Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pada awal tahun anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pegawai Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2025. Meski terdapat gejolak perekonomian global maupun domestik, APBN tetap berperan sebagai shock absorber.

“Di tengah berbagai tantangan, Kementerian Keuangan tetap dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban tahun 2025 dengan baik,” ujar Wamenkeu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (6/01/2026).

Selama kunjungan kerja, Wamenkeu meninjau langsung aktivitas perkantoran, berdialog dengan pimpinan dan pegawai, serta mencermati berbagai aspek terkait proses bisnis, disiplin kerja, dan kualitas pelaksanaan tugas di masing-masing unit di awal tahun.

Peninjauan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kinerja organisasi serta efektivitas implementasi kebijakan yang sedang berjalan.

Wamenkeu juga menegaskan pentingnya peningkatan koordinasi dan sinergi antarunit eselon I, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta pengembangan sumber daya manusia guna menjawab tantangan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks.

Kegiatan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan kinerja organisasi, serta pelaksanaan kebijakan dan program kerja secara efektif, efisien, dan akuntabel.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal elektabilitas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang meningkat dalam survei terbaru. Menurut Jokowi, kenaikan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu karena kerja keras Prabowo dan partainya.

“Mengenai elektabilitasnya Pak Prabowo yang naik, saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra,” kata Jokowi di acara silaturahmi Ramadhan di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023).

Jokowi mengucapkan itu menanggapi pidato Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut elektabilitas Prabowo Subianti naik setelah sering berkegiatan bersama Presiden Jokowi.

Jokowi lantas melemparkan guyonan kepada Zulkifli Hasan. Menurut dia, Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) ingi diajak juga ketika dirinya melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

“Saya hanya berpikir ini jangan-jangan Pak Zul minta diajak juga,” ucap Jokowi disambut gelak tawa yang hadir.

Jokowi berjanji akan mengajak Zulkifli asan saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah. Kata dia, urusan paling cocok dengan Zulkifli Hasan yaitu urusan perdagangan di pasar.

“Sudah minggu depan, besok nanti tiga kali dengan saya. Bukan minggu besok, bulan besok,” ujar Jokowi.

SULAWESI SELATAN, Eranasional.com – Pada kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (17/02/2023), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyampaikan pencapaiannya terkait implementasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Pemprov Sulsel Andi Aslam Patonangi dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Pemprov Sulsel.

“Terkait implementasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan, yakni tahun ini Pemprov Sulsel berhasil melahirkan layanan perizinan usaha maupun investasi yang terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.

Andi mengungkapkan, Mal Pelayanan Publik (MPP) saat ini sudah tersedia di empat kota/kabupaten di Provinsi Sulsel, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Bantaeng, guna mewujudkan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

“Tidak hanya memberi kemudahan dan cepat, layanan di MPP juga mampu menyerap investasi secara luas, mengembangkan komunitas UMKM dan tentu dengan layanan yang berbasis elektronik,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga telah melaksanakan berbagi agenda tahapan untuk menguatkan koordinasi sebagai bentuk kesiapannya jelang Pemilu Tahun 2024 mendatang.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel telah memedomani dan menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9/9095/SJ perihal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Pemilu 2024 dengan melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Badan Kesbangpol di 24 Kab/Kota di Sulsel,” pungkas Andi.

Adapun dukungan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel sampai dengan saat ini antara lain:
1. menerbitkan surat keterangan keberadaan bagi Partai Politik lingkup Provinsi Sulsel pada masa tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli s.d. 13 Desember 2022);
2. melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, Pengurus Parpol, Pengurus Ormas/LSM dan Pengurus Organisasi Kepemudaan; dan
3. melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota terkait dengan proses pelaksanaan tahapan (Perekrutan personel PPK, Panwascam dan PPS di 24 Kab/Kota di Sulsel, Fasilitasi penyediaan ruang sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS, Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (sedang berlangsung saat ini proses coklit)).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus mengungkapkan bahwa kunjungan Komisi II DPR ke Sulsel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, hingga pendataan tenaga honorer.

“Kami ingin mengetahui terkait dengan soal pendataan tenaga non-ASN [Aparatur Sipil Negara] karena ini menjadi persoalan klasik yang tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di DPR,” ujar Ihsan.

Para mitra kerja Komisi II DPR RI urut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kabinet Troeno Marayoga.

Terkait rencana kunjungan ke Australia, Andika Perkasa sudah bertemu dengan Atase Pertahanan Australia untuk Indonesia Brigjen Matt Campbell di Mabes TNI beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, Andika sempat menanyakan bagaimana penerapan karantina hingga kondisi kasus COVID-19 di Australia.

“Berapa hari karantina yang ditetapkan pemerintah untuk pengunjung di sana?” tanya Andika kepada Campbell dikutip dari Youtube Jenderal Andika Perkasa, Selasa (8/2).

Campbell mengatakan, aturan karantina di Australia saat ini hingga hasil test COVID-19 PCR keluar adalah maksimal 24 jam. Ia menambahkan, Andika bisa langsung menuju ke Victoria untuk melihat alutsista di sana.

Belum diketahui secara pasti kapan Andika akan berangkat ke Australia. Proses persiapan kunjungan kerja itu masih terus disusun.

Selain ke Australia, Andika Perkasa akan berkunjung ke Singapura. Andika sudah bertemu dengan Atase Pertahanan Singapura untuk Indonesia SLTC Tony Wong di Mabes TNI.

Andika direncanakan akan bertemu dengan Panglima Tentara Singapura. Selain itu, ia juga akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Singapura.

