Berdasarkan informasi yang dihimpun, puluhan demonstran awalnya menggelar aksi terkait maraknya peredaran narkotika.

Situasi semula berlangsung kondusif sebelum massa disebut mulai bertindak anarkis dengan mencoret kendaraan dan bangunan kantor lapas menggunakan cat semprot.

Tak hanya melakukan vandalisme, sejumlah demonstran juga diduga melempari area kantor lapas dengan batu hingga memicu ketegangan dengan petugas pengamanan.

Petugas lapas kemudian berupaya membubarkan massa. Dalam proses tersebut terjadi keributan antara demonstran dan petugas yang berujung aksi saling dorong hingga dugaan pemukulan.

Video kericuhan pun beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah massa diamankan petugas lapas, diseret, hingga diduga mengalami tindakan kekerasan saat pembubaran berlangsung.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Narkotika Bolangi, Fadil Mubarak, membenarkan terjadinya keributan tersebut.

Ia mengatakan insiden bermula saat massa melakukan penyerangan dan perusakan fasilitas kantor.

“Mereka datang langsung menabrak pintu lapas dan merusak fasilitas kantor,” ujar Fadil saat dikonfirmasi, Selasa (26/5/2026).

“Lagi dan lagi, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh pengunjung atas nama Fazriansyah,” kata Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Syarpani dikutip Antara, Kamis (27/11/2025).

Kasus ini menambah panjang daftar kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan oleh petugas. Untuk tahun ini di LP tersebut telah terjadi sebanyak delapan kali percobaan penyelundupan narkoba.

Syarpani menjelaskan, peristiwa terakhir ini terjadi ketika Fazriansyah datang untuk membesuk salah satu warga binaan atas nama Dzul Fauzi Rizky Halim.

Saat menjalani prosedur pendaftaran di loket depan, gelagat pelaku langsung menimbulkan kecurigaan petugas.

Ketika ditanya bawaannya, pelaku langsung panik.

“Di area loket depan kami memang hanya memeriksa barang bawaan, tapi karena gerak-geriknya mencurigakan, kami arahkan untuk masuk dan mengecek lebih lanjut,” katanya.

Kecurigaan semakin menguat ketika petugas menanyakan kelengkapan data warga binaan yang ingin dikunjungi.

Pelaku menyebutkan hendak membesuk seseorang bernama Dzul. Namun, saat ditanya identitas warga binaan secara lengkap hingga blok atau kamar warga binaan tersebut, pelaku tidak bisa memberikan jawaban.

“Kalau benar kerabat atau orang dekat, pasti paham identitas lengkap, mulai dari nama, bin siapa, hukumannya apa, sampai kamarnya dimana? Ketidaktahuannya membuat kami yakin ada yang tidak beres,” ujar Syarpani.

Petugas kemudian membawa pelaku ke ruang penggeledahan fisik untuk pemeriksaan lebih detail.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sabu seberat sekitar lima gram yang disembunyikan di bagian tubuh yang sulit terdeteksi. “Untuk berat pastinya kami menunggu hasil pemeriksaan dari Polres,” katanya.

Barang bukti ditemukan di dalam dubur, di celana dan di bawah kemaluannya. Setelah disaksikan bersama, paket tersebut dibuka dan memang benar isinya sabu.

Bahkan, mantan Kabareskrim itu mengatakan, 52 persen penghuni ruang tahanan merupakan pelaku narkoba.

“Kalau kita lihat, 52 persen penghuni lapas itu kebanyakan pengguna narkoba dan pengedar,” kata Listyo Sigit dalam acara malam apresiasi dan pisah sambut Komisioner Kompolnas periode 2024-2028 di PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024) lalu.

Dia menuding, menjamurnya peredaran narkoba di dalam penjara dibantu oleh para oknum petugas di dalam penjara.

“Kita tahu bahwa sebagian besar pengendalian masalah narkoba justru dari lapas. Karena ada yang dihukum mati, ada yang dihukum seumur hidup, namun sampai sekarang sulit untuk melakukan eksekusi. Sehingga akhirnya mereka melakukan kegiatan dari dalam lapas, dan tentunya ada kerja sama dengan oknum,” ucapnya.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan Polri sudah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia Komjen (Purn) Agus Andrianto untuk melakukan penindakan oknum petugas lapas yang terlibat.

