Dalam arahannya saat Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadan, Selasa (10/03/2026), ia menegaskan agar penyesuaian pola kerja tidak menghentikan operasional Kantor Pertanahan (Kantah).

“Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup. Lalu, seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan),” ujar Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) yang mengikuti Rapim, Menteri Nusron menugaskan untuk dilakukan penyesuaian pengaturan layanan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Terutama, di daerah yang berpotensi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat selama periode tersebut WFA jelang libur Idulfitri.

“Minimal di kota/kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan,” tutur Menteri Nusron.

Dalam Rapim ini, Menteri Nusron yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melakukan overview capaian target penyelesaian berkas layanan secara nasional.

Progres penyelesaian berkas layanan pertanahan ini telah digenjot dari kuartal IV di tahun 2025 dan telah diberi tenggat penyelesaian. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung terwujudnya layanan pertanahan yang optimal.

“Mohon kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR, segera melakukan Zoom Meeting dengan sejumlah Kantah beserta Kanwilnya terkait penyelesaian berkas ini sebelum pemberlakuan WFA. Supaya segera ada rekomendasi sikap dan keputusan dan bisa dituntaskan sebelum April 2026 nanti,” tegas Menteri Nusron.

Terkait hasil penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional, Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan progres sejak akhir 2025. Ia mengatakan, angka berkas yang tertunda prosesnya sudah menurun.

“Pada rentang 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026, trendline-nya layanan berkas pertanahan turun banyak. Seperti halnya di Jawa Barat, ada penurunan berkas sebanyak 66%. Lalu, di Jawa Timur juga berhasil menurunkan sebanyak 58%,” pungkas I Ketut Gede Ary Sucaya.

Apresiasi itu ia sampaikan saat sharing session bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali pada Senin (09/03/2026).

Meski demikian, Wamen Ossy menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya pada aspek data pertanahan.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran. Bali ini sangat kritis dalam pengelolaan data pertanahan sehingga prestasi-prestasi yang sudah dicapai menjadi sesuatu yang membanggakan dan perlu terus dilanjutkan. Ke depannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari data pertanahan yang ada di Bali,” ucap Wamen ATR/Waka BPN, di Aula Kanwil BPN Provinsi Bali.

Di Provinsi Bali, sudah lebih dari 80% bidang tanah yang bersertifikat. Capaian tersebut dilengkapi dengan kelengkapan dara pertanahan yang sudah mendekati 100% pada beberapa wilayah di Bali.

Kanwil BPN Provinsi Bali juga menjadi salah satu provinsi penerima Predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026. Predikat yang sama juga diperoleh oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung. Sementara Kantah Kota Denpasar, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB.

WBBM sendiri merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB kepada unit kerja instansi pemerintah.

Predikat ini menandakan bahwa instansi tersebut telah sukses menerapkan Reformasi Birokrasi, berhasil mencegah korupsi, dan memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.

Sementara, WTAB merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN kepada satuan kerja yang berhasil menerapkan tata kelola administrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Penghargaan internal ini menjadi langkah awal untuk mendorong seluruh jaaran untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM.

Dengan data pertanahan yang semakin baik, Wamen Ossy berharap pelayanan pertanahan di Provinsi Bali menjadi lebih cepat dan transparan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Yang pasti harus kita ketahui bersama bahwa sudah tidak zamannya lagi sekarang mengurus berkas terlalu lama. Kita harus cari cara perbaikan supaya pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat,” tegas Wamen Ossy, di hadapan seluruh Kepala Kantah di Provinsi Bali yang mengikuti sharing session.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh ini menjadi dorongan agar unit kerja di lingkungan Provinsi Bali terus meningkatkan kinerja dan integritas.

“Kita ini pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” pungkas Eko Priyanggodo.

Setelah sharing session agenda Wamen Ossy dilanjutkan dengan melakukan room tour di lingkungan kantor serta menyapa seluruh pegawai. Ia berinteraksi langsung dengan para pegawai di setiap ruangan, sekaligus meninjau aktivitas kerja dan pelayanan yang sedang berlangsung.

“Masyarakat ingin berkasnya cepat selesai tapi tidak perlu mahal-mahal, dan dua hal ini yang harus kita terjemahkan bagaimana menghadirkan suatu pelayanan yang tidak mahal tapi juga bisa cepat dan hasilnya juga bisa prudent,” ujar Wamen Ossy dalam keterangan tertulisnya di Kantah Kabupaten Bandung, Sabtu (24/01/2026).

Ia mengapresiasi kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang mampu menangani volume layanan besar tanpa menimbulkan tunggakan yang berlebihan.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan dan kerja keras seluruh jajaran. Wamen Ossy menambahkan bahwa tantangan pengelolaan administrasi akan terus meningkat seiring bertambahnya permohonan layanan.

Oleh karena itu, ia mendorong jajaran Kantah untuk tidak berpuas diri dan mulai membangun manajemen pengurusan berkas yang lebih efektif dan efisien.

“Di tahun 2026 berkas akan bertambah lagi, sehingga harus dimulai manajemen pengurusan administrasi berkas ini. Pengurusan berkas tidak akan berkurang, justru terus bertambah, sehingga kita cari pola yang paling efektif dan efisien supaya kita bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dalam arahannya, Wamen Ossy juga menyoroti tantangan menghadirkan layanan yang cepat sekaligus tetap prudent.

Ia menilai hal tersebut hanya dapat dicapai melalui penyederhanaan proses bisnis yang relevan dengan kondisi saat ini. Ia menegaskan bahwa transformasi layanan menjadi kebutuhan mendesak, mengingat sejumlah proses bisnis pertanahan masih berbasis regulasi lama.

