Penyampaian berlangsung dalam rapat Paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Kamis sore (27/3/2025)

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua  DPRD Kota Pekalongan, Gumelar dan dihadiri puluhan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda dan pejabat di lingkup Pemkot Pekalongan.

Dalam penyampaian LKPJ Tahun 2024, Wawakot Balgis menyampaikan capaian-capaian program Pemkot Pekalongan yang telah dikerjakan baik dan prestasi yang telah diraih Kota Pekalongan.

Menurutnya, keberhasilan capaian program ini tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak terkait khususnya jajaran DPRD dan masyarakat yang senantiasa memberikan kritikan, dan saran yang konstruktif.

Langkah ini juga mencerminkan sejumlah visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud serta tantangan-tantangan pelaksanaan dalam pembangunan bisa diselesaikan dengan baik. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan ke depannya.

“Secara makro, kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dapat terus tumbuh dengan baik di angka 5,34 persen dengan PDRB per kapita Kota Pekalongan Tahun 2024 45,99 juta/tahun dari PDRB per kapita Kota Pekalongan Tahun 2023 sebesar 43,29 persen,” kata Balgis.

Dimana, targetnya pada Tahun 2024 sebesar 3,32 persen atau 37,82 juta/tahun (PDRB per kapita Kota Pekalongan) dan angka kemiskinan semakin menurun di angka 1,47 persen.

Menurutnya, tingkat pengangguran Kota Pekalongan juga menurun dari 5,02 persen di Tahun 2023 menjadi 4,91 persen di Tahun 2024. Angka usia harapan hidup di Tahun 2024 naik 0,25 persen dari Tahun 2023 sebesar 74,57 persen menjadi 74,79 persen.

Permasalahan banjir dan rob juga secara bertahap telah teratasi dengan selesainya pembangunan Bendung Gerak Lodji, sebagian besar wilayah Kecamatan Pekalongan Utara telah terbebas dari genangan.

Namun, Kota Pekalongan masih mempunyai beberapa pekerjaan rumah antara lain penanganan banjir rob di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan masalah penanganan sampah.

“Kedua permasalahan tersebut perlu kita upayakan bersama agar dapat terselesaikan dengan baik,” tegasnya.

Lanjut Balgis menyebutkan, untuk realisasi belanja pada APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 sebesar Rp1.012.991.724.934,00 (100,47 persen) dan realisasi pendapat sebesar Rp1.016.321.692.109,00 (94,30 persen).

Untuk persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen (90,91 persen atau sejumlah 20 kelurahan), persentase infrastruktur dasar mencapai 91,95 persen, indeks kualitas hidup naik dari 56,24 persen (Tahun 2023) menjadi 59,15 persen (Tahun 2024).

Dan persentase luas genangan 8,17 persen dari target 19,58 persen. Untuk sektor budaya, 100 persen seni lokal budaya Kota Pekalongan dilestarikan dan konflik sosial nihil kasus.

Lanjutnya, indeks reformasi birokrasi sebesar 87,31 persen (A). Pada Tahun 2024, Kota Pekalongan telah meraih sejumlah penghargaan dan meraih 9x Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Berturut-Turut.

“2 Penghargaan dari KPK, 8 penghargaan dari Pemerintah Pusat, 3 penghargaan dari Lembaga, 1 penghargaan dari Universitas, 5 penghargaan dari Pemerintah Provinsi, dan 1 penghargaan dari Media Nasional,” pungkasnya. (em-aha)

LKPJ tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, H Salahudin pada Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan di Ruang Paripurna DPRD setempat, Kamis, 25 April 2024.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengungkapkan bahwa, rapat paripurna kali ini memberikan persetujuan untuk LKPJ Pemkot Pekalongan Tahun Anggaran 2023, dimana sebelumnya telah dibahas oleh badan anggaran dan eksekutif.

Disetujuinya LKPJ Wali Kota Pekalongan Tahun 2023 ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan.

Namun, dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi penyempurnaan dan catatan dalam lampiran hasil pembahasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

“Alhamdulillah sudah selesai dan bisa diputuskan. Selain persetujuan, memang ada beberapa rekomendasi dari DPRD Kota Pekalongan yang merupakan aspirasi dari masyarakat,” ucap Azmi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin mengapresiasi atas disetujuinya LKPJ Pemkot Pekalongan Tahun Anggaran 2023, termasuk adanya beberapa rekomendasi.

Pada prinsipnya, Pemkot Pekalongan akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi DPRD.

“Kami menyadari, masih terdapat kekurangan ataupun upaya yang belum optimal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus kita perbaiki pada tahun selanjutnya,”

“Untuk itu, kami mengajak semua pihak, apapun yang sudah kita bangun bersama, agar kita pelihara dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (em-aha)

BANDUNG, Eranasional.com – Pada tahun 2022, Kota Bandung mengalami peningkatan di sejumlah sektor dibandingkan tahun sebelumnya. Ada sebanyak 11 indikator makro menunjukkan peningkatan pada tahun 2022.

Hal itu terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 yang disampaikan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis 30 Maret 2023.

Di hadapan anggota dewan, Yana mengatakan, sepanjang tahun 2022 berbagai pencapaian telah ditorehkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Adapun 11 indikator makro Kota Bandung yang mengalami peningkatan dan kemajuan di Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1. Indeks pembangunan manusia (IPM)
2. Harapan dapat sekolah
3. Rata-rata lama sekolah
4. Umur Harapan Hidup
5. Pengeluaran per kapita per tahun
6. Laju pertumbuhan ekonomi
7. PDRB harga berlaku
8. PDRB harga konstan
9. Tingkat pengangguran terbuka
10. Tingkat kemiskinan dan
11. Jumlah pendidikan penduduk miskin.

