Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 218 KUHP, yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau martabat presiden dan/atau wakil presiden dapat dikenai sanksi pidana.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menilai keberadaan pasal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan bagian dari pilihan politik hukum pembentuk undang-undang.

“Tidak apa-apa, itu pilihan politik hukum,” kata Mahfud saat ditemui pada Senin (5/1/2026).

Mahfud menjelaskan bahwa secara prinsip, negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi kepala negara, baik kepala negara sendiri maupun kepala negara asing yang sedang berkunjung.

Ia mencontohkan adanya aturan dan konvensi internasional yang telah lama mengatur kewajiban suatu negara dalam menjamin keselamatan dan kehormatan kepala negara asing.

“Ada undang-undang yang bersifat internasional, yang mengatur bahwa siapa pun kepala negara yang berkunjung ke negara lain, negara yang bersangkutan wajib melindungi dan mengancam pidana bagi siapa saja yang melakukan tindakan kekerasan atau penghinaan,” jelas Mahfud.

Menurutnya, logika tersebut menjadi dasar pemikiran pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali pasal penghinaan presiden di KUHP yang baru.

Mahfud menekankan, apabila Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melindungi kepala negara asing yang berkunjung, maka secara logika hukum, kepala negara sendiri seharusnya juga mendapatkan perlindungan serupa.

“Misalnya presiden dari India datang ke Indonesia, itu wajib dilindungi. Nah, logika pembentuk undang-undang, kalau presiden luar negeri saja dilindungi, masa presiden kita tidak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun pasal penghinaan presiden sempat dicabut pada masa lalu, pengaturan ulang dalam KUHP baru tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

“Lalu dibuat lagi pasalnya, padahal dulu sudah dicabut, ya tidak apa-apa,” kata Mahfud.

Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa keberadaan pasal tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan terhadap kritik. Kritik yang disampaikan secara konstruktif, berbasis fakta, dan demi kepentingan publik tetap dijamin dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, perbedaan antara kritik dan penghinaan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar pasal ini tidak disalahgunakan.

Walaupun Mahfud tidak merinci teknis penerapannya, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus mengikuti asas kehati-hatian dan proporsionalitas.

Mahfud juga menyoroti pentingnya kedewasaan dalam berhukum. Menurutnya, proses pembentukan undang-undang telah melalui pembahasan, perdebatan, dan kajian akademik yang panjang.

“Yang penting, ketika dibahas kita berdebat, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Tapi ketika sudah diputus, ya kita ikuti. Itu cara berhukum,” tegasnya.

Ia menilai, selama mekanisme legislasi dijalankan sesuai konstitusi, maka produk hukum tersebut sah dan mengikat seluruh warga negara.

Pasal 218 KUHP memang menjadi salah satu pasal yang paling banyak dibicarakan sejak KUHP baru mulai berlaku. Sebagian pihak khawatir pasal ini dapat menghambat kebebasan berekspresi, sementara pihak lain menilai aturan ini penting untuk menjaga martabat lembaga kepresidenan.

Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa pasal penghinaan presiden bukan delik absolut, melainkan memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan, sehingga tidak bisa diterapkan secara sembarangan.

Dengan mulai berlakunya KUHP dan KUHAP baru, tantangan terbesar ke depan adalah implementasi di lapangan. Aparat penegak hukum dituntut mampu membedakan antara kritik, satire, dan penghinaan yang benar-benar menyerang kehormatan pribadi kepala negara.

Mahfud berharap penerapan aturan ini dilakukan secara bijaksana agar tujuan perlindungan kepala negara tercapai tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Menurut Ni’am, pengaturan tersebut perlu ditinjau secara lebih cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun karakter perkawinan sebagai peristiwa keperdataan.

Ia menegaskan bahwa pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari administrasi kenegaraan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan dan hak sipil warga negara.

“Pencatatan perkawinan itu kepentingannya adalah administrasi negara, untuk melindungi hak-hak keperdataan dan sipil masyarakat. Pendekatannya seharusnya mendorong keaktifan masyarakat untuk mencatatkan, bukan dengan pemidanaan,” ujar Ni’am dalam keterangan tertulis MUI, Selasa (6/1/2026).

