Pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang pria paruh baya berinisial AH, pengasuh sekaligus pendiri padepokan atau pondok pesantren “PA” di Desa Simbang Kulon.

Tersangka ditangkap atas kasus dugaan pelecehan puluhan santriwati di Pekalongan yang ternyata sudah terjadi sejak belasan tahun silam.

“Ya, hari ini tepatnya kita lakukan pengamanan terhadap pelaku, yang informasinya adalah salah satu pendiri pondok pesantren di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, pondoknya berada di Kabupaten Pekalongan,” ujar Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi.

Saat ditemui di Satreskrim Polres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi menjelaskan bahwa pihak kepolisian langsung bergerak melakukan penanganan intensif setelah menerima laporan resmi dari para korban.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 6 korban dari berbagai wilayah di jalur Pantura, termasuk dari Semarang, yang berani mengadukan kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan yang telah berlangsung lama ini.

Menurut Kapolres, kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini awalnya sangat sulit terungkap karena rentang waktu kejadian yang sangat panjang.

Ditambah lagi, para korban merasa ketakutan akibat adanya intimidasi terstruktur yang membuat mereka enggan melapor sejak tahun 2008 hingga akhirnya polisi turun tangan.

“Korban sebelumnya tidak berani melapor karena mungkin diancam oleh pelaku ataupun teman-teman santri yang lain. Akhirnya anggota kami melakukan pendekatan secara khusus, sehingga mereka sekarang berani speak up,” kata Kapolres, Rabu (27/5/2026).

Pihak kepolisian sejauh ini telah memeriksa sejumlah korban dan saksi untuk mendalami kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan sejak 2008 tersebut.

Beberapa mantan santri dari luar daerah seperti Pemalang, Batang, Pekalongan, hingga Semarang bahkan turut kooperatif datang ke mapolres untuk memberikan keterangan secara mendetail.

“Kurang lebih tadi saya hitung sudah ada enam saksi korban yang memberikan keterangan kepada tim penyidik,” ungkap AKBP Riki Yariandi.

Kapolres memaparkan, tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum pengasuh tersebut tidak hanya berupa hinaan verbal, melainkan juga mengarah pada kekerasan fisik di lingkungan pesantren.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus pelaku melancarkan dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini adalah dengan meminta korban memijat dirinya.

Aksi bejat tersebut kemudian dilakukan pelaku saat berada di dalam ruangan tertutup, memanfaatkan situasi sepi dan kepatuhan korban terhadap sosok guru yang sudah dihormati sejak dulu.

Polisi saat ini juga tengah mendalami informasi lain yang sempat viral di media sosial mengenai adanya salah satu korban yang diduga hamil hingga melahirkan.

Namun, hingga kini korban yang bersangkutan dilaporkan masih trauma berat dan belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini.

“Mengenai informasi santri yang hamil itu, kita masih dalami terus dan mencari bukti-bukti petunjuk. Sampai saat ini memang belum ada laporan resmi yang masuk dari pihak korban yang dikabarkan hamil dan melahirkan tersebut,” tuturnya kepada eranasional.com

Selain isu kehamilan, petugas kepolisian juga turut menelusuri kabar burung lain mengenai adanya santri yang dilaporkan meninggal dunia di lingkungan pondok tersebut.

Meski demikian, fokus utama tim penyidik Satreskrim Polres Pekalongan Kota saat ini adalah menuntaskan perkara dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan yang masif terjadi.

Demi mendukung kelancaran proses hukum, Polres Pekalongan Kota telah resmi membuka posko pengaduan serta menyiapkan safe house khusus bagi para korban.

Pihak kepolisian juga bersinergi dengan psikolog, psikiater, Dinas Sosial, hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memulihkan trauma mendalam para korban.

“Kami akan menjamin keamanan serta perlindungan penuh bagi seluruh korban dan saksi dalam kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini. Kami juga sudah menyiapkan fasilitas safe house apabila mereka merasa terancam,” tegasnya.

Di sisi lain, Gus Thuba Topo Broto Maneges selaku Pimpinan Organisasi Yakuza Maneges sempat mendatangi ponpes untuk melakukan klarifikasi sebelum pelaku dievakuasi polisi.

Ia mengaku menerima puluhan aduan dari keluarga korban terkait kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum.

“Kalau data riil yang kami terima sebenarnya ada sekitar 23 sampai 25 korban, tapi yang baru berani maju melapor baru enam orang,” ujarnya.

Menurut Gus Thuba, kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini memanfaatkan relasi kuasa bertahun-tahun dengan dalih kepatuhan total terhadap sosok kiai.