“Tanggal 19 pagi adalah jadwal yang sudah kami siapkan untuk bertemu Menteri Pertahanan diikuti dengan pemberian penghargaan, kami siapkan pertemuan dengan Perdana Menteri,” kata Wong kepada Andika.

Eranasional.com – Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Senin (24/01/2022). Jokowi dijadwalkan akan meresmikan ekspor PT Bintan Alumina Indonesia hingga menyerahkan bantuan kepada masyarakat.

Jokowi dijadwalkan akan mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang siang ini dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan-1.

Setibanya di Tanjungpinang, Jokowi akan meninjau persiapan ekspor PT BAI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Bintan dan sekaligus meresmikannya.

Keesokan harinya, Jokowi dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong di kawasan Wisata Lagoi.

Dalam pertemuan itu akan membahas berbagai isu kedua negara, termasuk pembukaan Travel Bubble Batam Bintan dan Singapura.

Selanjutnya Jokowi akan menyaksikan vaksinasi Booster di Teluk Sebung dan menyapa Wali Kota dan Bupati se-Kepri melalui virtual.

Sore harinya Jokowi akan memberikan bantuan langsung tunai kepada 120 pedagang kaki lima dan warung di Pasar Tradisional Bintan Center.

Selain itu, mantan Gubernur Jakarta itu akan meninjau peralatan AirNav di Bandara Raja Haji Fisabilillah.

Setelah rangkaian kegiatan selama dua hari itu, Jokowi dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada malam harinya.

Eranasional.com – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka kunjungan kerja, pada Kamis, 13 Januari 2022. Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 07.00 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, Presiden Jokowi diagendakan untuk meninjau sejumlah fasilitas bandara yang akan digunakan oleh para peserta dan penonton MotoGP 2022.

Usai peninjauan, Presiden Jokowi dan rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Presiden akan meninjau kesiapan jalur bypass menuju KEK Mandalika dan sejumlah fasilitas pendukung yang ada di KEK Mandalika.

Setelahnya, Presiden Jokowi diagendakan untuk meresmikan peluncuran Injourney Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang digelar di Pantai Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.

Sore harinya, Presiden akan menggelar rapat terbatas serta meninjau kawasan UMKM yang ada di Bazaar Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Read more: https://setkab.go.id/presiden-dan-ibu-iriana-kunjungan-kerja-ke-nusa-tenggara-barat/

Eranasional.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (14/2).

Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi II DPR RI (Fraksi PKS) menjadi ketua rombongan pada kunker ini dengan 15 anggota Komisi II DPR RI.

Agenda pertama diawali dengan peninjauan lapangan ke kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM PTSP) Provinsi NTB.

Para anggota dan mitra kerja diterima oleh Kepala  DPM PTSP Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi yang juga menjelaskan kinerja dan capaian DPM PTSP selama tahun 2018, serta target yang akan dicapai di tahun 2019.

Selanjutnya Mardani Ali Sera dan rombongan diterima oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimasnsyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah beserta jajaran di Kantor Gubernur Provinsi NTB.

Pada kesempatan ini para anggota dewan menyampaikan beberapa hal yang ingin ditinjau di antaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, membahas kepegawain daerah, reformasi birokrasi, juga tindak lanjut hunian pasca gempa untuk wilayah terdampak.

Selain pertemuan dengan Gubernur, para anggota dewan juga mengunjungi KPU Provinsi NTB untuk meninjau kesiapan dan persiapan KPU & Bawaslu Provinsi NTB pada pemilu legislatif & capres cawapres 2019 yang akan berlangsung di tanggal 17 april 2019.

“Pada kesempatan ini kami ucapkan selamat datang di NTB. Kami beberapa waktu yang lalu dilanda gempa yang cukup lama, 1 bulan lebih. Itu berakibat pada kondisi masyarakat kita di Lombok Utara termasuk penyelenggara pemilu dan kantor KPU di Lombok Utara diratakan dengan tanah karena sudah tidak layak. ” ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Sout dalam sambutannya.

Terkait dengan Kebutuhan logistik untuk pemilu 2019 menurut ketua KPU NTB hanya kurang surat suara dan formulir saja sedangkan yang lainnya sudah terdistribusi.

Ketua rombongan kunjungan kerja DPR, Mardani Ali Sera, tak lupa menyampaikan apresiasinya kepada KPU dan Bawaslu Provinsi NTB.

“Terima kasih kepada KPU dan Bawaslu NTB yang sudah bekerja tekun selama ini. Sampaikan yang fakta ya, jangan fiktif karena kita ingin mumpung masih ada waktu kita melakukan koordinasi dan antisipasi. Monggo disampaikan perkembangannya.” ujarnya.

Agenda terakhir adalah pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalu Agung Darmawan beserta jajaran.

Komisi II ingin mengetahui program pertanahan seperti PTSL dan konflik sengketa tanah khususnya pasca gempa yang melanda wilayah NTB pada bulan Juli 2018 silam, halangan dan tantangan kinerja sekaligus apabila terdapat masukan untuk RUU Pertanahan yang sedang digodok oleh DPR RI. Pada kesempatan ini, turut hadir pula Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB dan perwakilan Dirjen Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir pada kunjungan kerja kali ini diantaranya mitra kerja dari Kementerian/Lembaga antara lain dari Sekretariat Kabinet yang diwakili oleh Syafruddin Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Reformasi Birokrasi, dan dari Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili oleh Masrokhan Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, serta perwakilan lain diantaranya dari Kementerian ATR BPN, Kemendagri, Kementerian PAN-RB, LAN, KPU RI, BKN, ANRI dan Ombudsman RI. (setkab)