Ni’am menjelaskan bahwa dalam KUHP baru terdapat ketentuan yang mengatur larangan perkawinan apabila terdapat penghalang hukum yang sah, misalnya menikahi perempuan yang masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain.

Menurutnya, ketentuan tersebut sejalan dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks larangan poliandri.

“Perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau itu dilanggar, maka memang ada penghalang yang sah dan bisa berimplikasi pidana,” tegasnya.

Namun, ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan poligami, karena dalam Islam, laki-laki yang telah beristri tidak otomatis terhalang untuk menikah lagi, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Laki-laki beristri bukan penghalang sah dalam hukum Islam untuk melakukan pernikahan berikutnya. Karena itu, poligami tidak bisa serta-merta dipidana,” kata Ni’am.

Selain poliandri, Ni’am juga menyinggung kategori perempuan yang haram dinikahi secara mutlak, atau dikenal dalam fikih sebagai al-muharramat minan nisa’, seperti ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, dan saudara sepersusuan.

Larangan tersebut, kata dia, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan fikih.

“Jika seseorang dengan sengaja menikahi perempuan yang secara syariat dan hukum dinyatakan haram, maka perbuatan tersebut bisa memiliki konsekuensi pidana,” ujarnya.

Namun demikian, MUI secara tegas menolak pemidanaan terhadap nikah siri. Menurut Ni’am, nikah siri tidak selalu dilakukan dengan maksud menyembunyikan atau melanggar hukum.

“Kondisi faktual di masyarakat sangat beragam. Ada orang melakukan nikah siri bukan karena niat menyembunyikan, tetapi karena kendala akses dokumen administrasi,” katanya.

Ia menilai bahwa perkawinan merupakan peristiwa keperdataan, sehingga pendekatan hukum yang digunakan seharusnya juga bersifat perdata, bukan pidana.

“Memidanakan sesuatu yang pada hakikatnya adalah urusan perdata perlu diluruskan dan diperbaiki. Solusinya bukan pemidanaan,” tegas Ni’am.

Sikap MUI terhadap KUHP Baru

Meski menyampaikan kritik, Ni’am menegaskan bahwa MUI secara umum mengapresiasi diberlakukannya KUHP baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial.

Menurutnya, kehadiran KUHP baru merupakan tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan hukum nasional.

“Kita sudah terbebas dari KUHP produk kolonial. KUHP baru ini menjadi payung hukum pidana nasional untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

MUI, lanjut Ni’am, memberikan perhatian khusus agar implementasi KUHP baru di lapangan berjalan dengan baik dan benar-benar berdampak pada ketertiban serta keadilan sosial.

Ni’am menjelaskan bahwa Pasal 402 KUHP mengatur pemidanaan terhadap orang yang melangsungkan perkawinan, padahal diketahui terdapat penghalang sah untuk menikah.

Dalam perspektif Islam, penghalang sah tersebut salah satunya adalah ketika perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

“Karenanya, pernikahan siri yang memenuhi syarat dan rukun, sepanjang tidak ada penghalang sah, tidak memenuhi unsur untuk dipidana,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa apabila nikah siri dijadikan dasar pemidanaan, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan signifikan dalam pengaturan perkawinan. KUHP baru mengatur sanksi pidana terhadap praktik perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara, termasuk poligami ilegal dan perkawinan dengan penghalang sah.

Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 401 dan 402 KUHP, dengan ancaman penjara hingga empat tahun enam bulan, bahkan meningkat menjadi enam tahun jika disertai upaya menyembunyikan status perkawinan.

Sementara itu, nikah siri pada dasarnya tidak langsung dipidana. Namun, Pasal 404 KUHP mewajibkan setiap perkawinan untuk dilaporkan kepada pejabat berwenang. Pelanggaran kewajiban administratif ini dapat dikenakan sanksi denda.

Situasi berubah apabila nikah siri dilakukan dengan unsur penipuan, penyembunyian status perkawinan, atau menimbulkan penghalang hukum yang sah. Dalam kondisi tersebut, ancaman pidana penjara hingga enam tahun dapat diterapkan.

