembunyikan status perkawinan.

Sementara itu, nikah siri pada dasarnya tidak langsung dipidana. Namun, Pasal 404 KUHP mewajibkan setiap perkawinan untuk dilaporkan kepada pejabat berwenang. Pelanggaran kewajiban administratif ini dapat dikenakan sanksi denda.

Situasi berubah apabila nikah siri dilakukan dengan unsur penipuan, penyembunyian status perkawinan, atau menimbulkan penghalang hukum yang sah. Dalam kondisi tersebut, ancaman pidana penjara hingga enam tahun dapat diterapkan.

KUHP baru juga menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam perkawinan. Pasal 401 dan 403 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyembunyikan status perkawinan atau penghalang sah yang menyebabkan perkawinan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pasangan dan mencegah praktik perkawinan yang merugikan salah satu pihak.

MUI berharap, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikaji dan diselaraskan agar tidak bertentangan dengan nilai agama, prinsip keadilan, serta realitas sosial masyarakat Indonesia.

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, menjelaskan alasan kenapa larangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) tidak diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Karena, kata Mahfud, pelaku LGBT sulit dibuktikan secara hukum.

“Larangan LGBT tidak bisa dimuat di KUHP baru. Jadi tidak ada larangan LGBT. Ya itu kan hukum agama, tapi bagaimana memuatnya,” kata Mahfud saat memberikan sambutan di Rakernas KAHMI 2023 dikutip dari akun YouTube KAHMI Nasional, Minggu (21/5/2023).

Kata Mahfud lagi, yang dilarang adalah perilakunya. Sedangkan orangnya merupakan ciptaan Tuhan.

“LGBT itu sebagai kodrat, tidak bisa dilarang. Yang dilarang itu perilakunya. Orang (penganut) LGBT itu kan diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak bisa dilarang,” jelas Mahfud.

“Tuhan yang menciptakan hidupnya jadi homo, lesbi. Tetapi perilakunya yang dipertunjukkan kepada orang lain, itulah tidak boleh,” sambungnya.

Akhirnya, menurut Mahfud, dalam KUHP itu dibuat larangan kepada hubungan seksual di luar nikah dengan anak di bawah umur.

“Ya, rumusannya di KUHP, barang siapa yang melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan anak di bawah umur. Nah, LGBT bisa tercantum ke situ meski tak semua,” katanya.

Namun, untuk larangan hubungan seksual sesama orang dewasa, sulit untuk pembuktianya.

“Sebab kalau dewasa, tidak di bawah umur, sulit pembuktiannya. Karena harus disaksikan, kan orang enggak mau LGBT disaksikan orang, dan seterusnya,” terangnya.

Mahfud mengakui bahwa banyak penolakan KUHP yang baru. Namun, pemerintah akan terus menjelaskannya kepada masyarakat.

“Banyak hal yang belum dimengerti masyarakat sehingga setelah diundangkan juga diprotes, kita akan menjelaskan semuanya,” pungkas Mahfud.

JAKARTA, Eranasional.com – Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dinilai tak akan bisa mempengaruhi tindak pidana terhadap Ferdy Sambo. Hal tersebut diutarakan oleh akar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Suparji menilai demikian karena KUHP terbaru akan diimplementasikan tiga tahun lagi atau pada 2026 mendatang.

“Bahwa itu (KUHP terbaru) akan berlaku 3 tahun ke depan, itu sudah clear. Ada masa persiapan, ada masa transisi disiapkan di situ,” kata Suparji.

“Kemudian yang kedua, kalau kita cermati secara teoritis bahwa itu asas retroaktif bahwa tidak ada hukum berlaku surut kecuali pelanggaran berat hak asasi manusia.

Jadi ini jelas mengindikasikan bahwa KUHP baru tidak bisa digunakan untuk menjerat tindak pidana yang sudah terjadi ketika undang-undang itu belum berlaku,” lanjutnya

Ferdy Sambo divonis mati karena terbukti bersalah dalam kasus pembuhunan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sebelumnya, Mantan Kadiv Propam Polri tersebut dituntut penjara semur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seusai vonis, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Sambo bisa terlepas dari jeratan hukuman mati karena KUHP baru. Adapun dalam Pasal 100 KUHP baru, pidana mati bersifat alternatif.

KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Apabila selama 10 tahun terdakwa berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Dalam Pasal 100 ayat 1 KUHP, ada tiga hal yang diperhatikan untuk dapat mengubah pidana mati menjadi seumur hidup. Berikut bunyinya:

(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
c. ada alasan yang meringankan.

