Kunjungan Biro Hukum dan Humas BGN bersama perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menitikberatkan pada pengamanan sistem layanan publik, termasuk perlindungan data pelapor, penguatan infrastruktur digital, serta mitigasi risiko manipulasi informasi di ruang siber.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa transparansi program harus dibarengi dengan standar keamanan informasi yang kuat.

Menurutnya, sistem pengaduan dan komunikasi publik MBG harus mampu menjamin kerahasiaan serta integritas data masyarakat.

“Perlindungan data pelapor menjadi prioritas kami. Setiap laporan yang masuk melalui kanal resmi MBG harus dikelola dengan sistem keamanan yang memadai agar tidak disalahgunakan,” ujar Hida di Surakarta, Jumat (27/2).

Hida menjelaskan, fungsi persandian dan pengamanan sistem informasi yang dimiliki Diskominfo Surakarta menjadi referensi penting bagi BGN dalam memperkuat standar keamanan kanal aduan MBG secara nasional. Penguatan ini mencakup prosedur verifikasi berlapis serta pengawasan akses data secara terkontrol.

Selain itu, koordinasi ini juga diarahkan untuk mengantisipasi potensi manipulasi informasi digital yang dapat memicu kesalahpahaman publik terhadap pelaksanaan MBG. Dengan sistem yang lebih terlindungi, BGN berharap kepercayaan masyarakat terhadap program tetap terjaga.

“Keamanan informasi bukan hanya aspek teknis, tetapi bagian dari komitmen menjaga kredibilitas program strategis nasional. Kami ingin memastikan MBG berjalan transparan sekaligus aman,” tegas Hida.

Seiring dengan upaya penguatan keamanan informasi, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, memberikan perspektif terkait pentingnya kerja sama ini.

“Penguatan keamanan informasi dalam layanan publik seperti MBG menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah penyalahgunaan data yang dapat memicu disinformasi,” jelas Molly.

Diskominfo mensosialisasikan kanal aduan melalui kegiatan Layanan Publik Go to School ke sejumlah SMA-SMK di Kota Pekalongan.

Hari ini, Kamis, 23 November 2023, kali ketiga kegiatan Layanan Publik Go to School yakni dilakukan di SMKN 4 Pekalongan.

Kepala Diskominfo Kota Pekalongan Arif Karyadi mengatakan banyak kalangan pelajar yang belum tahu tentang kanal aduan WAdul Aladin, Laporgib, dan SP4NLapor. 

“Usai sosialisasi ini kami berharap peran partisipatif para pelajar untuk memanfaatkan kanal aduan akan meningkat, misalnya untuk menyampaikan terkait dunia mereka, seperti kenakalan remaja agar tidak sampai jadi ancaman untuk pengadu,” kata Arif. 

Arif menilai pelajar SMA-SMK sudah bisa diajak berpikir dewasa untuk mendorong pembangunan Kota Pekalongan.

BANDUNG, Eranasional.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung Ema Sumarna menjamin pelayanan publik di Kota Bandung tetap berjalan sebagai mana mestinya terutama menjelang mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah

Selain itu, Pemkot Bandung juga akan menjaga psikologis para aparatnya untuk tetap fokus memberikan pelayanan publik secara prima.

“Kami terus harus berkomitmen, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan. Terutama adalah pelayanan publik tidak boleh terganggu,” kata Ema di Balai Kota Bandung, Sabtu (15/4/2023).

Pernyataan Ema tersebut berkaitan dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Bandung Yana Mulyana dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu pelayanan publik yang mendapat perhatian yaitu proses arus mudik. Ema menyatakan, semua hal yang berkaitan dengan arus mudik tetap berjalan, di bawah koordinasi Asisten Daerah 2 Kota Bandung.

“Kegiatan hari ini tetap berjalan, kami masih ada Asda 2 yang mengkoordinasikan (arus mudik). Kemudian optimalisasi menjaga keamanan dengan unsur institusi lain tentunya,” imbuhnya.

Selain itu, Ema memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok di Kota Bandung tetap terjaga dan aman.

“Ketersediaan kebutuhan pokok ini tetap harus tetap terjaga. Arus barang distribusi barang harus secara maksimal,” katanya.

Sedangkan berkaitan dengan proses di KPK, Ema mengatakan Pemkot Bandung masih menunggu hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Saya tidak ingin melangkahi apapun. Saya tidak tahu. Kita tunggu saja rilis yang dikeluarkan,” katanya.