KUHP baru juga menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam perkawinan. Pasal 401 dan 403 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyembunyikan status perkawinan atau penghalang sah yang menyebabkan perkawinan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pasangan dan mencegah praktik perkawinan yang merugikan salah satu pihak.

MUI berharap, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikaji dan diselaraskan agar tidak bertentangan dengan nilai agama, prinsip keadilan, serta realitas sosial masyarakat Indonesia.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa penghapusan pidana kurungan merupakan bagian dari reformasi besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Menurutnya, KUHP nasional yang baru dirancang untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih modern, manusiawi, dan terintegrasi.

“Di dalam KUHP yang baru, pidana kurungan sudah tidak dikenal lagi. Yang berlaku sekarang adalah pidana denda, dengan kategori dari satu sampai delapan,” ujar Supratman saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Supratman menjelaskan, perubahan tersebut tidak hanya berlaku untuk ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP, tetapi juga akan berdampak pada seluruh peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Hal ini mencakup undang-undang sektoral hingga peraturan daerah (perda).

Sejumlah regulasi yang akan disesuaikan antara lain Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kelautan, serta berbagai produk hukum daerah yang sebelumnya masih mencantumkan pidana kurungan.

“Semua peraturan di luar KUHP harus menyesuaikan. Tidak boleh lagi ada pidana kurungan, seluruhnya diganti dengan pidana denda,” tegasnya.

Penyesuaian ini diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Penyesuaian Pidana, yang menjadi dasar hukum transisi agar tidak terjadi tumpang tindih antara KUHP baru dengan peraturan lama.

Menurut Supratman, penghapusan pidana kurungan merupakan langkah strategis untuk membangun satu kesatuan sistem hukum pidana nasional yang konsisten. Selama ini, perbedaan jenis pidana antara KUHP dan undang-undang sektoral dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan sistem denda berjenjang, negara memiliki instrumen pemidanaan yang lebih proporsional, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta dampak perbuatan pelaku.

“Ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan sistem yang terintegrasi, dan menjaga harkat serta martabat warga negara,” kata Supratman.

Lebih lanjut, Supratman menekankan bahwa pembaruan KUHP juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sistem pidana denda dinilai lebih manusiawi dibandingkan pidana kurungan, terutama untuk pelanggaran ringan yang tidak berdampak besar pada ketertiban umum.

Pidana kurungan selama ini kerap dikritik karena berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, stigma sosial terhadap pelanggar, hingga biaya negara yang tinggi untuk pemeliharaan narapidana.

“Selain menjaga ketertiban umum, perlindungan HAM sangat tergambar baik di KUHP maupun KUHAP yang baru,” ujarnya.

Dalam KUHP baru, pidana denda dibagi ke dalam delapan kategori. Setiap kategori memiliki besaran nominal yang berbeda dan dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, kondisi ekonomi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik hukum pidana modern di berbagai negara, yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Untuk pelanggaran administratif dan tindak pidana ringan, sanksi denda dinilai lebih efektif dan tidak merampas kebebasan seseorang secara berlebihan.

Penghapusan pidana kurungan juga membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah. Seluruh perda yang masih memuat ancaman pidana kurungan wajib direvisi agar selaras dengan KUHP baru.

Kementerian Hukum memastikan akan melakukan pendampingan dan harmonisasi regulasi, agar transisi ini berjalan tanpa mengganggu penegakan hukum di daerah.

Pemberlakuan KUHP baru menandai salah satu tonggak terpenting dalam sejarah reformasi hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan warisan hukum kolonial, Indonesia kini memiliki KUHP nasional yang disusun berdasarkan nilai Pancasila, konstitusi, dan perkembangan masyarakat modern.

Dengan dihapuskannya pidana kurungan dan digantikan sistem denda berjenjang, pemerintah berharap hukum pidana tidak lagi semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga mendidik, memulihkan, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026 membuat praktik kumpul kebo masuk dalam ranah pidana. Meski demikian, masyarakat tidak bisa sembarangan melapor karena aturan hukum menetapkan bahwa kasus ini hanya dapat diproses melalui pengaduan dari pihak yang berhak.

Praktik hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau yang kerap disebut kumpul kebo kini memiliki konsekuensi hukum di Indonesia. Hal ini seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2 Januari 2026.

Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua orang dapat melaporkan dugaan kumpul kebo ke aparat penegak hukum. KUHP baru mengatur perbuatan tersebut sebagai delik aduan absolut, yang berarti proses hukum hanya dapat berjalan apabila ada laporan dari pihak-pihak tertentu yang secara hukum berhak mengadu.

Dalam KUHP baru, istilah “kumpul kebo” memang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, praktik tersebut masuk dalam konsep kohabitasi, yaitu hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 412 KUHP baru sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan kohabitasi dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp10 juta (kategori II).

Pakar Sebut Bukan Delik Umum

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan bahwa kasus kumpul kebo tidak bisa diproses secara otomatis oleh aparat penegak hukum.

“Diancam pidana enam bulan atau denda maksimal Rp10 juta kategori II,” ujar Abdul, dikutip dari Kompas.com, Jumat (2/1/2026).

Namun, ia menekankan bahwa Pasal 412 ayat (2) KUHP baru secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari pihak yang berhak. Tanpa adanya aduan resmi, aparat tidak memiliki kewenangan untuk memproses perkara tersebut.

KUHP baru secara jelas membatasi pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melaporkan perbuatan kohabitasi. Jika salah satu atau kedua pelaku masih terikat perkawinan, maka pihak yang berhak mengadu adalah suami atau istri yang sah dan jika pelaku tidak terikat perkawinan, pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang tua atau anak dari yang bersangkutan.

Pihak di luar kategori tersebut—seperti tetangga, warga sekitar, organisasi masyarakat, atau pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga tidak memiliki hak untuk melapor.

“Tidak punya legal standing kalau pengaduannya pasal perzinaan,” kata Abdul.

Menurut Abdul, jika pihak yang tidak berhak tetap mengajukan laporan terkait kumpul kebo, mereka justru berpotensi menghadapi masalah hukum lain, seperti pencemaran nama baik. Hal ini karena perbuatan kohabitasi masuk ke ranah privat dan tidak bisa dicampuri tanpa dasar hukum yang jelas.

Pengecualian hanya berlaku apabila pelaporan dilakukan berdasarkan kuasa resmi dari pihak keluarga yang memiliki hak mengadu.

Pasal kumpul kebo juga berkaitan dengan sejumlah pasal lain dalam KUHP baru yang mengatur tindak pidana kesusilaan, antara lain, Pasal 411 tentang persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri dan Pasal 413 tentang persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah. Ketiga pasal tersebut sama-sama bersifat delik aduan, sehingga prinsip pembatasan pelapor juga berlaku secara konsisten.

KUHP baru memberikan ruang penyelesaian di luar pengadilan. Aduan dalam kasus kumpul kebo dapat dicabut, didamaikan, atau dihentikan sebelum perkara diperiksa di persidangan.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, nilai kesusilaan, dan perlindungan hak privasi warga negara.

Meski kumpul kebo bersifat delik aduan, masyarakat tetap dapat melapor jika terdapat pelanggaran lain, seperti kebisingan, pesta yang mengganggu lingkungan, atau tindakan yang meresahkan warga. Namun, laporan tersebut tidak menggunakan pasal kohabitasi, melainkan aturan hukum lain yang berkaitan dengan ketertiban umum.

Dengan berlakunya KUHP baru, kumpul kebo memang berpotensi dipidana. Namun, tidak semua orang bebas melaporkannya. Hanya pihak tertentu yang memiliki hubungan hukum dan keluarga dengan pelaku yang dapat mengajukan pengaduan secara sah.

Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak keliru dan tetap menghormati batas antara penegakan hukum dan privasi warga negara.

JAKARTA, Eranasional.com – Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dinilai tak akan bisa mempengaruhi tindak pidana terhadap Ferdy Sambo. Hal tersebut diutarakan oleh akar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Suparji menilai demikian karena KUHP terbaru akan diimplementasikan tiga tahun lagi atau pada 2026 mendatang.

“Bahwa itu (KUHP terbaru) akan berlaku 3 tahun ke depan, itu sudah clear. Ada masa persiapan, ada masa transisi disiapkan di situ,” kata Suparji.