Perihal pasal dalam KUHP baru ini pun disoroti oleh Suparji Ahmad. “Pada yang sisi yang lain bahwa selama 10 tahun itu, jika sudah berlakuan baik, ada penyesalan ada potensi memperbaiki diri maka kemudian ada satu keputusan presiden yang menggunakan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengubah putusan sendiri yaitu menjadi seumur hidup bukan menjadi bebas tapi menurun derajat hukumannya. Dalam arti menjadi semur hidup,” terang Suparji.

Lebih lanjut, agar Sambo bisa menghindari hukuman mati, Suparji menilai bahwa Mantan Kadiv Propam Polri itu masih bisa selamat lewat upaya-upaya hukum, yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Diketahui Ferdy Sambo dan tiga terpinda lainnya, yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal, serta Kuat Ma’ruf sudah mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Pejabat humas PN Jaksel, Djuyamto, mengatakan sesuai data di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN Jakarta Selatan, terpidana FS, PC, KM, dan RR telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan majelis hakim.

“Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa KM pada tanggal 15 Februari 2023, sedangkan untuk terdakwa FS, PC dan RR diajukan pada tanggal 16 Februari 2023,” kata Djuyamto.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Albertina Ho menyebutkan butuh waktu panjang untuk mengeksekusi hukuman mati kepada Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Sebab, setelah vonis diputuskan oleh PN Jaksel, masih ada proses hukum lain yang dapat ditempuh oleh Ferdy Sambo sebelum putusan tersebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

“Kalau dikatakan itu proses ini masih sangat jauh, masih jauh sekali, saya katakan masih lama sekali,” kata Albertina, Senin (20/2/2023).

Setelah hakim menjatuhkan vonis, Ferdy Sambo berhak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Terkini, Ferdy Sambo dan tiga terdakwa lainnya telah mengajukan banding atas vonis masing-masing. Jika terdakwa masih tak terima dengan hasil banding, bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Memang, setelah proses kasasi, hukuman dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Namun, setelah itu, terpidana masih bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Dan PK bisa diajukan beberapa kali,” terang Albertina.

Dengan panjangnya prosedur hukum ini, Albertina memprediksi, eksekusi hukuman mati terhadap Ferdy Sambo masih sangat lama. Bahkan, sudah lazim terpidana mati harus menunggu hingga bertahun-tahun hingga akhirnya dieksekusi.

“Saya pernah bertugas di PN Cilacap, di Lapas Nusakambangan, itu kan termasuk wilayah kami untuk melakukan pengawasan dan pengamatan, banyak yang sudah 10 tahun belum dieksekusi,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ahli hukum pidana Boris Tampubolon mengatakan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tidak akan bisa lolos dari hukuman mati meski ada KUHP baru. Sebab, kata dia, Ferdy Sambo terhalang oleh Pasal 100 ayat 2 KUHP baru.

Boris mengatakan dalam Pasal 100 ayat 2 KUHP disebutkan adanya syarat, yaitu ‘pidana mati dengan percobaan 10 tahun harus dicantumkan dalam putusan’. Sehingga, menurut dia, percobaan 10 tahun sebelum eksekusi mati itu tidak berlaku untuk Ferdy Sambo.

“Nyatanya, putusan Ferdy Sambo tidak mencantumkan amar pidana mati dengan percobaan 10 tahun. Melainkan hanya pidana mati saja,” ujar Boris melalui keterangan tertulis, Senin (20/2/2023).

Selanjutnya, Boris juga mengatakan di dalam KUHAP, jaksa wajib mengikuti putusan hakim dalam mengeksekusi terdakwa. Sehingga, ia mengatakan jaksa harus mengikuti putusan vonis mati tanpa ada 10 tahun masa percobaan.

“Jadi berdasarkan uraian di atas, justru Ferdy Sambo harusnya tetap tidak bisa lolos dari hukuman mati meski KUHP baru berlaku, karena terhalang Pasal 100 ayat 2 KUHP,” ujarnya.

Ferdy Sambo dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim pada Senin 13 Februari 2023. Ia divonis bersalah atas pembunuhan Nofrianysah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Vonis tersebut lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. JPU pada saat membacakan tuntutannya, menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. **

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan vonis hukuman mati pada Ferdy Sambo bisa berubah menjadi penjara seumur hidup karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Asrul menyebutkan, perubahan putusan itu butuh keputusan Presiden RI dan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

“Ada 7 ayat. Kalau kita baca di ayat-ayat bawahnya mengatakan yang menentukan apakah hukuman mati itu berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup bukan surat keterangan kelakuan baik dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), tapi itu keputusan Presiden yang dibuat dan dikeluarkan setelah mendengarkan pertimbangan MA,” kata Asrul Sani, kemarin.

