Peneliti ICW, Yassar Aulia, mengatakan pihaknya menemukan bahwa laporan periodik tahun 2025 milik Presiden Prabowo dan sedikitnya 38 anggota kabinet belum tersedia di situs publikasi LHKPN meski tenggat waktu pelaporan telah terlampaui lebih dari 30 hari.

“Kami menemukan laporan periode 2025 milik Presiden dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih belum tercantum dalam publikasi e-LHKPN KPK. Padahal keterbukaan informasi semacam ini penting untuk menjaga transparansi penyelenggara negara,” kata Yassar saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

Menurut data ICW, pejabat yang belum tercantum laporannya terdiri atas Presiden Prabowo Subianto, 16 menteri, 20 wakil menteri, serta dua kepala badan di lingkungan pemerintahan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan pejabat negara terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan.

Yassar menjelaskan, terdapat dua kemungkinan terkait belum munculnya laporan tersebut di laman publik KPK. Pertama, pejabat terkait memang belum menyampaikan laporan LHKPN periode 2025. Kedua, laporan sudah disampaikan tetapi masih berada dalam proses verifikasi internal sehingga belum dipublikasikan oleh KPK.

“Bisa jadi memang belum dilaporkan, atau sudah dilaporkan namun masih dalam proses verifikasi dan perbaikan administrasi di internal KPK. Persoalannya, publik tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai kondisi tersebut,” ujarnya.

ICW menilai LHKPN bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Melalui laporan kekayaan, masyarakat dapat memantau perubahan aset pejabat negara secara berkala dan mendeteksi potensi peningkatan harta yang tidak wajar.

]]> https://eranasional.com/101379/icw-kritik-ketiadaan-lhkpn-presiden-dan-sejumlah-menteri-kabinet-merah-putih/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97721/kasus-ott-ketua-pn-depok-riwayat-kekayaan-capai-rp-1-miliar-disorot https://daerah.eranasional.com/97721/kasus-ott-ketua-pn-depok-riwayat-kekayaan-capai-rp-1-miliar-disorot#respond Sat, 07 Feb 2026 03:46:37 +0000 https://daerah.eranasional.com/97721/kasus-ott-ketua-pn-depok-riwayat-kekayaan-capai-rp-1-miliar-disorot Depok, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap aparatur penegak hukum. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta, dalam sebuah OTT yang diduga berkaitan dengan praktik suap penanganan eksekusi perkara perdata. Penangkapan ini menambah daftar panjang aparat peradilan yang terseret kasus dugaan korupsi, sekaligus kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Selain I Wayan Eka Mariarta, KPK juga mengamankan empat orang lainnya dalam operasi tersebut. Mereka adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan, Juru Sita PN Depok Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, serta Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Tri Ikusuma. Seluruh pihak yang ditangkap langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari permohonan eksekusi putusan perdata terkait sengketa lahan yang diajukan oleh PT Karabha Digdaya. Putusan tersebut sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak tahun 2024. Namun, hingga waktu yang cukup lama, eksekusi atas putusan itu tak kunjung dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok.

Dalam proses itulah, menurut KPK, muncul dugaan adanya permintaan imbalan agar eksekusi perkara dapat dipercepat. Yohansyah Maruanaya selaku juru sita diduga menjadi perantara dalam menyampaikan permintaan fee dari pimpinan pengadilan kepada pihak perusahaan. Besaran awal yang diminta disebut mencapai Rp 1 miliar dan dikaitkan langsung dengan percepatan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa permintaan tersebut berasal dari Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Permintaan itu kemudian disampaikan secara tidak resmi kepada pihak PT Karabha Digdaya melalui Berliana Tri Ikusuma. Namun, pihak perusahaan menyatakan keberatan atas nominal yang diminta karena dianggap terlalu besar.

Setelah melalui komunikasi lanjutan, para pihak akhirnya disebut menyepakati angka Rp 850 juta sebagai fee percepatan eksekusi perkara. KPK menduga kesepakatan inilah yang kemudian berujung pada transaksi yang menjadi dasar operasi tangkap tangan. Lembaga antirasuah menilai praktik semacam ini mencederai prinsip peradilan yang bersih, independen, dan bebas dari intervensi kepentingan.