“Kemudian yang kedua, kalau kita cermati secara teoritis bahwa itu asas retroaktif bahwa tidak ada hukum berlaku surut kecuali pelanggaran berat hak asasi manusia.

Jadi ini jelas mengindikasikan bahwa KUHP baru tidak bisa digunakan untuk menjerat tindak pidana yang sudah terjadi ketika undang-undang itu belum berlaku,” lanjutnya

Ferdy Sambo divonis mati karena terbukti bersalah dalam kasus pembuhunan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sebelumnya, Mantan Kadiv Propam Polri tersebut dituntut penjara semur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seusai vonis, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Sambo bisa terlepas dari jeratan hukuman mati karena KUHP baru. Adapun dalam Pasal 100 KUHP baru, pidana mati bersifat alternatif.

KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Apabila selama 10 tahun terdakwa berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Dalam Pasal 100 ayat 1 KUHP, ada tiga hal yang diperhatikan untuk dapat mengubah pidana mati menjadi seumur hidup. Berikut bunyinya:

(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
c. ada alasan yang meringankan.

Perihal pasal dalam KUHP baru ini pun disoroti oleh Suparji Ahmad. “Pada yang sisi yang lain bahwa selama 10 tahun itu, jika sudah berlakuan baik, ada penyesalan ada potensi memperbaiki diri maka kemudian ada satu keputusan presiden yang menggunakan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengubah putusan sendiri yaitu menjadi seumur hidup bukan menjadi bebas tapi menurun derajat hukumannya. Dalam arti menjadi semur hidup,” terang Suparji.

Lebih lanjut, agar Sambo bisa menghindari hukuman mati, Suparji menilai bahwa Mantan Kadiv Propam Polri itu masih bisa selamat lewat upaya-upaya hukum, yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Diketahui Ferdy Sambo dan tiga terpinda lainnya, yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal, serta Kuat Ma’ruf sudah mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Pejabat humas PN Jaksel, Djuyamto, mengatakan sesuai data di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN Jakarta Selatan, terpidana FS, PC, KM, dan RR telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan majelis hakim.

“Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa KM pada tanggal 15 Februari 2023, sedangkan untuk terdakwa FS, PC dan RR diajukan pada tanggal 16 Februari 2023,” kata Djuyamto.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang merupakan langkah besar dalam reformasi hukum pidana Indonesia

“Penetapan RUU KUHP menjadi undang-undang merupakan langkah besar bangsa Indonesia dalam melakukan reformasi hukum pidana dalam rangka negara hukum yang demokratis,” kata Puan dalam pidatonya saat Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/12) dilansir dari Kantor Berita Antara.

Ia mengatakan bahwa diskusi terhadap perubahan KUHP sendiri telah berjalan selama 59 tahun atau sejak 1963.

Untuk itu, ia menyebut RKUHP merupakan salah satu RUU yang sangat strategis yang berhasil disahkan DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.

RKUHP, lanjut dia, merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini.

“Menjadi kesadaran kita bersama bahwa Indonesia yang majemuk, berbeda suku, agama, budaya, kepercayaan, tentu saja akan memiliki perbedaan pandangan terhadap beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang KUHP,” tuturnya.

Puan menyebut DPR RI dan Pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional membentuk undang-undang juga telah berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan pandangan.

Oleh karena itu, ujarnya lagi, apabila KUHP yang telah disahkan belum dapat menyamakan seluruh pandangan rakyat Indonesia yang majemuk, maka ia mempersilakan masyarakat menempuh jalan konstitusional untuk menguji apakah substansi KUHP selaras dengan konstitusi negara.

“Review itu hanya bisa dilakukan nanti di MK, kalau nanti ada perubahan pun itu tentu saja harus dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah,” ujarnya saat konferensi pers.

Ia menekankan pula bahwa sosialisasi penting sekali untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada salah pengertian ataupun salah pemahaman terkait isi, arti, hingga substansi dari KUHP baru.

Selain sosialisasi, ujarnya lagi, ia meminta pula pada pemerintah agar memberikan ruang untuk menerima masukan dari publik, termasuk akademisi maupun pakar hukum terkait dengan KUHP baru.