Dia menyebutkan, pada salah satu ayat disebutkan, narapidana yang dihukum mati akan dipertimbangkan perilaku baiknya selama 10 tahun agar bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Dia menegaskan, bahwa penilaian perilaku itu diatur oleh sistem dan ada campur tangan hakim.

“Jadi masih tetap ada pertimbangan dari hakim. Bahwa nanti ada input dari lapas, iya. Tapi bukan surat keterangan kelakuan baik, itu ada sistem. Maka kita harus teliti juga, harus kita lihat,” ujarnya.

“Ada sistem pembinaan narapidana, warga binaan itu dinilai terus setiap tahun,” sambung Asrul Sani.

Politisi PPP ini mengakui bahwa pihaknya kerap menerima informasi terkait penilaian perilaku narapidana yang hendak bebas. Dia menegaskan, Kepala Lapas tidak berperan dalam masalah ini.

“Katakanlah, catatan narapidana itu baik, padahal enggak baik. Itu pasti ada suara keluar, aka nada masukan. Kita di Komisi III biasanya dapat juga laporan itu. ‘Pak, yang itu enggak benar proses pembebasan bersyaratnya. Seharusnya beginim begitu’, itu juga akan mempengaruhi,” ucapnya.

“Pastinya Kepala Lapas tidak jadi kaya karena yang menentukan keputusan adalah Presiden,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ferdy Sambo masih memiliki celah untuk terhindar dari hukuman mati usai divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023) kemarin.

Pertama, vonis hukuman mati Ferdy Sambo itu belum berkekuatan hukum tetap. Sebab, mantan Kadiv Propam Polri itu masih bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Artinya, belum ada kepastian Ferdy Sambo benar-benar dihukum mati.

Di sisi lain, KUHP yang baru juga membuat terpidana hukuman mati memiliki celah untuk lolos dari eksekusi.

Dalam KUHP Nasional, ketentuan hukuman mati diatur pada Pasal 100 Ayat 1 yang menyebutkan terpidana hukuman mati menjalani masa percobaan selama 10 tahun.

Selama rentang waktu itu, terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan apakah terpidana akan dieksekusi, yakni rasa penyesalan terpidana dan ada harapan memperbaiki diri. Kemudian, peran terdakwa dalam tindak pidana atau adanya alasan yang meringankan.

“Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan,” bunyi Ayat (2) Pasal tersebut.

Selain itu, celah lainnya bagi terpidana mati untuk lolos dari eksekusi tercantum diatur juga di Ayat (4) yang menyatakan, “jika selama masa percobaan 10 tahun terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Eksekusi hukuman mati baru bisa dilaksanakan jika selama masa percobaan 10 tahun terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, serta tidak ada harapan untuk memperbaiki.

“Pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung,” sebagaimana dikutip dari Ayat (5) Pasal 100.

JAKARTA, Eranasional.com – Sedikitnya 20 orang dari berbagai daerah di Indonesia menggugat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka meminta KUHP baru itu memasukan aturan hukuman mati bagi para koruptor.

Mereka para penggugat di antaranya, Andi Redani Suryanata dari Kutai Kertanegara, Abdullah Ariansyah dari Musi Banyuasin, dan Muhammad Ridwan dari Buton Tengah. Mereka menggugat Pasal 603 KUHP baru.

Adapun isi dari Pasal 693 KUHP baru adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 Tdua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI”.

Para penggugat berharap agar hukuman mati dimasukkan dalam ancaman hukuman bagi koruptor. Sehingga mengalami perubahan berbunyi yaitu:

“Setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkata diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.

“Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang merugikan seluruh warga negara termasuk negara itu senditi, maka sudah sepantasnya bahwa KUHP mengatur bahwa hukuman maksimal untuk pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana mati,” ucap Pemohon dalam Salinan permohonan yang dilansir website Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (13/1/2023).

“dengan adanya ancaman tersebut maka diharapkan agar orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dapat mengurungkan niatnya, sehingga angka kasus korupsi di Indonesia dapat berkurang,” sambung Pemohon.

Pemohon mencontohkan Taiwan yang menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor. Ancama hukuman itu menjadikan tingkat korupsi menurun di negara tersebut.

“Oleh karena itu, jika Indonesia menerapkan pidana mati sebagai ancaman pidana maksimum untuk pelaku tindak pidana korupsi, diharapkan bahwa hal ini dapat membantu menekan angka kasus korupsi,” tutur Pemohon.

Untuk diketahui, KUHP baru akan berlaku efektif pada 1 Januari 2026. KUHP itu menggantikan KUHP yang berlaku saat ini yang telah dipakai sejak zaman colonial Belanda.

DPR RI mengesahkan KUHP baru pada 6 Desember 2022 dan diundangkan pada 2 Januari 2023.