]]> https://daerah.eranasional.com/97721/kasus-ott-ketua-pn-depok-riwayat-kekayaan-capai-rp-1-miliar-disorot/feed 0 Aditya https://eranasional.com/89921/lhkpn-gibran-senilai-rp-27519-miliar https://eranasional.com/89921/lhkpn-gibran-senilai-rp-27519-miliar#respond Thu, 24 Jul 2025 02:16:18 +0000 https://eranasional.com/89921/lhkpn-gibran-senilai-rp-27519-miliar Jakarta, ERANASIONAL.COM – Harta yang dimiliki Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka senilai Rp27,519 miliar pada 2024. Catatan ini diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman elhkpn.kpk.go.id

Berdasarkan data pada laman tersebut, yang dikutip pada Rabu (23/7/2025), Gibran menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Tahun 2024 pada 28 Maret 2025.

Rincian dari harta Gibran sebanyak Rp27,519 miliar itu terdiri atas dua aset tanah dan bangunan di Surakarta, Jateng; dua aset tanah dan bangunan di Sragen, Jateng; dan tiga aset tanah di Surakarta.

Tujuh aset tanah dan bangunan milik Gibran itu totalnya bernilai Rp17,44 miliar.

Kemudian, empat unit kendaraan roda empat dan tiga unit kendaraan roda dua senilai Rp312 juta.

Selain itu, Gibran memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp280 juta.

Gibran juga memiliki surat berharga senilai Rp5,552 miliar, serta kas dan setara kas sejumlah Rp3,935 miliar.

Gibran tercatat tidak memiliki utang, sehingga jumlah harta secara keseluruhan yang dimiliki berjumlah Rp27,519 miliar.

Wapres Gibran Rakabuming Raka wajib melaporkan LHKPN sebab merupakan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ada peningkatan daftar kekayaan Prabowo dari laporan tahun sebelumnya, tepatnya pada 5 April 2024 di mana Prabowo melaporkan kepemilikan harta kekayaan senilai Rp2.042.682.732.691.

Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, daftar kekayaan Prabowo terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak. Dia mempunyai aset tanah dan bangunan senilai Rp294.594.738.000.

Secara rinci terdiri dari:

Tanah dan bangunan seluas 818 m2/580 m2 di Jakarta Selatan, hibah dengan akta, Rp34.448.143.000.

Tanah seluas 48.970 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp10.000.000.000.

Tanah seluas 8.905 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp5.467.670.000.

Tanah dan bangunan seluas 8.365 m2/2175 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp168.278.925.000.

Tanah dan bangunan seluas 760 m2/760 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp7.000.000.000.

Tanah dan bangunan Seluas 2.100 m2/2.000 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp46.500.000.000.

Tanah dan bangunan seluas 2.000 m2/1.800 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp17.500.000.000.

Tanah dan bangunan seluas 70 m2/61 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp200.000.000.

Tanah dan bangunan seluas 10.000 m2/800 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp4.500.000.000.

Tanah dan bangunan seluas 500 m2/500 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp700.000.000.

Prabowo juga mempunyai tujuh unit mobil dan satu motor dengan nilai mencapai Rp1.258.500.000.

Kendaraan tersebut meliputi Mobil Toyota Alphard Minibus Tahun 2005, hasil sendiri, Rp400.000.000; Mobil Honda CR-V Jeep Tahun 2007, hasil sendiri, Rp130.000.000; Mobil Land Rover Jeep Tahun 1994, hasil sendiri, Rp50.000.000; Mobil Toyota Land Cruiser Jeep Tahun 1980, hasil sendiri, Rp50.000.000.

Kemudian Mobil Mitsubishi Pajero Jeep Tahun 2000, hasil sendiri, Rp175.000.000; Motor Suzuki Tahun 2002, hasil sendiri, Rp3.500.000; Mobil Toyota Lexus Jeep Tahun 2002, hasil sendiri, Rp400.000.000; dan Mobil Land Rover Jeep Tahun 1992, hasil sendiri, Rp50.000.000.

Daftar kekayaan Prabowo juga berupa kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp16.464.523.500; surat berharga Rp1.701.879.000.000; kas dan setara kas Rp48.044.251.191.

Dari keseluruhan rincian daftar kekayaan Prabowo tersebut, KPK mengakumulasikan total harta kekayaan Prabowo di LHKPN sebesar Rp2.062.241.012.691.

Deddy melaporkan LHKPN sebagai tahapan awal menjabat sebagai penyelenggara negara. Dia tercatat memiliki 19 tanah dan bangunan senilai Rp66,59 miliar.

Sebanyak 16 aset tanah dan bangunan Deddy ada di Tangerang. Tiga sisanya berada di Medan.

Dia mencatatkan kepemilikan dua mobil senilai Rp2,19 miliar. Kendaraannya yakni Mobil Ford Ranger DC dan Mobil Jeep Rubicon 2 Door.

