Cianjur – Satgas Covid-19 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat hingga H-3 Idulfitri sebanyak 2.400 kendaraan pemudik yang memaksakan diri melintas di wilayah hukum Cianjur, dikembalikan ke daerah asalnya karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19.

Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai, di Cianjur Minggu, mengatakan setiap harinya 1.500 kendaraan melintas di perbatasan Bogor-Cianjur, tepatnya di kawasan Puncak Pass, sehingga pengetatan pemeriksaan dilakukan petugas gabungan sesuai dengan larangan mudik dari pemerintah.

“Selama tiga hari terakhir, sekitar 6.000 kendaraan menjalani pemeriksaan di kawasan Puncak, 2.400 kendaraan dengan tujuan mudik kami kembalikan ke daerah asalnya karena tidak mengantongi surat keterangan bebas Covid-19 atau tidak dibekali SIKM,” katanya pula.

Penyekatan di perbatasan Cianjur dengan kabupaten lain, ujar dia, terus diperketat seiring tingginya volume kendaraan memasuki H-2 Lebaran terutama malam dan dini hari, dengan penyekatan dilakukan 24 jam dalam tiga kali penggantian petugas, sehingga tidak ada celah bagi pemudik untuk lolos.

“Larangan mudik bukan menghalangi warga untuk bersilaturahmi, namun ini kepedulian pemerintah pada warganya karena pandemi masih berlangsung, lebih baik tunda mudik kalau kita sayang keluarga,” katanya lagi.

Sedangkan selama penyekatan dan larangan mudik, pihaknya telah mengamankan lebih dari 50 unit travel gelap yang tetap beroperasi setelah larangan mudik diberlakukan. Sebagian besar memanfaatkan jam genting untuk melintas di jalur utama Cianjur.

Namun dengan penerapan penyekatan rangkap di sejumlah titik, termasuk jajaran polsek, melakukan penyekatan pada jam-jam tertentu membuat travel gelap yang juga kerap menggunakan jalur tikus dapat diamankan dan diberikan tindakan tegas tilang dan penahanan kendaraan.

“Bakan kami juga mengembalikan bus jurusan Cianjur-Kampung Rambutan, karena membawa puluhan penumpang dengan tujuan mudik yang tidak dapat menunjukkan surat bebas Covid-19. Berbagai upaya dilakukan pemudik agar dapat lolos dari pemeriksaan,” kata Rifai.

Sumber : ANTARA

KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot Tangerang) resmi mengeluarkan aturan bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan keluar atau masuk pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021 wajib memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Surat tersebut harus dilengkapi dengan tanda tangan basah dari lurah domisili tempat tinggal serta identitas diri. Aturan ini berlaku bagi masyarakat pekerja informal dan non pekerja yang hendak melakukan perjalanan dalam kondisi mendesak.

“Yang bisa ditandatangani oleh lurah hanya untuk keperluan yang sifatnya mendesak,” kata Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman dalam keterangan resmi yang dilansir dari laman Pemkot Tangerang, Jumat (7/5/2021).

Herman menjelaskan masa berlaku SIKM hanya untuk satu kali perjalanan selama masa larangan mudik. Surat izin ini akan dikeluarkan apabila masyarakat memiliki keperluan mendesak seperti pekerja yang harus melakukan perjalanan dinas, keluarga sakit atau meninggal dan ibu hamil.

“Yang bisa mengurus hanya beberapa kriteria masyarakat saja, sesuai dengan surat edaran Satgas Covid-19,” tambahnya.

Pemberlakuan SIKM di Kota Tangerang berlaku bagi pelaku perjalanan baik dari Jabodetabek ataupun luar kota lainnya.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik, setiap perjalanan nonmudik selama Hari Raya Idul Fitri 1442 H wajib membawa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Surat ini berlaku secara individual dan wajib bagi yang sudah berusia 17 tahun ke atas.

JAKARTA – Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan bahwa larangan mudik pada libur Lebaran Idul Fitri pada 6-17 Mei 2021 merupakan kebijakan yang sangat tepat dan strategis.

“Keputusan pemerintah untuk larangan mudik ini bukan hanya tepat tetapi sangat tepat, sangat tepat, sangat tepat,” tegas Doni dalam dialog secara virtual dari FMB9, Jakarta, Rabu (5/5/2021).

“Jadi pilihan untuk larang mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis. Dan kita semuanya harus mengikuti keputusan ini,” tambah Doni.

Doni mengatakan, bahwa keputusan mudik adalah keputusan politik negara semua pejabat harus satu narasi.