Dirinya juga akan melakukan inspeksi untuk mencegah keterlibatan anggota Polri dalam kejahatan narkotika.

“Kami sudah sepakat dengan Pak Agus Andrianto bahwa siapapun yang terlibat kita akan tindak tegas, termasuk juga di dalam institusi Polri sendiri kita akan laksanakan sidak, sehingga anggota-anggota kita juga bisa kita selamatkan,” jelasnya.

Dia mengatakan kepolisian bersama pemangku kebijakan (stakeholders) terkait terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan hukum terkait narkotika.

Kapolri mengajak semua kementerian dan lembaga terkait untuk sama-sama mencegah dan memberantas peredaran narkoba.

“Sehingga tentunya harapan kita, kita pun betul-betul bisa bekerja keras untuk itu, mulai dari kegiatan pencegahan sampai dengan rehabilitasi. Rehabilitasi ini kami tentunya selalu mengajak agar di setiap kabupaten, provinsi, itu ada lembaga untuk melaksanakan rehabilitasi, karena saat ini masih sangat terbatas,” pungkasnya. []

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, mengatakan Eni berupaya menyelundupkan sabu dan ekstasi itu untuk suaminya, Farhan Ramadhan, yang sedang mendekam di penjara. Eni dijanjikan upah Rp 2 juta untuk mengantarkan barang terlarang itu.

“Sesuai instruksi suaminya dan dijanjikan mendapat upah Rp 2 juta yang dikirim ke rekening Eni Masitoh,” kata dia melalui keterangan yang diterima pada Jumat (25/10/2024).

Ade menyebut, Eni hanya mendapat upah senilai Rp 1,5 juta dari Farhan. Adapun Farhan sudah mengakui dirinya menyuruh Eni menyelundupkan narkotika.

“Tim Opsnal melakukan interogasi kepada Saudara Farhan Ramadhan kemudian membenarkan telah menyuruh atau memerintahkan istrinya,” ucap dia.

Pengungkapan itu bermula ketika petugas lapas membuka layanan kunjungan pada Selasa (22/10). Lalu, Eni datang ke lapas dengan maksud hendak menjenguk suaminya.

Petugas kemudian melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Eni. Ketika dilakukan penggeledahan, petugas mendapati adanya bungkusan lakban berwarna hitam berisi sabu dan pil ekstasi. Barang terlarang itu disembunyikan oleh pelaku di dalam kemaluannya.

Ketika ditimbang, sabu yang dibawa oleh pelaku yakni seberat 4,95 gram. Sementara, pil ekstasi berjumlah 6 butir. Eni sudah dibawa ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Mereka tergabung sebagai memberi grup Telegram. Total ada 1.962 wanita yang terlibat.
Wadirtipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Dani Bustoni, menegaskan salah satu tersangka berinsial IM yang diamankan ternyata adalah otak dari jaringan ini. Dia mengendalikan bisnis haram ini dari lapas.

“Kenapa di lapas masih bisa? Kami juga berkoordinasi dengan instansi Dirjen Lapas untuk bisa melakukan langkah-langkah yang sifatnya preemtif, preventif,” kata Kombes Dani Bustoni, di Mabes Polri, dikutip dari Kumparan, Rabu (24/7/2024)

Dani tak menjelaskan rinci cara IM mengendalikan praktik kejahatan tersebut. Dia menambahkan, bahwa perlu koordinasi dengan lapas agar pengawasan lebih ketat terhadap napi.

Kepala Rutan Kelas II B Bantul Yogi Suhara dalam keterangan tertulis di Yogyakarta, Kamis, menjelaskan seorang pengunjung perempuan berinisial MY (38) berupaya menyeludupkan pil yarindo dengan menyembunyikan di kemaluannya saat kunjungan warga binaan pada Rabu (15/5/2024).

“Upaya untuk menyembunyikan pil terlarang di kemaluan itu gagal karena petugas kami berhasil mengungkapnya,” ujar Yogi.

Menurut dia, MY ditangkap setelah terbukti membawa 13 butir pil yarindo yang hendak diberikan kepada anaknya berinisial EAP yang saat ini menjadi tahanan di Rutan Kelas II B Bantul.

