Para tamu spesial ini merupakan garda terdepan penjaga kebersihan kota, mulai dari penyapu jalan, kru angkutan sampah, tim penebang pohon, hingga pekerja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Romo Paroki Gereja Santo Petrus, Yohanes Suratman, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin sejak 2024 dengan sasaran kelompok masyarakat yang berbeda setiap tahunnya. Kali ini, petugas kebersihan dipilih sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

“Masalah lingkungan hidup kini jadi perhatian besar. Kami ingin memberi apresiasi kepada teman-teman petugas kebersihan yang bekerja keras menjaga kebersihan kota. Mereka adalah pahlawan lingkungan,” ujar Romo Yohanes di sela acara.

Tak hanya soal lingkungan, acara ini menjadi simbol kuat kerukunan antarumat beragama di Kota Batik. Hadir pula perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mempererat silaturahmi lintas iman.

Demi kenyamanan tamu yang muslim, pihak gereja pun menyediakan area khusus untuk menunaikan salat Magrib setelah berbuka.

“Kita hidup dalam masyarakat lintas agama. Kerukunan harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar masyarakat semakin damai dan sejahtera,” tambah Romo Yohanes.

Kepala DLH Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian pihak gereja. Dari total 500 personel DLH, sekitar 300 orang bisa hadir merasakan kebersamaan ini.

Menurut Joko, momentum ini juga memperkuat kolaborasi edukasi pengelolaan sampah. Apalagi, Gereja Santo Petrus diketahui telah memiliki unit bank sampah sendiri.

“Keterlibatan komunitas keagamaan sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat, terutama dalam program pemilahan sampah dari rumah tangga,” kata Joko.

Kegembiraan pun terpancar dari wajah para petugas. Salah satunya M. Aris (39), seorang penyapu jalan yang sehari-hari bertugas di wilayah Jalan Dr. Wahidin mengaku tersentuh dengan undangan tersebut.

“Alhamdulillah senang sekali, kami merasa diperhatikan. Tadi dibagikan takjil dan nasi kotak untuk bekal berbuka,” pungkas Aris dengan senyum lebar. (em-aha)

Upaya itu dilakukan dengan uji coba aksi pembersihan eceng gondok bersama jajaran TNI, Polri, Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, BBWS Pemali Juana Kementerian PUPR, dinas terkait dan stakeholder lainnya, Selasa pagi, 24 September 2024.

Pembersihan eceng gondok dibantu dengan menggunakan alat berat dua buah excavator usai adanya koordinasi dengan BBWS dan Pusdataru Provinsi Jawa Tengah untuk membuka pagar atau pembatas tanggul penanganan banjir dan rob.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan, kegiatan pembersihan eceng gondok sebenarnya sudah rutin dibersihkan oleh petugas kebersihan sungai dari DLH.

“Namun, dikarenakan jumlah petugas dengan pertumbuhan eceng gondok yang pesat ini tidak sebanding. Memang tidak mudah, ada 25 ribu kubik eceng gondok mau dibuang kemana, tapi sudah ada beberapa solusi,” terang Aaf, sapaan akrabnya.

Lanjut Wali Kota Aaf, sebelumnya alat berat juga kesulitan masuk ke lokasi sungai, pihaknya mengomunikasikan ke Pusdararu Provinsi Jawa Tengah untuk menjebol sementara pagar tanggul.

“Ini salah satu ikhtiar menjawab masukan dari masyarakat. Kalau November mesin pencacah sampah sudah jadi, bendung gerak sudah selesai, tinggal limbahnya nanti akan seperti apa,” bebernya.

Aaf optimis masalah ini bisa teratasi dan berjalan sesuai targetnya. Eceng gondok ini menyerap limbah dan tidak menimbulkan bau. Kendati demikian harus tetap dikendalikan pertumbuhannya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso (SBS) menerangkan, hari ini melanjutkan upaya pembersihan eceng gondok yg ada di sungai lodji.

“Sebenarnya upaya ini sudah rutin dilakukan, DLH sudah koordinasi dengan PSDA Provinsi, BBWS, Kemenpupr untuk akses membuka pagar dan tanggul di depan BCA,” jelasnya.

Ini untuk akses masuk alat berat excavator untuk mengangkat eceng gondok dari kali lodji. Dilakukan uji coba memanfaatkan excavator supaya tau kendalanya dimana saja.