“Ini adalah keputusan politik negara. Kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi. Dan tidak boleh ada satupun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya,” tegasnya.

Oleh karenanya, kata Doni, sosialisasi harus terus dilakukan. “Kita harus melakukan hal ini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap saat, setiap jam, setiap menit bahkan setiap detik. Lebih baik hari ini kita lelah, kita dianggap cerewet daripada korban Covid berderet-deret. Karena sudah tidak ada lagi pilihan lain,” katanya.

Pasalnya, kata Doni, berkaca kepada perjalanan setahun lebih menghadapi Covid, setiap libur panjang pasti akan diikuti dengan kenaikan kasus aktif dan juga akan diikuti dengan bertambahnya angka kematian.

“Mulai dari Lebaran Idul Fitri tahun yang lalu, liburan Agustus, kemudian sampai dengan Natal dan Tahun Baru. Variasi angkanya antara 46% untuk angka kematian sampai dengan 75%. Kemudian demikian juga untuk kasus aktifnya dari posisi sekitar 70% sampai dengan 100%, jadi tinggi sekali,” kata Doni.

Bahkan, kata Doni, setiap habis libur panjang diikuti dengan kenaikan kasus aktif. Bertambahnya jumlah pasien di rumah sakit, ruang perawatan ICU, isolasi lebih dari 80%. “Bahkan pada periode bulan Januari awal tahun yang lalu beberapa provinsi telah mencapai lebih dari 100%. Sehingga pasien harus dibawa ke luar provinsi,” paparnya.

“Lantas diikuti dengan angka kematian harian yang juga sangat tinggi, lebih dari 250 kematian per hari. Dan yang tampak lagi adalah para pahlawan-pahlawan pejuang kemanusiaan yaitu para dokter dan juga perawat juga menjadi korban karena merawat pasien,” tegas Doni.

Palembang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan tegas menyebut perlu keserempakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah soal kebijakan pelarangan mudik. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Minggu (2/5/2021).

Menurutnya, sebagai bencana non-alam nasional, penanganan pandemi Covid-19 perlu diikuti dengan kebijakan satu komando dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan langkah berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat,  “Perlu keserentakan antara pusat dan daerah,” ujar Mendagri.

Terkait kebijakan pelarangan mudik, kata Mendagri, hal itu dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi pada penularan virus.

Alih-alih merayakan hari raya bersama, Mendagri juga meminta masyarakat untuk menahan diri dan bersabar untuk sama-sama menjamin keselamatan diri sendiri dan keluarga dari penyebaran Covid-19.

“Repotnya nanti, kalau sudah mudik itu mobilitas tinggi, setelah itu terjadi, virus dibawa dari satu tempat ke tempat lain, menulari, apalagi biasanya ritualnya hari raya itu kan kita datang ke orang tua,” katanya.

Pewarta : Agung Nugroho

ERANASIONAL.COM – Ratusan kendaraan yang hendak masuk Tol Cileunyi diputar balik petugas kepolisian.

Hal ini dalam rangka program larangan mudik lebaran 2021.

Ada sebanyak 320 kendaraan yang diputar balik oleh Satlantas Polresta Bandung.

Penyekatan ini berlaku sejak tanggal 22 April hingga 5 Mei 2021.

Pada Sabtu, (24/4/2021) kemarin, kendaraan-kendaraan dengan nomor polisi dari luar Bandung tidak diizinkan untuk melalui Tol Cileunyi.

Bersama Dishub dan Satpol PP Kabupaten Bandung, Satlantas memutarbalikkan kendaraan yang penumpangnya tidak memiliki surat keterangan negatif Covid.

Melalui pesan singkat, Kasatlantas Polresta Bandung Kompol Erik Bangun Prakasa mengonfirmasi adanya ratusan pengendara yang diinstruksikan untuk memutar balik.

JAKARTA – Kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang tidak melarang masyarakat mudik dikecam DPR RI. Kebijakan pemda dinilai seharusnya selaras dengan yang pemerintah pusat buat.

Diketahui Satgas Covid-19 (virus Corona) mengeluarkan surat edaran mudik Lebaran 2021 yang mengatur masyarakat bila ingin ke luar kota sebelum dan sesudah mudik Lebaran 2021.

Surat edaran Satgas Covid 2021 itu adalah adendum SE 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Adendum yang diteken pada 21 April 2021 mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri, yakni H-14 larangan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan di H+7 larangan mudik (18-24 Mei 2021). Namun, masih ada pemerintah daerah yang tidak melarang masyarakat mudik.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menyesalkan hal tersebut. “Kita ini negara kesatuan, bukan negara federasi yang setiap negara bagian bisa membuat aturan sendiri. Keputusan daerah harus berpedoman pada keputusan dan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Luqman kepada wartawan, Jumat (23/4/2021).