Aset hampir Rp1 triliun milik Deddy paling banyak berada pada harta bergerak lainnya yakni sampai Rp496,15 miliar. Lalu, dia mencatatkan kepemilikan surat berharga senilai Rp386,13 miliar.

Deddy juga mencatatkan kepemilikan kas dan setara kas senilai Rp21,67 miliar. Lalu, artis itu juga memiliki utang senilai Rp19,73 miliar.

Setelah Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) menguak daftar harta kekayaan 124 menteri di kabinet merah putih.

Diketahui ,Widiyanti bukan orang sembarangan karena dirinya dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di bidang energi dan agrobisnis.

Adapun salah satu perusahaan miliknya yaitu PT Teladan Prima Agro Tbk.

Melansir laman resmi situs perusahaan, disebutkan bahwa Widiyanti Putri Wardhana menjabat sebagai Komisaris PT Teladan Prima Agro sejak 2021.

Ia sebelumnya menjabat Direktur PT Teladan Prima Agro sejak 2012-2021. Bisnis utama perusahaan dengan kode saham TLDN ini yaitu perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan Crude Palm Oil.

Informasi tersebut disampaikan Anggota Tim Juru Bicara KPK, Biudi Prasetyo

“Ada 48 wajib lapor baru itu untuk tingkat menteri dan wakil menteri,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Jumat 1 November 2024.

Ia mengatakan, dari 48 orang tersebut sudah terdapat beberapa yang telah berkomunikasi dengan tim LHKPN KPK.

Pihak KPK menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya hal itu menjadi inisiatif yang sangat baik dalam awal kepatuhan LHKPN.

Budi memastikan, pihaknya siap memberikan bantuan serta pendampingan jika para wajib lapor baru mengalami kendala dalam pengisian LHKPN.

“Saya yakin ke depan menteri dan wakil menteri melalui stafnya tentu pasti akan lebih intensif lagi untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan LHKPN,” jelasnya.

“Karena kita masih punya waktu sekitar dua bulan lebih ya kalau kita hitung dari masa pelantikan atau penjabatan pertama, yaitu tiga bulan untuk pelaporan LHKPN-nya,” tambahnya.

Kata Budi, dari 109 menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih, sebanyak 61 orang sudah melaporkan LHKPN pada periode sebelumnya. []

Para pembantu presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu diingatkan untuk segera melaporkan kekayaannya.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 02 tahun 2020, bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban menyampaikan LHKPN nya dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik,” ucap Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam Keterangannya, Selasa 22 Oktober 2024.

“Oleh karena itu, bagi Menteri dan Wakil Menteri yang telah dilantik dan belum menyampaikan LHKPN pada periode Tahun 2024 ini, maka agar dapat menyampaikan LHKPN nya sesuai jangka waktu tersebut,” sambung Budi.

Sedangkan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang sebelumnya telah lapor LHKPN pada 2024, dapat melaporkan harta kekayaannya kembali secara periodik pada Tahun 2025.

Dikatakan Budi, pihaknya siap membantu ataupun melakukan pendampingan penyampaian LHKPN jika dalam pengisiannya mengalami kendala.

“Penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat melalui https://elhkpn.kpk.go.id,” tutur Budi.

Tak jauh berbeda juga disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Dikatakan Pahala, setiap penyelenggara negara berkewajiban menyampaikan LHKPN nya dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik.

Sementara bagi mereka yang sudah melapor hanya perlu melaporkannya kembali secara periodik seperti yang sudah dilakukan.

“Yang belum lapor maksimal tiga bulan setelah dilantik harus lapor,” kata Pahala Nainggolan.

Diketahui, Presiden Prabowo telah mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri, dan kepala badan di dalam kabinet pemerintahannya untuk periode 2024-2029. []

“Jadi masih ada sekitar 5.681 calon terpilih yang belum melaporkan LHKPN. Untuk itu KPK mendorong para caleg ini agar segera melaporkan LHKPN-nya sebelum batas waktu 21 hari sebelum pelantikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat (19/7/2024).

Tessa menerangkan berdasarkan data KPK, pada 18 Juli 2024 tercatat sebanyak 14.201 caleg telah memenuhi kewajibannya melaporkan LHKPN ke komisi antirasuah.

Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Idham Holik menegaskan bahwa calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.

“Ya, benar (terancam tidak akan dilantik),” kata Idham saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (17/7).

Aturan itu tertuang pada Pasal 52 Peraturan KPU (PKPU) Nomor: 6 Tahun 2024 mengenai penetapan calon terpilih.