“Kami akhirnya mengamankan MY dan melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk langkah hukum berikutnya,” ucap Yogi.

Setelah kejadian itu, EAP dipindahkan ke sel isolasi sebagai hukuman atas upaya permufakatan jahat untuk membawa narkoba ke dalam rutan.

Yogi mengatakan prosesi kunjungan warga binaan di Rutan Kelas II B Bantul dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur, salah satunya dengan melakukan penggeledahan badan.

Dia memastikan semua orang yang hendak berkunjung wajib mengikuti penggeledahan badan secara ketat.

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto menekankan seluruh lapas/rutan memerangi penyeludupan narkoba dengan menjalankan SOP dengan baik dalam kunjungan warga binaan

“Jangan sampai kita memberi tempat kepada kejahatan luar biasa ini karena akan memberikan dampak negatif yang parah,” kata Agung.

Menurut dia, penggagalan penyeludupan narkoba tersebut karena para petugas Rutan Kelas II B Bantul senantiasa siaga dalam bertugas.

“Kami mengapresiasi para petugas di Rutan Kelas II B Bantul yang siaga dan akhirnya berhasil melakukan penggagalan. Kesiapsiagaan ini harus dipertahankan untuk menjaga rutan tetap bersih dari narkoba,” kata dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah berencana akan memberikan grasi secara massal kepada narapidana  kasus narkoba.

Kata Mahfud, pemberian grasi massal dilakukan lantaran lebih dari 50 persen penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan napi narkoba, yang berakibat penghuninya melebihi kapasitas.

“Kami merencanakan itu, tapi belum dibahas di kabinet. Baru di tingkat Polhukam kami berkoordinasi, sedang merencanakan pemberian grasi massal,” kata Mahfud usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Dirincinya, saat ini sekitar 270.000 penghuni lapas, 51 persen di antaranya adalah narapidana kasus narkoba.

Nantinya, lanjut Mahfud, pemberian grasi massal napi kasus narkoba terlebih dahulu didiskusikan dengan Mahkamah Agung (MA). Selain itu akan diteliti apakah layak napi tersebut diberikan pengampunan oleh presiden.

Dia mengungkapkan, banyak narapidana kasus narkoba adalah pengguna, bukan bandar atau pengedar.

“Bahkan ada di antaranya yang mungkin terjebak oleh temannya, terjebak oleh aparat nakal dan sebagainya. Itu nanti akan diteliti satu-satu, lalu kita akan usulkan pemberian itu. Pemberian grasi massal itu tentu harus didiskusikan juga dengan MA. Itu sedang kami rancang sekarang,” ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, pemberian seperti ini bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, grasi massal juga diberikan saat pandemi COVID-19 lalu untuk napi-napi kasus ringan.

Kapan direalisasikan, kata Mahfud, rencananya dilakukan sebelum 2024. Kata dia, rencana ini akan segera dilaporkan ke Presiden Jokowi saat sudah siap.

“Rencana pemberian grasi massalnya itu diusahakan sebelum 2024. Sekarang ini pembahasannya baru di tingkat Menko Polhukam dengan para menteri. Kalau sudah siap semua, akan disampaikan ke Bapak Presiden untuk diputuskan,” pungkas Mahfud.

JAKARTA, Eranasional.com – Aktor Tio Pakusadewo membongkar ada sebuah yayasan swasta yang berkuasa dan menjadikan Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan (Lapas) sebagai ladang bisnis.

Tio pakusadewo mengatakan yayasan tersebut digagas oleh mantan napi koruptor yang bekerjasama dengan anak dari seorang menteri.

“Penggagasnya (foundation) itu bekas napi koruptor. Cuman dia pintar lah, link-nya banyak. Terus, dia ngegaet salah satu menteri, anaknya atau keponakannya lah,” kata Tio Pakusadewo dalam kanal Youtube Uya Kuya TV, Sabtu (29/4/2023).

Namun, Tio Pakusadewo enggan membocorkan nama menteri yang terlibat karena tidak baik untuk posisinya dan Uya Kuya yang membuat podcast YouTube.

Mantan pengguna narkoba tersebut mengatakan yayasan yang dikelola anak seorang menteri ini sangat berkuasa di beberapa lapas, salah satunya Lapas Cipinang.

