Kata Yuke, LEZ bukan hal yang baru dan sudah diterapkan di berbagai negara di dunia, salah satunya London dan Meksiko.

Dia meyakini, Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) dapat menentukan lokasi yang tepat LEZ yang tepat.

“Saya yakin Jakarta bisa memperbanyak kawasan LEZ. Masyararat Jakarta juga bisa diajak bersinergi untuk memperbanyak kawasan LEZ,” kata Yuke, Jumat, 2 Februari 2024.

Dia mengingatkan, pencemaran udara di Jakarta cukup tinggi, bahkan pernah dinobatkan sebagai kota terpolusi di dunia.

Regulasi ini disebut menjelaskan tentang kriteria lokasi yang bisa ditetapkan sebagai Kawasan LEZ.

Yuke juga menyarankan DLH DKI Jakarta untuk segera berkoordinasi dengan Dishub DKI Jakarta untuk menentukan titik yang ditetapkan sebagai Kawasan LEZ.

“LEZ yang banyak diterapkan di beberapa wilayah di Jakarta akan memberikan hal positif untuk masyarakar, salah satunya mengurangi potensi penyakit saluran pernapasan, karena adanya udara segar,” imbuhnya.

“Jadinya, warga juga bisa berjalan kaki dan bersepeda kalau udaranya segar,” tambah Yuke.

“Jadinya, warga juga bisa berjalan kaki dan bersepeda kalau udaranya segar,” tambah Yuke.

Sebelumnya, Pemprov DKI sedang mengkaji lokasi yang akan ditetapkan sebagai kawasan LEZ tahun ini.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan LEZ yakni Kota Tua, Jakarta Barat, dan Tebet Eco Park, Jakarta Selatan.

“Untuk lokasi lainnya sedang kami lakukan kajian komprehensif. Ada beberapa lokasi yang masuk dalam kajian kita,” ungkap Syafrin, Selasa, 30 Januari 2024. (*)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan perluasan LEZ merupakan bagian dari strategi pengendalian pencemaran udara di Jakarta.

Menurut dia, perluasan kawasan rendah emisi diatur dalam Keputusan Gubernur No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.

“Dalam poin Keputusan Gubernut itu diatur tentang kajian terkait kriteria kawasan rendah emisi, penyusunan peraturan terkait kriteria kawasan rendah emisi, penetapan lokasi Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor,” kata Asep melalui rilis yang diterima Eranasional, Senin, 22 Januari 2024.

DLH DKI Jakarta, kata Asep, sudah memaparkan rencana ini dalam Diskusi Pemantauan Kualitas Udara 2023 dan Strategi Pengendalian Kualitas Udara Melalui Kawasan Rendah Emisi di DKI Jakarta, Rabu, 17 Januari kemarin, yang diselenggarakan bersama Clean Air Catalyst, sebuah inisiatif tingkat internasional untuk perbaikan kualitas udara di kota-kota dunia yang didukung oleh USAID serta ITDP Indonesia, dan dilaksanakan oleh WRI Indonesia dan Vital Strategies.

Katanya, saat ini, Jakarta memiliki dua kawasan rendah emisi yang berlokasi di Kawasan Kota Tua dan Tebet Eco Park. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail di mana kawasan rendah emisi berikutnya.

Selain itu, DLH DKI Jakarta juga bersinergi dengan Dinas Perhubungan DKI.

kata Asep, kajian kawasan rendah emisi dilakukan DLH dibantu sejumlah pihak. Dia menekankan, Jakarta akan menjadi kota global dengan udara yang semakin membaik.

“Kami berharap dengan perluasan kawasan rendah emisi, Kota Jakarta naik kelas menuju global dengan kualitas udara yang semakin membaik,” ujarnya berharap.

Sementara itu, Manajer Program Clean Air Catalyst Satya Utama menyatakan antusias dapat bekerja sama dengan DLH DKI Jakarta dan dinas-dinas terkait lainnya untuk mendesain dan melaksanakan perluasan kawasan rendah emisi.

Dia mengatakan banyak tantangan dalam mendesain dan melaksanakan kawasan rendah emisi.

Sedangkan, Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Prof Puji Lestarivyang juga Co-Principal Investigator Clean Air Catalyst memaparkan hasil penelitian yang menunjukkan penyumbang terbesar emisi PM 2,5 dan Black Carbon adalah Heavy-Duty Vehicle atau yang lebih dikenal dengan kendaraan berat seperti truk dan kendaraan penumpang berbahan bakar diesel, dengan kontribusi masing-masing 28,6 persen untuk PM 2,5 dan 38,9 persen untuk Black Carbon. (*)