Sebelumnya, KPU telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 1262/PL.01.9-SDFD/05/2024 ihwal pelaporan LHKPN dalam rangka persiapan penyampaian salinan keputusan calon terpilih untuk pengucapan sumpah janji.

Caleg terpilih yang telah melaporkan harta kekayaan akan mendapatkan tanda terima dari KPK. Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Apabila caleg terpilih tidak mendapatkannya sampai 21 hari sebelum tanggal pelantikan maka mereka dapat menyampaikan bukti pelaporan LHKPN dan surat pernyataan kepada KPU provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam hal caleg terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian calon terpilih.

Kepala Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Manokwari Sidarman di Manokwari, Rabu, mengatakan sesuai pasal 52 PKPU No. 6/2024 calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

“Tanda terima pelaporan harga kekayaan tersebut wajib disampaikan kepada KPU sesuai tingkatan baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota,” jelas Sidarman.

Ia menjelaskan, tanda terima pelaporan harga kekayaan tersebut wajib diserahkan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Ia mengatakan, jika tidak membuat laporan harta kekayaan akan berdampak pada calon terpilih. Sesuai pasal 52 ayat 3 PKPU No. 6/2024, KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

“Informasi ini sebagai bentuk sosialisasi pada calon yang sudah menghitung dan memperoleh kursi. Pelaporan harga kekayaan adalah syarat mutlak untuk diserahkan kepada KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan,” katanya.

Terkait penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Manokwari, ia mengatakan KPU saat ini belum bisa menetapkan perolehan kursi calon terpilih karena KPU Manokwari sudah terdaftar pada sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menjelaskan, KPU Manokwari telah digugat ke MK oleh pemohon dari Partai Hanura. Sidang pendahuluan gugatan MK tersebut dijadwalkan tanggal 3 Mei 2024.

“Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih baru bisa dilakukan tiga hari setelah MK mengeluarkan surat ke KPU RI dan menyatakan daerah bersangkutan tidak ada lagi sengketa yang terdaftar di MK,” ujarnya.

Ia mengatakan, KPU Manokwari juga sudah menyurati sekretariat dewan (Setwan) DPRD Manokwari terkait akhir masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024. Hal itu menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui.

Pelaporan LHKPN merupakan kewajiban yang harus dilakukan para penyelenggara negara tiap tahun. Batas akhir pelaporan LHKPN tahun periodik 2023 akan berakhir pada 31 Maret 2024.

“Sementara ini sampai dengan jam 2 tadi siang dari data yang kami tarik, masih ada sekitar kalau level menteri itu masih ada sekitar enam menteri dan tiga wamen yang belum lapor LHKPN. Itu posisi di jam 2 tadi,” kata Direktur LHKPN KPK Isnaini, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/3/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah menteri dan wakil menteri yang belum melaporkan LHKPN di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara Wakil Menteri yang belum melaporkan LHKPN yakni Wamen Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Wamen Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, dan Wamen Pertahanan Muhamad Herindra.

Isnaini menambahkan, di level gubernur juga tercatat masih ada empat orang yang belum melaporkan LHKPN. Sementara untuk Pj Gubernur ada lima orang yang belum melaporkan LHKPN terbarunya ke KPK.

Adapun secara nasional, jumlah penyelenggara negara yang telah melaporkan LHKPN mencapai 92,18% dari jumlah total wajib lapor 407.366 orang.

“Dari (407.366) ini yang sudah lapor itu sekitar 92,18% atau sebanyak 375.495 penyelenggara negara,” tutur Isnaini.

Lembaga MPR/DPR/DPD menjadi instansi dengan tingkat kepatuhan persentase terendah dalam melaporkan LHKPN. Hingga kemarin, baru ada 29,55% wajib lapor di MPR/DPR yang melaporkan LHKPNnya.

Sedangkan pada tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN paling tinggi yakni eksekutif atau sekitar 94,49% yang telah melaporkan LHKPN.

Sebanyak 16 menteri itu yakni Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar, Menteri Pendayagunaan Apararut Negara dan Reformasi Abdullah Anwar Anas, Menteri Perindustrian Agus Gumilang Kartasasmita, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.

Lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, dan Menko Bidang Perekomonian Airlangga Hartanto.

KPK masih memberikan waktu penyerahan LHKPN sampai 31 Maret 2024. Pejabat yang sudah menyerahkan data itu akan diverifikasi sebelum hasilnya dipublikasikan ke masyarakat.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp18,9 miliar, tepatnya Rp18.969.569.025. Jumlah tersebut merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat Agus menjabat sebagai Kabsreskrim.

Komjen Agus terakhir menyerahkan LHKPN pada 8 Juni 2023 lalu, tetapi laporannya itu periode tahun 2022.