Dalam konteks ini, dikatakan dia, peran Kantor Pertanahan menjadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Di sinilah orang Kantor Pertanahan berperan, karena orang Kantah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yang tahu sumber permasalahannya di mana. Di sinilah masukan dari Kantah sangat dibutuhkan bagi Kantor Pusat,” kata Wamen Ossy kepada sejumlah Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran Kantah Kabupaten Bandung.

Lebih lanjut, ia menyebut Kabupaten Bandung dapat menjadi contoh atau laboratorium pelayanan pertanahan nasional, mengingat kemampuannya mengelola volume layanan yang besar dengan hasil yang relatif baik.

“Kenapa Kabupaten Bandung bisa lebih sukses? Apakah karena masyarakatnya mendukung, teredukasi dengan baik, datang ke loket sudah mengetahui berkas-berkasnya apa saja. Ini yang harus kita gali dari apa yang sudah dilakukan Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Menutup arahannya, Wamen Ossy mengajak seluruh jajaran untuk membangun komunikasi yang sehat antara pimpinan dan pegawai, serta menjaga semangat kolektif demi meningkatkan citra Kementerian ATR/BPN di mata masyarakat.

“Kalau spirit kita untuk nama baik BPN, kita juga tidak ingin BPN selalu menjadi bahan kritikan masyarakat. Mari kita sama-sama angkat institusi ini ke arah yang lebih baik dan mendapatkan citra positif di masyarakat,” pungkasnya.

Usai melakukan pengarahan, Wamen Ossy turut meninjau sejumlah fasilitas di Kantah Kabupaten Bandung dalam mendukung layanan pertanahan. Ia juga sempat menyerahkan sertipikat kepada masyarakat yang hadir untuk mengambil produk layanan pertanahan tersebut.

Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian berkas layanan pertanahan yang saat ini terus didorong Kementerian ATR/BPN.

“Kantor kita ini (berorientasi pada, red) pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesainya, kalau di-tracking ini barang sudah sampai mana, sudah di tempat siapa,” ujar Menteri Nusron saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron yang hadir didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, juga membahas kelanjutan percepatan penyelesaian berkas pelayanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun lalu.

Ia menekankan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel.

“Ini salah satu pentingnya SOP, seni pengamanan diri dan seni menjaga kepuasan pelanggan. Bagaimana kita ingin melayani masyarakat dengan prudent dengan compliance, tapi juga cepat agar para pemohon ini puas,” terang Menteri Nusron.

Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) beserta jajaran, di antaranya Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I, Kantah Kabupaten Bogor II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, dan Kantah Kota Sukabumi.

Dalam forum ini, para peserta diminta memaparkan berbagai permasalahan di satuan kerja masing-masing, termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pertanahan.

Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten, agar mampu menjalankan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Khususnya di Jawa Barat, daerah penyangga ibu kota, diperkuat SDM kita. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin dan prudent tapi tetap berani. Kalau berani tapi tidak prudent ya bahaya,” imbau Menteri Nusron..

Untuk mengefisienkan layanan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan fitur Antrian Online dalam aplikasi Sentuh Tanahku.

Manfaat fitur Antrian Online sudah dirasakan oleh Heri (47), salah satu warga di Kota Semarang. Mekanisme antrean terjadwal memudahkannya dalam proses pengurusan berkas dan mengurangi waktu tunggu di Kantah.

“Jadi lebih mudah, lebih cepat, ketika kita klik fitur Antrian Online langsung bisa keluar nomor antreannya dan sesuai jadwal tanpa harus menunggu lama di Kantah.” ungkapnya setelah selesai mengurus berkas permohonan di Kantah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Fitur Antrian Online pada aplikasi Sentuh Tanahku dirancang untuk memastikan proses pelayanan pertanahan berjalan lebih tertib, terukur, dan transparan.

Melalui sistem ini, masyarakat dapat menentukan Kantah tujuan, mengetahui lokasi kerja Kantah, serta memilih jenis loket informasi/loket pendaftaran yang dibutuhkan. Salah satu tujuan disediakannya fitur tersebut, yakni menurunkan kepadatan antrean pada jam pelayanan dan memberikan pengalaman layanan yang lebih efisien bagi pemohon.

Sebagai salah satu pengguna inovasi layanan digital pertanahan, warga asal Kelurahan Kalipancur di Kota Semarang, Novi (39), mengapresiasi kemudahan penggunaan Antrian Online.

Ia menceritakan, awal mengetahui bisa menggunakan Antrian Online untuk membuat jadwal ialah dari petugas loket di Kantah Kota Semarang.

“Lebih mudah Antrian Online karena tidak kayak dulu-dulu harus baris antre. Sekarang lewat HP langsung bisa dapat nomor antrean tanpa harus datang ke Kantah terlebih dahulu,” ungkap Novi.

Menurut Novi, antrean secara online memberikan banyak keuntungan, terutama bagi pekerja yang memiliki aktivitas padat. “Simple, dan lebih praktis. Lebih suka online,” tambahnya.

Masyarakat pemohon di Kantah Kota Semarang sudah mulai menggunakan Sentuh Tanahku untuk mendaftarkan antrean secara online, memilih waktu kunjungan yang sesuai, serta memperoleh nomor antrean sebelum datang ke Kantah. Dengan kedatangan yang telah terjadwal, proses administrasi di Kantah berlangsung lebih cepat, tertib, dan efisien.