“Ya udah, dia lah (foundation) yang paling berkuasa di penjara. Kayaknya nggak cuman di Cipinang aja deh,” ujar Tio Pakusadewo.

Foundation ini diketahui memiliki motivasi membuat narapidana lebih punya tujuan hidup.

Sayangnya, Tio Pakusadewo mengungkapkan operasinya tidak memberikan efek apa pun kepada semua narapidana.

“Membuat para napi lebih punya tujuan hidup. Bagus, bagus, bagus banget. Tapi, nggak ngefek sampai ke seluruh napi. Kalau napi yang setuju, ngangguk sama aturannya mereka ya nyaman hidupnya. Dah lah ini harus dibenahin lah,” ujarnya.

Menurut Tio Pakusadewo, yayasan swasta ini seolah memanfaatkan semua lini dalam lapas sebagai ladang bisnis. Salah satunya, mereka menjual air minum dengan label kuning yang dijual dengan harga cukup tak wajar.

Selain itu, makanan untuk narapidana juga seolah dibuat tak manusiawi supaya membeli makanan di kantin yang dikelola yayasan tersebut.

“Ya itu kayak air, kita terpaksa harus beli di situ kan sama kantin. Makanan bukan dibuat sama mereka (tapi makanan penjara dibuat nggak enak). Kalau mau makan enak yang beli di kantin mereka, pokoknya semua dikelola sama mereka lah dan harga Jaksel,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membantah tudingan terhadap anaknya, Yamitema Laoly, yang disebut melakukan monopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Ah, bohong besar itu. Enggak ada. Nanti ada keterangan dari kalapasnya,” ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Yasonna menjelaskan, Jeera Foundation merupakan yayasan yang melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap narapidana.

Yayasan tersebut, kata dia, memang memiliki kerja sama dengan beberapa lapas. Selain itu, yayasan tersebut juga pernah meminta Tio Pakusadewo untuk menjadi pelatih.

“Itu kan Tio pernah dua kali di sana. Dia juga pernah dipakai Jeera menjadi pelatih. Jadi, Jeera itu yayasan yang membina napi, barista, (kerajinan) kulit, mereka memang ada kerja sama dengan koperasi di tempat dia itu. Tio pernah diminta pelatih,” kata Yasonna.

Namun, karena Tio disebut-sebut melakukan pelanggaran berat, ia diberhentikan menjadi pelatih. Yasonna mengatakan, kepala rutan setempat akan menjelaskan lebih detail terkait hal ini.

“Tapi, karena dia melakukan pelanggaran berat, diberhentikan. Bahkan dia pernah dimasukkan ke straft cell. Nanti biar karutan yang menjelaskan,” ujarnya.

Sementara itu dilansir dari unggahan Twitter @PartaiSocmed, yayasan yang dimaksud Tio Pakusadewo diduga Jeera Foundation dengan perusahaannya PT Natur Palas Indonesia. Anak Menkumham Yasonna Laoly, Yamitema Laoly menjadi Chairman dan Co Founder yayasan tersebut.

Pekalongan – Tak hanya umat muslim biasa, perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 H juga dirasakan dengan penuh bahagia dan keberkahan oleh ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekalongan.

Meski terbatas dari dunia luar dan masih menjalani masa hukuman, sejak Minggu (10/7/2022) pagi, mereka bergegas dan berpakaian rapi untuk melaksanakan Salat Idul Adha secara berjamaah di Masjid Lapas setempat.

“Alhamdulillah, pagi ini saya bersama teman-teman Warga Binaan bisa ikut melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid At-Taubah Lapas Pekalongan. Meski jauh dari rumah, kami masih bisa merasakan suasana Idul Adha di Lapas,” kata Saifurrohman (36), salah satu WBP Lapas Pekalongan yang saat ini aktif sebagai santri Ponpes Darul Ulum Lapas Pekalongan.

Usai menunaikan Salat Id, para petugas dan warga binaan lansung bergegas memotong hewan kurban. Momen tersebut sangat ditunggu oleh Saifurrohman dan teman-temannya, karena nantinya mereka akan mendapatkan menu makanan favorit usai pemotongan.