Dia meminta kepala daerah tidak membuat keputusan lokal yang berbeda. “Datanglah ke Jakarta, menghadap kepada Presiden atau minimal ke Mendagri. Sampaikan argumen dan data-data yang kuat bahwa keputusan melarang mudik itu salah. Siapa tahu Presiden Jokowi bisa diyakinkan untuk mencabut larangan mudik Lebaran,” jelasnya.

Dia mengatakan, kalau ternyata Presiden tetap kukuh dengan kebijakan larangan mudik, suka tidak suka, semua pihak harus menjalankan. “Apa jadinya negara ini kalau daerah-daerah diberi ruang membangkang dari keputusan pemerintah pusat? Kacau,” kata Luqman.

Luqman menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang membangkang. “Toleransi pada pelanggaran atas penanganan pandemi Covid-19 oleh daerah tertentu, bukan hanya membahayakan nyawa rakyat daerah itu, tapi menjadi ancaman bagi seluruh rakyat negeri ini,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menuturkan, kepala daerah mestinya menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat untuk melarang mudik pada tahun ini. Tsunami Covid-19 di India harus menjadi perhatian Indonesia.

“Kita belajar dari meledaknya kasus Covid-19 di India sehingga jangan ada perbedaan kebijakan kepala daerah dalam hal mudik berbeda dengan pemerintah pusat,” ujar Emanuel secara terpisah.

JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengubah masa berlaku aturan pelarangan jelang mudik lebaran dari sebelumnya hanya 10 hari menjadi satu bulan, dari 22 April sampai 24 Mei 2021.

Hal itu ditetapkan melalui Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 itu diteken oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo pada 21 April 2021.

“Maksud dari addendum surat edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April – 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 – 24 Mei 2021),” tulis Doni Monardo dalam Addendum SE Satgas, Kamis (22/4/2021).

Sementara selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021 tetap berlaku surat edaran satuan tugas penanganan Covid-19 nomor 13 tahun 2021.

“Tujuan addendum surat edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik,” ucapnya.

Berikut perubahan aturan SE Satgas terkait larangan mudik lebaran:

A. Setiap pelaku perjalanan dalam negeri selama H-14 peniadaan mudik (22 April – 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 – 24 Mei 2021) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Penumpang pesawat domestik dan kereta api; wajib menunjukkan surat negatif Covid-19 melalui tes swab PCR atau rapid tes antigen yang berlaku 1×24 jam, atau hasil negatif tes GeNose C19 secara langsung di Bandara atau Stasiun sebelum keberangkatan, serta mengisi e-HAC Indonesia.

2. Penumpang transportasi laut dan penyeberangan laut; wajib menunjukkan surat negatif Covid-19 melalui tes swab PCR atau rapid tes antigen yang berlaku 1×24 jam, atau hasil negatif tes GeNose secara langsung di Bandara sebelum keberangkatan, serta mengisi e-HAC Indonesia.

3. Penumpang transportasi umum dan kendaraan pribadi akan diperiksa surat negatif Covid-19 di tengah perjalanan, jika tidak ada maka dilakukan tes antigen atau GeNose C19 acak oleh petugas di lapangan.

B. Perjalanan pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021 hanya diizinkan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak atau non-mudik dengan mengantongi Surat Izin Keluar Masuk.

Mereka yang harus mengantongi izin SIKM antara lain, kerja perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit atau duka, ibu hamil dan satu pendampingnya, persalinan dan dua pendampingnya. ***

JAKARTA – Kementerian Perhubungan memutuskan untuk melarang seluruh moda transportasi beroperasi pada periode 6-17 Mei 2021. Keputusan ini dalam rangka mendukung kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini.

Larangan operasional moda transportasi ini berlaku menyeluruh. Termasuk juga moda transportasi udara yang dilarang mengangkut penumpang selama periode 6-17 mei 2021.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 13 tahun 2021 tentang larangan mudik lebaran. Selain itu juga mengacu pada Edaran (SE) Gugus Tugas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya masih mempelajari detail dari aturan tersebut. Sehingga pihaknya bisa menjalankan bisnis perseroan sesuai dengan aturan baru.

“Kita masih pelajari detailnya dan memastikan eksekusi kita sesuai dengan aturan baru,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (9/4).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatkan, larangan operasional pada mudik lebaran juga berlaku pada moda transportasi udara. Di mana pesawat dilarang untuk membawa penumpang selama periode 6-17 Mei 2021.

