BANDUNG, Eranasional.com – Saat ini, Pemkot Bandung sedang menjalani pemeriksaan terinci dari BPK terkait laporan keuangan 2022. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, opini WTP empat kali beruntun merupakan capaian positif dan bisa menjadi modal kuat bagi Pemkot Bandung dalam menghadapi pemeriksaan terinci BPK.

“Pemerintah Kota akan selalu berupaya merespon menindaklanjuti terhadap hal yang menjadi catatan rekomendasi dari BPK,” kata Ema saat Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD T.A 2022 di Balai Kota Bandung, Senin (20/3/2023).

Ema menyebut, predikat WTP kelima menjadi keniscayaan bagi Pemkot Bandung, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023.

Ia juga meminta seluruh OPD bahu membahu menghadirkan predikat WTP kelima beruntun di Kota Bandung.

“Kami telah menindaklanjuti semaksimal mungkin baik penuntasan rekomendasi tahun 2021, atau catatan interim untuk anggaran 2022. Mudah mudahan bisa memenuhi standar pemeriksaan BPK,” ujarnya.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Barat, Ayu Rizki mengatakan, BPK akan melakukan pemeriksaan terinci selama 35 hari kerja mulai 20 Maret sampai 29 April 2023.

Ia menilai, Pemkot Bandung telah merespon dengan sangat baik berbagai rekomendasi yang diberikan BPK saat pemerikasaan interim. “Alhamdulillah respon sangat baik. Semoga semakin baik,” katanya.

Ayu mengatakan, pemeriksaan tidak hanya terkait opini tapi harus ada korelasi antara opini dan kesejahteraan masyarakat dan itu mempengaruhi opini.

Nantinya, tujuan pemeriksaan terinci yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan perundangan undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 23 tahun 2014 beserta perubahannya tentang pemerintahan daerah, maka ditegaskan pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya guna menyampaikan laporan keuangan.

Menurut Fairid, dengan adanya petunjuk dan arahan dari pihak BPK, sehingga mendorong Pemko Palangka Raya mampu menyusun laporan keuangan setiap tahunnya meningkat lebih baik.

Maka itu ucap Fairid, ia menyampaikan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Kalteng, atas bimbingan dan kerjasama yang terjalin selama ini.

“Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Kalteng yang selama ini telah bersama sama dengan Pemko Palangka Raya, memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan laporan keuangan ini,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama Bupati Kabupaten Sukamara, Windu Subagio juga menyerahkan secara langsung LKPD Tahun 2022 kepada BPK RI Perwakilan Kalteng.

Kepala BPK RI Kalteng M. Ali Asyhar, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Palangka Raya,dan Bupati Sukamara yang menyerahkan secara langsung LKPD Tahun anggaran 2022.

“Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK, dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD,” paparnya.

Adapun penyerahan LKPD oleh dua kepala daerah di Provinsi Kalteng tersebut, diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng M. Ali Asyhar bertempat di Ruang Rapat BPK RI Kalteng.

Turut hadir dalam kesempatan itu pejabat struktural dan fungsional BPK RI Kalteng.Terlihat hadir mendampingi Wali Kota Palangka Raya antara lain, Sekda Kota Palangka Raya, Asisten 2 Setda Kota Palangka Raya, dan Inspektur Kota Palangka Raya. **

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas  berharap kabupaten yang Ia pimpin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Harapan tersebut disampaikan Bupati Bartim usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 unauditet ke BPK RI Kalteng di Palangkaraya, baru-baru ini.

Keinginan tersebut bukan tanpa alasan, di bawah kepemimpinan Bupati Ampera, Kabupaten Barito Timur yang berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah ini telah meraih WTP 6 (enam) kali bertutud-turud.

Agar bisa meraih WTP ke 7 (tujuh) kalinya, Bupati Ampera meminta kepala organisasi perangkat daerah dan jajaran menyediakan data-data yang diperlukan Tim BPK RI dalam pemeriksaan nanti.

“Setelah kita serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 unauditet ke BPK RI Kalteng di Palangkaraya maka BPK RI Kalteng akan melakukan pemeriksaan,” terang Bupati Bartim Ampera AY Mebas.

Menurutnya, BPK RI Perwakilan Kalteng akan melakukan pemeriksaan selama 30 hari kalender. Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 2022 itu akan disampiakan BPK RI Kalteng paling lambat 60 hari kalender kedepan setelah pemeriksaan.

“Kita optimis bisa meraih opini WTP dari BPK RI Kalteng atas LKPD 2022,” kata Bupati Ampera.

Ditambahkan Bupati Ampera, penyerahan LKPD 2022 merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Daerah.