“Secara keseluruhan 11 indikator makro sudah baik capaian kinerjanya. Masih ada 2 indikator makro yang belum optimalnya capaian kinerja yakni inflasi dan gini rasio,” jelasnya.

Dalam laporannya, tercatat ada 71 penghargaan diraih oleh Pemkot Bandung yang terdiri dari 3 penghargaan tingkat internasional, 36 penghargaan tingkat nasional dan 32 penghargaan tingkat provinsi.

Yana mengungkapkan, kinerja eksekutif sejatinya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bandung yang tercermin pada 13 indikator makro.

LKPJ 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta merupakan bentuk pertanggungjawaban Wali Kota Bandung untuk tahun keempat pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Yana menyebut, pada misi pertama capaian indeks pembangunan manusia atau IPM di tahun 2022 sebesar 82,50 dari target sebesar 81,10 atau capaian kinerja sebesar 101,72 persen.

Pada misi kedua, indeks reformasi birokrasi di Tahun 2022 dengan capaian nilai 75,08 atau kategori BB dan level kematangan smart city pada Tahun 2022 realisasi 3,88 poin atau kategori A dari target B, sehingga capaian kinerja melebihi target.

Sedangkan pada misi ketiga, laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Bandung di Tahun 2022 sebesar 5,41 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,76 persen maka pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 sebesar tumbuh positif 1,65 persein.

Indeks gini atau gini ratio sebesar 0,459, PDRB per kapita berdasarkan data BPS Tahun 2022 sebesar Rp85,82 juta dan pengeluaran per kapita sebesar tercapai sebesar Rp17.639.000 per orang.

Selanjutnya, pada misi keempat indeks liveable city aspek tata ruang lingkungan hidup dan infrastruktur dengan target sebesar 7,875 pada Tahun 2022 tercapai sebesar 7,453 atau pencapaian kinerja sebesar 94,64 persen.

Untuk misi kelima, efektivitas anggaran tinggi di atas 100 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tahun 2022 untuk pencapaian target sasaran di 5 misi kota Bandung anggaran yang teralisasi telah efektif dialokasikan dan digunakan.

Berkenaan dengan janji wali kota, dari total 26 dari wali kota sebanyak 24 janji capaian realisasinya di Tahun 2022 sudah mencapai 100 persen atau lebih hanya satu janji Wali kota yang capaiannya antara 80 sampai 99,9 persen dan hanya satu janji Wali kota yang realisasi janjinya di bawah 80 persen.

“Secara keseluruhan capaian realisasi janji Wali kota Tahun 2022 memberikan keyakinan yang cukup bahwa di tahun 2023 semua janji tersebut insyaallah dapat terpenuhi,” katanya.

Yana menuturkan, keberhasilan dalam mencapai target kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan DPRD Kota Bandung serta adanya kolaborasi, sinergi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder pembangunan di Kota Bandung.

“Selama tahun ke empat kami melaksanakan roda pemerintahan dan melaksanakan pelayanan bagi warga Kota Bandung dengan tulus,” tuturnya.

“Untuk itu secara khusus saya haturkan Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh Bandung dan Jawa Barat yang selalu memberi masukan termasuk kritik atas kepemimpinan kami,” imbuhnya. **

Pekalongan – Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2021 diterima dan diapresiasi oleh DPRD Kota Pekalongan.

Hal tersebut disampaikan Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid usai menghadiri kegiatan Rapat Paripurna dengan Acara Pengambilan Keputusan DPRD Kota Pekalongan yang diselenggarakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Selasa (26/4/2022).

“Alhamdulillah sudah diterima dan berjalan lancar, bahkan diapresiasi oleh DPRD Kota Pekalongan,” ucap Walikota Pekalongan.

Menurutnya, dengan diterimanya LKPJ ini menandakan bahwa, program-program Pemerintah Kota Pekalongan yang selama ini dilakukan dinilai sudah berjalan sesuai dengan koridornya dan perencanaan-perencanaan diharapkan bisa terlaksana dengan baik.

“Karena kendala di lapangan sangat banyak dan semoga tidak ada pandemi Covid lagi, sehingga sinergitas antara Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan yang sudah berjalan luar biasa ini bisa terus terjaga,” harap Aaf, sapaan Walikota.

“Kami juga melakukan komunikasi terlebih dahulu baik terkait menjelang penentuan anggaran, program, maupun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) agar bisa lebih kondusif ke depannya,” tegas Aaf.

Ketua DPRD Kota Pekalongan sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir saat membacakan hasil pengambilan keputusan DPRD mengatakan bahwa, DPRD menerima dan menyetujui LKPJ Walikota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pekalongan.

Namun, DPRD juga memberikan beberapa rekomendasi penyempurnaan dan catatan dalam lampiran hasil pembahasan yang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari hasil keputusan ini.

“Rekomendasi Badan Anggaran yakni Pertama, Pemkot Pekalongan agar memprioritaskan usulan-usulan program dan kegiatan yang dibahas dalam Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti,” tutur Azmi.

Kedua, target-target program atau kegiatan yang tidak tercapai dalam Tahun Anggaran 2021 untuk diprioritaskan dan dianggarkan kembali di tahun berikutnya.

Ketiga, semua program kegiatan yang tidak sejalan dengan RPJMD Tahun 2016-2021 untuk tidak menjadi prioritas pembangunan.

Selanjutnya, Pemkot dalam menyelesaikan program yang terhenti atau tertunda agar diinventarisir dan menjadi perhatian untuk tahun berikutnya.

“Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Pekalongan untuk memberi potensi dari berbagai upaya dan sumber pajak dan retribusi,” pungkas Azmi. (em-aha)