“Pelarangan sementara penggunaan transportasi udara berlaku untuk angkutan udara niaga dan bukan niaga,” ujarnya dalam konfernesi pers virtual, Kemarin.

Meskipun begitu, ada beberapa pengecualian juga untuk moda transportasi udara bisa beroperasi. Nantinya, maskapai yang akan melakukan penerbangan dapat menggunakan izin rute eksisting, atau mengajukan Flight Approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara.

Adapun penerbangan yang dikecualikan dari larangan sementara adalah penerbangan yang mengangkut pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan. Kemudian operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di indonesia.

Lalu yang ketiga adalah operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight) yang melakukan pemulangan warga negara indonesia maupun warga negara asing. Kemudian yang keempat adalah untuk operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.

Selanjutnya adalah untuk angkutan kargo, serta operasional angkutan udara perintis. Dan terakhir adalah operasional lainnya dengan seizin dari Ditjen Perhubungan Udara.

“Pelarangan ini bersifat menyeluruh, namun masih ada pengecualian karena kita tahu bahwa transportasi udara ini mempunyai karakteristik yang khusus untuk bisa menghubungkan satu titik dengan titik yang lain,” jelasnya. ***

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerbitkan aturan teknis terkait kebijakan larangan mudik pada masa Idul Fitri 2021. Beleid berupa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) itu merupakan tindak lanjut atas pengumuman larangan mudik beberapa waktu lalu

“Kami tetap konsisten untuk melaksanakan kebijakan larangan mudik. Hari ini kami tengah melakukan finalisasi Permenhub tersebut yang akan segera kami terbitkan dalam waktu dekat ini,” ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melalui keterangan tertulis, Minggu (4/4/2021).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengumumkan larangan mudik mulai 6-17 Mei 2021. Kebijakan itu dikeluarkan untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Menhub terus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, TNI/Polri, dan Pemerintah Daerah. Dia menegaskan tak ada perdebatan soal larangan mudik.

“Kami tegaskan lagi bahwa keputusan larangan mudik tahun ini sudah final. Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadinya lonjakan kasus Covid-19,” ujarnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy sebelumnya telah mengeluarkan surat kepada para Menteri dan Kepala Lembaga pada 31 Maret 2021 yang isinya keputusan untuk meniadakan kegiatan mudik Lebaran. Larangan berlaku baik untuk aparatur sipil negara, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Larangan mudik akan berlaku pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah tanggal itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu.

JAKARTA – Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera menerbitkan petunjuk teknis terkait larangan mudik Lebaran di Hari Raya Idul Fitri 2021 yang dikeluarkan pemerintah.

Kemungkinan tak jauh beda seperti pada tahun 2020 lalu, Polri akan melakukan penyekatan serta perintah bagi kendaraan yang kedapatan bakal melewati titik perbatasan untuk memutar balik kembali ke kotanya.

Kepala Bagian (Kabag) Operasional Korlantas Polri, Kombes Pol Rudy Antariksawan menjelaskan, akan ada kemungkinan dilakukannya tindakan penyekatan.

Selain itu direncanakan akan ada operasi yustisi untuk mencegah pergerakan masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya menuju daerah atau yang menuju luar kota.

“Kita akan melakukan tindakan pencegahan kepada yang mudik dengan melaksanakan penyekatan di beberapa titik,” kata Rudy, Senin (29/3/2021).

Menurutnya, untuk titik penyekatan akan dilakukan di perbatasan seperti tol dan perbatasan antara Jakarta dengan kota sekitarnya. Rencananya tindakan penyekatan akan dilakukan seperti yang dilakukan tahun lalu.

“Sekarang ini kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa mudik memang dilarang. Diharapkan masyarakat benar-benar paham tentang aturan ini dan tidak melaksanakan mudik,” jelas Rudy.

Sementara bagi pemudik yang melewati jalan bebas hambatan (tol) akan disuruh putar balik melalui jalur arteri. Untuk tindakan yang akan dilakukan, petugas akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang nekat mudik dan menyuruh untuk berputar arah.

Operasi penyekatan untuk mencegah pergerakan mudik ini rencananya akan berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Tindakan pencegahan mudik ke kampung halaman ini akan dilakukan secara tegas namun tetap humanis,” imbuh dia.

Di sisi lain, Polri juga memastikan tetap akan menggelar operasi ketupat pada tahun ini.

“Yang jelas dalam kegiatan pengamanan mudik lebaran, Polri akan (tetap) gelar operasi ketupat,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi kepada wartawan, Sabtu (27/3/2021).