Maman mengatakan, kredit KUR dengan plafon mulai Rp1 juta hingga Rp100 juta merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“Untuk program KUR pinjaman dari Rp1 juta sampai Rp100 juta tidak boleh dimintakan agunan, karena itu sifatnya afirmatif. Bentuk kehadiran dan keberpihakan pemerintah bersama bank penyalur,” kata Maman di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa 15 September 2026.a

Menurut Maman, praktik permintaan jaminan terhadap debitur KUR mikro masih ditemukan di lapangan.

Sejumlah oknum perbankan disebut meminta agunan dengan alasan mengantisipasi risiko kredit bermasalah.

Pemerintah, kata dia, terus memperkuat sosialisasi sekaligus melakukan pengawasan agar bank penyalur menjalankan ketentuan KUR sesuai regulasi.

Penyaluran KUR Sulsel Capai Rp12,5 Triliun

Maman juga mengapresiasi kinerja penyaluran KUR di Sulawesi Selatan (Sulsel). Hingga saat ini, total penyaluran KUR di provinsi tersebut telah mencapai sekitar Rp12,5 triliun kepada 189 ribu debitur.

Ia menyebut capaian tersebut tergolong positif karena sebagian besar pembiayaan mengalir ke sektor produksi.

“Dari Rp12 triliun itu, sebanyak 73 persen atau sekitar Rp9 triliun tersalurkan ke sektor produksi. Ini di atas target minimal 65 persen dan melebihi rata-rata nasional. Luar biasa untuk Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah penurunan bunga KUR akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kredit formal dengan bunga rendah.

“Tentu saja kebijakan ini sangat baik untuk mendukung masyarakat agar lebih mudah memperoleh fasilitas pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan,” ujar Friderica di Bursa Efek Indonesia, Senin, 11 Mei 2026.

Rencana penurunan bunga KUR sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya bunga pinjaman yang harus ditanggung sebagian masyarakat kecil, terutama mereka yang terjebak pada pinjaman informal dan kredit berbunga tinggi.

Presiden menilai kondisi tersebut membebani masyarakat kelas bawah dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena itu, pemerintah berencana memperluas akses pembiayaan murah melalui penurunan bunga KUR yang disalurkan bank-bank milik negara.

“Sebentar lagi kami akan mengucurkan kredit untuk rakyat dengan bunga maksimal lima persen per tahun,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh.

Prabowo juga menyinggung masih adanya masyarakat yang harus membayar bunga pinjaman hingga puluhan persen per tahun. Menurutnya, praktik pinjaman berbunga tinggi tersebut tidak boleh terus terjadi karena dapat mempersulit kondisi ekonomi masyarakat kecil.

Kredit Usaha Rakyat selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendukung pembiayaan UMKM. Program tersebut memberikan kredit modal kerja maupun investasi kepada pelaku usaha dengan subsidi bunga dari pemerintah sehingga tingkat bunganya lebih rendah dibanding kredit komersial biasa.

OJK menilai langkah pemerintah memangkas bunga KUR dapat memperkuat daya tahan UMKM di tengah tantangan ekonomi global dan perlambatan konsumsi domestik. Dengan biaya pinjaman yang lebih murah, pelaku usaha diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan bisnis, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.

]]> https://eranasional.com/101622/ojk-buka-suara-soal-rencana-kredit-rakyat-bunga-rendah-ala-prabowo/feed 0 Aditya https://eranasional.com/94976/menteri-umkm-tegaskan-bakal-hapus-utang-kur-bagi-korban-bencana-sumatera https://eranasional.com/94976/menteri-umkm-tegaskan-bakal-hapus-utang-kur-bagi-korban-bencana-sumatera#respond Tue, 09 Dec 2025 00:10:52 +0000 https://eranasional.com/94976/menteri-umkm-tegaskan-bakal-hapus-utang-kur-bagi-korban-bencana-sumatera Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) Maman Abdurahman menegaskan akan menghapus hutang Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Maman mengatakan saat ini usaha ‘wong cilik’ terdampak banjir dan longsor akan dipetakan dalam sejumlah kriteria berdasarkan dampak yang dirasakan. Misalnya, apakah dampaknya permanen atau semi permanen.

Namun sekarang kan BNPB sedang fokus pada penanggulangan bencana, kalau kami masuk pada pemulihan ekonomi,” ujar Maman di sela-sela acara BIG Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

“Ini lagi kita bicarakan. Pak Presiden kan sudah menyampaikan bahwa akan membebaskan KUR bagi yang terdampak bencana,” sambungnya.

Namun Maman masih belum bisa memastikan berapa nilai utang KUR dan jumlah UMKM yang akan dihapus. Pasalnya kondisi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini belum kondusif.

“Yang terpenting kita sepakat dulu bahwa kita petakan dulu UMKM – UMKM yang terdampak yang mana saja,” kata Maman.

“Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,” kata Prabowo memberikan keterangan pers disela-sela meninjau jembatan bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).

Dia mengungkapkan penghapusan utang KUR dilakukan karena bencana ini merupakan keadaan alam yang bersifat terpaksa atau force majeur, sehingga petani tidak perlu khawatir terkait kemampuan mengembalikan pinjaman.

“Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeur,” ucap Presiden.

Prabowo menjelaskan bahwa seluruh upaya percepatan pemulihan di lokasi bencana banjir dan longsor terus dilakukan, termasuk perbaikan jembatan yang ditargetkan dapat kembali dibuka dalam satu hingga dua minggu.

Presiden juga menerima laporan mengenai sejumlah bendungan yang mengalami kerusakan serta sawah-sawah warga yang terdampak.

Kepala Negara menegaskan Pemerintah berkomitmen untuk merehabilitasi lahan pertanian tersebut dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga dengan mengirim suplai dari wilayah lain selama produksi lokal belum pulih.

“Petani-petani tidak usah khawatir kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki, itu prioritas kami, juga, sementara belum sepenuhnya (produksi), pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan masih cukup banyak,” kata Presiden Prabowo.

Dalam rangkaian kunjungannya meninjau lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh, Kepala Negara meninjau pembangunan jembatan bailey Teupin Mane sebagai ruas vital yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dan Takengon di Aceh Tengah.

Dengan bentang 30 meter, jembatan sementara tersebut menjadi urat nadi penting untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau titik konstruksi yang berada tepat di tepi aliran sungai.

Presiden menyaksikan dari dekat operasi alat berat, mulai dari ekskavator hingga loader yang bekerja tanpa henti memperkuat pondasi dan timbunan batu gajah sebagai oprit jembatan.

“Ini kita lihat salah satu jembatan bailey yang dikerjakan. Mereka kerja terus, diharapkan satu minggu sudah bisa buka dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon,” kata Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses logistik dan pergerakan masyarakat segera pulih.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bantuan itu diberikan karena banyak Purna PMI yang perekonomiannya tak membaik saat kembali ke Indonesia. Hal itu diungkapkan usai Erick menggelar pertemuan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.

“Ketika masyarakat kita mendapat akses pekerjaan di luar negeri tetapi terkunci dengan faktor-faktor yang akhirnya membelenggu, mereka tidak bisa tumbuh ke depan menjadi sebuah ekonomi yang baik untuk sebuah keluarga,” kata Erick di kantornya, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Karding mengatakan, pada faktanya banyak Purna PMI yang makin miskin karena pihak keluarga tak bisa mengelola keuangan dengan baik.

“Jadi saya sering mengatakan beberapa PMI kita kalau pulang itu bukan tambah kaya tapi kadang-kadang tambah miskin banyak masalah cerai bawa pulang anak keluarganya hedon,” tutur Karding.

Erick mengatakan, pihaknya akan memberikan akses kepada Purna PMI terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Himbara.

“Karena itu tadi saya sampaikan kami untuk fasilitas Himbara, BNI dan lain-lainnya kita siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh pak menteri,” ucap Erick.

Kembali ke Karding, dia mengatakan pihaknya dan Erick Thohir juga membahas bantuan untuk Purna PMI dalam skema tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Jadi tinggal kita kaji sedikit lagi. Lalu nanti kita buat MoU bersama dan termasuk juga hal-hal lain yang support dari beliau CSR dan lain-lain,” ucap Karding.

Bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ini adalah kesempatan emas untuk memperoleh pinjaman KUR BRI sebesar Rp 100 juta tanpa jaminan tambahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman 100 juta:

1. Usia Minimal 21 Tahun

2. Dokumen Identitas – Kartu Tanda Penduduk (KTP) – Kartu Keluarga (KK)

3. Usaha yang Layak dan Aktif (min.6 bulan)

4. Dokumen Tambahan – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) – Kartu BPJS Ketenagakerjaan

5. Riwayat Kredit yang baik

Berikut tabel KUR BRI terbaru:

• Angsuran 1 Tahun: Rp 8.500.115 per bulan

• Angsuran 2 Tahun: Rp 4.333.343 per bulan

• Angsuran 3 Tahun: Rp 2.944.443 per bulan

• Angsuran 4 Tahun: Rp 2.250.114 per bulan

• Angsuran 5 Tahun: Rp 3.666.693 per bulan

Demikian pemaparan syarat KUR BRI tanpa jaminan dengan simulasi tabel pinjaman 100 juta selama 60 bulan atau 5 tahun.

Eranasional.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, Presiden Joko Widodo secara serius, responsif, detil dan berorientasi pada hasil terhadap seluruh kebijakan penanganan Covid-19 untuk membantu masyarakat, baik mencegah agar tidak tertular maupun menyelamatkan aktifitas sehingga tidak terkapar, termasuk aktifitas ekonomi dengan berbagai kebijakan. Salah satunya dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Presiden sudah melihat masalah Covid-19 ini karena dia akan panjang, implikasi daripada PSBB di mana rakyat harus berada di rumah, kerja, belajar, beribadah dan berinteraksi di rumah akan berdampak pada faktor-faktor non medis, termasuk faktor ekonomi di dalamnya,” tutur Menkominfo, Jakarta, Sabtu (16/05/2020).

Menteri Johnny menjelaskan, kebijakan-kebijakan yang diambil, baik terkait dengan makro prudential, mikro prudential maupun viskal policy adalah untuk memastikan daya tahan ekonomi Indonesia dapat berjalan.