Anggota Komisi Yudisial Abhan menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi catatan serius bagi dunia peradilan nasional. Menurutnya, tertangkapnya hakim dalam kasus korupsi di tengah kondisi kesejahteraan yang relatif baik menunjukkan bahwa akar persoalan tidak terletak pada faktor ekonomi, melainkan pada integritas personal dan profesional seorang hakim.

Abhan menyampaikan bahwa negara dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan hakim, baik melalui peningkatan gaji, tunjangan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, dalih kekurangan kesejahteraan tidak dapat lagi dijadikan pembenaran atas praktik korupsi di lingkungan peradilan.

“Ini menjadi catatan dan persoalan besar. Ternyata bukan karena kesejahteraan yang memicu judicial corruption, tetapi persoalan integritas hakim,” ujar Abhan saat dimintai keterangan, Sabtu, 7 Februari 2026. Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik tajam terhadap mentalitas sebagian aparat peradilan yang masih menyalahgunakan kewenangan.

Ia menilai bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan profesi hakim. Tanpa integritas yang kuat, berbagai upaya reformasi peradilan, peningkatan kesejahteraan, dan pengawasan institusional tidak akan mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Karena itu, kasus di Pengadilan Negeri Depok harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh.

Komisi Yudisial, lanjut Abhan, berkomitmen penuh untuk turut menuntaskan perkara ini sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya. KY menyatakan akan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh KPK, sekaligus menjalankan fungsi penegakan etik terhadap hakim yang terlibat.

]]> https://daerah.eranasional.com/97736/ky-tekankan-krisis-integritas-hakim-di-ott-ketua-pn-depok-jadi-alarm-dunia-peradilan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/90196/kuasa-hukum-tom-lembong-laporkan-hakim-ke-ma-dan-ky https://eranasional.com/90196/kuasa-hukum-tom-lembong-laporkan-hakim-ke-ma-dan-ky#respond Sat, 02 Aug 2025 00:46:04 +0000 https://eranasional.com/90196/kuasa-hukum-tom-lembong-laporkan-hakim-ke-ma-dan-ky Jakarta, ERANASIONAL.COM – Majelis hakim yang menjatuhi vonis 4,5 tahun penjara kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, dilaporkan.

“Iya, kami sudah melakukan bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya,” kata pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir Ari di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025).

Menurut Ari, laporan ini bukan soal putusan yang dijatuhkan, melainkan demi mengedepankan profesionalitas penegakan hukum.

“Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan,” ucapnya.

Tom Lembong kini mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo. Dengan demikian, proses hukumnya akan berhenti dan dia bakal dibebaskan dari tahanan.

Meski demikian, Komisi Yudisial tetap akan mempelajari putusan Majelis Hakim terhadap Tom Lembong dalam kasus impor gula. Vonis Hakim menjadi sorotan sejumlah tokoh karena dinilai tak tepat.

“Ya (dilakukan penelusuran) dari hasil pemantauan sedang proses analisis,” kata juru bicara KY, Mukti Fajar, kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

Namun, Mukti belum merinci terkait sejauh mana proses penelusuran itu telah berjalan.

Hal ini karena Harvey dijatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey dalam kasus yang merugikan negara Rp 300 Triliun ini telah menimbulkan gejolak di masyarakat.

“KY juga akan melakukan pendalaman terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tersebut untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang terjadi,” kata juru bicara sekaligus anggota KY, Mukti Fajar Nur Dewata, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

“Namun, KY tidak akan masuk ke ranah substansi putusan,” sambungnya.

“Ya, silakan kalau KY,” kata Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto ditemui usai menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung MA, Jakarta, Sabtu.

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa tidak akan mengomentari lebih lanjut terkait langkah KY tersebut.

“Kan ini KY ya, silakan tanya ke KY saja ya. Jadi, kami tidak ada komentar untuk itu,” ujarnya.

Sementara itu, ia menyebut secara prinsip hakim mempunyai otoritas, tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci.

“Karena prinsipnya hakim itu punya otoritas, (tetapi, red.) kalau yang itu saya tidak ada komentar,” jelasnya.Sebelumnya, Anggota KY Joko Sasmito mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Tim Pengawasan Perilaku Hakim (Waskim) dan Investigasi untuk mendalami putusan MA tentang perubahan minimal batas usia calon kepala daerah.

Ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (31/5), Joko Sasmito menuturkan bahwa hasil dari pendalaman itu akan menjadi dasar bagi pihaknya untuk melakukan pertimbangan hukum terhadap majelis hakim MA yang memutus perkara tersebut.

Lebih lanjut, anggota sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengemukakan bahwa lembaganya tetap menaruh perhatian atas putusan tersebut meskipun tidak berwenang untuk mengintervensi.

“KY menaruh concern atas putusan ini karena putusan ini juga menentukan pilkada yang jujur dan adil, yaitu soal uji materi terhadap peraturan KPU yang memang menjadi kewenangan Mahkamah Agung,” kata dia.

Mukti menilai hakim seharusnya perlu menjaga rasa keadilan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan tersebut, sekaligus untuk pelaksanaan demokrasi yang lebih baik.

Ia kemudian mempersilakan publik untuk melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran kode etik hakim dengan menyertakan bukti pendukung agar KY bisa menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Namun, KY hanya fokus pada aspek dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),” ucapnya menegaskan.

MA dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) terkait dengan minimal batasan usia calon kepala daerah.

MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

Oleh sebab itu, MA menyatakan bahwa pasal dalam PKPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “… berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih”.

Pada akhir putusannya, MA juga memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020.

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyinggung peran Komisi Yudisial (KY) serta Mahkamah Agung (MA) guna melakukan pengawasan serta pemberantasan terhadap praktek-praktek mafia tanah yang memanfaatkan lembaga peradilan.

Menurut Mahfud, KY dan MA harus memastikan lembaga pengadilan dapat berfungsi secara optimal, transparan, dan adil serta tidak ditunggangi oleh mafia tanah dan mafia peradilan.

“Komisi Yudisial yang diberi mandat konstitusional sebagai pengawas eksternal bagi hakim tentu memiliki peran strategis melawan mafia tanah yang beroperasi di ranah pengadilan bersama-sama dengan Mahkamah Agung,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/10/2021).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pun mengatakan, KY dan MA juga harus membangun kerja sama dan kemitraan strategis dalam melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus pertanahan yang berproses di pengadilan.

Dia menegaskan, perlu dilakukan untuk mengurai modus operandi dan praktek mafia tanah serta melakukan pengawasan terhadap hakim yang menangani perkara-perkara di bidang pertanahan.

“Karena KY itu kan mengawasi hakim,” ujarnya Mahfud.

Karena menurut Mahfud, KY bersama MA serta aparat penegak hukum dapat menyusun peta jalan atau petunjuk manual terkait pencegahan dan pemberantasan praktek mafia tanah dan mafia peradilan. Selain itu, KY juga dinilai perlu membuka ruang kepada semua pihak yang berkepentingan dan concern atau terbeban dengan permasalahan pertanahan.