PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu meminta agar para pelaku UMKM memiliki sertifikat halal dalam produknya. Menurut Hera, jika pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal dalam produknya, akan meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasarnya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi para pelaku usaha itu sendiri.

Selain itu, Hera juga menyebutkan bahwasanya kewajiban para pelaku UMKM untuk mengantongi sertifikat halal ini memang merupakan program dari Pemerintah Pusat.

“Oleh sebab itu, kepada pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikat hal ini agar secepatnya mengurus ke instansi terkait,” ujar Hera, Kamis (16/3/2023).

Dijelaskannya bahwa jika pelaku usaha itu sudah memiliki sertifikat halal pada produknya, konsumen tidak akan ragu untuk membeli produk yang dipasarkan.

Sebaliknya, jika tidak memiliki sertifikat halal, maka pangsa pasarnya akan sulit berkembang karena kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan tersebut.

“Jadi saya minta kepada para pelaku usaha di Kota Palangka Raya agar bersama menyukseskan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, karena tahun 2023 ini kita targetkan UMKM di Kota Palangka Raya semua sudah mengantongi sertifikat halal,” tutup Hera. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Kepemilikan label atau sertifikat halal akan sangat membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palangka Raya untuk naik kelas. Begitu disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat dikonfirmasi terkait fungsi strategis label atau sertifikat halal bagi UMKM, Selasa (14/3/2023) di Palangka Raya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Cantik (julukkan Palangka Raya) ini menjelaskan, keterangan halal atau tidak menjadi salah satu pertimbangan konsumen untuk membeli suatu produk yang dihasilkan suatu UMKM maupun IKM.

UMKM yang mengantongi sertifikat halal, tentu akan menjawab keraguan calon konsumen, sekaligus meningkatkan kepercayaan dalam membeli sebuah produk.

Sertifikasi halal ini tentu memberi manfaat baik untuk pelaku usaha. Uruslah sertifikat halal melalui pendamping produk halal (PPH) yang sudah ditunjuk oleh lembaga.

“Kalau sudah punya label halal pemasaran produk akan mudah dan konsumen percaya serta UMKM menjadi naik kelas,” tambah Fairid.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka mendukung kepastian status halal dari produk yang beredar di Indonesia, pemerintah menerbitkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Undang-undang ini menyebutkan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi halal akan dimulai dengan tiga kelompok produk.

Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Segera miliki label halal karena dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pengusaha atau pelaku usaha kecil, dalam membuka peluang pemasaran dengan jangkauan ekspor.

Demikian dorongan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin kepada para pengusaha maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terkait pentingnya kepemilikan label halal, Selasa (14/3/2023) di Palangka Raya.

“Peluang menuju pasar global atau ekspor sangat terbuka bagi dunia usaha, termasuk pelaku UMKM apabila sudah mengantongi label halal ini,” tambahnya.

Maka itu imbuh Fairid, ia menyarankan agar semua pelaku usaha, termasuk UMKM untuk segera memiliki label halal, karena secara tidak langsung dapat meningkatkan profit yang menguntungkan.

Disampaikan, untuk mendapatkan fasilitas sertifikat halal tersebut para pelaku UMKM bisa mendaftarkan melalui pendamping produk halal (PPH), yang sudah ditunjuk oleh lembaga.

Adapun syarat untuk mendapatkan sertifikat halal yakni usahanya minimal sudah berjalan satu tahun, memiliki nomor izin berusaha (NIB) dan hasil penjualan tahunan kurang dari Rp2 Miliar.

“Saya mengajak para pelaku usaha, terutama UMKM untuk mengurus sertifikat halal gratis dari pemerintah, melalui Kementerian Agama,” ajak orang nomor satu di Kota Palangka Raya ini. **

Eranasional.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai Label Halal Indonesia sulit dibaca sebagai kata halal oleh banyak orang. Bahkan terkesan menampilkan bentuk sebuah gunung.

“Banyak orang nyaris tidak lagi tahu itu adalah kata halal dalam bahasa arab karena terlalu mengedepankan kepentingan artistik yang diwarnai oleh keinginan untuk mengangkat masalah budaya bangsa,” kata Anwar kepada wartawan, Senin (14/3).

“Tetapi banyak orang mengatakan kepada saya setelah melihat logo tersebut yang tampak oleh mereka bukan kata halal dalam tulisan arab tapi adalah gambar gunungan yang ada dalam dunia perwayangan,” imbuhnya.

Anwar menuturkan, awalnya Label Halal Indonesia ini direncanakan mengedepankan 3 unsur. Yaitu kata BPJH, MUI, dan halal. Namun, pada akhirnya hanya kata halal dalam bentuk kaligrafi yang dipakai.

“Jadi logo ini tampaknya tidak bisa menampilkan apa yang dimaksud dengan kearifan nasional tapi malah ketarik ke dalam kearifan lokal karena yang namanya budaya bangsa itu bukan hanya budaya jawa, sehingga kehadiran dari logo tersebut menurut saya menjadi terkesan tidak arif,” jelasnya.

Sebelumnya, BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.

Penetapan label halal tersebut, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.

“Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam Keputusan Kepala BPJPH,” ungkap Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (12/3).