Ia pun mengajak publik untuk bersama-sama membaca dahulu isi dari KUHP baru yang disahkan DPR RI pada Selasa (6/12) lalu.
“Bahwa kemudian nanti belum ada keselarasan, DPR tentu saja akan membuka diri untuk menerima masukan tersebut untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah,” ucapnya.

Puan juga menyebut masih terdapat tiga tahun masa transisi untuk pemberlakuan KUHP yang baru akan berlaku efektif pada 2025.

“Masih ada waktu untuk bisa sama-sama menyelaraskan persamaan pandangan terkait dengan hal-hal yang saat ini masih belum kita sama-sama misalnya bisa pahami,” kata Puan.

JAKARTA, Eranasional.com- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai tidak ada gunanya massa yang tidak menyetujui Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) baru melakukan protes dengan menginap di DPR.

“Nggak usahlah, nggak ada gunanya,” kata Yasonna di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (6/12/2022).

LBH Jakarta dan aliansi masyarakat sipil melakukan aksi “berkantor” di DPR dengan menginap di DPR pada 6 Desember 2022.

LBH Jakarta juga mengajak masyarakat untuk mengunggah foto dengan berpose menutup mulut menggunakan lakban atau telapak tangan.

Yasonna juga mempersilahkan mereka mengajukan uji materi atau “judicial review” dan percaya dengan putusan hakim konstitusi.

“Masa sekelas mereka (Hakim Konstitusi) kita ragukan lagi? Ini perdebatannya dari ‘Institution For Criminal Justice Reform saja semacam LSM juga menyatakan ini sudah waktunya, bahwa ada perbedaan persepsi ya tidak mungkinlah kita semua bisa menyetujui 100 persen, dan kalau ada teman-teman yang merasa ada, bahkan mungkin mengatakan bertentangan dengan konstitusi silakan aja JR itu mekanisme konstitusional,” kata Yasonna pula.

Yasonna meminta agar pihak yang tidak setuju melakukan langkah-langkah konstitusional yaitu uji materi.

Amnesty International Indonesia dalam rilis tertulisnya mengatakan pengesahan KUHP baru oleh DPR RI yang antara lain membatasi kebebasan berkumpul, hingga melarang kritik terhadap presiden merupakan pukulan mundur bagi kemajuan Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut KUHP baru yang kontroversial dan melampaui batas ini hanya akan lebih memperburuk ruang sipil yang sudah menyusut di Indonesia.

Pemberlakuan kembali ketentuan yang melarang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, pemerintahan yang sedang menjabat serta lembaga negara, menurut Usman, akan semakin menghambat kebebasan berpendapat sambil mengkriminalisasi perbedaan pendapat yang sah dan damai. Larangan demonstrasi publik tanpa izin jelas dapat membatasi hak untuk berkumpul secara damai.

KUHP baru, menurut Usman, mengembalikan pasal-pasal yang melarang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang sesungguhnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 baik secara langsung maupun melalui sarana audiovisual atau digital, masing-masing dapat dihukum hingga 3,5 tahun dan 4,5 tahun penjara.

Di dalamnya juga termasuk pasal-pasal yang mengkriminalisasi penghinaan terhadap lembaga pemerintah dan negara yang sah, dan juga melarang demonstrasi publik tanpa izin yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Ketentuan luas ini dapat disalahgunakan untuk menekan kritik yang sah dan pertemuan damai.

Undang-undang mempertahankan penjara sebagai hukuman untuk pencemaran nama baik dan penodaan agama, sementara tetap mempertahankan ketentuan makar yang selanjutnya dapat membatasi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Hubungan seks di luar nikah diancam hukuman pidana satu tahun penjara dan kohabitasi di luar nikah selama enam bulan penjara. Ini juga berpotensi mengkriminalisasi promosi kontrasepsi sambil mempertahankan aborsi sebagai tindakan kriminal.

Selain itu, ketentuan baru tentang genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam KUHP yang menghilangkan prinsip retroaktif bertentangan dengan hukum internasional hak asasi manusia, dan berpotensi menutup akses korban pelanggaran HAM berat masa lalu terhadap keadilan, kebenaran, dan pemulihan yang komprehensif.