“Salah satu yg diantisipasi adalah menarik eceng gondok dari sepanjang sungai ke jangkauan excavator, karena alat ini di pinggir sungai sehingga jangkauannya hanya 2-3 meter dari sisi sungai,” tukasnya. (em-aha)

Kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada RTH mampu menghasilkan oksigen dan menyerap polutan. Dengan begitu, udara di sekitarnya menjadi lebih segar dan bersih.

Dinas Lingkungan Hidup mencatat luasan RTH kota Pekalongan yakni 45,26 hektare terdiri dari Taman Hutan Rakyat (Tahura), taman kota, taman RT/RW, sempadan kali, sempadan pantai, sempadan jalan, makam dan lainnya.

Adapun titik RTH tersebut tersebar di 4 kecamatan Kota Pekalongan yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, Pekalongan Barat dan Pekalongan Selatan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sri Budi Santoso melalui pengendali dampak lingkungan muda, Imam Suleni saat ditemui di ruang kerjanya menuturkan bahwa di tahun 2023 luasan RTH bertambah 660 meter persegi melalui penggandaan taman yang ada di ruas jalan Hos Cokroaminoto.

“Tahun ini penambahan RTH akan kami lakukan dengan pendataan ulang, sebab ada RTH yang belum masuk ke data kami,” katanya melalui whatsapp, Minggu, 24 Maret 2024.

“Misalnya, sempadan sungai dari tahun 2021 selisih 60 hektar sehingga bisa untuk penambahan, jadi upaya penambahan akan kami lakukan melalui pendataan ulang,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau ini penting terutama untuk kehidupan makhluk hidup, pihaknya juga berupaya mengurangi penebangan pohon terkecuali karena kondisi mendesak.

“Pada bulan Januari lalu, kami sudah menanam 1200 pohon tersebar di sempadan jalan. Himbauan kami sesuai dengan peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,”

“Bahwa, masyarakat bisa turut andil untuk menyediakan RTH privat walaupun sedikit untuk mengurangi pemanasan global dan mengurangi cuaca panas di kota Pekalongan,” tukasnya. (em-aha)

Menurut Mahfud, proyek food estate ini merusak lingkungan. Dengan begitu, Indonesia mengalami kerugian jika lingkungan rusak, tapi proyeknya gagal.

“Seperti Food Estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja? Rugi dong kita,” kata Mahfud dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Selain itu, Mahfud melihat peran dari pemerintah Indonesia saat ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dia lantas memamerkan program Ganjar-Mahfud terkait petani dan nelayan.

“Maka kami punya program petani bangga bertani di laut jaya, nelayan sejahtera,” pungkasnya. (*)

KOTA PEKALONGAN, Eranasional.com – Pemkot Pekalongan mewajibkan setiap pembangunan dibarengi dengan kualitas perlindungan terhadap lingkungan hidup terbaik.

Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid mengatakan, kota yang layak huni harus didukung dengan lingkungan yang sehat. Seperti halnya, Kota Pekalongan yang layak huni harus mementingkan kualitas lingkungan hidup.

“Keberlangsungan pembangunan memang terbuka lebar, namun tetap harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, karena ini menentukan keberlangsungan kota di masa mendatang, salah satunya melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH),” kata Afzan melalui siaran persnya secara tertulis, Senin (218/2023).

Afzan menjelaskan, RPPLH Pemkot Pekalongan adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan danı pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Menurut dia, posisi dan peran RPPLH Kota Pekalongan sangat sentral terhadap dokumen perencanaan lainnya. 

“Berdasarkan UU RI No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diketahui bahwa, RPPLH berada pada tahap perencanaan. Hal ini menunjukan bahwa RPPLH menjadi dasar penyusunan kebijakan yang termuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Kota Pekalongan,” ucap Afzan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rapat Paripurna dengan Acara Pengantar Walikota Pekalongan atas 1 Raperda Kota Pekalongan dan 2 Raperda Kota Pekalongan Prakarsa DPRD Kota Pekalongan, berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Sabtu siang (19/8).

Disampaikan Mas Aaf, sapaan akrabnya, bahwa sasaran yang ingin dicapai RPPLH dalam kurun waktu 30 tahun yakni Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam yang berkelanjutan dan lestari; Mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; Pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; serta Meningkatkan ketahanan, adaptasi, dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

“Dengan ditetapkannya dokumen RPPLH untuk kurun waktu 30 tahun ke depan, diharapkan mampu menjadi pedoman dalam memberikan arahan untuk rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; rencana pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan sumber daya alam; serta memberikan arahan dalam rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” pungkasnya.