Jumlah kekayaan jenderal bintang tiga ini didominasi dalam bentuk tanah dan bangunan dengan total nilai Rp16,4 miliar atau tepatnya Rp16.479.134.446.

Dari data yang disampaikannya ke KPK, tanah dan bangunan tersebar di Jakarta Selatan dan Bandung, Jawa Barat dengan harganya masing-masing menyentuh angka miliaran rupiah.

Sementara untuk aset berupa tanah saja, tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang.

Diketahui, Agus paling banyak memiliki tanah di Kabupaten dan Kota Tangerang dengan luas masing-masing berkisar ratusan hingga ribuan meter persegi.

Selain itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan total Rp650 juta. Alat trasportasi dan mesin itu terdiri dari satu unit mobil Toyota Alpard 2.5 G AT Tahun 2019, hasil sendiri, seharga Rp500 juta dan satu unit mobil Toyota Kijang Inova G AT Tahun 2016, hasil sendiri, seharga Rp150 juta.

Lalu, Komjen Agus memiliki harta bergerak lainnya Rp685 juta, surat berharga Rp900 juta, serta kas dan setara kas Rp255.434.579 (Rp255 juta).

Menurut pelaporan di LHKPN Agus menyatakan dirinya tidak memiliki utang sepeser pun.

Seperti kita ketahui, Agus Andrianto belum lama dilantik sebagai Wakapolri menggantikan posisi Komjen Gatot Eddy Pramono yang memasuki masa pensiun. Agus dilantik pada 3 Juli lalu.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK akan menyelidiki asal muasal rumah dan mobil senilai Rp162 miliar yang konon diterima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo sebagai hadiah.

Untuk diketahui, Menpora Dito Ariotedjo telah melaporkan kepada KPK bahwa dirinya memiliki empat rumah dan satu mobil senilai Rp162 miliar yang didapat dari hadiah.

“Katanya hadiah. Yang ingin kita tahu, dari siapa, dalam bentuk apa, dan kapan diberikan. Itu yang kita lihat sekarang,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Dia menyebut tim Direktorat LHKPN KPK masih mempelajari LHKPN milik Dito Ariotedjo. Hasil penelusuran akan dilaporkan ke pimpinan KPK.

“Kalau diperintahkan masuk lidik (penyelidikan), kita masuk,” ujarnya.

Pahala mengakui keterangan ‘hadiah’ di LHKPN Dito Ariotedjo membuat pihaknya kaget.

“Ini apa salah kasih nama ‘hadiah’, apa sebenarnya warisan atau hibah, enggak tahu kita. Istilah itu membuat kita kaget,” ucap Pahala.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korups (KPK) pada 12 Juli 2023. Diketahui, jumlah hartanya mencapai Rp282 miliar.

Dilihat dari situs e-LHKPN KPK, Sabtu (15/7), Dito Ariotedjo memiliki 5 bidang tanah beserta bangunan senilai Rp187.595.355.600., yang 4 di antaranya dinyatakan didapat dari hadiah. Sementara 1 rumah lagi hasil sendiri.

Berikut lokasi tanah dan bangunan milik Menpora Dito Ariotedjo:

1. Tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi/249 meter persegi di Jakarta Selatan hasil sendiri senilai Rp26 miliar

2. Tanah dan bangunan seluas 3.623 meter persegi/3.838 meter persegi di Jakarta Timur, hadiah senilai Rp114.193.000.000

3. Tanah dan bangunan seluas 488 meter persegi/236 meter persegi (tidak ada keterangan lokasinya) hadiah senilai Rp10.000.000.000

4. Tanah dan bangunan seluas 346.65 meter persegi/346.65 meter persegi di Jakarta Pusat, hadiah senilai Rp17.350.000.000

5. Tanah dan bangunan seluas 382.13 meter persegi/382.13 meter persegi di Jakarta Selatan, hadiah senilai Rp20.052.355.600.

Selain rumah, pria kelahiran 25 September 1990 ini memiliki 3 unit mobil senilai Rp2,18 miliar, terdiri dari Toyota Fortuner (hasil sendiri), Toyota Alphard (hadiah), dan Hyundai IONIQ 5 yang dalam keterangan perolehannya tertera ‘lainnya’.

Menteri Dito diketahui juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp6.004.303.070, dan punya surat berharga senilai Rp89.342.924.072.

Dito Ariotedjo juga memiliki kas dan setara kas Rp13.393.899.111dan utang Rp16.050.902.195. Total hartanya berjumlah Rp 282.465.579.658 (Rp282,4 miliar).