“Tadi saya mendengar, pihak Lapas akan memotong hewan kurban. Ini merupakan kabar baik bagi kami. Setiap Idul Adha, biasanya pihak Lapas memasak Gulai Kambing. Ini salah satu menu makanan yang ditunggu-tunggu oleh kami warga binaan Lapas,” katanya.

Sementara itu, Kalapas Kelas IIA Pekalongan Imam Purwanto bersyukur, di Hari Raya Idul Adha tahun 2022 ini Lapas Kelas IIA Pekalongan bisa menyembelih hewan kurban sebanyak 6 ekor, terdiri dari 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing.

“Untuk hewan kurban jenis sapi, ini merupakan iuran dari jajaran pegawai Lapas. Sedangkan untuk 5 ekor kambing, bantuan dari Forkopimda maupun instansi terkait seperti Polres Pekalongan Kota, BPD Jateng, Kospin Jasa dan PD Muhammadiyah Kota Pekalongan,” terangnya.

Menurutnya, pelaksanaan kurban merupakan bentuk ekspresi rasa syukur kepada Allah SWT dan secara syariat, dimana realisasinya adalah penyembelihan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada yang berhak.

“Kami sangat berterimakasih kepada para mitra kami atas bantuan hewan kurban tersebut, karena bisa berbagi kebahagiaan untuk warga binaan di momen Idul Adha ini,” ujar Kalapas Imam.

Kasi Pembinaan Anak Didik dan Narapidana Lapas Kelas IIA Pekalongan, Sri Hardono Setiawan menambahkan, di tengah wabah PMK pihaknya tetap waspada dan memperhatikan kaidah pada saat memilih hewan kurban maupun mengolah daging dengan baik, agar nantinya daging hewan kurban yang akan dikonsumsi WBP maupun penerima lainnya tetap aman dan layak dikonsumsi.

“Rencananya daging kurban ini memang untuk WBP, nantinya akan dimasak dan diolah bersama menjadi sejumlah hidangan santap siang dan malam baik berupa gulai, sate, rendang, dan olahan daging lainnya. Namun, jika jumlahnya berlebih, maka akan kami salurkan juga kepada warga yang berhak di sekitar Lapas,” imbuh Hardono. (*)

Kota Pekalongan – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekalongan menggelar vaksinasi untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas setempat, Rabu (15/6/2022). Kegiatan vaksinasi ini untuk mendukung program vaksinasi tuntas Pemerintah Kota Pekalongan.

Kalapas Pekalongan Imam Purwanto menegaskan pentingnya Vaksinasi Covid-19 dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di lingkungan Lapas Pekalongan baik kepada WBP maupun petugas.

“Vaksinasi dosis 1, 2 dan Booster ini merupakan ikhtiar Pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19. Mari kita ikuti dengan baik, Selain itu Protokol Kesehatan juga tetap kita jalankan,” katanya.

Kalapas berharap, dengan ikhtiar tersebut seluruh petugas dan warga binaan Lapas Pekalongan senantiasa dalam keadaan sehat.

Sementara itu, perawat Lapas Kelas IIA Pekalongan, Supriono menargetkan 186 WBP ikut vaksin hari ini. Dari jumlah ini ada yang vaksin dosis 1, dosis 2, dan booster.

“Dari pantauan kami jumlah paling banyak adalah yang vaksin booster,” terang Supriono.

Menurutnya, meskipun kasus Covid-19 sudah landai, Lapas Kelas IIA Pekalongan punya tanggung jawab besar karena banyak bermitra dengan instansi luar sehingga dengan program tuntas vaksin ini harapannya lebih aman.

“Kegiatan vaksinasi berjalan lancar, ada sedikit kendala yakni ada WBP yang tak ada NIK-nya,” kata Supriono.

Supriono menyebutkan, vaksinasi pada bulan Februari lalu dari TNI Polri dan ini lanjutannya, kemaren yang pada vaksinasi pertama ada WBP yang tidak bisa, divaksin hari ini.

“Yang hari ini dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan jumlah vaksin sangat memadai,” terang Supriono.

Usai pelaksanaan vaksin hari ini dikatakan Supriono tidak ada keluhan dari WBP. Namun, jika sewaktu-waktu ada kejadian tak terduga pasca vaksin, tim medis lapangan di Lapas sudah siap.