Hal senada disampaikan oleh Ahmad Fauzi selaku kuasa hukum para korban, yang menyebutkan bahwa enam kliennya telah memberikan keterangan menyeluruh kepada penyidik.

Para korban yang rata-rata merupakan mantan santri tersebut mengaku mengalami trauma akibat kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan, baik secara fisik maupun verbal.

Ahmad Fauzi membeberkan, dari enam korban yang melapor, usia termuda saat ini adalah 17 tahun dan korban tertua sudah berusia di atas 30 tahun.

Namun, sebagian besar rentetan kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan tersebut diduga kuat terjadi ketika para korban masih berstatus anak di bawah umur.

“Rata-rata peristiwa yang dilaporkan terjadi saat korban belum berumur 18 tahun. Berdasarkan pengakuan para korban, aksi bejat dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini dilakukan dalam rentang waktu panjang, yaitu mulai tahun 2008 hingga 2025,” ujarnya.

Terkait alasan para korban yang bungkam dari tahun 2008, Ahmad Fauzi menilai faktor tekanan psikologis yang sangat berat menjadi penghambat utama selama ini.

Korban menganggap kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini sebagai aib keluarga, terlebih pelakunya adalah seorang tokoh agama yang sangat dihormati masyarakat. (em-aha)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Menjelang akhir tahun 2022, sebanyak 92 orang ulama/kyai/nyai mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Pekalongan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Pekalongan berupa bantuan honorarium catur wulan III Tahun 2022.

Penyerahan bantuan berupa uang tunai dalam bentuk transfer tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin, didampingi Kabag Kesra, Mahbub Syauqi dalam kegiatan Silaturahmi Ulama/Kyai/Nyai berlangsung di Rumah Dinas Walikota Pekalongan (Guest House), Kamis (15/12/2022).

Usai menyerahkan, Wawalkot Salahudin menjelaskan, Pemerintah Kota Pekalongan senantiasa menjalin silaturahmi kepada para ulama/kyai/ustadz/ustadzah yang telah membantu Pemerintah dalam membina masyarakat di bidang keagamaan.

“Dalam masa pemerintahan kami, Aaf-Salahudin ini memang ada perubahan pemberian bantuan honorium ini, dimana sebelumnya ustadzah/nyai belum dilibatkan, kami undang juga untuk menerima bantuan ini dan jumlahnya juga ditingkatkan dari tahun lalu sebesar 3 kali lipat,” ucap Wawalkot Salahudin.

Pihaknya menegaskan, bersama Walikota Aaf berkomitmen mengupayakan agar jumlah bantuan honorarium yang diberikan ini pada tahun depan bisa semakin bertambah. Menurutnya, jalinan silaturahmi ini sudah berjalan dengan baik dan selama ini para ulama/kyai/nyai sudah beraudiensi beberapa kali dengan Pemkot.

“Tahun depan Insya Allah kami tambah jumlahnya dan bisa dilakukan pertemuan di pondok pesantren yang sekiranya bisa menjadi tempat pertemuan. Sehingga, arah pembicaraannya bisa dua arah dan kami bisa menerima masukan, nasihat, saran, kritik, dan titipan aspirasi dari masyarakat yang diberikan kepada mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Kota Pekalongan, Mahbub Syauqi menerangkan bahwa, pemberian bantuan honorarium kepada para ulama/kyai/nyai ini merupakan tahap catur wulan yang terakhir di tahun anggaran 2022 sebesar Rp120 juta yang diterimakan kepada 92 orang penerima.

“Mudah-mudahan di tahun depan ada perhatian kembali Pemkot Pekalongan untuk menambahkan anggaran untuk honorarium mereka. Bantuan honorarium ini diberikan setiap 4 bulan sekali, sehingga satu bulannya mereka mendapatkan bantuan sebesar Rp350 ribu,” harap Mahbub.

Disampaikan Mahbub, dalam kegiatan ini, selain memberikan bantuan honorarium, diserahkan pula bantuan hibah bidang keagamaan berupa uang dan barang kepada pengelola lembaga keagamaan/masjid/mushola di Kota Pekalongan.

“Selain bantuan honorarium kepada para kyai/ulama/nyai, banyak juga program bantuan honorarium kepada guru TPQ/madin, para lebe non PNS, takmir masjid dan mushola yang sudah dilakukan beberapa hari lalu melalui sistem transfer sebagai bentuk apresiasi kepada mereka dalam memberikan masukan,saran, dan kritikan yang membangun kepada Pemerintah Kota Pekalongan,” tandasnya. (Dinkominfo Kota Pekalongan/Dian/Allem).