Syaifurrohman, salah satu WBP Lapas Pekalongan menyampaikan rasa syukurnya bisa mengikuti Vaksinasi Booster.

“Alhamdulillah, vaksinasi saya sudah lengkap. Saya berharap dengan Vaksinasi Booster ini, imun tubuh semakin meningkat dan terhindar dari Covid-19,” ucapnya. (*)

Eranasional.com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ( Ditjen Pas ) mengungkapkan berbagai cara masuknya telepon seluler (Ponsel) atau handphone (HP) ke dalam lembaga pemasyarakatan ( Lapas ) hingga ke tangan warga binaan. Petugas Lapas diklaim tidak mengetahui prosesnya.

“Penggunaan HP tak ada sebenarnya, jadi begini, kami melakukan penggeledahan kamar setiap hari, tapi kami kan mengawasi banyak orang, terkadang dalam tanda petik yah, ada yang dia menyelundupkan, ada yang melempar, ada yang, banyak kan melihat kondisi sekarang,” kata Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen PAS, Abdul Aris di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (11/9/2021).

Hal tersebut dikatakannya menjawab dugaan penggunaan handphone di Lapas Kelas I Tangerang yang mengalami kebakaran. “Ada yang menyelundupkan lewat makanan, banyak cara, di dalam kantong beras,” ujarnya.

Padahal, kata Abdul, pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi kepada warga binaan yang ketahuan menggunakan HP di Lapas. “Sanksinya dia haknya tak dapat, keluarga binaan, remisi, asimilasi grasi karena pelanggaran,” ucapnya.

Diketahui, kebakaran hebat melanda Lapas Kelas I Tangerang sekira pukul 01.50 WIB, Rabu 8 September 2021. Sebanyak 44 orang menjadi korban tewas akibat kebakaran tersebut. Sementara, 81 orang mengalami luka-luka, diantaranya 73 luka ringan dan delapan luka berat.

Pihak terkait memutuskan bahwa, 41 jenazah yang tewas dilakukan proses identifikasi di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak RS pun mendirikan posko Ante Mortem, agar pihak keluarga bisa memberikan data guna mempercepat proses pencocokan identitas.

Amuk si jago merah sendiri muncul lantaran diduga terjadinya korsleting listrik. Lapas Kelas I Tangerang berisikan 2.072 orang. Lokasi yang terbakar berada di Blok C yang dihuni oleh 122 orang.

ERANASIONAL.COM – Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengucapkan belasungkawa atas kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang. Ia pun berpesan kepada instansi terkait agar peristiwa serupa tak terjadi di Jawa Barat.

Emil mengatakan berdasarkan hasil temuan, mayoritas penghuni lapas di Jabar merupakan narapidana kasus narkotika. Untuk mengurangi keterisian lapas di Jabar, ia meminta pemerintah pusat agar mengkaji kembali aturan sehingga narapidana kasus narkoba dapat menjalani rehabilitasi. Dengan begitu, diharapkan tak ada lapas yang overload di Jabar.

“Kami sudah menyampaikan dari Jabar berkali-kali, ya, karena hasil temuan kita mayoritas yang ditahan, tuh, kasus narkoba, sementara kasus narkoba. Itu, kan, treatment-nya bisa dua yaitu ditahan atau direhab,” kata dia di Gedung Sate Bandung, Jumat (10/9).

“Kami memohon pada pemerintah pusat mengkaji lebih mendalam lagi supaya mungkin kalau kategorinya bisa direhab, tidak usah ditahan hingga jumlah kapasitas di lembaga pemasyarakatan yang rata-rata overcapacity termasuk di Jawa Barat itu bisa dikendalikan lebih baik,” lanjut dia.

Sementara mengenai kemungkinan menambah lapas atau rutan baru di Jabar, Emil menilai hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jika diputuskan ditambah, maka pemerintah daerah akan mendukung.

“Kewenangan tugas kami hanya mengamankan, jadi kewenangan pemerintah pusat kalau sudah diputuskan tentu kami dukung kelancaran dari prosesnya. Saya kira itu,” pungkasnya.

Kemenkumham Jabar mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan yang tersebar di Jabar. Surat dikeluarkan sebagai tindak lanjut peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang.

Terdapat tujuh poin arahan dalam surat tersebut. Beberapa poin di antaranya adalah agar lapas dan rutan meningkatkan waspada penggunaan alat elektronik serta memeriksa kondisi kelistrikan. Pihak lapas dan rutan pun harus memastikan alat pemadam api ringan dalam kondisi siap pakai dan paham tata cara pemakaiannya.

Poin selanjutnya, pihak lapas dan rutan diminta membenahi jaringan listrik yang bekerja sama dengan PLN setempat. Kemudian alat yang mengandung unsur listrik dan api harus dapat dipastikan keamanan dan kelayakannya saat digunakan. Petugas juga diminta rutin mengecek blok hunian.

JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 22 saksi dari 73 korban selamat terkait kebakaran Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, pihaknya membagi tiga kluster saksi terkait sebab-musabab musibah tersebut.

Ketiga kluster itu yakni kluster petugas yang bertugas, kluster warga binaan, dan kluster pendamping binaan.

“Arahnya untuk mengetahui keterangan dari mereka semua,” kata Yusri di RS Polri Keramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (9/9).

Jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sumber api penyebab kebakaran Lapas Kelas I Tangerang.

Hanya saja, belum bisa dipastikan sumber api kebakaran.

Pasalnya, polisi masih melakukan uji laboratorium.

“Arah kesana sudah ada, tetapi masih dilakukan pengujian secara laboratoris titik api tersebut,” tutur Yusri Yunus.

Musibah nahas itu terjadi pada pukul 1.50 WIB, Rabu (8/9).

Tangerang, Eranasional.com – Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang (Lapas Pemuda Tangerang), Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang juga menjadi salah satu cagar budaya di Kota Tangerang, hari ini menggelar pembukaan program Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) penyalahguna narkotika. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Kuliah Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Tangerang, Senin (17/2) pagi.

Hadir dalam kegiatan ini Imam Suyudi selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Slamet Prihantara selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten, Supriyanto selaku Kepala Lapas Pemuda Tangerang, Tantan Sulistyana selaku Kepala BNN Provinsi Banten, Ade Andrian selaku Kepala BNN Kota Tangerang, Indri Bevy selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Marisa selaku perwakilan dari LSM Badan Koordinasi Garda Mencegah dan Mengobati, serta seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Tangerang Raya.

Dalam sambutannya, Imam Suyudi mengatakan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan yang mulia. Diharapkan para peserta kegiatan ini bisa menjalankannya dengan sungguh-sungguh supaya mereka bisa kembali ke masyarakatat dengan baik sehingga bisa menunjang kegiatan pembangunan di Indonesia.

“Kegiatan ini adalah dalam rangka pembukaan rehabilitasi sosial bagi para pengguna narkotika di Lapas Pemuda Tangerang. Saya apresiasi penuh kegiatan ini dan berharap bisa berjalan dengan lancar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang turut membantu terciptanya kegiatan ini,” ujar Imam Suyudi. “Semoga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik, supaya seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan guna bisa berinteraksi sehat dengan warga dan lingkungan masyarakatnya, serta bermanfaat dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan di Negara Indonesia ini,” tambahnya.

“Pada hari ini kita telah mengikuti kegiatan pembukaan rehabilitasi social tentunya ini sejalan dengan langkah-langkah yang dilakukan BNN. Kita mempunyai beberapa strategi diantaranya bagaimana mensinergikan program kegiatan yang ada di instansi terkait diantaranya mensupport kegiatan-kegiatan instasi tersebut. Seperti kita telah mensupport dalam kegiatan assessment,” ujar Tantan Sulistyana.

Sebanyak 100 WBP mengikuti kegiatan Rehabilitasi Sosial ini. Semua WBP tersebut telah ditempatkan di satu Sel Khusus yang nantinya akan digunakan dalan kegiatan ini. Tentunya dengan mengikuti berbagai program yang telah dirancang khusus guna program Rehabilitasi Sosial ini.

“Kami berharap kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Tentunya kesemuanya diharapkan bisa kembali menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dan berdaya guna bagi pembangunan bangsa,” kata Supriyanto.

Informasi lengkap tentang Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, bisa dilihat melalui laman resmi: http://www.lapaspemudatangerang.com/